KPU Palu Bawa Dua Karung Bukti

PALU- Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu terkait pelaksanaan sidang perkara hasil pemilukada Kota Palu. Menurut rencana sidang panel MK tersebut akan digelar di ruang sidang MK tanggal 18 Agustus mendatang.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis yang dihubungi kemarin (15/8) membenarkan adanya panggilan MK tersebut. Dikatakan, pemanggilan terhadap KPU Palu itu menyusul adanya permohonan keberatan pasangan Habsa Yanti Ponulele dan Arman Djanggola (HabsJo) terhadap hasil penghitungan suara pemilukada Palu tahun 2010, yang dimasukkan ke MK. Permohonan keberatan itu teregistrasi di MK dengan no 136/PHPU.D-VII/2010, hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010.
Dalam permohonan keberatannya, tim HabsaJo pasangan calon nomor 2 yakni Rusdy Mastura dan Mulhanan Tombolotutu adalah tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Karena itu suara yang diperoleh pasangan itu sebagai suara batal atau tidak sah. ‘’Namun dalam permohonan itu tidak menyebutkan apa yang menyebabkan pasangan Rusdy-Mulhanan tidak memenuhi syarat,’’ kata Mukhlis.
Di bagian lain, tim HabsaJo menyatakan sebanyak 4.655 suara yang diperoleh pasangan nomor 2 tidak sah. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.408 suara merupakan milik pasangan HabsaJo. Karena itu pasangan HabsaJo memperoleh total 40.695 suara atau sebagai pemenang pemilukada Kota Palu.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis mengatakan siap memenuhi panggilan MK tersebut. Untuk itu, kemarin pihaknya telah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Bukti yang akan dibawa ke MK cukup banyak sehingga harus dimasukkan dalam dua karung besar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Menuju City For All, Palu Untuk Semua

Wawancara dengan Rusdy Mastura, Walikota Terpilih Periode 2010 – 2015


CITY for All atau Palu untuk semua. Inilah visi yang diemban pasangan walikota/wakil walikota terpilih periode 2010-2015, Rusdi Mastura dan Mulhanan Tombolotutu. Warga Palu dengan keberagaman budaya, agama dan ras serta etnik adalah gambaran mozaik yang indah yang kemudian terangkai dalam tagline sederhana namun syarat makna, Harmoni Dalam Keberagaman.
Kepada Radar Sulteng, Cudy demikian mantan Ketua Golkar Palu ini diakrabi, berbagi cerita soal gagasan dan implementasi City for All-Palu untuk Semua. Cudy mengaku, tidak ingin gagasan ini sekadar menjadi ungkapan indah yang kemudian menguap seiring berjalannya waktu. Pencanangan visi ini didasari pada tuntutan kemajemukan dan muara keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai ekspektasi, yakni kota yang membahagiakan semua orang, merasa aman dan sejuk serta pluralis.
Pencanangan visi itu menurut Cudy, tidak terlepas dari geografis kota Palu yang berada di garis ekuator, posisi yang strategis baik nasional maupun internasional. Kemudian kota yang multi-etnik. Sebagai ibukota provinsi, kota Palu mempunyai potensi bentang alam yang beragam dan unik serta potensi sumberdaya alam yang menguntungkan.
Pencapaian visi ini, katanya akan diwujudkan melalui misi, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis, mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat, mandiri dan agamis.
Untuk menuju ke arah itu, ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Mulai dari penerapan clean government dan good governance hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tak hanya itu, pengembangan SDM yang berdaya saing dan berkarakter serta pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tetap menjadi prioritas tertinggi. Masih menurut Cudy, dalam tataran implementasi kebijakan, ini akan dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.
Kemudian penyederhanaan aturan (deregulasi) dan mempermudah birokrasi (debirokratisasi). Namun ini saja tidak cukup. Harus pula dibarengi dengan pengelolaan administrasi publik berbasis database dan informasi dan teknologi (IT) serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, pemberdayaan potensi RT/RW, kelurahan dan kecamatan dan terakhir perencanaan program pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, komprehensif dan sinergis.
Dalam tataran kebijakan, pemerintahannya lanjut Cudy, berupaya menyelesaikan berbagai problem mendasar yang terjadi di kota Palu, seperti pelayanan publik, pendidikan untuk semua, layanan kesehatan yang berkualitas serta jaminan sosial bagi yang tidak mampu. Problem yang dihadapi kota Palu, ungkap mantan anggota DPRD Sulteng ini, tak hanya itu. Olehnya dalam lima tahun kedepan masalah krusial kota seperti persampahan diupayakan dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian akses transportasi dan pasokan energi listrik yang memadai akan tetap dikedepankan.
Disamping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kecukupan pangan, perumahan layak huni dan lapangan pekerjaan yang layak menurut Cudy tetap menjadi perhatian yang perlu diprioritaskan.
Persoalan kota Palu, hari-hari ini maupun lima tahun kedepan, sangat kompleks.
Seiring dengan perkembangan kota, maka demokratisasi dan HAM serta penegakan hukum hingga masalah gender adalah isu-isu sensitif yang harus dipecahkan. Karenanya, ungkap mantan Ketua DPRD Kota Palu ini, persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak kemudian advokasi dan pendampingan serta pengarusutamaan gender, telah menjadi komitmen untuk terus lakukan.
Di bidang ekonomi, ada sejumlah item yang akan dikerjakan selama kepemimpinannya. Mulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kapasitas BUMD, kerjasama ekonomi, promosi produk unggulan dan peningkatan peran UKM berbasis sumberdaya lokal.
Hal lain yang akan digenjot adalah, pembangunan infrastruktur ekonomi, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun perlu juga disadari ungkap Cudy, membangun kota dengan segala kompleksitasnya harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Misalnya, peningkatan SDM yang menguasai teknologi tepat guna harus dikedepankan. Dengan demikian kelak mereka mampu mengelola produk lokal. Pemerintahannya juga berinisatif menciptakan SDM yang siap berkompetensi di pasar kerja. Namun ini semua harus dibarengi dengan tumbuhnya budaya produktif yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan religius.
Dikatakannya, sebagai incumbent, apa yang telah dan akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, semuanya dipersembahkan kepada warga Palu sebagai pemilik kota ini. Obsesi ini ungkap Cudy, hanya bisa dicapai jika warga yang plural ini, bersatu padu menuju tujuan yang sama. ‘’Biarlah perbedaan itu berjalan apa adanya. Namun tujuan besar untuk menuju City for All, harus tetap terjaga. Ibarat musik orkestra. Ia terdiri dari paduan alat musik berbeda, namun mampu melahirkan harmoni yang indah. Inilah yang saya maksudkan harmoni dalam keberagaman,’’ demikian Cudy. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Dua Fraksi Minta BKD dan Kadisdik Diganti

FPG Beber Isi
SMS Kadisdik

PARIGI – Tekanan politik kembali dialami pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dua fraksi di DPRD Parimo meminta Bupati Parimo Longki Djanggola agar dua pejabat di lingkungan Pemkab diganti atau dimutasi. Keduanya adalah Kepala Dinas Pendidikan
I Nyoman Sriadijaya dan kepala BKD Karim Samuddin. Keduanya dianggap bertanggungjawab dibalik karut marutnya penerimaan CPNS di Parigi Moutong. Fraksi PADI melalui juru bicaranya Mayasari JFK secara tegas meminta agar bupati mereposisi Kepala BKD Parimo Karim Samuddin, terkait penerimaan CPNS yang banyak menuai protes masyarakat.

Tak hanya Fraksi PADI yang bersuara keras terhadap pemerintah. Fraksi Golkar pun demikian. Melalui juru bicaranya, Mubin Abidin, fraksi pohon beringin ini meminta tiga pejabat sekaligus untuk diganti. Selain Kepala BKD juga Kadisdik I Nyoman Sriadidjaya dan Sekretaris BKD diminta diganti. Senada dengan Fraksi PADI, Mubin beralasan ketiga pejabat ini bertanggungjawab secara langsung terhadap penerimaan CPNS di Kabupaten Parigi Moutong. Khusus soal Kadisdik sebut Mubin bukan hanya permasalahan CPNS yang membuat fraksinya mengusulkan penggantian pejabat tersebut. Kadisdik dianggap melakukan tindakan di luar kompetensinya sebagai pejabat eksekutif dengan mengirim SMS (system maklumat singkat) kepada sejumlah anggota Banggar. Isi SMS tersebut urai Mubin seolah meminta agar DPRD saja yang membayar honor daerah yang ada di sekolah-sekolah. ‘’Ini tindakan keliru karena tupoksi ini ada di eksekutif,’’ ujar Mubin.

Mendapat sorotan telak seperti itu, dua pejabat yang disorot tampak tenang. I Nyoman Sriadidjaya tampak tenang sambil menatap kearah mimbar tempat juru bicara Golkar menyampaikan sikap politiknya. Sementara Karim Samuddin tampak sibuk memerhatikan layar HP digenggamannya. Sama sekali tidak ada gurat ketegangan terhadap sorotan koleganya tersebut.

Bagaimana respons Bupati Parimo Longki Djanggola terhadap serangan dua fraksi ini? Saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi, awalnya Longki masih membaca teks pidato yang sebelumnya sudah disiapkan. Namun terkait dengan sorotan dua fraksi tersebut, Longki menjelaskan tanpa teks. Dengan bahasa yang runut dan terukur, Longki mengurai satu persatu soal penerimaan CPNS di kabupaten Parimo. Menurut mantan Kepala Badan BPMD Provinsi Sulteng ini, soal formasi CPNS pihaknya sudah berupaya dengan sangat maksimal untuk memasukkan formasi yang bisa mengakomodir tenaga honor yang ada, termasuk tenaga guru yang ada di daerah. Namun katanya, kewenangan menentukan formasi bukan ditangan bupati apalagi BKD atau Kepala Dinas Pendidikan. ‘’Kewenangan menentukan formasi ada di MenPAN di Jakarta. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi ini kewenangan pusat,’’ kata Longki. Jika kewenangan itu ada di daerah, maka bisa dijamin tenaga honor khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honor daerah (Honda) akan diakomodir. Longki tampak tidak puas dengan penjelasan lisannya itu. Ia pun memerintahkan kepada dua pejabat yang disorot, I Nyoman Sriadijaya dan Karim Samudin menyiapkan seluruh dokumen yang menggambarkan bagaimana perjuangan pemerintah Kabupaten Parimo memperjuangkan formasi ke MenPAN kepada DPRD. ‘’Tolong Saudara tunjukkan semua berkas yang berkaitan dengan upaya kita meyakinkan pusat , melobi formasi agar sesuai dengan keinginan kita. Tolong diantarkan berkas-berkas itu supaya DPRD percaya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,’’ perintah Longki. Sedianya Longki akan menjelaskan seluruhnya beberapa kontroversi khususnya terkait dengan kinerja dua anak buahnya tersebut. Namun urung dilakukan, setelah anggota dewan Asmir Ntosa tiba-tiba mengajukan interupsi mengingatkan soal waktu. ‘’Pimpinan sidang, jam dua nanti kita masuk lagi untuk agenda berikutnya,’’ ujar Asmir mengingatkan. Tanpa panjang lebar, Longki langsung menyudahi penjelasannya.
Sementara itu, dua pejabat yang diminta diganti, Karim Samuddin dan I Nyoman Sriadidjaya saat dimintai komentarnya soal sorotan tersebut, tampak tenang saja. Bahkan Karim mengatakan, ini sebenarnya hanya ketidakpahaman anggota dewan saja. ‘’Tapi kan tadi Pak Bupati sudah minta supaya semua dokumen yang merekam seluruh perjuangan kita meloloskan formasi ke pusat diserahkan ke dewan. Nanti dari situ bisa kelihatan seperti apa upaya kita,’’ katanya sambil tersenyum.
Soal permintaan diganti, Karim juga menanggapi dengan santai. ‘’Terserah bupati, kan beliau pemakai. Urusan ganti-mengganti pejabat itu kewenangan bupati,’’ katanya pendek.
Sedangkan I Nyoman Sriadidjaya juga tampak sangat tenang.

ISI SMS BUKAN BENTUK INTERVENSI
Apa sebenarnya isi SMS yang membuat beberapa anggota Banggar protes keras? Radar Sulteng sempat mendapatkan penggalan SMS yang menurut Mubin ditembuskan ke sejumlah anggota Banggar. SMS tersebut belakangan beredar di kalangan wartawan. Berikut isi SMS itu, Tg jwb pend adalah Tg jwb kt smua. aplg banggar smua bilang pro rakyat, dimana rakyat kita? Ternyata 35 % dr jml penduduk ada di lingk Disdik. Kalau begitu biarlah nanti mgn honda2 (honor daerah, red) yang bpk n tman2 DPRD selalu singgung2 itu sy mintakan agar ybs minta honornya di DPRD saja. apbl sekolah tdk mampu bayar. sy mau lihat bgm keberpihakan anggt DPRD trhdp pendidikan yg akan dilihat n dirasakan oleh rakyat kita. Thanks n salut atas sikap bpk yang vokal. Ttd Disdik.
Soal SMS yang dikirimkan ke beberapa anggota Banggar menurut I Nyoman bukan sebagai bentuk intervensi tetapi hanya sharing bahwa betapa program yang diusulkannya sangat urgen untuk kelangsungan pendidikan di Parigi Moutong. ‘’Saya ingin menekankan bahwa betapa program yang diajukan sangat sangat-sangat urgen, karena ini terkait masa depan pendidikan kita,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Warga Moutong Minta Pembuatan Gerbang Tapal Batas

DOK
SERAP ASPIRASI –Taswin Borman (kanan) sedang melakukan reses di kecamatan Moutong beberapa waktu lalu

PARIGI – Masalah tapal batas, sering menjadi sumber sengketa antara penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan. Olehnya diperlukan tapal batas yang jelas untuk memisahkan wilayah administrasi antara dua daerah yang bersangkutan. Inilah antara lain, aspirasi yang mengemuka pada reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan Kabupaten Parimo, Drs H Taswin Borman M.Si yang baru-baru ini menggelar reses di dua daerah kecamatan Moutong dan kecamatan Taopa. Saat reses di kecamatan Moutong, warga setempat meminta dibuatkan gerbang di tapal batas yang menandai wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Pembangunan gerbang tersebut diusulkan di desa Molosipat Kecamatan Moutong. Menurut Taswin, usul warga tersebut adalah sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan seharusnya kata mantan Sekkab Parimo ini, perlu ada pemisah yang menandai batas sebuah wilayah pemerintahan baik itu antarkabupaten terlebih lagi antarprovinsi. Selain soal tapal batas, masyarakat setempat urai Taswin juga pembangunan kantor camat Moutong Timur, perbaikan jalan lingkar di desa Salampengut, pembuatan tanggul di desa Lalap, posyandu dan pembangunan TK Pembina kecamatan Moutong. Tak hanya itu, warga juga meminta bantuan obat-obatan hama kelapa, rehabilitasi SMA Moutong sekaligus penambahan tenaga pengajar serta permintaan perahu dan alat perlengkapan nelayan.
Sedangkan di kecamatan Taopa, Taswin mengaku mendapat titipan aspirasi dari warga berupa tenaga penyuluh pertanian, pencetakan sawah baru, irigasi, perbaikan tambak sibatang serta jalan lingkar Taopa. Kemudian ada juga permintaan pembuatan tanggul hingga pembangunan lampu perampatan.
Menurut Taswin, jika dipilah-pilah mayoritas aspirasi warga yang dikemukakan di dua kecamatan tersebut, adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Sebut misalnya, jalan lingkar desa, pembangunan TK Pembina dan pembangunan lampu perampatan dan atau pembangunan Posyandu. Namun demikian katanya, pihaknya menerima semua aspirasi tersebut, untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Parimo. Sedangkan aspirasi yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi, seperti pencetakan sawah baru, hama kelapa, tenaga penyuluh dan tapal batas ini akan dilaporkan di dewan untuk kemudian menjadi sikap resmi dewan agar ditindaklanjuti. Mantan calon wakil bupati kabupaten Parimo ini mengingatkan, masyarakat di dua kecamatan tersebut melalui aparat desa kecamatan setempat juga memasukan program-program tersebut di Musrenbang tingkat kecataman. Dengan harapan program-program yang menjadi kewenangan kabupaten bisa terakomodir.
MINTA DILIBATKAN DI MUSRENBANG KABUPATEN Untuk efektifnya aspirasi yang disuarakan warga, Taswin meminta pemerintah Kabupaten Parimo, melibatkan anggota dewan asal Parimo pada forum Musrenbang tingkat kabupaten. Setidaknya kata Taswin, pihaknya bisa mendengar, menyaksikan dan menyimak langsung program-program kabupaten yang bisa disinkronkan dengan provinsi. ‘’Kalau program yang diajukan dalam Musrenbang bisa sharing dengan provinsi, ini akan kita perjuangkan dalam ploting anggaran RAPBD. Ini yang saya maksudkan mengapa anggota dewan tingkat provinsi perlu hadir di Musrenbang kabupaten,’’ rinci Taswin. Dikhawatirkan katanya, jika mereka tidak hadir pada Musrenbang, maka program kabupaten dan program yang diajukan anggota dewan asal Parimo di DPRD provinsi bisa tidak connect. ‘’Jangan sampai program provinsi di kabupaten tidak ketahui oleh pejabat setempat,’’ katanya. Namun kalau jauh-jauh hari sebelumnya sudah digodok di Musrenbang bersama-sama maka kendala-kendala seperti dipastikan bisa diatasi. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Longki Minta Pejabat Tidak Berkecil Hati

Anggaran Dipangkas Tidak Bisa
Menjadi Alasan Tidak Bekerja

PARIGI – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Drs Longki Djanggola membesarkan hati para bawahannya yang mungkin anggarannya dipangkas saat pengusulan anggaran di DPRD Parimo yang baru saja menuntaskan pembahasan RAPBD 2010 (29/12) kemarin.

Menurut Longki, pemangkasan anggaran oleh Banggar legislatif tidak bisa dijadikan alasan untuk bekerja setengah-setengah apalagi bersikap apatis tidak bekerja sama sekali. Seorang pejabat katanya, harus kreatif mempunyai terobosan-terobosan dengan berbagai kebijakan yang populis tanpa harus menafikan aturan-aturan hukum. Walaupun ada pemangkasan usulan anggaran namun tidak boleh menyurutkan etos kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Memang diakui kata dia, untuk mobilisasi program tidak terlepas dari ketersediaan dana yang cukup. Namun demikian kekurangan anggaran tersebut harus disiasati dengan melahirkan terobosan-terobosan di setiap unit kerja masing-masing. ‘’Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan beralasan karena anggarannya dipangkas lalu bekerja setengah-setengah. Ini tidak boleh. Kerahkan segenap kemampuan untuk pengabdian rakyat di daerah ini,’’ ajak Longki saat melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Parimo di aula kantor bupati Parimo (29/12) kemarin.

Pembahasan anggaran yang berlangsung sejak satu bulan terakhir, kemarin telah selesai. Semangat efisiensi yang dikemukakan oleh Bupati Parimo Longki Djanggola padaa pidato pengantar keuangan beberapa waktu lalu, tampaknya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh oleh Banggar DPRD Parimo. Nyaris tidak pernah ada instansi yang tidak mengalami pengurangan anggaran belanja, khususnya item belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan pelatihan serta belanja barang. Dalam catatan Radar Sulteng belanja perjalanan dinas dipangkas berkisar 20 hingga 30 persen setiap dinas. Kemudian ada juga usulan program yang ditolak seperti anggaran untuk radio pemerintah Kerem Nuvula yang mendapat alokasi Rp20 juta namun tidaki disetujui Banggar. Namun demikian ada juga instansi yang mendapat komitmen tambahan dana untuk program-program yang terkait dengan masyarakat. Seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Instansi yang dipimpin oleh Ir Mukramin telah mendapat jaminan dari Banggar mendapat tambahan Rp1 miliar untuk pendampingan Gernas. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Banggar Soroti Honor PNS

PARIGI – Masalah honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi sorotan para anggota Badan Anggaran. Yang dipermasalahkan adalah pemberian honor kepada PNS yang mengerjakan tugas-tugasnya. Anggota Badan Anggaran Asmir Ntosa menyoroti honor-honor yang peruntukan bagi para pegawai di lingkungan BKD. Menurutnya penghasilan para pegawai di BKD justru lebih besar dari gaji yang mereka peroleh setiap bulannya.

Padahal katanya, kegiatan yang diprogramkan yang menjadi sumber honor PNS masih terkait pada tiga hal yang menjadi tugas dan domain pemerintah yaitu, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. ‘’Kalau saya amati, kegiatan yang diprogramkan masih seputar pada tugas-tugas pemerintahan. Jadi untuk apa diberi honor lagi,’’ kritiknya. Anggota Banggar lainnya, Hazairin Paudi juga mengkritik besarnya honor-honor tersebut.

Total anggaran yang diusulkan untuk honor PNS di BKD sebesar Rp181 juta. Badan Anggaran yang dipimpin Taufik Borman itupun menyepakati untuk memangkas anggaran honor PNS sebesar 30 persen dari total angka yang diusulkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

PNS Berprestasi Diganjar Beasiswa Puluhan Juta

Banggar Pertanyakan Mekanisme
Penentuan PNS Berprestasi

PARIGI – Badan Kepegawaian Daerah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pegawai yang berprestasi. Sebaliknya BKD juga akan memberikan punishment kepada PNS yang tidak menaati aturan kepegawaian. Untuk keperluan tersebut, Kepala BKD Parimo Abdul Karim Samuddin SH mengatakan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp280 juta untuk reward (penghargaan) kepada PNS yang berprestasi. Namun program BKD tersebut mendapat serangan telak dari sejumlah anggota Banggar, salah satunya datang dari Hazairin Paudi. Politisi PAN ini mempertanyakan mekanisme penentuan PNS berprestasi termasuk standar yang digunakan untuk menentukan PNS yang berprestasi. Ia mengkhawatirkan, jangan sampai penentuan PNS berprestasi ditentukan secara sepihak tanpa ada standar baku yang pada akhirnya akan melahirkan disharmonisasi sesama PNS. Lebih tegas lagi pimpinan rapat, Taufik Borman meminta BKD agar merinci identitas PNS berprestasi yang telah mendapat beasiswa S1, S2 hingga S3. ‘’Tolong kami diberikan copy-an nama-nama PNS yang berprestasi yang sudah dan sedang menempuh pendidikan,’’ ujar Taufik Borman.

Menjawab pertanyaan anggota Banggar, Kepala BKD Karim Samudin mengatakan, pihaknya sudah mempunyai standar baku dalam menentukan PNS yang berprestasi demikian pula sebaliknya. Standar tersebut adalah dokumen daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang penilainya adalah atasan langsung dari PNS yang bersangkutan. ‘’Jadi tidak ditentukan secara sepihak, standar dan prosedurnya baku dan terukur,’’ jelas Karim. Beasiswa ini katanya terdiri dari dua pintu, yakni melalui PNS berprestasi dan PNS ekonomi lemah namun mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Standar beasiswa juga sudah ditentukan, Rp20 juta untuk pascasarjana dan Rp40 juta untuk program S3.
Hazairin mengingatkan, sekalipun sudah ada mekanisme baku dalam menentukan nama PNS berprestasi, ia mengharapkan dilakukan dengan objektif dan terukur. ‘’Ini penting dilakukan agar tidak memicu suasana disharmonisasi di antara sesama PNS,’’ ujarnya mengingatkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan