KPU Palu Bawa Dua Karung Bukti

PALU- Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu terkait pelaksanaan sidang perkara hasil pemilukada Kota Palu. Menurut rencana sidang panel MK tersebut akan digelar di ruang sidang MK tanggal 18 Agustus mendatang.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis yang dihubungi kemarin (15/8) membenarkan adanya panggilan MK tersebut. Dikatakan, pemanggilan terhadap KPU Palu itu menyusul adanya permohonan keberatan pasangan Habsa Yanti Ponulele dan Arman Djanggola (HabsJo) terhadap hasil penghitungan suara pemilukada Palu tahun 2010, yang dimasukkan ke MK. Permohonan keberatan itu teregistrasi di MK dengan no 136/PHPU.D-VII/2010, hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010.
Dalam permohonan keberatannya, tim HabsaJo pasangan calon nomor 2 yakni Rusdy Mastura dan Mulhanan Tombolotutu adalah tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Karena itu suara yang diperoleh pasangan itu sebagai suara batal atau tidak sah. ‘’Namun dalam permohonan itu tidak menyebutkan apa yang menyebabkan pasangan Rusdy-Mulhanan tidak memenuhi syarat,’’ kata Mukhlis.
Di bagian lain, tim HabsaJo menyatakan sebanyak 4.655 suara yang diperoleh pasangan nomor 2 tidak sah. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.408 suara merupakan milik pasangan HabsaJo. Karena itu pasangan HabsaJo memperoleh total 40.695 suara atau sebagai pemenang pemilukada Kota Palu.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis mengatakan siap memenuhi panggilan MK tersebut. Untuk itu, kemarin pihaknya telah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Bukti yang akan dibawa ke MK cukup banyak sehingga harus dimasukkan dalam dua karung besar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Menuju City For All, Palu Untuk Semua

Wawancara dengan Rusdy Mastura, Walikota Terpilih Periode 2010 – 2015


CITY for All atau Palu untuk semua. Inilah visi yang diemban pasangan walikota/wakil walikota terpilih periode 2010-2015, Rusdi Mastura dan Mulhanan Tombolotutu. Warga Palu dengan keberagaman budaya, agama dan ras serta etnik adalah gambaran mozaik yang indah yang kemudian terangkai dalam tagline sederhana namun syarat makna, Harmoni Dalam Keberagaman.
Kepada Radar Sulteng, Cudy demikian mantan Ketua Golkar Palu ini diakrabi, berbagi cerita soal gagasan dan implementasi City for All-Palu untuk Semua. Cudy mengaku, tidak ingin gagasan ini sekadar menjadi ungkapan indah yang kemudian menguap seiring berjalannya waktu. Pencanangan visi ini didasari pada tuntutan kemajemukan dan muara keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai ekspektasi, yakni kota yang membahagiakan semua orang, merasa aman dan sejuk serta pluralis.
Pencanangan visi itu menurut Cudy, tidak terlepas dari geografis kota Palu yang berada di garis ekuator, posisi yang strategis baik nasional maupun internasional. Kemudian kota yang multi-etnik. Sebagai ibukota provinsi, kota Palu mempunyai potensi bentang alam yang beragam dan unik serta potensi sumberdaya alam yang menguntungkan.
Pencapaian visi ini, katanya akan diwujudkan melalui misi, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis, mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat, mandiri dan agamis.
Untuk menuju ke arah itu, ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Mulai dari penerapan clean government dan good governance hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tak hanya itu, pengembangan SDM yang berdaya saing dan berkarakter serta pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tetap menjadi prioritas tertinggi. Masih menurut Cudy, dalam tataran implementasi kebijakan, ini akan dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.
Kemudian penyederhanaan aturan (deregulasi) dan mempermudah birokrasi (debirokratisasi). Namun ini saja tidak cukup. Harus pula dibarengi dengan pengelolaan administrasi publik berbasis database dan informasi dan teknologi (IT) serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, pemberdayaan potensi RT/RW, kelurahan dan kecamatan dan terakhir perencanaan program pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, komprehensif dan sinergis.
Dalam tataran kebijakan, pemerintahannya lanjut Cudy, berupaya menyelesaikan berbagai problem mendasar yang terjadi di kota Palu, seperti pelayanan publik, pendidikan untuk semua, layanan kesehatan yang berkualitas serta jaminan sosial bagi yang tidak mampu. Problem yang dihadapi kota Palu, ungkap mantan anggota DPRD Sulteng ini, tak hanya itu. Olehnya dalam lima tahun kedepan masalah krusial kota seperti persampahan diupayakan dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian akses transportasi dan pasokan energi listrik yang memadai akan tetap dikedepankan.
Disamping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kecukupan pangan, perumahan layak huni dan lapangan pekerjaan yang layak menurut Cudy tetap menjadi perhatian yang perlu diprioritaskan.
Persoalan kota Palu, hari-hari ini maupun lima tahun kedepan, sangat kompleks.
Seiring dengan perkembangan kota, maka demokratisasi dan HAM serta penegakan hukum hingga masalah gender adalah isu-isu sensitif yang harus dipecahkan. Karenanya, ungkap mantan Ketua DPRD Kota Palu ini, persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak kemudian advokasi dan pendampingan serta pengarusutamaan gender, telah menjadi komitmen untuk terus lakukan.
Di bidang ekonomi, ada sejumlah item yang akan dikerjakan selama kepemimpinannya. Mulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kapasitas BUMD, kerjasama ekonomi, promosi produk unggulan dan peningkatan peran UKM berbasis sumberdaya lokal.
Hal lain yang akan digenjot adalah, pembangunan infrastruktur ekonomi, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun perlu juga disadari ungkap Cudy, membangun kota dengan segala kompleksitasnya harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Misalnya, peningkatan SDM yang menguasai teknologi tepat guna harus dikedepankan. Dengan demikian kelak mereka mampu mengelola produk lokal. Pemerintahannya juga berinisatif menciptakan SDM yang siap berkompetensi di pasar kerja. Namun ini semua harus dibarengi dengan tumbuhnya budaya produktif yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan religius.
Dikatakannya, sebagai incumbent, apa yang telah dan akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, semuanya dipersembahkan kepada warga Palu sebagai pemilik kota ini. Obsesi ini ungkap Cudy, hanya bisa dicapai jika warga yang plural ini, bersatu padu menuju tujuan yang sama. ‘’Biarlah perbedaan itu berjalan apa adanya. Namun tujuan besar untuk menuju City for All, harus tetap terjaga. Ibarat musik orkestra. Ia terdiri dari paduan alat musik berbeda, namun mampu melahirkan harmoni yang indah. Inilah yang saya maksudkan harmoni dalam keberagaman,’’ demikian Cudy. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Dua Fraksi Minta BKD dan Kadisdik Diganti

FPG Beber Isi
SMS Kadisdik

PARIGI – Tekanan politik kembali dialami pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dua fraksi di DPRD Parimo meminta Bupati Parimo Longki Djanggola agar dua pejabat di lingkungan Pemkab diganti atau dimutasi. Keduanya adalah Kepala Dinas Pendidikan
I Nyoman Sriadijaya dan kepala BKD Karim Samuddin. Keduanya dianggap bertanggungjawab dibalik karut marutnya penerimaan CPNS di Parigi Moutong. Fraksi PADI melalui juru bicaranya Mayasari JFK secara tegas meminta agar bupati mereposisi Kepala BKD Parimo Karim Samuddin, terkait penerimaan CPNS yang banyak menuai protes masyarakat.

Tak hanya Fraksi PADI yang bersuara keras terhadap pemerintah. Fraksi Golkar pun demikian. Melalui juru bicaranya, Mubin Abidin, fraksi pohon beringin ini meminta tiga pejabat sekaligus untuk diganti. Selain Kepala BKD juga Kadisdik I Nyoman Sriadidjaya dan Sekretaris BKD diminta diganti. Senada dengan Fraksi PADI, Mubin beralasan ketiga pejabat ini bertanggungjawab secara langsung terhadap penerimaan CPNS di Kabupaten Parigi Moutong. Khusus soal Kadisdik sebut Mubin bukan hanya permasalahan CPNS yang membuat fraksinya mengusulkan penggantian pejabat tersebut. Kadisdik dianggap melakukan tindakan di luar kompetensinya sebagai pejabat eksekutif dengan mengirim SMS (system maklumat singkat) kepada sejumlah anggota Banggar. Isi SMS tersebut urai Mubin seolah meminta agar DPRD saja yang membayar honor daerah yang ada di sekolah-sekolah. ‘’Ini tindakan keliru karena tupoksi ini ada di eksekutif,’’ ujar Mubin.

Mendapat sorotan telak seperti itu, dua pejabat yang disorot tampak tenang. I Nyoman Sriadidjaya tampak tenang sambil menatap kearah mimbar tempat juru bicara Golkar menyampaikan sikap politiknya. Sementara Karim Samuddin tampak sibuk memerhatikan layar HP digenggamannya. Sama sekali tidak ada gurat ketegangan terhadap sorotan koleganya tersebut.

Bagaimana respons Bupati Parimo Longki Djanggola terhadap serangan dua fraksi ini? Saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi, awalnya Longki masih membaca teks pidato yang sebelumnya sudah disiapkan. Namun terkait dengan sorotan dua fraksi tersebut, Longki menjelaskan tanpa teks. Dengan bahasa yang runut dan terukur, Longki mengurai satu persatu soal penerimaan CPNS di kabupaten Parimo. Menurut mantan Kepala Badan BPMD Provinsi Sulteng ini, soal formasi CPNS pihaknya sudah berupaya dengan sangat maksimal untuk memasukkan formasi yang bisa mengakomodir tenaga honor yang ada, termasuk tenaga guru yang ada di daerah. Namun katanya, kewenangan menentukan formasi bukan ditangan bupati apalagi BKD atau Kepala Dinas Pendidikan. ‘’Kewenangan menentukan formasi ada di MenPAN di Jakarta. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi ini kewenangan pusat,’’ kata Longki. Jika kewenangan itu ada di daerah, maka bisa dijamin tenaga honor khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honor daerah (Honda) akan diakomodir. Longki tampak tidak puas dengan penjelasan lisannya itu. Ia pun memerintahkan kepada dua pejabat yang disorot, I Nyoman Sriadijaya dan Karim Samudin menyiapkan seluruh dokumen yang menggambarkan bagaimana perjuangan pemerintah Kabupaten Parimo memperjuangkan formasi ke MenPAN kepada DPRD. ‘’Tolong Saudara tunjukkan semua berkas yang berkaitan dengan upaya kita meyakinkan pusat , melobi formasi agar sesuai dengan keinginan kita. Tolong diantarkan berkas-berkas itu supaya DPRD percaya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,’’ perintah Longki. Sedianya Longki akan menjelaskan seluruhnya beberapa kontroversi khususnya terkait dengan kinerja dua anak buahnya tersebut. Namun urung dilakukan, setelah anggota dewan Asmir Ntosa tiba-tiba mengajukan interupsi mengingatkan soal waktu. ‘’Pimpinan sidang, jam dua nanti kita masuk lagi untuk agenda berikutnya,’’ ujar Asmir mengingatkan. Tanpa panjang lebar, Longki langsung menyudahi penjelasannya.
Sementara itu, dua pejabat yang diminta diganti, Karim Samuddin dan I Nyoman Sriadidjaya saat dimintai komentarnya soal sorotan tersebut, tampak tenang saja. Bahkan Karim mengatakan, ini sebenarnya hanya ketidakpahaman anggota dewan saja. ‘’Tapi kan tadi Pak Bupati sudah minta supaya semua dokumen yang merekam seluruh perjuangan kita meloloskan formasi ke pusat diserahkan ke dewan. Nanti dari situ bisa kelihatan seperti apa upaya kita,’’ katanya sambil tersenyum.
Soal permintaan diganti, Karim juga menanggapi dengan santai. ‘’Terserah bupati, kan beliau pemakai. Urusan ganti-mengganti pejabat itu kewenangan bupati,’’ katanya pendek.
Sedangkan I Nyoman Sriadidjaya juga tampak sangat tenang.

ISI SMS BUKAN BENTUK INTERVENSI
Apa sebenarnya isi SMS yang membuat beberapa anggota Banggar protes keras? Radar Sulteng sempat mendapatkan penggalan SMS yang menurut Mubin ditembuskan ke sejumlah anggota Banggar. SMS tersebut belakangan beredar di kalangan wartawan. Berikut isi SMS itu, Tg jwb pend adalah Tg jwb kt smua. aplg banggar smua bilang pro rakyat, dimana rakyat kita? Ternyata 35 % dr jml penduduk ada di lingk Disdik. Kalau begitu biarlah nanti mgn honda2 (honor daerah, red) yang bpk n tman2 DPRD selalu singgung2 itu sy mintakan agar ybs minta honornya di DPRD saja. apbl sekolah tdk mampu bayar. sy mau lihat bgm keberpihakan anggt DPRD trhdp pendidikan yg akan dilihat n dirasakan oleh rakyat kita. Thanks n salut atas sikap bpk yang vokal. Ttd Disdik.
Soal SMS yang dikirimkan ke beberapa anggota Banggar menurut I Nyoman bukan sebagai bentuk intervensi tetapi hanya sharing bahwa betapa program yang diusulkannya sangat urgen untuk kelangsungan pendidikan di Parigi Moutong. ‘’Saya ingin menekankan bahwa betapa program yang diajukan sangat sangat-sangat urgen, karena ini terkait masa depan pendidikan kita,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Warga Moutong Minta Pembuatan Gerbang Tapal Batas

DOK
SERAP ASPIRASI –Taswin Borman (kanan) sedang melakukan reses di kecamatan Moutong beberapa waktu lalu

PARIGI – Masalah tapal batas, sering menjadi sumber sengketa antara penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan. Olehnya diperlukan tapal batas yang jelas untuk memisahkan wilayah administrasi antara dua daerah yang bersangkutan. Inilah antara lain, aspirasi yang mengemuka pada reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan Kabupaten Parimo, Drs H Taswin Borman M.Si yang baru-baru ini menggelar reses di dua daerah kecamatan Moutong dan kecamatan Taopa. Saat reses di kecamatan Moutong, warga setempat meminta dibuatkan gerbang di tapal batas yang menandai wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Pembangunan gerbang tersebut diusulkan di desa Molosipat Kecamatan Moutong. Menurut Taswin, usul warga tersebut adalah sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan seharusnya kata mantan Sekkab Parimo ini, perlu ada pemisah yang menandai batas sebuah wilayah pemerintahan baik itu antarkabupaten terlebih lagi antarprovinsi. Selain soal tapal batas, masyarakat setempat urai Taswin juga pembangunan kantor camat Moutong Timur, perbaikan jalan lingkar di desa Salampengut, pembuatan tanggul di desa Lalap, posyandu dan pembangunan TK Pembina kecamatan Moutong. Tak hanya itu, warga juga meminta bantuan obat-obatan hama kelapa, rehabilitasi SMA Moutong sekaligus penambahan tenaga pengajar serta permintaan perahu dan alat perlengkapan nelayan.
Sedangkan di kecamatan Taopa, Taswin mengaku mendapat titipan aspirasi dari warga berupa tenaga penyuluh pertanian, pencetakan sawah baru, irigasi, perbaikan tambak sibatang serta jalan lingkar Taopa. Kemudian ada juga permintaan pembuatan tanggul hingga pembangunan lampu perampatan.
Menurut Taswin, jika dipilah-pilah mayoritas aspirasi warga yang dikemukakan di dua kecamatan tersebut, adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Sebut misalnya, jalan lingkar desa, pembangunan TK Pembina dan pembangunan lampu perampatan dan atau pembangunan Posyandu. Namun demikian katanya, pihaknya menerima semua aspirasi tersebut, untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Parimo. Sedangkan aspirasi yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi, seperti pencetakan sawah baru, hama kelapa, tenaga penyuluh dan tapal batas ini akan dilaporkan di dewan untuk kemudian menjadi sikap resmi dewan agar ditindaklanjuti. Mantan calon wakil bupati kabupaten Parimo ini mengingatkan, masyarakat di dua kecamatan tersebut melalui aparat desa kecamatan setempat juga memasukan program-program tersebut di Musrenbang tingkat kecataman. Dengan harapan program-program yang menjadi kewenangan kabupaten bisa terakomodir.
MINTA DILIBATKAN DI MUSRENBANG KABUPATEN Untuk efektifnya aspirasi yang disuarakan warga, Taswin meminta pemerintah Kabupaten Parimo, melibatkan anggota dewan asal Parimo pada forum Musrenbang tingkat kabupaten. Setidaknya kata Taswin, pihaknya bisa mendengar, menyaksikan dan menyimak langsung program-program kabupaten yang bisa disinkronkan dengan provinsi. ‘’Kalau program yang diajukan dalam Musrenbang bisa sharing dengan provinsi, ini akan kita perjuangkan dalam ploting anggaran RAPBD. Ini yang saya maksudkan mengapa anggota dewan tingkat provinsi perlu hadir di Musrenbang kabupaten,’’ rinci Taswin. Dikhawatirkan katanya, jika mereka tidak hadir pada Musrenbang, maka program kabupaten dan program yang diajukan anggota dewan asal Parimo di DPRD provinsi bisa tidak connect. ‘’Jangan sampai program provinsi di kabupaten tidak ketahui oleh pejabat setempat,’’ katanya. Namun kalau jauh-jauh hari sebelumnya sudah digodok di Musrenbang bersama-sama maka kendala-kendala seperti dipastikan bisa diatasi. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Longki Minta Pejabat Tidak Berkecil Hati

Anggaran Dipangkas Tidak Bisa
Menjadi Alasan Tidak Bekerja

PARIGI – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Drs Longki Djanggola membesarkan hati para bawahannya yang mungkin anggarannya dipangkas saat pengusulan anggaran di DPRD Parimo yang baru saja menuntaskan pembahasan RAPBD 2010 (29/12) kemarin.

Menurut Longki, pemangkasan anggaran oleh Banggar legislatif tidak bisa dijadikan alasan untuk bekerja setengah-setengah apalagi bersikap apatis tidak bekerja sama sekali. Seorang pejabat katanya, harus kreatif mempunyai terobosan-terobosan dengan berbagai kebijakan yang populis tanpa harus menafikan aturan-aturan hukum. Walaupun ada pemangkasan usulan anggaran namun tidak boleh menyurutkan etos kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Memang diakui kata dia, untuk mobilisasi program tidak terlepas dari ketersediaan dana yang cukup. Namun demikian kekurangan anggaran tersebut harus disiasati dengan melahirkan terobosan-terobosan di setiap unit kerja masing-masing. ‘’Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan beralasan karena anggarannya dipangkas lalu bekerja setengah-setengah. Ini tidak boleh. Kerahkan segenap kemampuan untuk pengabdian rakyat di daerah ini,’’ ajak Longki saat melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Parimo di aula kantor bupati Parimo (29/12) kemarin.

Pembahasan anggaran yang berlangsung sejak satu bulan terakhir, kemarin telah selesai. Semangat efisiensi yang dikemukakan oleh Bupati Parimo Longki Djanggola padaa pidato pengantar keuangan beberapa waktu lalu, tampaknya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh oleh Banggar DPRD Parimo. Nyaris tidak pernah ada instansi yang tidak mengalami pengurangan anggaran belanja, khususnya item belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan pelatihan serta belanja barang. Dalam catatan Radar Sulteng belanja perjalanan dinas dipangkas berkisar 20 hingga 30 persen setiap dinas. Kemudian ada juga usulan program yang ditolak seperti anggaran untuk radio pemerintah Kerem Nuvula yang mendapat alokasi Rp20 juta namun tidaki disetujui Banggar. Namun demikian ada juga instansi yang mendapat komitmen tambahan dana untuk program-program yang terkait dengan masyarakat. Seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Instansi yang dipimpin oleh Ir Mukramin telah mendapat jaminan dari Banggar mendapat tambahan Rp1 miliar untuk pendampingan Gernas. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Banggar Soroti Honor PNS

PARIGI – Masalah honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi sorotan para anggota Badan Anggaran. Yang dipermasalahkan adalah pemberian honor kepada PNS yang mengerjakan tugas-tugasnya. Anggota Badan Anggaran Asmir Ntosa menyoroti honor-honor yang peruntukan bagi para pegawai di lingkungan BKD. Menurutnya penghasilan para pegawai di BKD justru lebih besar dari gaji yang mereka peroleh setiap bulannya.

Padahal katanya, kegiatan yang diprogramkan yang menjadi sumber honor PNS masih terkait pada tiga hal yang menjadi tugas dan domain pemerintah yaitu, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. ‘’Kalau saya amati, kegiatan yang diprogramkan masih seputar pada tugas-tugas pemerintahan. Jadi untuk apa diberi honor lagi,’’ kritiknya. Anggota Banggar lainnya, Hazairin Paudi juga mengkritik besarnya honor-honor tersebut.

Total anggaran yang diusulkan untuk honor PNS di BKD sebesar Rp181 juta. Badan Anggaran yang dipimpin Taufik Borman itupun menyepakati untuk memangkas anggaran honor PNS sebesar 30 persen dari total angka yang diusulkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

PNS Berprestasi Diganjar Beasiswa Puluhan Juta

Banggar Pertanyakan Mekanisme
Penentuan PNS Berprestasi

PARIGI – Badan Kepegawaian Daerah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pegawai yang berprestasi. Sebaliknya BKD juga akan memberikan punishment kepada PNS yang tidak menaati aturan kepegawaian. Untuk keperluan tersebut, Kepala BKD Parimo Abdul Karim Samuddin SH mengatakan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp280 juta untuk reward (penghargaan) kepada PNS yang berprestasi. Namun program BKD tersebut mendapat serangan telak dari sejumlah anggota Banggar, salah satunya datang dari Hazairin Paudi. Politisi PAN ini mempertanyakan mekanisme penentuan PNS berprestasi termasuk standar yang digunakan untuk menentukan PNS yang berprestasi. Ia mengkhawatirkan, jangan sampai penentuan PNS berprestasi ditentukan secara sepihak tanpa ada standar baku yang pada akhirnya akan melahirkan disharmonisasi sesama PNS. Lebih tegas lagi pimpinan rapat, Taufik Borman meminta BKD agar merinci identitas PNS berprestasi yang telah mendapat beasiswa S1, S2 hingga S3. ‘’Tolong kami diberikan copy-an nama-nama PNS yang berprestasi yang sudah dan sedang menempuh pendidikan,’’ ujar Taufik Borman.

Menjawab pertanyaan anggota Banggar, Kepala BKD Karim Samudin mengatakan, pihaknya sudah mempunyai standar baku dalam menentukan PNS yang berprestasi demikian pula sebaliknya. Standar tersebut adalah dokumen daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang penilainya adalah atasan langsung dari PNS yang bersangkutan. ‘’Jadi tidak ditentukan secara sepihak, standar dan prosedurnya baku dan terukur,’’ jelas Karim. Beasiswa ini katanya terdiri dari dua pintu, yakni melalui PNS berprestasi dan PNS ekonomi lemah namun mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Standar beasiswa juga sudah ditentukan, Rp20 juta untuk pascasarjana dan Rp40 juta untuk program S3.
Hazairin mengingatkan, sekalipun sudah ada mekanisme baku dalam menentukan nama PNS berprestasi, ia mengharapkan dilakukan dengan objektif dan terukur. ‘’Ini penting dilakukan agar tidak memicu suasana disharmonisasi di antara sesama PNS,’’ ujarnya mengingatkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Terima RAPBD, Fraksi Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

PARIGI – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD telah disahkan menjadi APBD 2010. Pembahasan yang memakan waktu satu bulan lebih itu, berakhir pada (30/12) Desember 2009 melalui rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Parimo (30/12) lalu. Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir terhadap RAPBD 2009, walaupun menyatakan bisa menerima namun tetap bersikap kritis dengan merekomendasikan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada tahun-tahun kedepan.
Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan juru bicaranya Salmin Loji menyoroti soal lemahnya aparatur pemerintah, mengidentifikasi potensi retribusi yang diharapkan bisa menambah pundi-pundi kas daerah. Sedangkan Fraksi PADI merekomendasikan banyak hal. Juru bicara fraksi ini Mayasari JFK merinci beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, seperti, optimalisasi pajak dan retribusi, penertiban asset pemerintah dan meminta bupati untuk tidak memperpanjang usia pension pejabat kecuali yang dianggap mempunyai kualifikasi lebih dibandingkan pejabat lain. Menurut perempuan berjilbab ini, saran dan rekomendasi tersebut semata-mata untuk kepentingan regenerasi di tubuh birokrasi Parimo.
Fraksi Golkar, Mubin Abidin meminta penjelasan soal utang luar negeri pemerintah, utang pada bank pemerintah serta utang pada rekanan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Suwardi mengungkap banyak hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem akibat perambahan hutan yang tidak terkendali serta program Gernas di Dinas Perkebuhan dan Kehutanan yang perlu diseriusi. Terakhir adalah Fraksi Toraranga. Fraksi yang mengutus Asgaf sebagai juru bicaranya, menyoroti soal perbedaan data keuangan antara Bappeda dan Bagian Keuangan Pemkab, banyaknya proyek tidak bisa selesai tepat waktu serta pengadaan KTP yang tidak perlu lagi dipihakketigakan dan dikembalikan kepada instansi yang berwenang.
Sayangnya, Bupati Parimo Longki Djanggola tidak punya banyak waktu untuk merespons satu persatu usulan dan rekomendasi dari kelima fraksi tersebut. Pasalnya, anggota Banggar Asmir Ntosa tiba-tiba melakukan interupsi, mengingatkan waktu yang membuat Bupati Longki Djanggola menyudahi penjelasannya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Reses, Amrullah Bantu Tiga Sekolah

DOK
TATAP MUKA – Anggota DPRD Sulteng Amrullah SK Almahdaly (kanan) saat melakukan tatap muka dengan masyarakat dan Muspika kecamatan Toribulu.

PARIGI – Anggota DPRD Sulteng H Amrullah SK Almahdaly, beberapa waktu lalu, menggelar reses di daerah pemilihannya tepatnya di Toribulu – Parigi Moutong. Dalam reses yang diisi dengan peninjauan ke sekolah dan proyek irigasi, Amrullah juga menggelar pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung balai di pertemuan kecamatan Toribulu. Pada pertemuan yang dihadiri para unsure musyawarah kecamatan (Muspika), kepala desa se kecamatan Toribulu anggota BPD dan LPMD serta WIA desa se kecamatan Toribulu. Kemudan hadir pula ketua KNPI, ketua PHBI, MUI, anggota DPRD Parimo Drs Mubin (Golkar) dan Abdullah (PKPB) dan ketua adat. Tak kurang 200 orang lebih hadir pada pertemuan tersebut.
Kepada Radar Sulteng, politisi PKPB ini mengatakan, pada pertemuan sehari itu, ia banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Misalnya soal pola rekrutmen CPNS. Pada rekrutmen CPNS menurut Amrullah masyarakat mengeluhkan pemerintah karena tidak membuka formasi guru agama padahal kebutuhannya di daerah khususnya di kecamatan Toribulu kebutuhannya sangat besar. ‘’Justru yang diterima adalah formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan,’’ kata Amrullah menirukan keluhan masyarakat.
Selain rekrutmen CPNS, mayoritas peserta pertemuan meminta sudah saatnya pemerintah daerah membangunan sekolah setingkat SMA di kecamatan Toribulu. Saat ini katanya sekolah setingkat SMA hanya ada di Kasimbar dan Ampibabo.
Dua sekolah yang berada di kecamatan lain itu, tidak bisa menerima lulusan SMP dari kecamatan Toribulu, pasalnya mereka juga harus menerima lulusan sekolah SMP dari wilayahnya. ‘’Akibatnya banyak anak-anak yang memilih putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA,’’ kata Amrullah.
Sebenarnya menurut Wakil ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, yang kini duduk di komisi IV yang membidangi kesejaheraan rakyat ini, pemerintah bisa saja merencanakan pembangunan sekolah SMA di kecamatan Toribulu, pasalnya masyarakat setempat sudah menghibahkan tanah seluash 2,5 hektar ke pemerintah kabupaten untuk keperluan pembangunan sekolah SMA di Toribulu.
Tak hanya menerima keluhah soal sekolah, Amrullah mengaku masyarakat juga mengeluhkan soal kondisi irigasi yang rusak berat, menyebabkan debit air menjadi berkurang. Padahal katanya, irigasi itu bisa mengairi 1.000 hektar lebih sawah petani. ‘’Saya sudah lihat langsung, irigasinya yang jebol. Air tidak lagi mengalir melalui bendungan melainkan masuk ke lubang beton dan airnya keluar di desa sebelah,’’ ulas Amrullah.
Selanjutnya, Amrullah yang juga Ketua POBSI Sulteng ini mengatakan, hal lain yang memprihatinkan adalah banyaknya sekolah ibtidaiyah di wilayah ini yang mendapat perhatian memadai dari masyarakat. Alhasil kata Amrullah untuk membuat sekolah-sekolah agama tersebut bisa sekadar bertahan, adalah dengan mengandalkan swadaya. Itupun dengan swadaya seadanya, banyak guru di sekolah-sekolah itu yang tidak mendapatkan honor. ‘’Ada kalanya ada juga guru-guru yang tidak mendapatkan honor, jadi murni keran pengabdian,’’ kata Amrullah.
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Amrullah mengatakan, soal rencana pendirian sekolah sudah dikomunikasikan ke Pemprov Sulteng melalui Dikjar. Bahkan hal ini katanya sudah dikomunikasikan ke anggota DPR RI komisi X yang membidangi pendidikan, budaya dan pariwisata serta pemuda dan olahraga, Akbar Zulfakar Sipanawa. Ini juga kata dia
Dikomunikasikan dengan ke konsultan perencana untuk pembuatan master plannya.
Soal irigasi, ini juga sudah disampaikan ke komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan. Kebetulan kata dia pimpinan di komisi III, Nawawi S Kilat dan Erwin Burase adalah ketua dan wakil ketua di komisi III dan berasal dari daerah pemilihan Parimo. ‘’Ini akan membuat usulan-usulan masyarakat bisa diakomodir secepatnya,’’ katanya berharap.
Terkait dengan formasi CPNS, menurut Amrullah pemerintah setempat harus membuka formasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Memberi ruang yang cukup bagi masyarakat setempat yang mempunyai potensi untuk direkrut dalam penerimaan CPNS daerah. Sedangkan soal sekolah ibtidaiyah, peraih suara sebanyak 11.169 pada Pemilu April lalu mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk mengomunikasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi. Bahkan terkait dengan kendala pendidikan di Toribulu, pihaknya memberikan bantuan dana pembangunan kepada tiga sekolah berbeda di wilayah itu.
Reses yang berlangsung Rabu 23 desember 2009, itu juga merekam banyak aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kebetulan kata dia, pada saat yang bersamaan hadir pula dua anggota dewan asal kabupaten Parimo. ‘’Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten langsung dijelaskan oleh anggota dewan Parimo,’’ demikian Amrullah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Program Duplikasi Bukti Lemahnya Koordinasi

PARIGI – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti lemahnya koordinasi antara seluruh unit kerja dalam hal ini SKPD dengan Bappeda. Sorotan itu mengemuka pada pembahasan RAPBD 2010 Kabupaten Parigi Moutong, yang saat ini sedang berlangsung. Salah satu bukti lemahnya koordinasi SKPD dengan Bappeda, adalah masih sering ditemukannya, duplikasi program antara dinas bahkan dengan Bappeda itu sendiri.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa, ada duplikasi program antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dengan Bappeda. Asmir mengatakan, program yang tumpang tindih itu terlihat dari usulan kegiatan yang sama namun dengan mata anggaran yang berbeda. Salah satunya program pemecah biji kakao. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan Rp20 juta sedangkan Bappeda mengusulkan Rp600 juta.

Asmir menambahkan, Bappeda tidak sepantasnya memprogramkan kegiatan semacam ini, jika kegiatan ini dianggap penting salah satunya harus dicoret. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Usman Yamin itu, belum sempat mengambil keputusan untuk mencoret salah satunya. Banggar lalu menyepakati untuk menunda dan akan dibahas kemudian. Beberapa anggota Banggar, tetap mempertahankan agar kegiatan tersebut tetap ada, tetapi dikembalikan ke instansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Beberapa staf Bappeda Parimo yang ikut hadir pada pembahasan anggaran tampak tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kontroversi itu. Sedangkan Kepala Dinas Dishutbun Ir Mukramin, walau tetap mempertahankan agar program tersebut melekat di instansinya, namun ia juga tidak mau menyerang secara terbuka koleganya di Bappeda. ‘’Mungkin kalau Bappeda ikut merencanakan kegiatan ini, mereka mungkin akan membeli mesin yang besar karena anggarannya juga besar. Kalau kita mesinnya kecil sehingga anggarannya cukup Rp20 juta saja,’’ jelasnya. Belum ada keputusan soal duplikasi program tersebut, karena akan dibahas kemudian. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Tim Jasa Giro Ngambang

PARIGI – Tim yang dibentuk DPRD Parimo untuk menyelidiki jasa giro di 12 rekening milik Pemerintah Kabupaten Parimo, kini mengambang alias tidak jelas. Mekanisme pertanggungjawabannya juga kabur, tidak diketahui apakah cukup dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dewan atau di forum Badan Anggaran yang merekomendasikan tim kecil beranggotakan empat orang tersebut.
Salah satu anggota tim Alfres Tonggiroh yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, timnya sudah berhasil merampungkan tugas yang diberikan Banggar. Pihaknya kata politisi PDIP ini mendapat copyan rekening koran dari bagian keuangan Pemda. Hasilnya, memang tidak ada temuan yang mencurigakan. ‘’Hanya kesalahan pencatatan saja,’’ katanya kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu.
Alfres menjanjikan bahwa hasil kerja tim akan dilaporkan di depan forum Badan Anggaran. Namun sejauh ini, hasilnya tidak juga disampaikan di forum Badan Anggaran. Saat ditemui Rabu (23/12) lalu, Alfres mengaku sudah menyerahkan laporan timnya ke ketua dewan. ‘’Tapi saya tidak tahu kapan disampaikan di forum,’’ katanya. Anggota Banggar lainnya, I Made Yastina, mengatakan, idealnya hasil kerja tim memang harus disampaikan ke forum Banggar. ‘’Kan yang merekomendasikan adalah Badan Anggaran, maka apapun hasilnya harus disampaikan ke forum. Tapi sejauh ini belum ada laporan,’’ sorotnya.
Pembentukan tim empat yang beranggotakan……sebenarnya untuk mengetahui besarnya jasa giro di empat bank berbeda yang selama pembahasan terus memicu kontroversi. Ini disebabkan, karena besarnya jasa giro yang disampaikan oleh tim anggaran Pemda selalu berbeda. Pembentukan tim empat tersebut dimaksudkan untuk menyudahi kontroversi tersebut, sayangnya sampai saat ini tim yang sudah berumur satu minggu lebih itu, tidak diketahui hasil kerjanya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Lely Pariani Disebut Seken Tapi Masih Mulus

PARIGI – Pembahasan anggaran DPRD Parimo terus diwarnai dengan berbagai statemen yang sebenarnya tidak pantas untuk diungkapkan oleh seorang anggota dewan. Sehari sebelumnya, pembahasan anggaran yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan sempat diwarnai oleh statemen Kisman DB Sultan yang menghardik Kadistanak Nahyun Biantong, (Radar Sulteng 24/12), yang kemudian mengundang kecaman dari rekannya sesama anggota dewan. Kemarin (24/12) kejadian serupa kembali terjadi dan masih dilakukan oleh orang yang sama, Kisman DB Sultan. Saat sesi pembahasan belanja dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kisman DB Sultan secara terang-terangan menyebut rekannya Lely Pariani dengan sebutan seken tapi mulus. Pernyataan itu berawal saat pembahasan soal fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga masuk dalam program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kisman menyebutkan, dalam konteks KDRT mestinya jangan hanya laki-laki yang disalahkan karena dalam kasus tertentu, perempuan juga melakukan KDRT kepada laki-laki.
Entah ada korelasinya atau tidak, Kisman seolah ingin berbagi kiat agar KDRT tidak marak terjadi, maka yang perlu dilakukan para perempuan (istri, red) adalah harus bisa bersolek, merias diri sehingga tidak terlihat kusam. ‘’Jangan tidak pernah mandi tiga hari tiga malam, kalau begini kan kelihatannya tidak bagus,’’ cerocos Kisman. Teman-teman sesama Banggar terlebih kalangan eksekutif tampak tidak bereaksi apa-apa mendengar pernyataan Kisman yang mengalir dengan lancar. Sesaat kemudian ia pun langsung mengambil contoh kepada rekannya Lely Pariani sebagai perempuan yang gemar bersolek dan pandai merias diri. ‘’Coba lihat seperti Ibu Lely, sudah seken tapi masih mulus,’’ katanya tiba-tiba.
Mendengar pernyataan yang tidak diduga itu, beberapa anggota Banggar perempuan terlihat kurang nyaman namun tidak juga mengajukan interupsi. Sedangkan Lely Pariani yang ditohok, tampak menatap kearah Kisman DB Sultan sambil geleng-geleng kepala. Sementara pejabat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga terdiam mendengar statemen anggota dewan yang terhormat itu. Seusai Kisman berbicara, Mayasari JFK langsung meraih mikrofon di depannya. Ia meminta kepada pimpinan sidang agar pembahasan anggaran fokus tidak melebar kemana-mana. ‘’Bapak pimpinan rapat, saya melihat pembicaraan soal anggaran sudah bias dan melebar kemana-mana, untuk efektifnya kita fokus saja pada ploting angka-angka, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan soal pemberdayaan perempuan bisa diakomodir di forum lain,’’ tandas Maya yang langsung disetujui pimpinan rapat Taufik Borman.
Terpisah, Mayasari yang dimintai pendapatnya soal istilah seken tapi masih mulus mengaku sangat tidak nyaman dengan istilah itu. ‘’Memangnya perempuan itu barang, koq disebut seken. Ini sangat disayangkan, karena di tengah upaya kita memperjuangkan kesetaraan perempuan melalui affirmative action, tapi masih ada begini-begini. Saya merasa tidak nyaman,’’ kata Maya.
Ditempat terpisah, Lely Pariani yang ditemui mengakui memang kurang nyaman dengan istilah itu apalagi jika sampai dialamatkan kepada dirinya. Namun ia berupaya tegar, terlebih katanya pembahasan soal perempuan di forum dewan memang agak langka, sehingga banyak antusias. ‘’Untuk saat ini saya memaknainya seperti itu,’’ katanya dengan raut muka kecewa. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Dinas Perkebunan Dapat Tambahan Rp1 M

PARIGI – Jika dinas lain ‘’mengeluh’’ karena anggarannya selalu dipangkas, maka tidak demikian halnya dengan Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, justru mendapat tambahan dana sebesar Rp1 miliar dari anggota Badan Anggaran (Banggar). Tadinya, dinas yang berhasil dengan program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) itu, sejumlah anggarannya kegiatannya akan dipangkas. Namun penjelasan yang runut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Parimo, Ir Mukramin, mampu meyakinkan seluruh anggota Banggar, hingga akhirnya anggarannya ditambah dari Rp240 juta menjadi Rp1 miliar. ‘’Saya kira ini, program yang sangat bagus, saya usulkan anggaran ditambah menjadi Rp1 miliar,’’ ujar anggota Banggar Hazairin Paudi. Usulan politisi PAN ini juga diamini hampir semua anggota Banggar yang hadir.

Program yang mendapat respons positif dari dewan tersebut adalah dana pendamping untuk program Gerhan sebesar Rp240 juta. Anggaran tersebut diarahkan untuk survey, pelatihan petani, monitoring dan evaluasi kemudian CPCL (calon petani calon lahan). Menurut Mukramin angka ini masih jauh dari cukup, namun pihaknya baru mengusulkan dana sebesar Rp240 juta, karena Pemda sendiri sedang dililit dengan masalah keuangan. ‘’Kalau ada komitmen tambahan dana dari dewan, saya kira ini sangat bagus, berarti bisa meng-cover seluruh kegiatan yang terkait dengan Gerhan,’’ kata Mukramin. Optimisme anggota dewan untuk menambah dana pendamping sebesar Rp1 miliar tersebut, dengan alasan dana pendamping tersebut bisa mempercepat anggaran Gerhan yang turun ke Kabupaten Parimo sebesar Rp15 miliar.

Sebelumnya, Kadis Dishutbun Ir Mukramin, menjelaskan proyek Gerhan di Parimo termasuk cukup berhasil secara nasional. ‘’Dari 8 kabupaten penyelenggara Gerhan di Indonesia, Parigi Moutong cukup berhasil. Makanya pada 2010 dana Gerhan kita naik menjadi Rp15 miliar,’’ jelasnya. Pada 2009, Parigi Moutong mendapat Rp4,3 miliar dengan luas lahan 1.400 hektar. Proyek yang berlangsung hingga 2011 mendatang itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kakao di daerah ini. (yar)

adalah yang termasuk berhasil

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Kisman DB Sultan Dinilai Tidak Konsisten

PARIGI - Di sela-sela pembahasan RAPBD 2010, yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan , tiba-tiba suasana menjadi hening. Anggota Banggar Kisman DB Sultan mengajukan protes keras kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Nahyun Biantong, yang dinilainya sangat melecehkan anggota dewan yang terhormat. ‘’Tolong Saudara Kadis, Anda kelihatannya melecehkan anggota dewan, berbicara sambil merokok. Kalau sedang berbicara jangan merokok. Jangan samakan instansi dewan dengan dinas saudara,’’ hardik Kisman dengan suara keras.
Suasana rapat Banggar yang tadinya cukup hidup, tiba-tiba hening mendengar pernyataan anggota Fraksi Toraranga yang tidak diduga-duga itu. Tak berhenti sampai disitu, Kisman kembali mengumbar pernyataan dengan suara keras. ‘’Saudara hargai anggota dewan,’’ katanya sekali lagi. Mendapat sorotan seperti itu, Nahyun terlihat santai. Sambil meletakan rokok kreteknya di asbak, ia tampak tersenyum sambil menyimak pernyataan keras yang terus menerus dikeluarkan oleh Kisman DB Sultan.
Namun sikap Kisman yang melarang Nahyun merokok, ternyata tidak konsisten. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, ia juga tampak mengisap rokok. Radar Sulteng sempat melongok ke tempat duduknya sekadar memastikan apakah mantan Kades Lemo itu merokok atau tidak. Tampak sebuah asbak mengepulkan asap tepat berada disamping kanannya. Sesaat kemudian seusai melancarkan protes kerasnya, asap rokok langsung mengepul dari mulutnya.
Sikap politisi PKB tersebut ternyata tidak direspek oleh rekannya sesama anggota Banggar. Beberapa anggota dewan yang sempat ditemui Radar Sulteng menyayangkan sikap rekannya yang tidak bisa mengontrol bahasanya. ‘’Mengkritik boleh tapi bahasanya santun jangan ngawur, kita ini wakil rakyat jadi berbahasalah yang santun. Saya jadi tidak respek dengan perilaku teman-teman semacam itu,’’ ujar salah satu anggota dewan yang meminta namanya tidak ditulis. Sedikitnya ada empat anggota dewan yang ditemui mengaku tidak setuju dengan sikap yang ditunjukan rekannya itu. Beberapa pejabat eksekutif yang ditemui juga mengatakan hal yang sama. ‘’Melarang merokok, dia juga sama, malah lebih parah lagi,’’ sungut salah satu pejabat.
Radar Sulteng yang mencoba mengkonfirmasi kepada anggota dewan Made Yastina, apakah tata tertib anggota dewan melarang merokok di tempat sidang, politisi Golkar ini mengaku tidak ada larangan merokok dalam tatib. Ditanya soal sikap rekannya, Kisman DB Sultan, ia menolak berkomentar. ‘’Sudahlah saya tidak mau komentar soal itu,’’ elaknya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Peta Dasar Belum Masuk Dalam Program 2010

Susi Andayani: Ini Program
Penting yang Perlu Masuk pada 2010

PARIGI – Kabupaten Parigi Moutong termasuk salah satu kabupaten di Indonesia atau bahkan satu-satunya di Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Sigi yang tidak mempunyai peta dasar (peta rupa bumi, peta topografi dan peta pemerintahan). Padahal peta ini memegang peranan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, masih minimnya tenaga terampil yang memahami tentang pemetaan guna mempercepat penyediaan akses informasi yang disajikan dalam system informasi geografis. Selain itu juga belum terjalinnya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Parimo dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dalam menyediakan peta dasar tersebut.

Menurut Susi Andayani ST, salah satu staf Bappeda yang ikut dalam pembahasan RAPBD 2010 di kantor DPRD Parimo (22/12) kemarin, kegiatan ini sangat penting untuk segera dimasukan dalam komposisi program Bappeda 2010, walau dalam RKA Bappeda kegiatan ini belum terakomodir. Alasannya menurut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia di Jakarta ini, selain 17 aturan UU dan PP serta Perda yang menjadi dasar program ini, fakta lain bahwa peta dasar yang tersedia saat ini masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten maupun desa. Lanjut dikatakannya, ini juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian lanjut perempuan berjilbab ini, dengan adanya peta dasar tersebut sangat membantu untuk menetapkan batas-batas desa dan kecamatan. ‘’Jangan lupa konflik-koflik agraria yang kerap terjadi disebabkan tidak adanya pemetaan ruang yang jelas,’’ ujar Susi.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Parimo Ir Muhammad Idrus mengatakan, terkait dengan rencana program tersebut maka yang perlu dilakukan adalah membuat MoU antara Pemda dan Bakosurtanal dalam menyediakan peta dasar. Kemudian menyempurnakan peta dasar sesuai kondisi terkini sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Untuk kaitan itu ungkap Idrus, perlu melakukan pelatihan untuk menghasilkan tenaga terampil melalui magang di Bakorsutanal sekaligus sebagai tenaga penyempurna peta dasar Kabupaten Parimo.

Susi Andayani menambahkan, belum masuknya rencana kegiatan ini dalam RKA Bappeda karena program ini menyusul kemudian dari pemerintah pusat. ‘’Sekarang mumpung pembahasan sedang berjalan kita coba masukan. Mudah-mudahan ini bisa diterima dewan untuk masuk dalam program Bappeda 2010,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Warga Tipo Minta Pembangunan Tanggul Abrasi

YARDIN
KUNJUNGAN RESES – Anggota DPRD Sulteng dan DPRD Kota Palu dalam kunjungan reses yang berlangsung di Kelurahan Tipo (27/12) kemarin



DPRD Sulteng Gelar
Reses di Kelurahan Tipo///sub

PALU – Tiga anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan (dapil) kota Palu (27/12) kemarin menggelar reses di Kelurahan Tipo tepatnya di pantai wisata bahari Djuhaepa Palu Barat – Tipo. Reses yang diikuti oleh Lutfhi Lembah (PAN) Lusi Pratikno (Demokrat) dan Vera Rompas Mastura (Golkar) yang kebetulan berhalangan hadir. Selain ketiganya juga hadir dua wakil rakyat dari DPRD Kota Palu, masing-masing Wakil ketua DPRD Kota Palu Yos Sudarso Mardjuni dan Ernawatie, keduanya dari Demokrat.

Suasana reses kemarin berlangsung istimewa, karena warga Tipo yang dimotori Asgar Djuhaepa menyiapkan penyambutan secara istimewa. Tak hanya menyiapkan ruang pertemuan di kawasan wisata yang menjadi jujugan warga kota itu, warga juga menyiapkan penyambutan dengan tarian rebana serta tari pamonte yang dibawakan dengan sangat apik oleh gadis-gadis setempat.

Dialog yang berlangsung satu jam lebih itu diisi dengan dialog antara warga dan anggota DPRD Sulteng. Reses yang berfungsi untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) itu, berlangsung dinamis. Ada beberapa usulan-usulan penting yang dikemukakan oleh sejumlah warga, bahkan ada beberapa di antaranya yang mendesak untuk segera di tangani, seperti pembuatan bronjong untuk menahan gerusan air di sungai Nggolo dan abrasi yang mengancam pantai di sepanjang kawasan ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Astam Abdullah, Ketua LPM Kelurahan Tipo. Menurut Astam beberapa usulannya tersebut bahkan sudah disuarakan dalam setiap kali reses DPRD Kota Palu atau kunjungan pejabat hingga Musrenbang kecamatan, namun tetap saja tidak mendapat respons yang memadai. Misalnya soal abrasi pantai di kawasan pantai Tipo. Menurut Astam, ancaman abrasi sudah tahap memprihatinkan. Jika tidak ada perhatian secepatnya maka gelombang laut akan mengancam pantai dan tanah milik penduduk setempat.
Selain itu ada juga Astam meminta dewan memperjuangkan aspirasi mereka yang sudah bertahun-tahun mengharapkan pemerintah untuk membangun dinding penahan (bronjong) di sungai Nggolo. ‘’Kalau hujan lebat kami sering dihantui ketakutan karena keselamatan kami terancam oleh batu yang berasal dari sungai. Ini sudah sering kami suarakan tapi tetap saja tidak ada perhatian pemerintah,’’ curhat Astam. Hal lain yang diungkapkan adalah soal pengairan pada lahan pertanian penduduk seluas 15 hektar. sebelumnya urai Astam masalah ini sudah teratasi setelah PDAM mengalirkan pipa-pipanya namun belakangan pipa itu dicabut oleh PDAM sendiri. Akibatnya lahan perkebunan tersebut tidak bisa difungsikan secara maksimal.

Reses yang dimanfaatkan oleh warga untuk ajang curhat itu, juga dimanfaatkan oleh Imam Desa Tipo Jamaludin yang meminta agar DPRD Sulteng memperjuangan pagar sekolah Tsanawiyah di Buluri yang sejak 1970 tidak pernah dipagar. ‘’Kita sudah coba dengan pagar darurat tapi tidak lama rusak. Makanya melalui anggota dewan kami minta pagar permanen,’’ ungkapnya. Menurut Jamaluddin, pihaknya tetap memperjuangkan agar sekolah tersebut dibangunkan pagar yang memadai.
Sedangkan tokoh adat Ahli Ali meminta perhatian yang optimal terhadap kelestarian adat. Olehnya pemerintah perlu menyediakan pakaian adat dan tempat adat yang memadai. Selain itu ia juga menyoroti masih maraknya bagang yang ada di Teluk Palu, padahal sudah ada Perda yang melarang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulteng Luthfi Lembah, mengaku akan menampung dan memperjuangan aspirasi masyarakat setempat. Sedangkan hal-hal yang sifatnya mendesak seperti abrasi dan penggerusan dinding sungai Nggolo bisa dimasukan dalam program penanggulangan bencana. ‘’Dengan cara ini bisa secepatnya ditangani,’’ kata politisi PAN ini.
Ditempat yang sama, Lusi Shanti juga mengemukakan, bahwa reses yang dilakukannya adalah dalam rangka RAPBD 2011. Ia meminta kepada warga agar aspirasi yang telah disampaikan itu, juga diangkat dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Dengan demikian ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng ini, aspirasi yang disampaikan di reses dan program yang dimasukan di Musrenbang bisa connect. Ia mengatakan, banyak usulan yang disampaikan sebenarnya merupakan domain pemerintah kota ini akan coba dikomunikasikan dengan pemerintah kota agar bisa diatasi. Reses yang berlangsung satu jam lebih itu dihadiri aparat kelurahan Tipo, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta kalangan adat. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Pemberdayaan Perempuan dan KB Belum Cerminkan Program Perempuan

PARIGI – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Parimo dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap pemberdayaan perempuan. Hal itu terlihat dari usulan program yang dicanankan instansi ini. Menurut anggota Banggar DPRD Parimo, Mayasari JFK, dari Rp3,9 miliar total anggaran yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan, melalui peran wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) sebesar Rp64,5 juta. Sedangkan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi keluarga miskin hanya sebesar Rp12,2 juta. Kemudian, ada juga program pemberdayaan yaitu pelatihan teknologi tepat guna (TTG) bagi perempuan dan anak-anak hanya sebesar Rp99,7 juta. ‘’Kalau dilihat dari total anggaran belanjanya, tidak berbanding dengan angka yang diplot untuk pemberdayaan,’’ kritik politisi PPP ini.
Menurut Maya, jika dilihat secara total, maka yang dominan adalah belanja rutinnya ketimbang belanja pemberdayaan.
Ia mengusulkan kedepannya, pola ini harus dibalik atau minimal fifty-fifty antara belanja rutin dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan rakyat.
Trend ini kata dia bukan hanya terjadi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, tetapi juga terjadi di dinas-dinas lain. Hanya saja kata Sekretaris DPC PPP Parimo ini, Badan Pemberdayaan Perempuan yang secara spesifik mengarahkan program-programnya pada perempuan harus terus dikawal, tidak saja oleh politisi perempuan seperti dirinya melainkan semua aktivis perempuan di daerah Parimo. ‘’Saya kira ini perlu menjadi perhatian, tidak saja politisi perempuan di dewan, melainkan semua aktivis perempuan mulai dari pemerintahan dan organisasi politik hingga LSM perempuan,’’ ujar Maya saat pembahasan anggaran di DPRD Parimo beberapa waktu lalu.
Menanggapi komposisi anggaran untuk pemberdayaan yang sangat minim, Maya meminta agar dana tersebut tetap diarahkan sesuai dengan tujuan program yang sudah ditetapkan. ‘’Ini akan terus dikawal agar alokasi anggarannya benar-benar fokus untuk kepentingan perempuan,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Jasa Giro Tidak Bermasalah, Hanya Kesalahan Pencatatan

Hari Ini Hasil Penyelidikan
Jasa Giro Dilaporkan

PARIGI – Tim kecil yang dibentuk DPRD Parimo yang beranggotakan empat orang langsung bergerak cepat. Tim yang diberi tugas menyelidiki 12 (bukan 11) rekening jasa giro milik pemerintah di 4 bank itu kini sudah mengantongi hasilnya. Namun salah satu anggota tim, Alfres Tonggiroh mengelak merinci hasil kerja yang telah didapatkan oleh timnya itu. ‘’Jangan disebutkan dulu, tunggulah laporan resminya di depan Banggar besok (hari ini). Tidak enak kalau ini sudah bocor duluan ke pers,’’ elaknya halus.
Berbeda dengan skenario sebelumnya, bahwa tim kecil ini akan mengundang atau mendatangi pihak perbankan dimana rekening Pemda terdaftar. ‘’Skenario itu tidak jadi dilakukan, karena pemerintah melalui bagian keuangan mempunyai good will (niat baik, red) untuk memberikan data rekening yang dibutuhkan. Makanya kami tidak perlu mendatangi bank, toh hasilnya sama saja,’’ katanya.
Walau tidak bersedia merinci hasil kerja timnya, namun politisi PDIP ini bersedia memberikan bocoran sedikit hasil kerja timnya, bahwa hasil penyelidikan terhadap print out jasa giro dari 12 rekening pemda yang ada tidak ada masalah. ‘’Hanya kesalahan pencatatan saja. Itu saja dulu yang saya sampaikan, selebihnya nanti didengar laporan besok,’’ ujar Alfres.
Tim yang beranggotakan empat orang, terdiri dari Alfres Tonggiroh, Arif Alkatiri, Made Sudarsana dan Nasrun Hamzah. Dibentuknya Tim Empat tersebut dipicu oleh keterangan pihak eksekutif yang selalu menyajikan angka berbeda. Ada yang menyebut, jasa giro Rp1,6 miliar kemudian versi lain menyebutkan Rp148 juta dan terakhir Rp559 juta. Namun menurut Alfres kesalahan angka-angka itu hanya kekeliruan pencatatan. Dikatakannya dengan adanya angka pasti dari jasa giro yang akan dilaporkan hari ini, kemudian dimasukan kedalam pos pendapatan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Defisit Gaji Disebabkan Pertambahan Jumlah PNS

PARIGI – Sama halnya dengan jasa giro rekening Pemda di 11 rekening bank pemerintah, masalah defisit gaji masih terus memicu kontroversi. Sama halnya dengan jasa giro, anggota Banggar juga masih belum memercayai penjelasan pemerintah terkait defisit gaji PNS yang besarnya mencapai Rp16,8 miliar.

Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola yang dikonfirmasi terkait masalah defisit anggaran yang saat ini belum mencapai titik temu di dewan mengemukakan, defisit tersebut terjadi pada 2009 disebabkan beberapa hal. Pertama, penetapan plafon anggaran sementara (PPAS) 2009 dan penetapan anggaran pada 2009 khusus untuk gaji memang sudah kurang dari kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian, adanya ketambahan kenaikan gaji per 1 Januari 2009 sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat sebesar Rp15 persen. Kemudian, penyebab lainnya adalah adanya pertambahan jumlah PNS melalui formasi data base yang jumlahnya mencapai 600 orang. Terakhir adanya tambahan gaji 13 untuk seluruh PNS dan CPNS. ‘’Pemda tidak bisa membiarkan masalah ini, selain harus menutup defisit tersebut dengan meminjam kepada lembaga keuangan,’’ ujar Longki dalam penjelasannya kepada Radar Sulteng kemarin (21/12).

Namun dimata anggota Badan Anggaran, keterangan Pemda tersebut dianggap belum cukup untuk meyakinkan mereka, sehingga perlu mengambil beberapa inisiatif untuk mengetahui kebenaran keterangan Pemda tersebut. Salah satunya adalah seperti yang pernah diusulkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa SH, jika perlu pihaknya akan melihat secara detail daftar gaji para pejabat maupun PNS di kabupaten Parigi untuk mengetahui apakah ada defisit atau tidak.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengatakan, pihaknya melalui Badan Anggaran akan meminta penjelasan secara rinci dari pejabat terkait soal kebenaran defisit tersebut. Pasalnya kata politisi Golkar ini, dalam beberapa kali rapat anggaran, Pemda tidak konsisten menampilkan angka defisit yang sebenarnya. ‘’Ada yang menyebut Rp16 miliar lebih namun ada juga pejabat lain menyebutkan Rp20 milliar lebih. Ini perlu dijelaskan berapa angka yang sebenarnya,’’ kata Taufik Borman. Ia mengingatkan, jika tim anggaran eksekutif tidak bisa menjelaskan angka defisit secara gamblang, ia memastikan pembahasan RAPBD 2010 yang sesuai rapat Bamus selesai pada 30 Desmber, akan molor. ‘’Kalau tidak ada penjelasan secara transparan bisa-bisa pembahasan ini akan nyebrang ke 2010. Bagi saya ini lebih baik daripada diputuskan cepat6-cepat tapi hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Murad Ikhlaskan Utang Pemda Rp3 M Tidak Dibayar

DOA SYUKUR – Gubernur HB Paliudju dan Murad Husain mengikuti pembacaan doa syukur atas selesainya perbaikan jalan dan jembatan di ruas Toili – Rata - Baturube




Terkait Perbaikan Jembatan dan
Jalan di ruas Toili – Rata – Baturube


TOILI – Pengusaha Murad Husain merogoh koceknya sendiri untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir beberapa bulan lalu. Total dana yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit itu, untuk perbaikan jembatan sebesar Rp5 miliar lebih. Dari jumlah tersebut hanya Rp1,6 miliar yang dibayar pemerintah. Sisanya sebesar Rp3 miliar lebih, sudah diikhlaskan untuk tidak usah dibayar oleh pemerintah. Kepala Dinas PU Sulteng Ir Moh Noer Mallo, M.Si kepada Radar Sulteng pada syukuran atas selesainya perbaikan jalan dan jembatan di Tolili 5, (20/12) kemarin mengaku, bersyukur dengan kehadiran pengusaha seperti Murad Husain yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap fasilitas umum. Noer Mallo menuturkan, saat terjadinya bencana banjir pada Juni 2008 silam, pihaknya cukup kewalahan menghadapi kerusakan jalan dan jembatan yang cukup parah di ruas jalan provinsi tersebut. Beruntung katanya ia segera menelepon Murad Husain dan meminta bantuan 10 buah alat berat, 20 dump truck, 1 tangki BBM solar. Bermodal bantuan ini tutur Murad, pihaknya langsung melakukan perbaikan ruas jalan Toili – Rata dan Baturube selama 13 hari nonstop. ‘’Alhamdulihah selama 13 hari itu, Toili – Rata – Baturube bisa dilalui kembali,’’ kata Noer Mallo.
Seusai perbaikan ruas jalan tersebut, pihaknya mendapat laporan dari pihak PT Kurnia Luwuk Sejati, perusahaan yang mengerjakan proyek emergency tersebut bahwa total dana yang dihabiskan untuk perbaikan jalan dan jembatan sebesar Rp5 miliar. Pada saat itu urai Noer Mallo, pihaknya hanya mempunyai dana sebesar Rp1,6 miliar. ‘’Waktu itu Pak Murad mengatakan, terserah Pemda mana dana yang tersedia. Sisanya saya ikhlaskan saja tidak usah dibayar. Asalkan jalan dan jembatan tersebut bisa dilalui masyarakat,’’ ujar Nur Mallo menirukan ucapan Murad Husain.
Lebih jauh Noer Mallo mengatakan, jembatan dengan konstruksi baja tersebut biaya pembuatannya mencapai Rp20 miliar. Seandainya kata dia, Murad Husain tidak mengambil inisiatif dengan uangnya sendiri memperbaiki jalan dan jembatan tersebut, mungkin saat ini ruas Toili – Rata – Baturube belum bisa dilalui. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

DPU Pasrah Perjalanan Dipangkas

aslan08@ymail.com



PARIGI – Demi alasan efisiensi anggaran, DPRD Parimo akan memelototi alokasi belanja perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas dinilai terlalu besar, anggota Banggar tidak segan-segan memangkas perjalanan dinas dari instansi yang bersangkutan. Seperti yang dilakukan oleh anggota Banggar terhadap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Parimo. Dinas PU yang mengalokasikan biaya perjalanan sebesar Rp1,8 miliar harus rela kehilangan sebesar Rp400 juta lebih setelah Banggar mengusulkan untuk memangkas usulannya sebesar 25 persen.

Awalnya, beberapa anggota Banggar menawarkan pemotongan anggaran belanja sebesar cukup 10 persen, mengingat dinas teknis ini mempunyai proyek di daerah pelosok yang membutuhkan pengawasan. Dengan asumsi itu, Kisman DB Sultan menawarkan agar pemotongan cukup 5 persen saja. Namun pimpinan rapat, Taufik Borman menawarkan angka 25 persen yang kemudian langsung disetujui.
Kepala Dinas PU Parimo Syaifullah Djafar yang ditemui seusai pembahasan mengaku bisa menerima keputusan Banggar Legislatif tersebut. ‘’Ini bukan persoalan rasional atau tidak rasional, tapi demi efisiensi saya kira pemotongan ini akan menjadi rasional,’’ katanya mencoba memahami sikap dewan.
Apakah ada konsekwensi yang dilahirkan dari pemangkasan yang terbilang cukup besar itu? Menurut Syaifullah Djafar konsekwensi sudah pasti ada, karena usulan yang disampaikan telah dihitung secara maksimal yang diharapkan bisa meng-cover seluruh perjalanan dinas untuk satu tahun kedepan. Namun dengan adanya pemangkasan ini, maka pihaknya akan mengurangi perjalanan dinas untuk level eselon III termasuk perjalanan dinas kepala dinas. Yang tidak boleh dikurangi adalah perjalanan dinas untuk kepentingan pengawasan di daerah. ‘’Yang dibatasi adalah perjalanan dinas pejabat eselon II dan III. Kalau perjalanan dinas untuk mengawasi pekerjaan teknis di daerah ini tidak mungkin dikurangi,’’ katanya.
Terkait alasan efisiensi yang menjadi senjata pamungkas dewan, menurut Syaifullah bisa dimaklumi. ‘’Alasan itu sangat rasional. Saya kira walaupun dikurangi Rp400 juta, bagi kami tidak apa-apa. Toh ini tidak membuat operasional kantor terhenti sama sekali,’’ katanya tertawa. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Selidiki Jasa Giro, Banggar Bentuk Tim Empat

PARIGI - Anggota Banggar DPRD Parimo masih belum mempercayai rekening jasa giro yang disampaikan eksekutif pada rapat anggaran yang berlangsung Kamis 17/12 lalu. Batal membentuk panitia khusus (Pansus) anggota Banggar kemudian membentuk tim kecil yang beranggotakan empat orang. Namanya Tim Empat. Anggota Banggar Legislatif, Kisman DB Sultan kepada Radar Sulteng mengemukakan, Tim Empat ini akan pro aktif mendatangi pihak-pihak perbankan dimana rekening Pemda berada.
Anggota Banggar belum sepenuhnya percaya pada jasa giro yang diperlihatkan pemerintah karena belum sepenuhnya menampilkan rekening jasa giro di 11 rekening milik Pemda. ‘’Angka yang disampaikan belum sepenuhnya berasal dari 11 rekening. Hanya beberapa rekening saja yang disampaikan. Makanya kita bentuk tim ini, untuk mengklarifikasi angka-angka itu,’’ beber Kisman yang ditemui seusai rapat Banggar di ruang paripurna DPRD Parimo (17/12).
Tim ini beranggotakan masing-masing Alfres Tonggiroh, Arif Alkatiri, Made Sudarsana dan Nasrun Hamzah. System kerja tim ini, bisa mengundang secara resmi pimpinan bank ke DPRD atau anggota tim yang mendatangi mereka di kantor masing-masing. ‘’Intinya kita ingin memperjelas posisi jasa giro yang sebenarnya. Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan eksekutif,’’ katanya. Saat ini anggota Banggar bersepakat melanjutkan pembahasan sesi belanja walaupun pendapatan belum rampung. Karenanya menurut Kisman, Banggar legislatif belum menyetujui angka untuk pendapatan karena masih menunggu klarifikasi jasa giro rampung. ‘’Jika angka pasti dari jasa giro sudah diperoleh barulah kita tetapkan angka untuk pendapatan,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Longki Bantah Jasa Giro Mengalir ke Rekening Pejabat

Dian Pravitasari: Sistem
Perbankan Tidak Mungkin Dimainkan

PARIGI – Entah apa yang ada dibenak anggota Banggar DPRD, print out rekening jasa giro yang secara resmi dikeluarkan oleh bank masih saja tidak dipercayai. Kemarin Untuk kesekian kalinya masalah jasa giro kembali menyita pembahasan anggaran.
Perdebatan sengit soal besarnya jasa giro memaksa eksekutif dan legislatif mengambil posisi berhadap-hadapan. Kecurigaan anggota Banggar legislatif Ir Asmir Ntosa, bahwa, jasa giro mengalir ke rekening pribadi pejabat membua t tensi hubungan kedua lembaga ini sedikit memanas. Pembahasan anggaran yang mengagendakan penjelasan eksekutif soal print out jasa giro rekening Pemda di empat bank berbeda yakni, Bank Sulteng, BNI dan Mandiri serta BRI berubah menjadi acara debat kusir karena pembahasan yang mengarah ke debat terbuka itu tidak lagi melalui pimpinan sidang. Asmir Ntosa dan Dian Pravitasari Tiangso staf Bendahara Umum Daerah (BUD) beberapa kali berdebat secara langsung soal print out jasa giro. Dalam penjelasannya Dian menjelaskan posisi jasa giro per November 2009 dari 10 rekening Pemda yang tersebar di beberapa bank. Anwar Yabi yang duduk disampingnya tampak senyum-senyum melihat anak buahnya menjelaskan jasa giro yang dalam tiga hari terakhir ini terus menyita perhatian Banggar. Menurut mantan staf di PT Bank Sulteng Cabang Parigi ini, posisi per November 2009, jumlah jasa giro sebesar Rp599 juta lebih. ‘’Ini adalah hasil rekap secara keseluruhan,’’ ujarnya lancar. Penjelasan Dian tidak membuat Banggar puas. ‘’Dari mana Anda dapat kesimpulan seperti itu,’’ serang Asmir. ‘’Ini diambil setiap bulannya yang direkap hingga November. Ini bisa dilihat dari print out yang ada ditangan bapak-bapak,’’ balas Dian. Sempat terjadi perdebatan dua arah antara keduanya, sebelum pimpinan sidang, Taufik Borman melancarkan pertanyaan telak yang membuat Dian terdiam tidak mampu berkata apa-apa. Taufik mempertanyakan tidak tercapainya target jasa giro yang sebelumnya ditargetkan Rp1 miliar. Ditemui terpisah Dian mengaku, ia tidak mempunyai kompetensi menjawab pertanyaan semacam itu. ‘’Kalau soal target yang tidak tercapai, gak mungkin saya jawab, karena memang bukan kompetensi saya,’’ ujarnya sambil tersenyum.
Penjelasan eksekutif yang dianggap tidak memuaskan, memunculkan spekulasi baru, bahwa bisa saja jasa giro itu dibelokan ke rekening pribadi. Menurut Asmir dirinya mempunyai pengalamana pada tahun-tahun sebelumnya ada indikasi seperti itu.
Kepada Radar Sulteng, Dian menolak tegas asumsi yang dikemukakan Asmir Ntosa tersebut. ‘’Dibelokan bagaimana. Saya tidak mengerti. Ini yang bekerja ini system. Yang namanya system perbankan tidak mungkin dimain-mainkan,’’ bantahnya. Justru kata dia, kalau benar dialihkan ke rekening orang-orang tertentu maka akan terlihat dalam print out. ‘’Ini kan system yang bekerja,’’ katanya.
Senada dengan Dian Pravitasari, Bupati Parimo Longki Djanggola secara tegas membantah bahwa jasa giro dialihkan ke rekening pejabat. Tidak mungkin kata dia, Perbankan mengalihkannya ke rekening pribadi.
Pembahasan jasa giro yang berlangsung dua jam setengah itu tidak bisa menghasilkan keputusan apapun. Solusinya, pembahasan anggaran dilanjutkan untuk membahas belanja, sedangkan terkait jasa giro dewan berencana membentuk Pansus. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Pembangunan Gedung Dewan Sita Belanja Terbesar

PARIGI – Komitmen pemerintah daerah untuk merampungkan kantor DPRD Kabupaten Parimo terus dimatangkan. Ini terlihat dari usulan belanja untuk pembangunan gedung yang kini terhenti pembangunannya sebesar Rp13 miliar.
Pembahasan anggaran yang sudah memasuki sesi belanja, membahas alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Parimo. Pada RAPBD 2010, Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan belanja sebesar Rp60,4 miliar. Dari total dana tersebut, pos belanja terbesar ditempati pembangunan Sekretariat gedung dewan sebesar Rp13 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp5 miliar digunakan untuk membayar utang kepada rekanan yang mengerjakan gedung tersebut. Sisanya Rp8 miliar digunakan untuk lanjutan pembangunan yang diproyeksikan rampung pada Agustus 2010.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Parimo, Syaifullah Djafar yang ditemui seusai pembahasan anggaran kemarin mengemukakan, dana sebesar Rp8 miliar untuk pembangunan lanjutan, diproyeksikan hanya cukup sampai pada mobiler yang melekat seperti AC dan lampu. Sedangkan untuk mobiler lainnya, dipastikan harus dialokasikan lagi pada pembahasan anggaran yang akan datang.

Ia mengatakan, jika usulan sebesar Rp13 miliar itu dipangkas, dipastikan akan memperlambat proses penyelesaian gedung milik para wakil rakyat itu. Pada pra pembahasan yang berlangsung di komisi III angka ini sudah final hingga ke Banggar. ‘’Hasil pembicaraan kita sebelumnya di komisi angka ini sudah paten, tidak akan berubah lagi. Toh ini kepentingan anggota dewan juga,’’ kata Syaifullah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Banggar Tetap Ngotot Minta Print Out Jasa Giro

F-YARDIN
SERING ‘’MENGANGGUR’’: Anggota Banggar legislative dan eksekutif memilih bercengkerama dengan sesama anggota dewan, karena sidang yang sering diskorsing



Pembahasan Molor
Pejabat Mulai Gerah////sub

PARIGI - Pembahasan RAPBD 2010 Kabupaten Parigi Moutong, masih terus berkutat pada permasalahan yang sama. Setelah jeda sehari pasca rapat paripurna untuk memperpanjang pembahasan RAPBD hingga 30 Desember mendatang, pembahasan kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan pendapatan. Sayangnya rapat yang berlangsung 3 jam itu tidak menghasilkan apa-apa. Tiga jam tersebut hanya dihabiskan dengan skorsing menunggu kehadiran pelaksana tugas harian Dispenda Kabupaten Parimo Drs Anwar Yabi, yang menurut keterangan Sekkab Nirman Winter, yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Palu menuju ke Parigi. ‘’Saya telepon katanya sedang ada di Palu, tapi sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke Parigi,’’ jawab Winter.

Banggar legislatif tetap membutuhkan kehadiran Anwar Yabi untuk melihat langsung hasil print out jasa giro di PT Bank Sulteng. Sikap ngotot anggota Banggar itu terpaksa dilakukan setelah laporan dari BPPKAD dan Bendahara Umum Daerah berbeda. Pihak BPPKAD dalam laporannya menyebutkan jasa giro sebesar Rp1,6 miliar sementara versi bendahara menyebutkan hanya sebesar Rp500 juta lebih. Perbedaan ini memaksa pihak Banggar legislative merasa perlu menghadirkan Anwar Yabi memberikan hasil print out dari PT Bank Sulteng. Setelah diskorsing dua kali, barulah Anwar Yabi yang saat ini menjabat sebagai Asisten I, menampakkan dirinya di gedung dewan. Mengenakan baju safari abu-abu, Anwar langsung mengambil tempat duduk diapit oleh Sekkab Nirman Winter dan Ketua Bappeda Muhammad Idris.

Keinginan dewan untuk mendapatkan salinan print out ternyata tidak bisa terpenuhi sekalipun Anwar Yabi mengaku telah mengantongi print out yang dimaksud. ‘’Saya tidak bisa membuka disini, saya harus minta izin dulu sama pimpinan (bupati, red) apakah ini bisa dibuka atau tidak,’’ kata Anwar. Mendengar penjelasan yang tidak memuaskan itu, beberapa anggota dewan sontak melakukan interupsi. Namun pimpinan rapat, Taufik Borman langsung menskorsing sidang selama 1 jam, memberikan kesempatan kepada Anwar Yabi berkonsultasi dengan bupati. Skorsing kali ini untuk ketiga kalinya sejak sidang dibuka pukul 10.00 pagi. Skorsing sempat molor hingga dua jam, saat dibuka kembali pimpinan rapat mengambil inisiatif untuk menyudahi sidang dan dilanjutkan kembali pukul 10.00 pagi ini.

Berlarut-larutnya sidang pembahasan yang baru mengagendakan sesi pendapatan, mulai mengundang reaksi di internal eksekutif. Beberapa pejabat yang dimintai pendapatnya oleh Radar Sulteng, menyoroti lemahnya koordinasi antara tiga pejabat yang memegang posisi sentral dalam pembahasan anggaran, yaitu, Sekkab, Bappeda dan Dinas Pendapatan.
Perbedaan-perbedaan angka antara Bappeda dan bagian keuangan maupun pendapatan masih terus memicu kontroversi karena tidak ada sinkronisasi di antara tiga pejabat tersebut. ‘’Kita hadir disini lebih banyak nganggur karena sering skorsing. Padahal di kantor kita juga harus merampungkan LAKIP atau menyiapkan bahan-bahan untuk LKPj tahunan, kalau seperti ini mubazir jadinya,’’ keluh salah satu pejabat dinas yang meminta namanya tidak ditulis.

Pembahasan yang memasuki minggu kedua, masih terus diwarnai kontroversi. Salah satunya soal perbedaan mencolok antara data yang disampaikan bupati dan Bappeda.
‘’Coba Pak Ketua Bappeda, koreksi dulu, kenapa ada perbedaan estimasi pendapatan sebesar Rp800 juta antara pidato bupati yang menyebutkan sebesar Rp12 miliar dan angka yang disampaikan Bappeda sebesar Rp12,8 miliar,’’ teriak Made Yastina anggota Banggar dari Fraksi Golkar.
Kritik Yastina ini juga disambung dengan sorotan pedas kepada pelaksana tugas Kadis Pendapatan Anwar Yabi. ‘’Untuk diketahui, Dinas Pendapatan melalui pelaksana tugasnya, sejak rapat anggaran dimulai, tidak pernah menampakkan batang hidungnya,’’ sorot anggota Banggar dari Komisi III Asmir Ntosa.
Bagaimana tanggapan Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola terhadap sikap dewan yang meminta print out jasa giro? Kepada Radar Sulteng, Longki hanya merespons singkat. ‘’Saya sudah perintahkan untuk diperlihatkan saja, sepanjang anturan perbankan membolehkan,’’ jawab Longki dalam SMS (system maklumat singkat) yang dikirimkan ke Radar Sulteng.

Pembahasan anggaran kembali dilanjutkan pagi ini dengan agenda membahas jasa giro setelah Anwar Yabi mendapat lampu hjiau dari Bupati untuk memperlihatkannya kepada Banggar legislatif. Pembahasan sesi pendapatan tinggal menyisakan pembahasan jasa giro setelah itu, Banggar akan melanjutkan pembahasan untuk sesi belanja. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Banggar Hapus Belanja Sewa Mobil Bappeda

Pembahasan Belanja
Perjalanan Dinas Ditunda

PALU – Pembahasan rancangan anggaran belanja daerah (RAPBD) 2010 Kabupaten Parigi Moutong, kemarin (22/12) mengagendakan pembahasan belanja Bappeda. Salah satu yang menjadi sorotan anggota Badan Anggaran (Banggar) adalah banyaknya belanja sewa mobil alias rental. Nyaris semua program Bappeda selalu melekat belanja sewa mobil. Pihak Bappeda sendiri bukannya tinggal diam menghadapi kritikan anggota Banggar. Ketua Bappeda Ir Muhammad Idrus berupaya memberikan argumentasi terkait sorotan para anggota Banggar tersebut. Menurut Idrus, sewa mobil terpaksa dilakukan, mengingat betapa banyaknya tamu pembicara baik dari provinsi maupun pusat. Sementara disisi lain, ungkap Idrus, mobil dinas yang ada di Bappeda hanya 4 unit dari 6 bidang yang ada. ‘’Dengan kondisi ini, maka alternatif yang paling memungkinkan adalah dengan menyewa mobil. Karena faktanya kita memang kekurangan mobil,’’ ungkap Idrus. Argumentasi belum sepenuhnya bisa meyakinkan anggota Banggar. Hasilnya, mayoritas Banggar yang dimotori, Hazairin Paudi dan Asgaf menyepakati untuk menghapus semua item belanja sewa mobil, yang totalnya mencapai Rp12 juta lebih.

Sementara itu, untuk belanja perjalanan dinas disepakati untuk dipending dan akan dibahas dibelakang hari. Menurut anggota Banggar Alfres Tonggiroh, langkah untuk menunda pembahasan belanja perjalanan dinas semata-mata agar, Banggar fokus dulu pada pembahasan belanja lainnya. Untuk perjalanan dinas Bappeda yang totalnya mencapai Rp1,8 miliar, pihaknya aku politisi PDIP ini sudah bersepakat untuk meninjau angka yang ditetapkan itu. ‘’Kami juga tidak mau terburu-buru memangkas item belanja perjalanan dinas. Makanya dipending dan direkap dulu. Setelah itu akan ditentukan berapa sebenarnya angka yang rasional untuk perjalanan dinas Bappeda. Itu yang kita saving,’’ katanya. Olehnya Banggar tidak akan ikut-ikutan menentukan perjalanan dinas mana yang ditiadakan atau anggarannya dikurangi. ‘’Biarlah itu menjadi kewenangan Bappeda kita cukup mengurangi saja anggarannya, soal agenda perjalanan dinasnya biarlah mereka sendiri yang menentukan,’’ ulasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Pangkas Anggaran Tanpa Alasan yang Jelas

PARIGI – Beberapa pejabat Bappeda Parimo mengaku kebijakan Banggar DPRD Parimo yang memangkas program penyusunan dan informasi potensi daerah dari Rp800 juta menjadi Rp500 juta sebagai sebuah realitas yang harus diterima, walau langkah itu membawa konsekwensi tidak maksimalnya implementasi program tersebut jika kelak dilaksanakan. ‘’Kita ikuti saja toh kewenangan itu ada sama dewan. Tapi jika dipaksakan kegiatan ini juga tidak akan maksimal. Dana memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh dana untuk menggerakkan sebuah kegiatan,’’ ujar salah satu pejabat Bappeda yang menolak namanya ditulis. Angka Rp800 juta yang diletakkan untuk program tersebut katanya sudah sesuai dengan realitas lapangan, dimana harga kertas sudah naik terlebih kegiatan ini akan dipihakketigakan. Kegiatan tersebut mencakup beberapa item kegiatan seperti, pencetakan buku kabupaten Parimo dalam angka, kecamatan dalam angka, PDRB 2010 masing-masing Rp100 buah buku dan IPM 2010 sejumlah 50 buah buku. Anggaran tersebut juga bukan semata-mata untuk pencetakan buku, tetapi juga meliputi pengolahan data, dan survey lapangan. Sumber Radar Sulteng itu juga menyayangkan, pencoretan usulan anggaran terkesan seenaknya, tanpa ada alasan yang rasional. ‘’Misalnya, belum apa-apa sudah dikatakan, pokoknya saya tidak mau tau usulan ini harus dikurangi. Ini namanya tidak objektif,’’ keluhnya. Bagi pemerintah katanya, jika perjalanan dinas yang dikurangi, itu bisa dimaklumi tapi tidak untuk kegiatan yang berkaitan dengan rakyat. ‘
Anggota Banggar Hazairin Paudi mempertanyakan program ini, karena program yang sama juga ada di BPMD. ‘’Di BPMD juga ada program serupa, kalau dianggarkan lagi di Bappeda, nanti terjadi tumpang tindih kegiatan,’’ kilahnya. Ini diperkuat lagi oleh beberapa anggota Banggar lainnya. Beberapa diantaranya, bahkan mempertanyakan urgensi pencetakan buku tersebut yang diasumsikan sebagai kegiatan seremoni. Walau sudah dijelaskan oleh Ketua Bappeda Muhammad Idrus bahwa kegiatan tersebut adalah kesepakatan Bappeda se Indonesia dimana Bappeda salah satu fungsinya sebagai penyedia data yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, perbankan namun penjelasan itu tetap tidak bisa meyakinkan anggota Banggar Legislatif. Hasilnya, usulan kegiatan ini pangkas menjadi Rp500 juta.
Pengamatan Radar Sulteng, terlihat masih kerap terjadi perbedaan sesame anggota dewan dalam melihat tugas pokok dan fungsi sebuah unit kerja. Seperti halnya pada pembahasan penelitian rumput laut yang dikerjasamakan oleh Bappeda dengan BPPT. Untuk kegiatan ini Bappeda mengusulkan anggaran sebesar Rp379 juta. Anggota Banggar Kisman DB Sultan, kemudian mengusulkan agar kegiatan dikembalikan ke instansi teknis yang membidangi rumput laut. Asumsinya, Bappeda bukan instansi teknis tetapi sebagai perencana program. Argumentasi yang dikemukakan Kisman ini coba ditepis oleh Ketua Bappeda Muhammad Idrus bahwa kegiatan tersebut bukan berarti instansinya ikut menangani budidaya rumput laut. ‘’Dalam konteks ini yang kita lakukan adalah penelitiannya bukan ikut budidayanya. Jadi tolong dipisahkan. Bappeda sesuai dengan fungsinya bergerak di ranah penelitian bekerjasama dengan BPPT. Implementasi dari program inilah yang dijalankan oleh instansi teknis,’’ ulas Idrus panjang lebar. Di kalangan Banggar Legislatif seperti Asmir Ntosa dan Made Yastina tampak bisa memahami penjelasan Bappeda tersebut. Beruntung, program strategis tersebut tidak dipangkas. Usulannya sebesar Rp379 juta tetap disetujui. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Sejak Berdiri, Disporabudpar Tidak Pernah Penuhi Target

PARIGI – Kritik keras dikemukakan oleh anggota Banggar Ni Wayan Lely Pariani kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Parimo. Kritik pedas itu disampaikan terkait kinerja instansi ini yang sejak Kabupaten Parimo menjadi daerah otonom, dinas yang sudah beberapa kali berganti nahkoda ini tak pernah menyetor retribusi ke kas Pemda dalam jumlah yang memadai. Menurut Lely, track record dinas dalam 7 tahun terakhir ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi anggota Banggar untuk memploting anggaran pada dinas ini. Tak hanya Lely sendiri, beberapa anggota Banggar juga menilai miring terhadap kinerja Disporabudpar. Pada RAPBD 2009, Disporabudpar dibebani target sebesar Rp104 juta, dari target tersebut hanya Rp71 juta yang terealisir.. Ia pesimistis, estimasi pendapatan sebesar Rp182 juta yang targetkan pada 2010 akan tercapai. ‘’Gimana mau tercapai target yang lebih kecil saja susah dipenuhi, ini malah diberi target yang lebih besar,’’ tanyanya.
Dari empat item pos retribusi, mestinya Disporabudpar bisa memaksimalkan pada dua pos, yakni pajak hotel dan penginapan serta restoran dan rumah makan. ‘’Tolong Saudara Kadis, hotel dan rumah makan jangan hanya diinventarisir jumlahnya, tapi bagaimana melakukan pendekatan yang persuasif kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk membayar kewajibannya. Saya kira problemnya bukan pada pengusahanya tapi pada kinerja instansi ini,’’ tegasnya. Dua item lainnya yakni pajak hiburan/ketangkasan dan izin usaha pariwisata bisa dimaklumi kalau belum maksimal. Sebab katanya membangun pariwisata bukan semata-mata membangun infrastruktur tetapi juga mind set masyarakatnya. ‘’ Kita belum pada tahap seperti di Bali yang masyarakat maupun pemerintahnya sudah pariwisata minded. Kita butuh waktu untuk menuju kesana. Tapi untuk hotel dan rumah makan saya kira ini bisa dimaksimalkan,’’ imbaunya.
Pada pembahasan sesi belanja, pihaknya akan melihat secara detail daftar belanja yang diajukan oleh instansi ini. ‘’Kita realistis saja, kalau belanja yang tidak perlu kita pending, setidaknya ini bisa berbanding lurus dengan kinerja dalam beberapa tahun terakhir,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Usulan Perjalanan Dinas Masih Bersifat Draft

PARIGI – Pembahasan R-APBD Kabupaten Parigi Moutong yang saat ini memasuki tahap pembahasan pendapatan bersama dengan instansi penghasil mulai diwarnai kritikan tajam dari kalangan anggota Badan Anggaran. Salah satunya adalah sorotan terhadap besarnya alokasi perjalanan dinas Bappeda yang besarnya mencapai Rp1,8 miliar. Kepala Bappeda Parimo, Muhammad Idrus yang dhubungi kemarin mengatakan, terkait dana perjalanan dinas Bappeda dirinya tidak ingin berkomentar terlalu jauh, apalagi untuk menanggapi apakah dana Rp1,8 miliar itu rasional atau tidak rasional. ‘’Ini kan baru usulan dalam RKA, sifatnya masih berupa draft, jadi belum bersifat final. Kalau dianggap terlalu besar, mungkin bisa dikurangi. Jadi mudah saja,’’ katanya datar. Hanya saja ia menambahkan, usulan sebesar Rp1,8 miliar diajukan berdasarkan prediksi kebutuhan pada 2010. Terlebih katanya Bappeda adalah koordinator program semua SKPD dan butuh biaya perjalanan dinas yang sediki lebih diatas SKPD yang lain. ‘’Tapi sekali lagi ini baru draft. Silakan teman-teman di Banggar dikoreksi kalau kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak pas,’’ tekannya.
Sebenarnya kata Idrus, soal besar tidaknya jumlah perjalanan dinas, mestinya harus ada pembanding sehingga bisa diambil kesimpulan apakah usulan tersebut rasional atau tidak. ‘’Tapi sudahlah saya tidak mau berpolemik soal ini. hal-hal teknis seperti ini bukan untuk dipolemikan,’’ ujarnya.
Sebagai pembanding Radar Sulteng mencoba menghubungi sejumlah ketua DPRD dan Ketua Bappeda di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah rata-rata mengajukan anggaran hampir Rp2 miliar bahkan ada yang diatas Rp2 miliar. Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Kabupaten Parimo Ilham Sunuh, mengeritik angka yang disodorkan Bappeda karena dinilai terlalu besar.
‘’Jumlah ini perlu dirasionalkan. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikemukakan Saudara Bupati pada nota pengantar keuangan,’’ kritik anggota Banggar dari Fraksi Golkar Ilham Sunuh.
Kepada Radar Sulteng, beberapa waktu lalu politisi PPRN ini mengungkapkan, khusus perjalanan dinas Bappeda akan dibahas secara detail di Banggar, apakah perlu dikoreksi atau dibiarkan saja angkanya tetap sebesar itu. ‘’Tapi kalau menurut saya angka ini perlu dikoreksi. Terlalu besar,’’ katanya.
Ia menambahkan, idealnya perjalanan dinas Bappeda di kisaran Rp500 atau Rp600 jutaan. Angka ini menurutnya sudah cukup rasional di tengah upaya pemerintah dan DPRD yang mengefisienkan belanja APBD. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Azhar Yahya dan Vera Masuk Bursa Ketua

PALU – DPD Golkar Kota Palu telah mengagendakan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung 23 Desember mendatang. Sejumlah tokoh ikut meramaikan bursa ketua Golkar menggantikan Rusdi Mastura yang saat ini menempati pos barunya sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sulteng. Sekretaris Panitia Musda, Erman Lakuana S.Sos mengemukakan, selain dua kader Golkar itu masih ada sejumlah muka lama yang menghiasi bursa ketua Golkar kali ini, diantaranya, Mulhanan, Helmy dan Sidik Ponulele. Kader-kader senior Golkar ini menurut Erman bakal mendapat perlawanan dari kader muda salah satunya adalah Azhar Yahya yang pada Musda Golkar Sulteng beberapa waktu lantang menyuarakan perubahan.
Masih menurut Ketua Komisi Pembangunan DPRD Kota Palu ini, munculnya tokoh-tokoh muda dan tokoh perempuan membawa perspektif baru dalam dinamika politik Golkar Kota Palu. Namun, Erman mengelak jika masuknya nama Vera Mastura diskenariokan untuk menggantikan sang suami Rusdi Mastura. ‘’Tidak ada seperti itu. Ibu Vera maju karena kompetensinya bukan karena suami Pak Cudi,’’ sanggah Erman. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Perjuangkan Aspirasi Parimo, Dewan Tunggu Juklak

PALU – Anggota dewan asal Sulteng III (Kabupaten Parimo) Andi Parenrengi mengaku telah mendapat jaminan dari sejumlah pimpinan SKPD di Sulteng, bahwa akan ada program Pemprov yang akan diturunkan di Parimo. Namun hal itu kata dia belum bisa dijadikan garansi bahwa program tersebut benar-benar akan turun ke daerah bekas Kabupaten Donggala itu, jika tidak juklak program yang mempertegas dimana proyek-proyek itu akan diturunkan. ‘’Saya sudah dapat jaminan dari pimpinan SKPD, bahwa aka nada beberapa proyek yang akan turun di Parimo, namun ini belum bisa dijadikan pegangan jika tidak ada dokumen yang memastikan dimana turunnya proyek-proyek itu,’’ ujar politisi PKS ini.
Saat ini katanya sejumlah anggota dewan asal Parimo tersebar di tiga komisi yakni, komisi keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Andi Parenrengi, sejumlah anggota dewan yang tersebar di tiga komisi itu, memang sudah memegang komitmen akan memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil Sulteng III itu, melalui komisi masing-masing. ‘’Saya dengan Pak Taswin, telah bertekad harus ada instansi yang menjadi mitra komisi II mempunyai program di Parimo. Demikian juga dengan Pak Erwin dan Pak Nawawi di komisi pembangunan serta Ibu Listiawati dan Pak Amrullah di komisi kesra. Kami keroyokan mengarahkan program ke dapil kami,’’ katanya bersemangat.
Sejumlah dinas dan badan kata Andi yang mempunyai program ke daerah- daerah adalah Perhubungan, Perkebunan, Koperasi dan UKM serta sejumlah instansi lainnya telah menjabarkan programnya. ‘’Rata-rata dinas dan badan ini ada programnya di daerah. Makanya melalui komisi masing-masing, kami berharap ada program-program itu yang diarahkan ke Parimo,’’ demikian Andi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Parimo, Ir Nahyun Biantong mengharapkan ada perhatian dari pemerintah provinsi melalui bantuan dana APBD 2010.
Saat ini urai Nahyun, alat-alat pertanian yang sangat dibutuhkan petani adalah alat mesin pertanian dan bantuan ternak. Bantuan semacam ini sangat dibutuhkan petani di Kabupaten Parigi Moutong di tengah upaya pemerintah berusaha menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. ‘’Kita mengharapkan ada perhatian pemerintah provinsi melalui alokasi bantuan APBD kepada petani dan bantuan ternak,’’ tutupnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Pengusaha Lokal Tidak Perlu Khawatir

Aslan08ymail.com




LPJK: Pemprov Sulteng Mestinya
Tiru Langkah Pemkab Parimo

PARIGI – Pemberlakuan system lelang berbasis online dianggap sebagai langkah ideal untuk meminimalkan praktek kolusi dan nepotisme dalam distribusi proyek di lingkungan pemerintah. Namun pemberlakuan system lelang berbasis teknologi informasi ini, juga akan memakan korban, yakni para pengusaha lokal yang tidak bisa bersaing dengan kehadiran para pengusaha besar yang datang dari luar Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah pengusaha di Parigi Moutong, mengaku memberikan respons terhadap langkah pemerintah, namun disatu sisi mereka juga khawatir system ini akan memarginalkan mereka dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan pemerintah.
Bupati Parigi Moutong, Drs Longki Djanggola yang dihubungi kemarin, mengimbau agar rencana pemerintah tersebut tidak perlu disikapi secara reaktif apalagi sampai timbul kekhawatiran bakal meminggirkan mereka dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemkab Parimo. Pengamatannya selama ini, saat pengumuman lelang masih diberlakukan di media cetak lokal dan nasional, terbukti masih ada proyek yang tidak diikuti oleh pengusaha dari luar. Ini disebabkan untuk proyek yang berada di luar wilayah membutuhkan investasi yang sangat besar
‘’jadi, tidak perlu khawatir, yang namanya rejeki itu tidak lari kemana. Saya sudah lihat di daerah lain yang menggunakan system ini, pengusaha lokalnya tetap eksis.pengusaha daerah juga diminta meningkatkan kemampuannya,’’ ujar Longki.

Namun kata Longki, dengan berlakunya system ini pada 2011 mendatang setidaknya menuntut pengusaha lokal untuk menyiapkan diri menghadapi era online. Pihaknya aku Longki tidak bisa berbuat banyak selain harus mengikuti aturan ini, karena ini adalah aturan pemerintah. Masih ada waktu satu tahun bagi pengusaha lokal untuk mempersiapkan diri menuju era lelang online.

Langkah pemerintah Kabupaten Parimo ini mendapat respons positif dari kalangan Lembaga Penyelenggara Jasa Konstruksi (LPJK) Sulteng. Ketua Bidang Perusahaan LPJK Sulteng, Ir Jaurry O Sakkung MT, mengatakan langkah yang diambil pemerintah kabupaten Parimo adalah sebuah langkah maju yang perlu ditiru oleh daerah lain termasuk di pemerintah Sulawesi Tengah yang kelihatannya cenderung apatis merespons perkembangan di bidang jasa konstruksi yang berkembang dengan sangat dinamis. ‘’Kita salut dengan Pak Longki, yang sudah selangkah lebih maju di bidang jasa konstruksi. Ini juga sebuah kritik untuk pemerintah provinsi untuk tidak mengatakan bahwa Pemprov tidak berbuat apa-apa dalam merespons dinamika regulasi di bidang jasa konstruksi dewasa ini,’’ kritik Jaury.


SAMBUNGAN….HAL 2

Senada dengan Longki, bahwa pengusaha lokal tidak perlu khawatir akan terpinggirkan dalam mendapatkan pekerjaan. Walau kata dia ini juga tidak bisa menjadi alasan bagi pengusaha untuk tidak berbenah diri menyongsong perubahan besar tersebut. Jaury mengatakan, saat di Indonesia, Departemen PU baru memberlakukan semi e-proc belum full e-proc. ‘’Dengan demikian peluang pengusaha lokal pasti masih ada,’’ jaminnya. Pasalnya dengan system semi e-proc hanya lelangnya yang dilakukan secara online. Sedangkan penawarannya masih menggunakan manual. Soal kemungkinan system semi e-proc terjadinya peluang tender yang diarahkan, menurutnya kemungkinan seperti pasti tetap ada, karena system ini masih ada bagian lain yang dilakukan manual. ‘’Kalau yang itu tergantung moral manusianya. Seideal apapun aturan sangat tergantung moralitas manusia yang menjalankannya,’’ katanya. Tetapi jika menggunakan system full e-proc peluang untuk hal-hal seperti itu menjadi kecil walau tidak tertutup sama sekali.

Lebih jauh ia mengatakan, salah satu kendala serius pemberlakuan system online adalah keterbatasan pengetahuan terhadap pengusaha itu sendiri. Kalau untuk aparat pemerintah ini bukan kendala serius karena sudah dibekali dengan pengetahuan IT yang memadai. ‘’Tetapi bagaimana dengan pengusahanya. Apakah mereka juga sudah menyiapkan SDM yang memadai. Ini juga masih menjadi pertanyaan,’’ ujar Jaury. Jangan sampai pengusaha lokal kalah tender, hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan terhadap IT. Olehnya ia menyambut baik rencana Pemkab Parimo yang akan melakukan sosialisasi procurement anchor unit (PAU) kepada pengusaha melalui asosiasi yang ada di daerah itu. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Perjalanan Dinas Bappeda Tidak Rasional

PARIGI - Hari pertama pembahasan RAPBD 2010, kalangan eksekutif langsung dihujani kritik. Selain ketidakhadiran para pejabat inti, seperti Ketua Bappeda dan Sekkab J Winter yang datang terlambat, Banggar juga mengeritik besarnya biaya perjalanan dinas Bappeda yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar lebih. ‘’Jumlah ini perlu dirasionalkan. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikemukakan Saudara Bupati pada nota pengantar keuangan,’’ kritik anggota Banggar dari Fraksi Golkar Rizal Sunuh.
Kepada Radar Sulteng, politisi PPRN ini mengungkapkan, khusus perjalanan dinas Bappeda akan dibahas secara detail di Banggar, apakah perlu dikoreksi atau dibiarkan saja angkanya tetap sebesar itu. ‘’Tapi kalau menurut saya angka ini perlu dikoreksi. Terlalu besar,’’ katanya.
Ia menambahkan, idealnya perjalanan dinas Bappeda di kisaran Rp500 atau Rp600 jutaan. Angka ini menurutnya sudah cukup rasional di tengah upaya pemerintah dan DPRD yang mengefisienkan belanja APBD. Tak hanya Bappeda, sejumlah SKPD juga ditemukan, usulan anggarannya dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang tidak masuk akal. Ini semua kata Rizal Sunuh akan dibahas secara detail di forum Banggar. Juga yang dilihat katanya adalah urgensi dari perjalanan dinas itu. Kalau perjalanan yang tidak urgen sebaiknya dipending dulu.
Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola pada nota pengantar keuangan di DPRD beberapa lalu juga meminta belanja dikurangi termasuk perjalanan dinas. Menurut Bupati item-item belanja yang perlu dikurangi adalah, honor non PNS daerah dilakukan berdasar kontribusi tenaga honorer yang bersangkutan, belanja fisk, pengurangan perjalanan dinas dan pembatasan penyelenggaraan rapat, seminar di luar kantor. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Pembahasan Anggaran Kadis Tidak Boleh Diwakili

Keuangan dan Sekkab
Hadir setelah Ditelepon

PARIGI – Sejak kemarin, DPRD Parigi Moutong telah mengagengdakan pembahasan RAPBD 2010. Namun pembahasan anggaran tidak berjalan mulus, karena ketidakhadiran sejumlah pejabat penting, khususnya pejabat dari bagian keuangan dan ketua Bappeda. Bahkan Bappeda sendiri hanya mengutus wakilnya untuk hadir pada kegiatan penting tersebut. Bahkan, Sekkab Nirman J Winter hadir terlambat, semakin membuat anggota Badan Anggaran (Banggar) kesal. Anggota Fraksi Golkar Rizal Sunuh mengingatkan, kepada pimpinan SKPD, agar selama pembahasan RAPBD, para kepala dinas tidak mengutus wakilnya, jika benar-benar tidak sedang mengikuti kegiatan penting kedinasan. Menurut politisi PPRN ini, warning ini perlu dikemukakan, karena ada kecenderungan pada pembahasan anggaran pimpinan SKPD hanya diwaliki oleh salah satu pejabatnya. Menurutnya, jika para pejabat terus menerus mengutus wakilnya, akan memperlambat jalannya proses pembahasan anggaran yang sedang berlangsung. ‘’Biasanya pada saat pembahasan anggaran sedang berlangsung, ada keputusan yang harus dieksekusi oleh pejabat. Kalau yang diutus hanya pejabat biasa, maka ia tidak bisa mengambil keputusan karenan harus berkonsultasi dengan pimpinannya. Ini bisa membuat pembahasan anggaran molor,’’ katanya.
Mengingat akhir tahun anggaran tinggal beberapa hari lagi, maka proses pembahasan RAPBD harus digenjot. ‘’Sangat disayangkan jika pembahasan anggaran menjadi lambat hanya karena ketidakhadiran pejabat terkait,’’ ujarnya menambahkan. Hari perdana pembahasan RAPBD, semua anggota Banggar DPRD tampak hadir kompak lengkap dengan semua unsure pimpinan dewan. Hal yang sama juga terlihat di kalangan eksekutif. Hampir semua pimpinan SKPD hadir kecuali Ketua Bappeda dan bagian keuangan.
Menurut anggota Banggar Mayasari JFK Sekkab Nirman J Winter dan bagian keuangan Pemkab, justru baru hadir setelah ditelepon. ‘’Padahal kita sudah komitmen agar pembahasan anggaran berlangsung lancar dan selesai pertengan Desember. Tapi kalau pejabat inti saja sering molor, ini juga menjadi pertanyaan kita,’’ kesalnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

RAPBD Bisa Dibahas Hingga 2010

PARIGI – Anggota Badan Anggaran Legislatif tidak terlalu mempermasalahkan jika pembahasan RAPBD 2010, dilakukan hingga Januari 2010. ‘’Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika pembahasan RAPBD harus nyebrang ke 2010. Tidak konsekwensi apa-apa terhadap daerah ini,’’ ujar Hazairin Paudi enteng. Memang katanya ada sedikit dampak yakni waktu pengucuran anggaran yang sedikit molor, namun hal itu katanya tidak memberikan dampak apa pun kepada daerah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmir Ntosa. Menurut mantan Wabup Parimo ini, lebih baik dibahas agak terlambat tetapi lebih fokus dan program yang hasilkan mengena pada kepentingan rakyat. ‘’Saya kira ini lebih baik daripada cepat-cepat tapi hasilnya tidak maksimal,’’ kata Asmir yang diamini rekannya Alfres Tonggiroh.
Namun ketiganya juga bertekad, agar pembahasannya rampung sebelum 30 Desember. ‘’Kita tetap berharap tidak sampai menyeberang, tapi kalau terpaksa harus sampai pada Januari, saya kira tidak apa-apa,’’ kata Asmir. Ia menekankan, rakyat Parimo juga tahu, penyebab berlarut-larutnya pembahasan bukan oleh anggota dewan melainkan eksekutif itu sendiri. ‘’Tidak perlu dikomentari, Anda semua bisa lihat siapa sebenarnya yang membuat molor,’’ ujarnya kepada kerumunan wartawan di ruang paripurna DPRD Parimo kemarin. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Ketidakhadiran Sekkab Kembali Disorot

YARDIN
TUKAR PENDAPAT – Anggota Banggar Asmir Ntosa menghampiri pada kepala dinas saat rapat skorsing pembahasan RAPBD 2010 di DPRD Parimo kemarin



Distanak Upayakan
Capai Target Pendapatan

PALU – Pembahasan RAPBD Kabupaten Parimo 2009 masih terus diwarnai perdebatan sengit terkait target pendapatan sejumlah dinas dan badan. Di satu sisi pihak Banggar legislatif, menilai target PAD yang ditetapkan dinas dan badan terkesan setengah hati, di sisi lain, eksekutif selaku instansi penghasil, menilai target pendapatan yang diajukan sudah sesuai dengan potensi dan sumber PAD yang akan digarap. Rapat anggaran yang masih terus berkutat pada sesi pembahasan pendapatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parimo Taufik Borman didampingi sejumlah unsur pimpinan dewan dan anggota Banggar serta tim anggaran pemerintah daerah.
Selain menyoal estimasi pendapatan, anggota dewan juga dibuat uring-uringan dengan ketidakhadiran Ketua TAPD yang juga Sekkab Parimo, Nirman Winter. Munculnya sorotan terhadap ketidakhadiran Sekkab diungkapkan oleh Asmir Ntosa menyusul tidak tuntasnya jawaban yang diberikan oleh eksekutif. Ketua Bappeda Ir Muhammad Idrus yang merespons jawaban anggota Banggar Made Yastina yang mempertanyakan ketidaksesuaian antara dokumen RKA yang masuk ke anggota dewan dengan yang disampaikan bupati pada rapat paripurna, semakin memicu sikap dewan untuk segera menghadirkan Sekkab. Selain itu, Yastina juga mempertanyakan soal target-target pendapatan sejumlah instansi. Menurut, Muhammad Idrus ketidaksesuaian RKA tersebut disebabkan adanya pemikiran untuk mendorong pendapatan dari Rp11 miliar menjadi Rp12 miliar lebih. Saat dokumen RKA rampung belum sempat diubah menjadi Rp12 miliar. ‘’Mungkin disitu penyebabnya,’’ ujar Idrus menjelaskan. Terkait pendapatan, Idrus kemudian mengalihkannya ke Dinas Pendapatan. Sayangnya Dinas Pendapatan tidak bisa memberikan jawaban yang memadai dengan alasan, kabidnya yang lebih paham. Inilah yang kemudian memaksa Banggar menghadirkan Sekkab Nirman Winter. Sesaat kemudian, Winter hadir untuk kemudian pergi lagi.
Sementara itu, kalangan anggota Banggar tidak mau begitu saja disalahkan dibaliknya berlarut-larutnya pembahasan anggaran yang hingga hari ini belum juga merampungkan sesi pendapatan itu. Anggota Banggar dari FPG Ni Wayan Leli Pariani, mengungkapkan, molornya pembahasan RAPBD disebabkan ketidaksiapan tim anggaran eksekutif. Seperti sering tidak hadirnya pejabat terkait kemudian print out jasa giro Pemkab Parimo di Bank Sulteng serta ketidaksiapan pemerintah menyampaikan data-data yang disampaikan dalam forum pembahasan. ‘’Inilah hal-hal yang membuat pembahasannya molor,’’ kritiknya.
Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengatakan besok (hari ini, red) pihaknya akan menggelar paripurna untuk memperpanjang pembahasan RAPBD 2010. Kepada Radar Sulteng, politisi Golkar ini mengaku tidak bisa memastikan kapan pembahasan bisa dirampungkan. Sedangkan wakil ketua dewan, Usman Yamin saat dimintai pendapatnya apakah bisa dirampungkan pada Desember hanya merespons seadanya. ‘’Terserah mau dibahas sampai kapan. Mau sampai Februari juga tidak apa-apa,’’ ujarnya sekenanya.


DISTANAK DIBEBANI Rp807 Juta

Pembahasan sesi pendapatan kemarin salah satunya membahas target pendapatan Dinas Pertanian dan Peternakan. Dinas yang dipimpin Nahyun Biantong ini memasang target Rp807 juta lebih untuk tiga pos retribusi, yakni, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi dan penjualan hasil pertanian. Pos hasil pertanian ini terbagi dua lagi, yaitu pos pendapatan lain dan gilingan padi. Di depan anggota Banggar, Nahyun Biantong menyanggupi menerima estimasi tersebut, walau sebenarnya fakta di lapangan sulit untuk mencapai angka itu. Khusus gilingan padi kata dia, sulit untuk menarik retribusi karena tidak ada pembukuan yang mencatat produksi yang dihasilkan. Namun katanya ini disiasati dengan menggunakan pendekatan kapasitas mesin, walau sebelumnya ditentang karena tidak sesuai dengan isi Perda. Belakangan penghitungan retribusi ini bisa diterima oleh pengusaha gilingan padi. Namun system ini juga belum banyak membantu, karena persaingan pasar banyak gilingan padi yang memilih berhenti beroperasi. ‘’Saya kira walau agak over estimate tapi karena ini angkanya sudah ditetapkan kami akan upayakan,’’ jamin Nahyun. Namun ia meminta jika dalam beberapa waktu kedepan, ada indikasi target ini susah dipenuhi maka target tersebut ditinjau kembali pada APBD Perubahan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010

Besok, RAPBD 2010 Mulai Dibahas

PALU – Setelah merampungkan pra pembahasan RAPBD 2010, DPRD Parigi Moutong mulai mengagendakan pembahasan RAPBD yang rencananya akan dibahas pada Rabu (8/12) besok. Anggota komisi II DPRD Parimo Mayasari JF Kadidi, mengemukakan, Badan Anggaran telah menetapkan agenda pembahasan APBD mulai Rabu, pembahasannya diperkirakan berlangsung dua minggu.
Menurut Maya, pada pra pembahasan yang berlangsung seminggu lebih, komisi komisi telah berhasil menyepakati program yang masuk dalam skala prioritas. Pada pra pembahasan katanya, pihaknya sama sekali tidak membahas angka angka. ‘’Soal angka-angka akan dibahas bersama Badan Anggaran. Di pra pembahasan kita hanya membahas soal program yang masuk dalam skala prioritas,’’ ujar politisi PPP Kabupaten Parimo ini.
Sementara itu, Ketua Bappeda Parigi Moutong Muhammad Idrus yang dihubungi kemarin, mengatakan, sedianya pembahasan RAPBD 2010, sudah mulai dibahas hari ini, (kemarin, red). ‘’Sesuai jadwal, mestinya pembahasan RAPBD dilakukan hari ini. apa lagi pra pembahasan sudah selesai,’’ kata Idrus. Ia menjamin, pembahasan RAPBD 2010, akan rampung pada Desember ini.
Optimisme yang sama juga dikemukakan, oleh Ketua Komisi II Yusuf Berahima. Ditemui disela-sela pra pembahasan RAPBD di ruang paripurna DPRD Parimo beberapa waktu lalu, politisi PKS ini yakin, proses pembahasan akan berlangsung lancar. Terlebih kata dia program program prioritas sudah dibahas oleh lintarkomisi. ‘’Saya kira pembahasannya nanti bisa cepat selesai. Program-programnya sudah ada, sehingga tinggal ploting angka-angkanya,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010