Ketidakhadiran Sekkab Kembali Disorot

YARDIN
TUKAR PENDAPAT – Anggota Banggar Asmir Ntosa menghampiri pada kepala dinas saat rapat skorsing pembahasan RAPBD 2010 di DPRD Parimo kemarin



Distanak Upayakan
Capai Target Pendapatan

PALU – Pembahasan RAPBD Kabupaten Parimo 2009 masih terus diwarnai perdebatan sengit terkait target pendapatan sejumlah dinas dan badan. Di satu sisi pihak Banggar legislatif, menilai target PAD yang ditetapkan dinas dan badan terkesan setengah hati, di sisi lain, eksekutif selaku instansi penghasil, menilai target pendapatan yang diajukan sudah sesuai dengan potensi dan sumber PAD yang akan digarap. Rapat anggaran yang masih terus berkutat pada sesi pembahasan pendapatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parimo Taufik Borman didampingi sejumlah unsur pimpinan dewan dan anggota Banggar serta tim anggaran pemerintah daerah.
Selain menyoal estimasi pendapatan, anggota dewan juga dibuat uring-uringan dengan ketidakhadiran Ketua TAPD yang juga Sekkab Parimo, Nirman Winter. Munculnya sorotan terhadap ketidakhadiran Sekkab diungkapkan oleh Asmir Ntosa menyusul tidak tuntasnya jawaban yang diberikan oleh eksekutif. Ketua Bappeda Ir Muhammad Idrus yang merespons jawaban anggota Banggar Made Yastina yang mempertanyakan ketidaksesuaian antara dokumen RKA yang masuk ke anggota dewan dengan yang disampaikan bupati pada rapat paripurna, semakin memicu sikap dewan untuk segera menghadirkan Sekkab. Selain itu, Yastina juga mempertanyakan soal target-target pendapatan sejumlah instansi. Menurut, Muhammad Idrus ketidaksesuaian RKA tersebut disebabkan adanya pemikiran untuk mendorong pendapatan dari Rp11 miliar menjadi Rp12 miliar lebih. Saat dokumen RKA rampung belum sempat diubah menjadi Rp12 miliar. ‘’Mungkin disitu penyebabnya,’’ ujar Idrus menjelaskan. Terkait pendapatan, Idrus kemudian mengalihkannya ke Dinas Pendapatan. Sayangnya Dinas Pendapatan tidak bisa memberikan jawaban yang memadai dengan alasan, kabidnya yang lebih paham. Inilah yang kemudian memaksa Banggar menghadirkan Sekkab Nirman Winter. Sesaat kemudian, Winter hadir untuk kemudian pergi lagi.
Sementara itu, kalangan anggota Banggar tidak mau begitu saja disalahkan dibaliknya berlarut-larutnya pembahasan anggaran yang hingga hari ini belum juga merampungkan sesi pendapatan itu. Anggota Banggar dari FPG Ni Wayan Leli Pariani, mengungkapkan, molornya pembahasan RAPBD disebabkan ketidaksiapan tim anggaran eksekutif. Seperti sering tidak hadirnya pejabat terkait kemudian print out jasa giro Pemkab Parimo di Bank Sulteng serta ketidaksiapan pemerintah menyampaikan data-data yang disampaikan dalam forum pembahasan. ‘’Inilah hal-hal yang membuat pembahasannya molor,’’ kritiknya.
Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengatakan besok (hari ini, red) pihaknya akan menggelar paripurna untuk memperpanjang pembahasan RAPBD 2010. Kepada Radar Sulteng, politisi Golkar ini mengaku tidak bisa memastikan kapan pembahasan bisa dirampungkan. Sedangkan wakil ketua dewan, Usman Yamin saat dimintai pendapatnya apakah bisa dirampungkan pada Desember hanya merespons seadanya. ‘’Terserah mau dibahas sampai kapan. Mau sampai Februari juga tidak apa-apa,’’ ujarnya sekenanya.


DISTANAK DIBEBANI Rp807 Juta

Pembahasan sesi pendapatan kemarin salah satunya membahas target pendapatan Dinas Pertanian dan Peternakan. Dinas yang dipimpin Nahyun Biantong ini memasang target Rp807 juta lebih untuk tiga pos retribusi, yakni, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi dan penjualan hasil pertanian. Pos hasil pertanian ini terbagi dua lagi, yaitu pos pendapatan lain dan gilingan padi. Di depan anggota Banggar, Nahyun Biantong menyanggupi menerima estimasi tersebut, walau sebenarnya fakta di lapangan sulit untuk mencapai angka itu. Khusus gilingan padi kata dia, sulit untuk menarik retribusi karena tidak ada pembukuan yang mencatat produksi yang dihasilkan. Namun katanya ini disiasati dengan menggunakan pendekatan kapasitas mesin, walau sebelumnya ditentang karena tidak sesuai dengan isi Perda. Belakangan penghitungan retribusi ini bisa diterima oleh pengusaha gilingan padi. Namun system ini juga belum banyak membantu, karena persaingan pasar banyak gilingan padi yang memilih berhenti beroperasi. ‘’Saya kira walau agak over estimate tapi karena ini angkanya sudah ditetapkan kami akan upayakan,’’ jamin Nahyun. Namun ia meminta jika dalam beberapa waktu kedepan, ada indikasi target ini susah dipenuhi maka target tersebut ditinjau kembali pada APBD Perubahan. (yar)