Politik Tak Selamanya Bedil atau Darah Politik Bisa juga Berarti Bedak dan Lipstik

PALU - Lucy Shanti, tiba-tiba nyembul dari dominasi politisi pria. Kehadirannya sekaligus mematahkan hegemoni politisi pria yang setiap periode terus mendominasi posisi kunci baik di komisi maupun fraksi. Lucy Shanti, ketua fraksi Demokrat DPRD Sulteng, yang oleh Ketua Partai Demokrat Sulteng Achmad Yahya diberi kepercayaan mengendalikan kepentingan politik Partai Demokrat di DPRD Sulteng memang mempunyai tugas berat.
Sebagai sayap politik pemerintah di parlemen sosok wanita tiga anak ini tentunya bertanggungjawab penuh mengamankan kebijakan pemerintah di dewan. Di satu sisi, kemunculannya sebagai politisi
yang memegang posisi strategis di fraksi memberikan harapan bagi konstituen perempuan yang diwakilinya.
Bagaimanakah pendapat para aktivis dan akademisi perempuan terhadap kehadiran sosok Lucy Shanti sebagai ketua fraksi pertama di DPRD Sulteng?.
Prof Dr Marhawati Mapattoba Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Tadulako mengaku memberikan respons yang tinggi terhadap munculnya politisi perempuan memegang posisi kunci di fraksi.
Setidaknya dengan posisi strategis itu, perjuangan kesetaraan dan keadilan gender bisa sedikit lebih maju di banding dengan yang sudah ada saat ini. Pertanyaannya kata Marhawati, seberapa besar kualitas individu para politisi perempuan itu untuk memperjuangkan kepentingan kaumnya. Apakah politisi perempuan yang diberi kekuasaan untuk mengendalikan mesin politik itu bisa memahami eksistensi dia sebagai politisi perempuan yang tidak saja memperjuangkan kepentingan politik partainya melainkan juga kesetaraan antara perempuan dan pria. ‘’Disini masalahnya,’’ ujarnya menambahkan. Kalau ternyata belum bisa, maka perlu ada ruang untuk membenahi diri agar keberadaan mereka tidak sekadar pemanis sidang tetapi harus mampu mengartikulasi aspirasi perempuan.
Pernyataannya itu kata Marhawati bukannya sangsi terhadap kemampuan perempuan itu sendiri tetapi semata-mata mengingatkan agar jangan sampai terbawa arus di tengah hegemoni politisi pria. ‘’Paling tidak ada kesediaan atau kemauan kuat untuk mengidentifikasi persoalan perempuan yang selama ini tidak bisa dilihat laki-laki,’’ katanya lagi. Ia mengatakan ini adalah awal yang baik untuk sebuah perjuangan panjang para aktivis perempuan di negeri ini.
Di kalangan aktivis muda harapan kepada sosok Lucy Shanti juga terus disuarakan. Riana Imut Ketua Kohati HMI Cabang Palu berharap, posisi politik yang sungguh strategis itu tidak sekadar aksesoris yang melekat pada seorang anggota dewan, tetapi harus bisa diterjemahkan dalam agenda aksi di lapangan. ‘’Saya sendiri belum tahu, siapa saja mereka ini. Tapi dengan adanya jabatan politik yang cukup strategis yang diperoleh perempuan, bisa menjadi starting point perjuangan perempuan di daerah ini,’’ ujar Riana berharap.
Jabatan strategis yang dipercayakan kepada perempuan kata Riana membuktikan bahwa perempuan ternyata bisa memerankan peran politik strategis asalkan diberikan kesempatan.
Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Wilianita Selfiana juga menaruh harapan besar pada sosok Lusy Shanti yang dipercaya membawa gerbong fraksi Demokrat. Namun ia mengingatkan, jangan sampai distribusi kue kekuasaan ini sekadar politik kompensasi kepada perempuan yang selama ini selalu terpinggirkan. ‘’Saya sangat respek jika ada parpol yang memberi kepercayan kepada perempuan memegang jabatan kunci di dewan. Tapi ini jangan dipahami sebagai politik kompensasi tetapi didasarkan pada kompetensi yang bersangkutan,’’ ujarnya mengingatkan. Olehnya kata Wilianita, sebagai seorang perempuan ia belum bisa menaruh harapan besar terhadap posisi politik yang didapatkan oleh perempuan. Pasalnya, yang paling penting adalah melihat dulu sejauhmana dengan jabatan yang disandangnya mampu menjadi jembatan kepentingan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
Sementara Lusy Shanti sendiri mengaku, akan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari tingginya espektasi terhadap dirinya khususnya berkaitan dengan persoalan keperempuanan di Sulawesi Tengah. ‘’Saya senantiasa membuka diri bagi teman-teman aktivis perempuan, bertukar pendapat untuk hal ini. Paling tidak langkah seperti itu bisa mendekatkan perjuangan kesetaraan perempuan kearah yang kita tuju bersama,’’ ucapnya.
Di fraksi Demokrat, Lucy Shanti akan memimpin sejumlah koleganya yang kesemuanya adalah politisi pria. Komposisi fraksi Partai Demokrat terdiri dari sembilan orang. Ketua fraksi Lusy Shanti, Wakil Ketua Rusli Dg Palabi Sekretaris Fraksi Mustar Labolo dan Bendahara Fraksi As’ad Lawali. tampilnya Lucy juga telah membuktikan bahwa politik tak selamanya identik dengan bedil dan darah tapi juga bisa berarti bedak dan lipstik.. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Kekuatan Fraksi di DPRD Sulteng Merata

Golkar - Demokrat Sama Kuat,
PKPB - PBR Pindah dari PAN

PALU – Kekuatan partai politik di DPRD Sulteng periode 2009-2014 bakal berlangsung dinamis. Ini karena tidak ada fraksi yang dominan. Dengan demikian untuk mengegolkan kepentingan politiknya, setiap fraksi harus melalui lobi yang ketat.
Partai Golkar yang dalam setiap edisi Pemilu tampil perkasa, kini harus berbagi dengan koleganya di fraksi Demokrat yang sama-sama mengoleksi 9 kursi.
Sedangkan kekuatan fraksi lainnya seperti fraksi Tadulako, PDIP maupun fraksi Gerakan Keadilan Sejahtera kekuatannya tidak terpaut jauh dengan Golkar dan Demokrat.
Tadi malam, komposisi personel fraksi berikut ketua fraksinya telah dicapai dalam rapat yang sangat singkat. Kini, DPRD Sulteng telah merampungkan satu tahapan penting. Walaupun bukan termasuk alat kelengkapan dewan, namun paripurna DPRD Sulteng yang mengagendakan pengesahan fraksi telah melewati satu fase penting sebagai pintu masuk untuk tahapan berikutnya.
Rapat yang dipimpin ketua sementara Aminuddin Ponulele itu berlangsung mulus. Tidak ada protes, tidak ada perbedaan sikap yang tajam di antara anggota dewan. Komposisi personel fraksi ternyata banyak berubah jika dibandingkan dengan hasil lobi-lobi sebelumnya. PAN misalnya yang sudah memasukan lima partai dalam komposisi fraksinya tiba-tiba berkurang menjadi hanya tiga partai. Dua partai yang sebelumnya bergabung dengan partai berlambang matahari terbit ini, yakni PKPB dan PBR memilih bergabung dengan Partai Demokrat. ‘’PKPB dan PBR bergabung dengan Demokrat karena mengikuti instruksi DPP-nya,’’ jelas politisi PAN, Basri Sono yang diplot sebagai ketua fraksi Amanah Pembangunan Bangsa (APB).
Fraksi ini dihuni 7 personel dari tiga partai berbeda.
Sedangkan Partai Demokrat yang sebelumnya hanya enam kursi mendapat tambahan dua kursi menjadi 8 kursi. Tambahan ini dari PKPB dan PBR yang masing-masing membawa 1 kursi. Ketua fraksinya adalah Lucy Shanti yang saat ini menjabat wakil ketua sementara mendampingi Aminuddin Ponulele.
Demikian pula dengan PDIP dengan perolehan 4 kursi. Partai moncong putih mendapat ini tambahan dua kursi dari Partai Patriot dan PDP. Sedangkan politisi muda PDIP asal dapil Sulteng IV (Poso, Touna dan Morowali) Huismant Bram Toripalu SH, dipercaya menjadi ketua fraksi.
Sementara, Fraksi PKS yang sebelumnya nyaris kurang terdengar melakukan lobi untuk memperkuat fraksinya justru mendapat tambahan 2 kursi dari Partai Gerindra. Dengan demikian PKS total diisi 6 personel dengan ketua fraksinya Zainuddin Tambuala. Seiring dengan itu, fraksi ini kemudian mengubah namanya menjadi fraksi Gerakan Keadilan Sejahtera.
Kemudian fraksi Tadulako yang memplot kader PDS, S Pelima sebagai ketua fraksi juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Fraksi yang terdiri dari 3 partai ini berkekuatan 8 personel.
Fraksi Golkar dengan Yus Mangun sebagai ketua fraksinya adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendapat tambahan kursi dari partai lain. Dengan kekuatan 9 kursi, partai ini tetap menjaga konsistensinya sebagai pemegang rekor peraih kursi terbanyak di DPRD Sulteng sejak pemilu legislatif di gelar di daerah ini. (yar)

Komposisi Fraksi DPRD Sulteng

Fraksi Golkar
Ketua: Yus Mangun
Jumlah: 9 kursi
Partai bergabung: tidak ada

Fraksi Demokrat
Ketua: Lucy Shanti
Jumlah: 9 kursi
Partai bergabung: PKPB, PBR

Fraksi PDIP
Ketua: Huismant Bram Toripalu
Jumlah: 6 kursi
Partai bergabung: Patriot, PDP

Fraksi Amanah Pembangunan Bangsa
Ketua: Basri Sono
Jumlah: 7 kursi
Partai bergabung: PPP, PKB

Fraksi Gerakan Keadilan Sejahtera
Ketua: Zainuddin Tambuala
Jumlah: 6 kursi
Partai Bergabung: Gerindra

Fraksi Tadulako
Ketua: S Pelima
Jumlah: 8 kursi
Partai bergabung: Hanura, PKPI dan PDS

*Diolah dari berbagai sumber

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

DPRD Departemen PU Turun Tangan

Periksa Kelaikan
Gedung DPRD Sulteng

PALU – Kontroversi kelaikan gedung DPRD Sulteng yang ditiupkan mantan anggota Komisi II DPRD Sulteng Efendi Sunusi beberapa tahun silam, masih terus mencuat bahkan hingga gedung tersebut selesai dibangun. DPRD Sulteng periode 2004-2009 kembali mempertanyakan kualitas gedung tersebut. Bahkan sempat memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan penjelasan mengenai kelayakan gedung tersebut. Dinas PU sendiri tidak mau masuk dalam pusaran kontroversi yang memperhadap-hadapkan pihak DPRD dan kontraktor. Kepala Dinas PU Sulteng Ir H Moch Noer Mallo mengatakan, sebelumnya DPRD Sulteng mengirimkan surat ke Dinas PU Sulteng dengan nomor 011/0, 524/Set DPRD tertanggal 26 Agustus 2009 perihal permintaan kepada Dinas PU untuk menilai kelaikan gedung tersebut.
Menurut Noer Mallo, untuk menilai kelayakan sebuah gedung, PU Sulteng mempunyai keterbatasan. Pasalnya,kata dia, pemeriksaan tersebut meliputi, tes konstruksi terhadap beberapa item yaitu, sub struktur antara lain struktur bangunan bawah/pondasi bangunan. Kemudian main struktur meliputi struktur utama yang terdiri dari atap, rangka atap dan plafon. Sedangkan untuk pemeriksaan uji konstruksi atau laboratorium dibutuhkan alat seperti hammer test, ultrasonic test, infra red sensor, micro wave test dan uji kekuatan besi baja.
Masih menurut Noer Mallo, terkait dengan penelitian dan pemeriksaan kelayakan struktur gedung tersebut Dinas PU Sulteng, tidak memiliki peralatan yang memadai.
Olehnya katanya, Dinas PU menyarankan agar pihak DPRD Sulteng menyurat ke Balitbang Permukiman Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta. ‘’Kita bisa memfasilitasi saja, agar prosesnya sedikit mudah. Tapi yang menyurat ke Balitbang PU tetap Sekwan. Karena anggarannya melekat di sana,’’ katanya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Hadirkan Tenaga Kesehatan Berkualitas

PALU – Lahirnya politeknik kesehatan (Poltekes) yang kini sudah berusia 7 tahun di Palu-Sulawesi Tengah sebenarnya didasari kondisi objektif dimana pemerintah masih sangat kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas. ‘’Kondisi inilah yang mendasari lahirnya merger empat akademi berbeda menjadi Poltekes Palu,’’ jelas Irwan Lahace, mantan ketua tim adhock pembentukan Poltekes Palu kepada Radar Sulteng (2/10) kemarin.
Menurut Irwan kehadiran Poltekes juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat itu sendiri misalnya, fenomena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Olehnya kata dia, Politeknik Kesehatan sebagai pelayanan pendidikan kesehatan yang merupakan unit fungsional Departemen Kesehatan dibidang pendidikan, diharapkan mampu memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sehat. Selama berdiri katanya, Poltekkes dengan civitas akademikanya telah dan akan menjadi suatu kekuatan dalam menyediakan sumber daya manusia kesehatan dan mendukung akselerasi terbentuknya desa siaga di daerah ini. Hal ini menurutnya dapat menyiasati situasi status kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah yang masih rendah. Dalam perjalanannya, kata Irwan Lahace, kehadiran Politeknik ini diharapkan akan mampu mendorong pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan sekaligus memberikan stimulan kepada masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan.
Menurutnya ini menjadi penting karena belum memiliki sistem surveilans yang berbasis masyarakat. Kondisi ini yang harus dikembangkan dengan memperkuat penan dan masyarakat secara luas. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Penyiar Radio, Profesi Pilihan atau Sasaran Antara

Penyiar radio masih dianggap sebagai profesi kelas dua. Ia tidak bisa dijadikan profesi untuk sandaran hidup. Setidaknya, itulah kesan yang tangkap oleh empat broadcaster muda soal profesi yang sedang mereka jalani saat ini. Dengan usia yang masih belia, empat broadcaster, Adit dan Dita (Best FM) serta Arya dan Unggie (SKIP FM) berbagi cerita soal profesi penyiar radio sebagai sebuah pilihan atau hanya sasaran antara.

Apa yang membuat Anda enjoy menjadi penyiar radio?
Adit: Bagi saya menjadi penyiar radio, selain hobi dan menambah wawasan juga bisa menambah mata pencaharian.. he…he….trus bisa juga dengar lagu keren. Yang pasti bisa bikin happy.
Dita: yaa samalah seperti Kak Adit. menambah wawasan terus bisa tingkatkan rasa pede dan pasti bisa banyak teman. Kalau nambah uang boleh juga, bantu-bantu ortu
Unggy: dari menyiar banyak yang bisa didapatkan. Mandiri dan dikenal banyak orang..he..he..dan dukungan orang tersayang, teman, ortu dan semuanya
Arya: yang pasti banyak nilai-nilai yang membuat kita merasa enjoy. Menjalin silaturahmi sudah pasti, banyak teman, nambah income juga oke, banyak deh pokoknya.

Menurut Anda, menjadi penyiar radio apakah profesi pilihan atau hanya sasaran antara?
Adit: Untuk saat ini saya menjalani dululah, belum sampai ada pemikiran apakah ini profesi yang saya pilih atau sasaran antara
Dita: Soal apakah ini bisa menjadi profesi atau tidak, saya kira dijalani saja dulu. Paling tidak dengan umur yang belia saya sudah belajar profesional, ini juga bekal yang baik untuk kedepan nanti.
Unggy: Saya sih berharap penyiar radio bisa menjadi suatu profesi yang menjamin masa depan kita. Tapi sepertinya saya harus realistis, bahwa untuk saat ini profesi ini cukup dulu untuk sasaran antara. Namun bukan berarti menjadikan ini sebagai loncatan. Karena faktanya dari sini kita bisa dapat banyak manfaat
Arya: awalnya, masuk di dunia broadcast untuk penyaluran hobi. Lama-kelamaan saya berfikir ini bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Di kota besar, penyiar selain untuk nambah income juga tiket untuk jenjang berikutnya dari profesi ini. Tapi untuk Palu, profesi ini bagi masyarakat masih sulit diterima sebagai sebuah pilihan, ketika mindset warganya, cenderung menganggap PNS atau pegawai bank adalah profesi yang menjanjikan. Penyiar sekadar side job dulu, ikut prototype warga Palu lah..

Sampai kapan menjadi penyiar?
Adit: tergantung sikon aja
Dita: he..he.. kapan ya.. pokoknya jalani saja dulu, belum tahu.
Unggy: sampai kapan ya…sampai tidak mampu lagi he..he…tapi saat ini belum berfikir meninggalkan radio
Arya: Sampai saya tidak terpakai lagi oleh pendengar radio di Palu. Kalau mereka yang bergerak di dunia ini tidak menerima saya lagi, saat itulah saya menarik diri

Persaingan dunia broadcast sangat dinamis, lalu apa yang dilakukan agar Anda tidak ditinggalkan pendengar Anda?
Adit: harus ada kreativitas agar kita tidak ditinggalkan pendengar. Mencoba menyesuaikan dengan isu yang sedang hangat. Selain itu saya mencoba menawarkan hal-hal baru. Misalnya, synopsis film baru dan berita-berita unik
Dita: yang pasti saya tetap menjadi diri sendiri dengan menyesuaikan dengan karakter lokal di daerah tertentu. Kemudian perlu improvisasi dan kreativitas agar pendengar tidak jenuh. Satu lagi tidak boleh jaim
Unggy: pada dasarnya pendengar radio lebih suka dengar musik daripada cuap-cuap. Karenanya kita mencoba menyampaikan sesuatu secara singkat tapi mengandung nilai informasi yang tinggi buat pendengar buat para skiffer (sebutan pendengar SKIP FM). Jadi jangan asal ngomong, tapi tidak jelas kemana arahnya.
Arya: Pada prinsipnya seorang penyiar mempunyai karakter masing-masing. Tapi bagi saya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana saya membawakan acara dengan bagus dan pendengar betah mendengar siaran saya. Salah satunya adalah bermain dengan intonasi. Terus harus smart dan harus lebih pintar. Tidak bodoh-bodoh amatlah dari pendengar.

Sebagai penyiar pasti ada yang senang dengan Anda. Apakah pernah mendapat telepon untuk ke jenjang yang lebih serius?
Adit: kalau yang seperti itu ada. Misalnya, ada pendengar cewek tanya nomor telepon. Kalau yang seperti itu, biasanya saya suruh saja jalan-jalan ke studio. Tapi sampai sekarang belum ada yang nyantol.
Dita: saya berusaha untuk professional. Berusaha tidak mencampuradukan urusan hati dengan pekerjaan. Tapi kalau ada yang seperti itu, berarti sebagai penyiar saya berhasil, karena acara yang saya bawakan direspons dengan baik. Yang seperti itu dimaknai positif saja…he..he..
Unggy: wah yang gitu-gitu banyak. Terus terang saya tidak menutup pintu untuk hal-hal seperti ini. Toh bukan sesuatu yang tabu. Tapi saya sepakat dengan Dita, profesionalisme harus dipisahkan dengan urusan hati.
Arya: yang begini-begini sudah sering bahkan sejak aktif menyiar di Makassar hingga di Palu. Banyak yang mengejar-ngejar hingga ke kehidupan pribadi. Padahal seorang Arya, tidak ganteng-ganteng amat. Tapi inilah nilai plus kita, itu berarti kita berhasil membawakan sebuah acara yang tidak saja menghibur tapi juga bernilai edukatif.

Yang terakhir, soal local content. Seberapa pentingkah nilai-nilai lokal menjadi tema utama dalam siaran radio Anda?
Adit: kalau soal itu, acara-acara kita malah sangat khas Palu. Misalnya menyapa orang dengan menggunakan bahasa Kaili atau humor yang disampaikan dalam dialek khas Kaili
Dita: Iya betul yang dikatakan sama Kak adit. Kita malah Palu banget. Tagline kami, Think global act local menegaskan komitmen kami bahwa Best fm adalah radionya orang Palu. Itu berarti masalah lokal di kota Palu dan sekitarnya, mutlak diadposi. Tapi bukan berarti kita tidak familiar sama hal-hal dari luar.
Unggy: iya, kami juga sering mendapatkan kritikan soal ini. Tapi bagi radio yang masih baru, ini barangkali hal yang wajar. Apalagi ketika SKIP FM muncul dengan format yang berbeda di tengah dominasi dominasi siaran yang katanya Palu banget. Jadi wajar jika ada pertanyaan kritis terhadap kami yang katanya sama sekali tidak berbau Palu. SKIP yang nyembul dengan ciri khasnya sendiri akhirnya menjadi radio alternatif di tengah mainstream yang sudah ada
Arya: saya ingin mengklarifikasi soal ini. Apalagi SKIP sempat mendapat stigma radio namango karena agak kejakarta-jakartaan. Tapi pertanyaannya, adalah bagaimana kalau kami tampil dengan radio yang kurang lebih sama. Akhirnya pendengar tidak punya pilihan karena setiap hari dicekoki dengan siaran yang seragam. Managemen juga tidak mewajibkan bahwa saat menyiar harus ala penyiar Jakarta. Prinsipnya begini, kita ingin mengangkat persoalan lokal Palu dengan kemasan dan penyampaian yang berbeda. Kalau hanya persoalan komitmen daerah, tidak usah diragukan saya kira komitmen kami di radio ini sama juga dengan teman-teman lain di daerah ini. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Profesi Penyiar, Antara Harapan dan Realitas

Hidup harus memilih. Termasuk soal pilihan terhadap profesi tertentu. Maksud hati ingin menjadikan profesi broadcast sebagai sandaran hidup, namun realitas berkata lain. Di kota Palu, setidaknya untuk saat ini, broadcaster bukan pilihan yang bisa menjamin masa depan. Itulah pengkuan blak-blakan empat penyiar radio dari dua stasiun berbeda dalam bincang-bincang ringan dengan Radar Sulteng kemarin. Lalu apa yang membuat empat broadcaster muda ini begitu antusias dan seolah tenggelam dalam dunianya?
****
Empat broadcaster muda ini sepertinya mempunyai kesimpulan yang sama terhadap dunia yang sedang mereka geluti saat ini. Walau tidak menaruh harapan besar terhadap profesi tersebut namun mereka merasa nyaman berada di dalamnya. ‘’Pokoknya asyik. Bisa nambah temen, trus nambah income juga,’’ cerocos Dita (16) penyiar paling muda saat wawancara dengan Radar Sulteng (3/10) kemarin. Dita siswi SMA Negeri 1 Palu ini mengaku, mencoba menjajal kemampuannya, cuap-cuap di bilik siar, bukan semata-mata karena motif ekonomi tetapi ingin melatih dirinya untuk tampil lebih mandiri, professional namun tidak kehilangan dunia remaja yang fun, smart and gaul. Dewi yang di Best fm dipercaya mengawal acara Most Wanted 2, ini mengaku dukungan dari orang tua dan teman-teman serta lingkungan kerja yang sangat familiar membuat dirinya semakin betah duduk berjam-jam di balik bilik siar. Baginya, asalkan happy, tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain, maka tidak alasan untuk menanggalkan profesi yang satu ini.
Demikian halnya dengan Unggy, mahasiswa jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Untad ini, mengaku, ada sebagian yang menganggap menjadi penyiar adalah pilihan hidup. Menurut langganan MC konser-konser besar di Palu ini, pemikiran ini tidak salah jika di kota-kota besar, yang industri hiburannya sudah sangat maju. Seperti Makassar atau Surabaya dan Jakarta. Tapi untuk kota Palu, setidaknya untuk saat ini, pegiat broadcaste harus berfikir dua kali untuk menjadikan profesi ini sebagai profesi yang menjamin masa depan. ‘’Gak tau kalo empat, lima tahun kedepan. Saat ini saya harus realistis, memang belum bisa. Tapi gimana ya, saya telanjur jatuh hati sama profesi ini,’’ katanya tersenyum.
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia penyiaran, Unggy berharap profesi ini tidak sekadar side job alias nyambi atau pelarian dari rutinitas kehidupan. Tapi harus punya prospek masa depan yang bisa memberikan bisa memberikan jaminan masa depan. ‘’Jadi apa boleh buat, untuk saat ini saya menempatkannya sebagai sasaran antara,’’ ujarnya menambahkan. Sangat disayangkan katanya, jika profesi yang membutuhkan skill serta kualitas SDM tinggi ini kemudian menjadi priotitas kedua atau ketiga dan seterusnya hanya karena dianggap tidak prospektif. Unggy yang konon memiliki bayaran cukup tinggi untuk sekali MC ini, berharap pada saatnya nanti industri hiburan di kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya mampu mengikuti provinsi tetangganya – Sulawesi Selatan. ‘’Saya kira ini tidak hanya obsesi saya sendiri tapi juga masyarakat radio di daerah ini,’’ ujar penggemar Indy Barens, mantan penyiar Radio Prambors Jakarta ini.
Sedangkan Adit, tandem Dita di Radio Bestfm ini, mengaku bersyukur masuk dalam lingkungan ini. Mahasiswa Fakultas MIPA Jurusan Matematika Untad ini mengaku, sangat menikmati perannya. Di sela-sela kuliah, dengan menjadi penyiar, satu hal yang pasti bisa mempunyai penghasilan sendiri. Sebagai mahasiswa ia juga merasa terbantu dengan profesi ini. Ia dituntut untuk terus mengetahui informasi sebagai bahan siaran. ‘’Harus diupdate terus biar menyiarnya enak dan tidak kehabisan bahan. Kak Arya bilang penyiar gak boleh bodoh-bodoh amat,’’ urai Adit yang disambut tawa lepas tiga rekannya.
Pandangan yang agak filosofis di kemukakan Arya alias Anca. Penyiar yang mengawal acara Chart (tangga lagu Mix Max Mild Top 20), Special new singles (BOKIS/ Bola KriStal), di radio Skif FM ini, mengaku saat aktif di menyiar di salah satu radio di Makassar semata-mata sebagai hobi. Seiring dengan perjalanan waktu, dari sekadar hobi Arya berkesimpulan bahwa profesi ini bisa menjadi sebuah pilihan untuk menjamin masa depan. Terlebih setelah melihat para pesohor negeri ini seperti, Indy Barens, Farhan dan Indra Bekti merintis karirnya dari penyiar radio. ‘’Saat itu saya berfikir profesi ini bisa menjadi pintu masuk ke level berikutnya dari profesi ini. Asalkan dijalani serius pasti bisa,’’ katanya mengenang. Lepas dari Prambors Makassar lalu balik pulang kampung ke Palu mendapati paradigma berfikir yang sepertinya tidak mendukung obsesinya tersebut. ‘’Saya kaget juga mendapati prototype masyarakat Palu sepertinya masih menempatkan profesi penyiar bukan apa-apa. Ini juga membuat saya down. Akhirnya motivasi itu kendur lagi dari obsesi untuk menjalani secara serius menjadi cukup menyalurkan bakat saja,’’ kisahnya. Bagi masyarakat umum ujar Arya yang bisa menjamin masa depan hanya dua. PNS atau pegawai bank.
Walaupun sudah mengubur dalam-dalam impian sukses di dunia penyiaran seperti halnya Indy Barens dan kawan-kawan, pria yang masih betah melajang ini mengaku akan terus eksis di dunia yang sudah kadung dicintainya itu. Sampai kapan? ‘’Sampai masyarakat penikmat radio tidak membutuhkan saya lagi,’’ pungkasnya.
‘’Realitas kadang tidak seiring sejalan dengan obsesi kita. Kadang terdapat jurang antara harapan dan kenyataan. Inilah realitas hidup yang harus dihadapi dan dilalui,’’ imbuh Unggy. (yardin hasan)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Bank Dunia Kucurkan Bantuan Rp150 M untuk Buol

DOK
Noer Mallo



PALU – Setelah menunggu hampir tiga tahun, akhirnya Bank Dunia merealisasikan bantuannya ke kabupaten Buol. Bantuan senilai Rp150 miliar itu, dalam bentuk pembiayaan tiga paket kegiatan yaitu, paket pembangunan jalan Lakuan-Buol dengan target panjang 16,1 kilometer, pembangunan jembatan dengan panjang bentang 220 meter dan pembangunan jembatan Negeri Lama Buol dengan panjang bentang 165 meter.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ir H Moch Noer Mallo M.Si mengemukakan, kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama sejak 2007 bahkan telah beberapa kali dipresentasikan baik di Palu maupun di Jakarta. Namun dipengujung 2009, Bank Dunia baru merealisasikan proyek tersebut setelah semua kendala teknis yang mengganjal bisa diselesaikan dengan baik. Noer Mallo mengatakan, beberapa waktu lalu Bank Dunia telah menerbitkan NOL-nya yang menandai persetujuan lelang proyek ratusan miliar di kabupaten Buol. Sayangnya persetujuan Bank Dunia tersebut masih menyertakan sejumlah catatan-catatan penting yang harus dirampungkan. ‘’Alhamdulilah kurang dari satu bulan klarifikasi dan penjelasan yang diminta Bank Dunia tersebut bisa dipenuhi. Besok (hari ini) lelangnya sudah digelar,’’ katanya.
Masih menurut Noer Mallo, paket ESH-01 the eastern Indonesia national road development project (EINRP) yang dibiayai atas bantuan pemerintah Australia itu, adalah buah dari perjuangan panjang selama tiga tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan tersebut disebabkan syarat Bank Dunia yang sangat ketat. Misalnya soal dukungan pembebasan lahan, pihak Bank Dunia tidak mau percaya begitu saja tanda tangan warga yang menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan. Pihak Bank Dunia kata Noer Mallo, menurunkan sendiri orang-orangnya untuk mengecek langsung apakah warga benar-benar menyerahkan tanahnya secara ikhlas atau rekayasa.
Di tempat yang sama Sekretaris PU Sulteng, Ir H Iskandar Nongtji MM, mengemukakan, paket pembangunan jalan ESH-01 telah beberapa kali disampaikan oleh Gubernur Paliudju kepada masyarakat dan pemerintah Buol. ‘’Saat pelantikan anggota DPRD Buol, masalah ini kembali juga disinggung oleh Pak Gubernur, alhamdulilah proyek tersebut akhirnya terealisasi juga,’’ kata Iskandar.
Ia menambahkan, proyek multi years contract tersebut penandatanganan kontraknya diperkirakan pada akhir 2009.
Lebih jauh Iskandar mengatakan, suksesnya proyek tersebut tidak terlepas dari peran serta dan dukungan Bupati Buol Amran Batalipu khususnya terkait dengan penyelesaian administrasi dan lapangan. Bahkan ruas jalan nasional juga telah disiap dibangun karena telah sesuai dengan ruang milik jalan (rumija) itu berarti sudah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang jalan. ‘’Ini semua tidak terlepas dari dukungan penuh warga dan Bupati Buol, sehingga persoalan lahan yang selama ini kerap menghambat kelancaaran pekerjaan bisa teratasi. Mestinya pemerintah di daerah lain di Sulawesi Tengah mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah Buol,’’ demikian Iskandar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

DPRD Parimo Wacanakan Pembentukan Kaukus

PALU – Komitmen anggota dewan asal daerah pemilihan Sulteng III – Kabupaten Parimo tergolong solid. Dimotori oleh Taswin Borman dari PKPI dan Nawawi Sang Kilat dari Partai Demokrat, mereka berencana membentuk kaukus anggota DPRD Sulteng asal dapil Parimo. Melalui keduanya, mereka ingin menggagas agar tujuh orang angggota dewan asal Parimo itu terdistribusi secara merata ke setiap komisi. Dengan harapan keberadaan mereka di setiap komisi bisa memberikan kontribusi positif buat konsistuen yang diwakilinya. ‘’Ini sekadar harapan agar fraksi-fraksi mengirimkan setiap anggota dewan dari Parimo pada empat komisi berbeda,’’ kata Taswin.
Keberadaan mereka dalam komisi tersebut katanya harus menempatkan kepentingan rakyat Parimo yang diwakilinya. Agar lebih fokus ujar mantan Asisten II Setdaprov ini, maka ketujuh anggota dewan tersebut harus senantiasa melakukan komunikasi-komunikasi untuk mengegolkan program-program yang berkaitan dengan kepentingan konstituen.
Wacana ini disambut positif oleh anggota DPRD asal Parimo lainnya, Andi Parenrengi. Menurutnya, ini adalah ide bagus yang perlu direspons. ‘’Asalkan untuk kepentingan konstituen saya kira perlu didukung,’’ ujar Andi.
Parimo yang masuk dalam dapil Sulteng III kebagian jatah 7 caleg. Semuanya terdistribusi secara merata pada 7 parpol berbeda. Masing-masing, Taswin Borman (PKPI), Nawawi S Kilat (Demokrat), Listiawati (Gerindra), Andi Parenrengi (PKS), I Nyoman Slamet (PDIP) dan Erwin Burase (Golkar) serta Amrullah (PKPB). (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Anggota Dewan Incar Fortuner dan Pajero Sport

PALU – Sepulang dari orientasi dan pendalaman selama 3 hari di Jakarta, anggota dewan belum mempunyai agenda rapat. Sedianya sesuai dengan hasil rapat fraksi DPRD Sulteng beberapa waktu lalu, pada 6 hingga 9 Oktober agenda dewan adalah pendalaman orientasi. Saat ditanyakan soal agenda siding tersebut, beberapa anggota dewan, mengemukakan, diskusi lepas yang mereka lakukan secara bergerombol itu adalah bagian dari pendalaman. ‘’Yang kita lakukan dengan diskusi seperti ini adalah bagian dari pendalaman juga,’’ kilah Henri Kawulur anggota fraksi Partai Demokrat di ruang komisi.
Pemantauan Radar Sulteng, tema sentral yang dilakukan anggota dewan umumnya terkait pada dua hal. Yakni soal besarnya tunjangan rumah dan kendaraan pribadi. Terkait soal mobil, Zainal Daud dari PKB terlihat pembicaraan serius dengan beberapa koleganya, seperti Taswin Borman (PKPI) dan Suprapto Dg Situru (PAN). Sedangkan rekannya I Nyoman Slamet dari PDIP terlihat hanya mengamati arah pembicaraan yang terlihat sangat serius itu. Politisi asal dapil Parimo ini terlihat sesekali melempar senyum saat ketiganya serius membanding-bandingkan mobil Toyota fortuner dan Pajero Sport mobil gress milik pabrikan Mitsubishi. Hari ini direncanakan, sejumlah sales dari salah satu diler akan ke gedung dewan menawarkan mobil keluaran terbaru mereka.
Selain membahas soal mobil dinas, beberapa anggota dewan juga membahas serius soal tunjangan rumah yang diterima anggota dewan. Taswin Borman yang mengaku mempunyai pengalaman dalam menentukan besarnya tunjangan rumah saat menjadi sebagai Asisten I Setdaprov lalu, mengungkapkan, besarnya tunjangan rumah diperoleh setelah melakukan studi banding ke Kendari Sultra. ‘’Kita gunakan sebagai pembanding adalah daerah tetangga Sulawesi Tenggara dengan asumi daerah tersebut kurang lebih sama dengan Sulawesi Tengah,’’ ujar Taswin. Diskusi yang berlangsung serius itu bubar menjelang salat zuhur. (yar)




ser

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Belum Bekerja Dewan Sudah Terima Gaji

PALU – Memang enak menjadi anggota dewan. Jika buruh pabrik atau buruh bangunan dibayar setelah memeras keringat dengan bayaran yang kadang tidak pantas, maka tidak demikian halnya dengan wakil rakyat yang terhormat. Walau belum menunjukan kinerja yang sesuai dengan harapan rakyat yang diwakilinya, 45 anggota dewan yang baru dilantik 25 September lalu, sudah menerima gaji alias uang kehormatan. Gajinya pun tidak terbilang kecil. Yakni berkisar p15 jutaan per orang minus pajak 15 persen. Gaji itu meliputi gaji pokok, tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan keluarga dan tunjangan lain-lain.
Informasi yang didapatkan Radar Sulteng di sekretariat dewan kemarin, bahwa gaji anggota dewan untuk bulan Oktober administrasinya sedang diproses. ‘’Itu berarti sebentar lagi gaji perdana sudah direalisasikan,’’ ujar staf di bagian keuangan yang meminta namanya tidak ditulis itu.
Sebelumnya 45 anggota dewan juga sudah menguras dana sebesar Rp600 juta lebih untuk dana perjalanan dinas ke Jakarta. Sesuai jadwal yang diputuskan dalam rapat paripurna fraksi beberapa waktu lalu, sidang baru akan digelar pada pecan depan, itupun agendanya tidak berkaitan dengan persoalan rakyat secara langsung melainkan rapat pembentukan fraksi. Setelah itu ditindaklanjuti dengan rapat pembentukan tatib serta pembentukan komisi. Agenda yang berkaitan dengan rakyat baru akan dilakukan di pengujung Oktober kunjungan dalam daerah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Akhir Oktober, Paliudju Melawat ke Jerman

Gubernur Boyong 20
Rombongan Pemprov

PALU – Setelah melakukan lawatan ke Korea Selatan untuk kunjungan investasi, pengujung ini Gubernur HB Paliudju dijadwalkan akan kembali melakukan perjalanan keluar negeri tepatnya, ke Jerman. Keberangkatan rombongan Pemprov yang berjumlah 20 orang itu, untuk menyaksikan penandatangan kerjasama antara Universitas Gottingen Jerman dengan Universitas Tadulako. ‘’Gubernur kan tim penyantun Untad makanya beliau juga harus ikut ke Jerman,’’ kata salah satu staf ahli Gubernur Paliudju, Dr Elim Somba saat menerima perwakilan Storma di ruang kerja Gubernur Paliudju (7/10) kemarin. Selain Paliudju dan rombongan, tim dari Universitas Tadulako juga akan berangkat ke Jerman. Jumlahnya 12 orang. Total rombongan dari Sulawesi Tengah yang hadir atas undangan Gottingen University itu berjumlah 32 orang.
Di tempat yang sama, Rektor Universitas Tadulako, H Sahabuddin Mustafa SE M.Si mengungkapkan, sebelum ke Jerman, rombongan akan singgah di Leiden Belanda untuk melihat herbarium terbesar di dunia. Menurut Sahabudin sekitar 30 persen koleksi herbarium tersebut berasal dari Sulawesi Tengah. ‘’Usai dari Leiden baru melanjutkan ke Jerman via kereta api,’’ terang Sahabuddin ramah. Sebelumnya, Gubernur HB Paliudju menerima Sembilan empat orang peneliti dari Storma yang melaporkan hasil penelitiannya selama 9 tahun berkiprah di Sulawesi Tengah. Kedatangan tim peneliti dari Storma itu terkait dengan workshop yang rencananya akan dilakukan hari ini. Workshop tersebut urai Elim untuk memaparkan hasil penelitian tim pakar dari Storma sebuah lembaga penelitian asal Jerman yang selama ini bekerjasama dengan Universitas Tadulako. Menurut Elim 9 tahun berkiprah, Storma telah melahirkan 60 doktor, ratusan master yang tersebar di sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

PU Sulteng Peduli Gempa Sumbar

PALU – Korban gempa di Padang Sumbar yang menewaskan ratusan orang, memantik keprihatinan dari berbagai kalangan bahan dunia. Keprihatinan ini juga dirasakan oleh jajaran keluarga besar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Tengah. Kepala Dinas PU Sulteng, Ir H Noer Mallo M.si, saat memimpin upacara bendera di halaman kantor PU kemarin mengharapkan kepada seluruh jajaran Dinas PU Sulteng, untuk ikut meringankan beban duka yang diderita oleh korban bencana di Padang. Sumbangan tersebut menurut Noer Mallo berarapapun besarnya akan sangat berharga bagi korban bencana yang saat ini disedang dilanda kesusahan.
Kelak katanya, sumbangan dalam bentuk uang tunai itu akan disalurkan melalui rekening yang telah disiapkan oleh pemerintah. ‘’Untuk mudahnya mobilisasi bantuan, maka bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk natura. Sebisa mungkin dalam bentuk uang untuk memudahkan proses pengirimannya,’’ imbau Noer Mallo.
Di tempat berbeda, Sekretaris Dinas PU Daerah Provinsi Sulteng, Ir Iskandar Nongtji MM, mengemukakan, total dana yang terkumpul untuk sementara berjumlah Rp25 juta. Jumlah tersebut, masih akan bertambah menyusul masih banyak Dinas PU yang belum memberikan sumbangannya. Ia menjamin, dana sumbangan tersebut akan sampai pada yang berhak, karena dana tersebut dikirim melalui rekening resmi pemerintah yang khusus untuk korban gempa Padang. ‘’Sumbangan dijamin sampai kepada korban. Karena pengirimannya melalui rekening resmi pemerintah,’’ kuncinya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Kamil Lantik Majelis Taklim Nurul Ikhlas

PALU – Yayasan Nurul Ikhlas BTN Palupi Permai – Palu Selatan terus melengkapi dirinya sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan umat. Yayasan yang juga bergerak di bidang pendidikan, pesantren dan panti asuhan itu kembali membentuk wadah baru yakni majelis taklim Nurul Ikhlas.
Pelantikan ibu-ibu majelis taklim itu, dirangkai dengan halal bihalal 1430 Hijriah yang dipusatkan di masjid Al Ikhlas BTN Palupi Permai yang merupakan pusat konsentrasi aktivitas yayasan ini.
Ketua Yayasan Al Ikhlas H Kamil Badrun SE. M.Si mengatakan, yayasan yang dipimpinnya akan terus mengembangkan diri seiring dengan tuntutan perkembangan yang semakin dinamis. Kehadiran panti asuhan dan pesantren yang berdiri di kompeks masjid Nurul Ikhlas ungkap Kamil, adalah untuk menjawab tuntutan kondisi dimana lembaga-lembaga pembinaan umat seperti yayasan dan semacamnya, masih sangat diharapkan kehadirannya untuk menjawab permasalahan umat.
Kehadiran majelis taklim diharapkan dapat lebih meningkatkan pembinaan akhlak dan lebih membangkitkan suasana religius baik dalam keluarga maupun lingkungan.
Terkait dengan agenda yayasan kedepan, salah satu prioritas adalah pemugaran masjid Nurul Ikhlas sebagai salah satu pusat kegiatan. Kata Kamil, walaupun dari sisi fisik bangunan tersebut masih cukup bagus, namun ada hal fundamental yang perlu diubah dan itu berkaitan dengan persoalan yang sangat krusial. ‘’Arah kiblat kita berkisar sekitar 20 derajat dari arah kiblat yang sesungguhnya. Ini masalah serius sehingga pemugaran adalah sesuatu yang mutlak perlu segera dilakukan,’’tegasnya.
Ia mengingatkan ikhitar yang sudah ditetapkan bersama itu tidak akan tercapai manakalah tidak ada sinergi dan kebersamaan di antara sesama jamaah. ‘’Kalau kita lakukan secara bersama-sama insya Allah akan cepat selesai,’’ ujar Kamil yang berharap pada Ramadan 1431 Hijriah mendatang pemugaran masjid Nuruk Ikhlas sudah rampung.
Untuk mewujudkan harapan ini katanya tidak bisa berharap ada pemerintah. Pemerintah mempunyai banyak agenda yang harus diselesaikan, sekalipun pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyaratan.
Sedangkan Drs Stamsul Alam yang mewakili walikota, merespons upaya yang dilakukan Yayasan Nurul Ikhlas. Program-program semacam ini katanya sesuai dengan program pemerintah kota Palu saat ini.
Sedangkan Djamaludin Hadi, yang membawakan hikmah Halal bihalal dalam ceramahnya menekannya soal silaturahmi sebagai komponen terpenting dalam interaksi dengan masyarakat. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Kunjungan Paliudju ke Korea Dinilai Sukses

PALU – Pemerintah provinsi Sulteng mengaku kunjungan Gubernur HB Paliudju dan rombongan Provinsi Jeollanam-do Korea Selatan baru-baru ini dinilai sukses. Ini ditandai dengan terealisasinya hibah 100 buah kapal dari pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah provinsi Sulteng. Saat ini proses administrasinya sedang Dallam proses. Kapal-kapal tersebut menurut staf ahli Gubernur Elim Somba yang turut dalam kunjungan ke Korea Selatan selama 3 hari itu, adalah kapal untuk penangkap ikan dan penanaman algamerah (bahan untuk pembuat biotanol dan pembuat kertas.
Kerjasama lainnya yang cukup sukses tutur Elim Somba adalah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Provinsi Jeollandam-do terkait sejumlah investasi yang bakal direalisasikan di Sulawesi Tengah. MoU tersebut terkait investasi di bidang perikanan, pertanian, pertambangan, pariwisata dan industry serta teknologi informasi (TI).
Keberhasilan kunjungan pemerintah Sulteng ke Korea menurut Elim Somba bukan semata-mata klaim pemerintah. Pengakuan itu juga datang dari Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan Nikolas Damen. Menurut Dubes kunjungan Pemprov Sulteng tersebut adalah yang paling berhasil dibandingkan kunjungan-kunjungan yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah lain ke sejumlah provinsi di Korea Selatan. Ini karena kunjungan Pemprov Sulteng tersebut mendapat respons yang sangat tinggi dari pemerintah provinsi Jeollanam-do. Misalnya, pemerintah Sulteng dan rombongan dibawa berkeliling ke sejumlah industri, seperti Kumhoo, LG, pelabuhan dan tempat-tempat strategis lainnya. Tingginya respons pemerintah Provinsi Jeollanam-do tersebut urai Elim tidak terlepas dari posisi sumber daya yang dipunyai Sulteng dan kebutuhan industrinya bisa dipenuhi dari Sulteng. Salah satu tingginya apresasi pemerintah setempat terhadap Gubernur Paliudju dan rombongan mendapat liputan khusus dari stasiun TV KBS yang disiarkan secara nasional. ‘’Pak Gub sempat mendapat wawancara khusus selama 30 menit di televise nasional KBS. Dan itu mendapat respons dari pemerintah dan pengusaha setempat,’’ ujar Elim yang didampingi Karo Infokom dan Humas Irwan Lahace.
Lebih jauh Elim Somba menjelaskan, kunjungan ke Korea Selatan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Jeollanam-do pada April lalu. Kunjungan balasan baru bisa dilakukan pada Oktober, karena oleh Depdagri hubungan antarprovinsi antarnegara seperti ini perlu dilakukan melalui sisters province. Mekanisme ini digunakan untuk memungkinkan hubungan dua provinsi antarnegara dapat dilangsungkan. Setelah hubungan G to G (government to government) digunakan sebagai payung ini ditindaklanjuti dengan hubungan business to business (B to B). Terkait hubungan business to business tersebut, Pemprov Sulteng diwakili oleh PD Sulteng selaku perusahaan milik pemerintah daerah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

GMKI Tentena Kumpulkan Dana untuk Korban Gempa

DOK
Joyner Rumpalaba



PALU – Gempa Sumbar berkekuatan 7,6 skala richter menimbulkan keprihatinanan nyaris seluruh pelosok negeri. Di kota kecil Tentena – Poso Sulawesi Tengah, keprihatinan yang sama juga disuarakan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Tentena (Unkris) serta Sekolah Tinggi Teologia Tentena. Joyner Rumpalaba dari GMKI Tentena mengungkapkan, aksi sosial tersebut sebagai wujud kepedulian GMKI terhadap umat Tuhan yang tertimpa bencana di Sumatera Barat, khususnya wilayah yang terkena gempa. Nio demikian sapaan akrab mahasiswa ekonomi Unkris Tentena ini mengatakan, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak 7 Oktober dan berakhir 9 Oktober kemarin. Dari hasil kerja keras mereka terkumpul Rp15 juta lebih. ‘
Ada tiga tempat yang menjadi sasaran untuk pengumpulan dana tersebut, yaitu, di depan Kampus Unkris dan STT serta Pos Baru Sentral Tentena. Selain itu pengumpulan dana dilakukan secara mobile dengan mendatangi rumah penduduk (door to door). ‘’Pada hari terakhir ini (kemarin, red) kita intensifkan pengumpulan door to door,’’ ujar Nio kepada Radar Sulteng kemarin. Sasaran pengumpulan dana pada hari terakhir katanya dilakukan di Kelurahan Tentena, Sangele, Pamona, Tendea dan Petirongi serta Sawidago.
Pihaknya mengaku bangga dengan respons yang ditunjukan warga. Mereka pada umumnya sangat respek dengan langkah yang dilakukan oleh GKMI. Hal itu terlihat dari sambutan dan kesediaan mereka menyisihkan dananya kepada relawan GMKI yang datang ke rumah-rumah mereka. ‘’Walau kejadiannya jauh di Padang namun respons mereka sangat luar biasa. Warga tampak ikhlas menyerahkan uang mereka. Ini yang menjadi kesyukuran kami di GMKI karena jarak yang jauh ternyata bukan penghalang untuk tidak membantu umat Tuhan yang tertimpa kesusahan,’’ jelasnya panjang lebar.
Hari ini dana yang terkumpul akan dikirimkan ke Padang melalui rekening….
Menurut Joyner, spontanitas warga Tentena yang ditunjukan dengan keikhlasan mereka menyumbang korban gempa di Padang Sumatera Barat, membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan tidak disekat persoalan suku, agama dan ras. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Enam Anggota Dewan Tinjau Banjir Tolitoli

ENAM anggota DPRD Sulteng asal dapil Sulteng VI (Tolitoli-Buol) akan melakukan peninjauan ke kabupaten Tolitoli untuk meninjau bencana banjir yang sempat membuat aktivitas warga kota Tolitoli terganggu.
Kepastian keberangkatan anggota dewan itu diperoleh, sesaat setelah rapat paripurna yang mengagendakan pembentukan fraksi malam tadi (12/10). Kunjungan ke lokasi banjir itu disuarakan oleh politisi PKB Zainal Daud. Pimpinan rapat Aminuddin Ponulele yang mendengar permintaan Zainal Daud, tiba-tiba menoleh kebelakang kearah Plt Sekwan Siti Dahlia. Setelah mendapatkan jaminan dari Plt Sekwan, Aminuddin pun meloloskan permintaan Zainal tersebut. ‘’Ini adalah perjalanan pertama dalam daerah. Nanti Sekwan yang urus,’’ sambung Aminuddin.
Sedianya untuk urusan perjalanan dinas, harus ditandatangani oleh pimpinan dewan. Namun karena posisi pimpinan masih bersifat sementara, sehingga Aminuddin pun terpaksa harus menoleh ke arah Plt Sekwan untuk mendapatkan kepastian. ‘’Oke tidak ada masalah, nanti diurus Sekwan. Tapi hanya yang dari Tolitoli Buol saja yang ikut. Yang lainnya tidak boleh,’’ kelakar Aminuddin.
Sesuai dapilnya keenam anggota dewan tersebut adalah, Mulyani Ladwan Tiangso (Golkar), Sunarso (Demokrat) Zainal Daud (PKB) Irwanto Lubis (PKPB) dan Syarifuddin Adam (Hanura) serta Yahya R Kiby (PAN). (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Anggota DPRD Sulteng Pascapelantikan

Mulai Start Mengejar Rupiah


JUMAT (25/9) kemarin 45 anggota anyar DPRD Sulteng mulai duduk di kursi dewan. Segala atribut mulia mulai melekat pada diri mereka setidaknya hingga lima tahun kedepan. Segala kehormatan, plus seabrek fasilitas materi juga melengkapi posisi mereka yang terhormat. Waktu yang Menjawab, apakah mereka benar-benar menjadi pembela rakyat atau tetap menjadi pengejar rupiah semata.
Keuangan anggota DPRD sebenarnya sudah dijamin oleh peraturan pemerintah. Besar pendapatan mereka tercantum dalam peraturan (PP) No 21/2007. Total dana, wakil rakyat bisa menerima gaji sekitar Rp 15 juta per bulan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen.
Jumlah itu variatif (lihat gratis). Bergantung posisi dan “keaktifan” anggota tersebut selama berkiprah di gedung dewan.
Di DPRD Sulteng, pendapatan anggota dewan “dipotong” pengambilan uang tunjangan komunikasi intensif (TKI). Sumber Radar Sulteng di DPRD Sulteng menyebutkan pada 2007 ada anggota yang tinggal menerima gaji sebesar Rp150 ribu bahkan ada yang nombok. Ini disebabkan potongan kredit di bank yang kelewat besar. Sementara gaji dan tunjangan yang diharapkan bisa menutupi kredit, tersedot untuk menutupi pengembalian dana TIK.
Jika tidak ada potongan dan pengambilan kredit di bank, sebenarnya gaji plus tunjangan anggota dewan total jenderal Rp15 juta dipotong PPh 15 persen. Itu berarti, paling duit Rp12 jutaan sudah pasti nyantol di kantong.
Hal itu dibenarkan salah satu mantang anggota komisi III DPRD Sulteng yang meminta namanya tidak ditulis. ‘’Yang murni gaji dewan, Rp2,5 juta ditambah dengan sejumlah tunjangan sekitar Rp15 jutaan sebelum dipotong PPh,’’ akunya.
Tentu, jatah fulus pejabat dewan akan lebih tinggi. Ketua DPRD, misalnya. Pendapatan resminya bisa mencapai Rp20 – 22 jutaan. Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir yang tidak mengambil dana TKI bisa menerima dana sebesar itu. Sedangkan dua rekannya yang lain menerima lebih kecil dari itu, karena ada keharusan mengembalikan dana TKI ke kas daerah.
Sebenarnya walaupun para anggota dewan, ada yang minus bahkan nombok, mereka masih bisa menyiasatinya dengan berbagai cara.
Salah satu pundi-pundi penerimaan anggota dewan adalah duit kunjungan kerja (kunker). Apalagi setiap anggota dewan mendapat jatah kunker 12 kali dalam setahun. Dan setiap kunker sudah pasti mereka dapat duit.
Kalau kunker ke Bali, bisa dapat Rp11 juta. Kalau ke Jakarta atau Sumatera dapatnya Rp10 juta. ‘’Kunker ke Bali lebih tinggi karena biaya akomodasi maupun konsumsi di sana lebih tinggi dibanding Jakarta atau Sumatera,’’ terang sumber.
Untuk ke kota lain, seperti Makassar atau Manado jumlahnya pun cukup luamayan masih bisa dapat Rp5 hingga 6 jutaan.
Sumber yang juga duduk dalam panitia anggaran (panggar) tersebut menambahkan, para anggota dewan kerap saling berebut dan ngotot melaksanakan kunker. Mereka juga berlomba-lomba melakukan konsultasi panitia khusus (pansus). Sebab, dalam konsultasi tersebut, misalnya ke Departemen Dalam Negeri, anggota dewan yang ikut mendapatkan uang Rp10 juta untuk kunjungan tiga hingga lima hari. Pada hal, dalam jangka waktu dua sampai empat bulan, selalu ada satu kali Pansus.
Masalah perjalanan dinas para anggota dewan memang sungguh keterlaluan. Mantan Ketua DPRD Sulteng Murad Nasir, bahkan pernah mengeluh ke media soal ini. ‘’Jika saya tidak masuk dalam dua hari saja, map SPPD bisa bertumpuk di atas meja. Biasanya substansi perjalanannya tidak sesuai dengan tupoksi dewan atau komisi yang bersangkutan,’’ ujar Murad, yang pernah gerah karena ada anggota dewan yang ke Pasar Masomba saja minta biaya perjalanan.
Selain kunker, anggota dewan juga mendapatkan jatah beberapa kali workshop atau pelatihan. Materinya bisa bermacam-macam. Mulai penyusunan anggaran hingga pembuatan materi peraturan daerah (Perda). Sumber ini mengatakan metode ini (woskshop, red) juga menjadi salah satu cara mengejar rupiah.
Radar Sulteng bahkan sering mendapati undangan dari lembaga tertentu di Jakarta yang ditujukan langsung kepada anggota dewan yang bersangkutan. Atas modal itu, kemudian dilampirkan ke pimpinan dewan sebagai dasar permintaan SPPD (surat perintah perjalanan dinas). Juga pernah ada satu lembar undangan difotocopy untuk beberapa orang.
Yang tak kalah menyedihkan, ada sebagian di antara workshop itu abu-abu. Misalnya, dalam jadwal, workshop dilaksanakan tiga hari. Namun, jelas sumber tersebut, workshop sering hanya berlangsung dua jam. ‘’Itu pun anggota dewan hanya datang, tanda tangan, duduk beberapa menit, lalu menghilang, nggak tau ke mana. Padahal, materi pelatihan bagus. Ada pakarnya juga,’’ tutur dia.
Namun hal itu dibantah oleh mantan ketua Komisi III Muharram Nurdin. ‘’Tidak benar itu. Terbukti kalau setiap selesai kegiatan kita selalu dimintai laporan tertulis dari pimpinan dewan,’’ bela Muharram.
Kalau dirinci, anggota dewan memang bergelimang pada “tiga hal“. Yakni, duit, duit dan duit. Tapi, apakah mereka benar-benar membawa uang yang berlimpah ke rumahnya? Sudah bukan rahasia bahwa anggota dewan juga harus setor ke partainya.
Belum lagi, mereka menyediakan duit khusus jika sewaktu-waktu didatangi konstituen yang tidak hanya datang menyampaikan aspirasi kepada sang wakil. Nyaris semua konstituen yang datang justru menengedahkan tangan, minta sumbangan.
Potongan fraksi tidak ketinggalan ikut ‘’menggeroti’’ duit wakil rakyat. Salah satu fraksi bahkan memotong gaji anggotanya hingga beberapa juta.
‘’Memang ini sudah menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan dari PKS. Bagi kami ini sudah lumrah sebagai dana dakwah,’’ kata politisi PKS, Marwan Hi Perry kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu.
Karena itu, tak jarang slip gaji yang diterima anggota dewan menunjukkan nilai minim. Tax home pay atau sisa bersih yang dibawa ke rumah kurang dari jumlah gaji yang mereka yang berlimpah-limpah itu. Bahkan, ada juga yang mendapatkan kurang dari Rp150 perbulan. Nilai tersebut begitu kecil karena ada juga anggota yang berutang atau mengajukan kredit melalui bank.

Namun, benarkah wakil rakyat kita begitu nelangsa? Begitu besarkah pengorbanan mereka demi mewakili rakyat sehingga gaji pun rela dipangkas begitu rupa? Secara logis, tentu tidak. Mereka mungkin tetap berupaya mengejar fulus “sampai titik darah penghabisan” Paling tidak, mereka tidak sampai “rugi” menjadi legislator. Pengakuan ini di ungkapkan sumber lain yakni rekanan yang terpaksa menyetor dananya gara-gara proyeknya yang dianggap tidak becus. Ia mengatakan, dirinya pernah tidak merasa nyaman karena dibayang-bayangi panggilan hearing. Kemudian ancaman black list. ‘’Dari pada repot mendingan kita cari aman saja,’’ katanya pasrah.

Pengamat politik Unair, Haryadi dalam kolomnya di Harian Jawa Pos mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai upaya anggota dewan untuk menanbah pendapatan. Berdasarkan penelitiannya dibeberapa kota di Indonesia, anggota dewan sering memaafkan momentum pengesahan anggaran untuk menambah pundi-pundi uangnya. Salah satu dimaksimalkan adalah perubahan anggaran keuangan (PAK).
Menurut dia, anggota dewan meminta jatah PAK 2-15 persen dari nilai anggaran yang di ajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mereka berani meminta karena SKPD tidak akan mendapatkan anggaran untuk kegiatan jika tidak mendapat pengesahan dewan. SKPD pun terpaksa menyetujui. ‘’Misalnya, dinas pekerjaan umum (PU) pada 2009 mengajukan dana
Rp2 miliar. Pada tahun berjalan, terjadi penyesuaian kebutuhan. Misalnya mereka membutuhkan Rp2,5 Miliar. Selisih Rp500 juta inilah yang di minta. Mereka minta jatah sekian persen dari jumlah itu,’’ tutur haryadi.
Haryadi menjelaskan, anggota dewan kerap menitipkan anggaran kepada SKPD. Dengan demikian, seolah-olah dinas yang menpunyai kegiatan, padahal anggota dewan yang melaksanakan. Contohnya, kegiatan kunjungan suatu daerah. ‘’SKPD akan diberi dana dengan syarat mengajak anggotan dewan sebagai rekanan untuk kunjungan itu,’’ ungkapnya.
Itu memang sekelumit kondisi yang melingkupi –paling tidak sebagian- annggota dewan yang terhormat di negeri ini.
Dan kemarin tepatnya (25/9) anggota baru DPRD Sulteng mulai bertugas. Mereka pun harus mulai menentukan pilihan. Berperan sebagai penyambung lidah rakyat atau mencari ‘’pekerjaan’’ yang mendatangkan duit. Jika yang terakhir yang dipilih, para anggota dewan sebaiknya mulai star mengejar rupiah saat hari pertama mereka menjabat, yakni sejak kemarin. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Polres Donggala Segel VX Band

Milik Tersangka Korupsi
di Kimtawil Donggala

SIGI – Tim penyidik dari Polres Donggala kemarin (16/9) menggeledah rumah kediaman milik M Syafar ersangka kasus korupsi di Dinas Kimtawil Donggala yang merugikan negara sebesar Rp4,9 miliar. Tim dipimpin langsung Kapolres Donggala AKBP Fajar Abdillah dan sejumlah aparat dari jajaran Polres Donggala dan Polsek Biromaru – Sigi.
Sesampainya di kediaman Syafar yang terletak di Jalan Veteran - Biromaru, tim penyidik yang dikawal dengan satu truk aparat bersenjata langsung menggeledah semua ruangan di dalam rumah. Semua kamar dimasuki, termasuk kamar utama. Istri tersangka terlihat hanya diam mematung melihat tim penyidik memeriksa detail rumahnya. Dari hasil penggeledahan yang berlangsung hampir satu jam itu, penyidik mendapatkan sejumlah kwitansi dan berbagai dokumen keuangan. Dokumen-dokumen itu di bawah oleh penyidik. Seusai menggeledah rumah, tim penyidik kemudian berpindah ke rumah yang tak jauh dari kediamannya. Di situ, aparat menyegel alat-alat band milik tersangka. Seperti diketahui, disamping sebagai pegawai di Kimtawil Donggala yang bersangkutan juga mempunyai peralatan sound sistem yang sangat lengkap. Bahkan grup band sekelas Slank dan ST 12 yang baru-baru ini manggung di Lapangan Madani Biromaru, menggunakan peralatan dari VX Band milik Syafar. Kini peralatan musik tersebut telah disegel dan berada di bawah kontrol Polres Donggala.
Kapolres Dongala AKBP Fajar Abdillah mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Polres Donggala adalah terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi di Kimtawil Donggala yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Tersangka kata Fajar melanggar Undang Undang Nomor 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2, 3 dan pasal 8. Ancamannya penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp10 miliar. Bentuk korupsi yang dilakukan tersangka urai Fajar adalah dengan memalsukan data dan memfiktifkan data-data yang dimasukan ke bank untuk pembayaran pajak. Ini berlangsung dari 2007 hingga 2009. ‘’Dalam kaitan itulah hari ini Polres Donggala menyegel studio musik milik tersangka,’’ katanya. Saat ini tersangka telah meringkuk di Rutan Donggala.
Fajar mengatakan, kemungkinan besar akan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam korupsi ini. Logikanya katanya, tidak mungkin seorang staf bawahan di sebuah instansi melakukan korupsi sebesar itu. Apakah ada kemungkinan untuk menyeret pejabat diatasnya setingkat kepala dinas? ‘’Ya mudah-mudahan. Tenang saja. Dia diperiksa baru sebagai saksi. Anda tenang saja,’’ ujarnya ramah pada wartawan.
Proses penggeledahan rumah kediaman milik Syafar sempat menjadi tontonan warga Biromaru. Ratusan warga memadati ruas jalan Veteran untuk melihat dari dekat proses penggeledahan dua rumah milik Syafar tersebut.
Informasi lain yang berhasil dihimpun koran ini, sejumlah peralatan musik yang disegel itu, beberapa diantaranya berkualitas cukup bagus. Bahkan ada beberapa perangkat musik dibeli langsung dari grup band papan atas, Slank. ‘’Ada beberapa alat musiknya mungkin satu-satunya di Palu, dibeli langsung dari grup Slank. Kualitasnya sangat bagus,’’ ujar warga yang menyaksikan jalannya penggeledahan. Rencananya Tim Penyidik masih akan terus mengidentifikasi aset milik tersangka untuk diamankan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Kembalikan Mobnas Setelah Lebaran

Ada yang Minta Dikembalikan
Seminggu Setelah Lebaran

PALU – Sekretaris DPRD Sulteng Drs Sahriar Labelo, memberikan warning tegas kepada anggota DPRD Sulteng yang menggunakan aset pemerintah khususnya kendaraan roda empat, agar mempunyai itikad baik mengembalikan kendaraan dinas tersebut tepat pada waktunya. ‘’Diminta atau tidak diminta, mobil-mobil tersebut harus mulai dikembalikan terhitung sejak meletakan jabatan sebagai anggota DPRD Sulteng,’’ ujar Syahriar di ruang kerjanya (16/9) kemarin. Tak sekadar mengembalikan, Syahriar bahkan meminta agar, kendaraan yang dikembalikan dalam keadaan utuh. Utuh yang dimaksud bukan harus mulus seperti halnya saat baru keluar dari diler. Tetapi aksesoris standar sebagaimana mobil tersebut pertama digunakan harus tetap utuh. Misalnya, AC, tape reocerder atau peralatan pendukung lainnya. ‘’Semua itu ada catatannya di bagian rumah tangga, saat pengembalian akan dicek satu persatu, mana yang kurang, itu semua akan dicatat,’’ ujar Syahriar yang mengelak berkomentar apakah aksesoris yang hilang harus diganti atau tidak.
Idealnya kata dia, mobil-mobil itu sudah harus dikembalikan sesaat setelah mereka meletakan jabatannya sebagai wakil rakyat. Namun demikian ada juga beberapa anggota dewan yang sudah meminta kepadanya untuk mengembalikan kendaraan seminggu setelah lebaran. ‘’Tidak ada masalah, kita fleksibel saja yang penting ada itikad baik untuk mengembalikannya,’’ jelasnya.
Sejauh ini baru Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir yang mengaku akan mengembalikan kendaraan dinasnya sesaat setelah pelantikan. Kepada sejumlah wartawan Murad mengatakan, ia akan menyiapkan mobil dinas di lobi utama. Sesaat setelah turun dari jabatan, ia akan menyerahkan kunci mobil kepada sekretariat dewan.

PELANTIKAN DIHADIRI 500 UNDANGAN

Sementara itu, pelantikana caleg terpilih pada 25 September nanti direncanakan hanya dihadiri sekitar 500 undangan saja. Terbatasnya jumlah undangan itu menurut Syahriar kata kapasitas ruang paripurna maupun balkon DPRD Sulteng, yang sangat terbatas. Para undangan selain para anggota DPRD baru dan lama masing-masing bersama istri, juga para Muspida dan tokoh agama, tokoh, masyarakat dan pemuda serta tokoh perempuan. Peresmian dan pengambilan sumpah akan dihadiri oleh Gubernur HB Paliudju yang akan membacakan

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Tidak Sempat Dampingi Pelantikan Suami di Senayan

PALU – Ny Hj Fatimah Murad Abdul Rauf, tidak bisa mendampingi atau setidaknya menyaksikan sang suami Murad U Nasir yang pada 1 Oktober mendatang akan diresmikan dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Momentum indah ini terlewatkan tanpa kehadiran sang istri tercinta yang wafat pada 18 September 2009 pukul 07.10 kemarin di rumah kediaman – Kelurahan Palupi.
Rasa duka tidak saja menyelimuti segenap keluarga, tetapi juga segenap keluarga besar DPRD Sulteng berbelansungkawa atas wafatnya Ny Hj Fatimah Murad Abdul Rauf. Hingga akhir hayatnya, almarhum tercatat sebagai ketua Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Sulawesi Tengah.
Almarhumah lahir di Kulawi – Kabupaten Sigi pada 12 Desember 1948, meninggalkan, seorang suami, lima orang anak dan tujuh orang cucu. Sejumlah pejabat tampak hadir hadir dalam upacara pelepasan jenazah almarhumah yang berlangsung pukul 15.00 itu. Para pejabat terliha hadir di antaranya, Kapolda Sulteng Brigjend Pol Suparni Parto bersama Ny Suparni Parto, Danlanal……Palu. Gubernur HB Paliudju dan Wagub Achmad Yahya. Tampak pula kolega Murad Nasir di DPRD Sulteng serta para staf sekretariat DPRD Sulteng. Almarhumah yang juga saudara kandung mantan Wakil Bupati Donggala Ahmad Abdul Rauf wafat dalam usia 61 tahun disebabkan oleh sakit yang sudah lama diderita. Jabatan terakhir adalah kepada seksi informasi pasar pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pangkat terakhir III C. pendidikan SR (sekolah rakyat) dan SMP dihabiskan di Kulawi, sedangkan pendidikan SMA ditempuhnya di Palu pada 1966. Dimata anak-anaknya, almarhumah dikenal sebagai sosok yang pengayom, tegas dan displin. Almarhum Ny Fatimah Murad Abdul Rauf dikebumikan di tanah keluarga dekat kediaman almarhum di Kelurahan Palupi Palu Selatan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Siapkan 500 Undangan, Besok Caleg Terpilih Diresmikan

PALU – 45 anggota terpilih DPRD Sulteng hasil Pemilu 2009, besok akan diresmikan dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sebagai anggota DPRD Sulteng periode 2009-2014. Terkait dengan itu, hari ini ke 45 anggota DPRD Sulteng tersebut akan melakukan gladi bersih pelantikan yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulteng. Pihak Sekretariat Dewan seperti yang dikemukakan Sekretaris DPRD Sulteng Drs Syahrial Labelo, M.Si telah menggelar sedikitnya 500 undangan yang distribusikan selain kepada caleg terpilih beserta istri, juga para Muspida, pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan parpol, KPU Sulteng dan tokoh perempuan dan pemuda. Persiapan untuk menyambut para wakil rakyat juga sudah dilakukan secara maksimal. Ruang paripurna sudah dibenahi. Ratusan kursi di ruang paripurna maupun yang terdapat di balkon sudah ditata rapi. demikian juga bunga-bunga sudah ditata rapi semakin memperindah suasana yang sehari-hari terlihat kering kerontang itu. Menurut Syahrial, pagi ini pukul 09.00 akan dilakukan gladi bersih, setelah kemarin dilakukan gladi bersih panitia yang bertugas dalam proses peresmian dan pengambilan sumpah. Gubernur HB Paliudju dan Wagub Achmad Yahya, dijadwalkan akan hadir pada peresmian ini. Paliudju akan membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri. Menurut Plt Sekdaprov Drs Baharuddin HT, salah satu pejabat dari Dirjen Otda Depdagri akan hadir.
Sementara itu, para anggota DPRD Sulteng periode 2004-2009 yang besok akan mengakhiri masa pengabdiannya, terlihat sudah mengemasi barang-barang pribadi. Tumpukan dokumen di atas meja masing-masing dibersihkan yang tertinggal adalah dokumen yang dianggap tidak penting. Demikian pula di meja ketua DPRD Sulteng, Murad U Nasir, buku-buku pribadi sudah dibersihkan semua. Yang tertinggal hanya barang-barang inventaris seperti, televisi, kursi, meja dan lemari dan ranjang beserta perabotannya. Murad mengatakan, tidak hanya barang-barang pribadi di ruang kerja yang diangkut, di rumah jabatan ketua dewan di Jalan Achmad Yani juga sudah mulai diangkut satu persatu ke kediamannya di Palupi. ‘’Kalau barang yang di rumah dinas prosesnya agak makan waktu, karena barangnya banyak. Tapi saya jamin saya tidak akan membawa barang inventaris daerah. Nanti petugas dari Perlum bisa cek apakah ada kursi, lemari atau gorden yang hilang,’’ katanya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Lima Tahun Hasilkan 49 Perda dan 197 Keputusan Dewan

PALU – Anggota DPRD Sulteng periode 2004-2009 boleh berbangga. Mengakhiri masa pengabdiannya selama 60 bulan, yang berakhir hari ini, DPRD Sulteng dibawah kendali Murad U Nasir, telah menelorkan 49 Perda dan 197 keputusan dewan maupun keputusan pimpinan dewan. Capaian ini menurut Ketua DPRD Sulteng Drs Murad Nasir M.Si, tidak terlepas dari komitmen semua pihak khususnya ke-45 anggota DPRD Sulteng terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah.
DPRD Sulteng yang terbagi atas empat fraksi masing-masing fraksi Golkar, Persatuan Pembangunan, fraksi Bhineka Tunggal Ika dan fraksi PDI Perjuangan, telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya dengan baik. Dinamika politik yang kondusif urai Murad, setidaknya membuat sinergi antara legislatif dan eksekutif sehingga membuat capaian-capaian itu menjadi terasa mudah.
Selama 5 tahun terakhir berhasil menggelar rapat paripurna sebanyak 300 kali. Diawali pada rapat paripurna istimewa 25 September 2004 dan berakhir pada rapat paripurna istimewa 25 september 2009 hari ini. Frekwensi rapat terbesar terjadi pada tahun sidang 2006 sebanyak 69 kali. Disusul pada 2005 sebanyak 67 kali rapat dan 2007 sebanyak 65 kali. Sedangkan frekwensi rapat paling sedikit terjadi pada periode 2004 yang hanya menggelar 17 kali rapat. Untuk produk Perda, pada tahun 2006 – 2009 setiap tahunnya menelorkan 10 Perda. Sedangkan pada 2005 hanya 9 Perda dan 2004 sama sekali tidak menghasilkan Perda.
Murad mengatakan, capaian-capaian ini, tidak terlepas dari sinergitas para pimpinan dewan dan anggota, semua alat kelengkapan dewan, fraksi serta dukungan total dari pihak sekretariat dewan. (yar)



Produk DPRD Sulteng selama 5 Tahun

1. Kegiatan Persidangan Tahun 2004 = 17 kali rapat
Masa Persidangan ke III = 2 kali rapat
Masa Persidangan ke IV = 15 kali rapat

2. Kegatan Persidangan Tahun 2005 = 67 kali rapat
Masa Persidangan ke I = 18 kali rapat
Masa Persidangan ke II = 16 kali rapat
Masa Persidangan ke III = 15 kali rapat
Masa Persidangan ke IV = 18 kali rapat

3. Kegiatan Persidangan Tahun 2006 = 69 kali rapat
Masa Persidangan ke I = 15 kali rapat
Masa Persidangan ke II = 15 kali rapat
Masa Persidangan ke III = 15 kali rapat
Masa Persidangan ke IV = 18 kali rapat

4. Kegiatan Persidangan Tahun 2007 = 65 kali rapat
Masa Persidangan ke II = 17 kali rapat
Masa Persidangan ke III = 17 kali rapat
Masa Persidangan ke IV = 14 kali rapat

5. Kegiatan Persidangan Tahun 2008 = 53 kali rapat
Masa Persidangan ke I = 14 kali rapat
Masa Persidangan ke II = 18 kali rapat
Masa Persidangan ke III = 21 kali rapat

6. Kegiatan Persidangan Tahun 2009 = 27 kali rapat
Masa Persidangan ke I = 9 kali rapat
Masa Persidangan ke II = 18 kali rapat
Masa Persidangan ke III =
Masa Persidangan ke IV = -

PERDA

Perda Tahun 2005 = 9 Perda
Perda Tahun 2006 = 10 Perda
Perda Tahun 2007 = 10 Perda
Perda Tahun 2008 = 10 Perda
Perda Tahun 2009 = sampai bulan dengan September 10 Perda

KEPUTUSAN DEWAN

Keputusan Tahun 2004 = 11 Keputusan
Keputusan Tahun 2005 = 38 Keputusan
Keputusan Tahun 2006 = 39 Keputusan
Keputusan Tahun 2007 = 37 Keputusan
Keputusan Tahun 2008 = 35 Keputusan
Keputusan Tahun 2009 sampai dengan bulan juli = 18 Keputusan

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN

Keputusan Tahun 2004 = 9 Keputusan
Keputusan Tahun 2005 = 51 Keputusan
Keputusan Tahun 2006 = 45 Keputusan
Keputusan Tahun 2007 = 33 Keputusan
Keputusan Tahun 2008 = 11 Keputusan
Keputusan Tahun 2009 = 18 Keputusan

Raperda yang masih dalam proses pembahasan di tingkat pansus

1. Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat Tau TaWana.

- Adanya Aspirasi dari pamerintah daerah kabupaten Tojo Una-Una untuk perbaikan dan rancangan Perda tersebut
-Sebagian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan adanya Perda Payung tentang masyarakat Adat.

2. Raperda tentang Pemenuhan Anak
- Pemenuhan Anak - hasil konsultasi dengan Biro Hukum Depdagri
disarankan bahwa Raperda tersebut agar lebih spesifik materi muatannya sehingga masih perlu kajian lebih lanjut dari Tim Pansus Pemenuhan Anak dan pihak Eksekutif.
3. Raperda tentang Jasa konstruksi
-(Masih Menungguh) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi.

Raperda yang berhasil disahkan pada September 2009:
1. Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja
2. Raperda tentang Lembaga Penjaminan Kredit.
3. Raperda tentang Biaya Domestik Haji
4. Raperda tentang RPJMP Tahun 2006-2011 (edisi revisi).

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Sekretariat DPRD Prioritaskan Photografer Komersil

KEBERADAAN Humas DPRD yang salah satu fungsinya mewadahi kepentingan pers sepertinya tidak berjalan optimal. Pada acara penting seperti peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulteng (25/9) kemarin, wartawan yang sehari sebelumnya sudah mengantongi ID card dari Humas DPRD, malah dibuat bulan-bulanan oleh sejumlah staf Humas. Walau pada briefing sehari sebelumnya, Kasubag Humas Dra Rosmawati sempat memberikan rambu-rambu yang harus dipenuhi wartawan peliput. Karena terbatasnya tempat, maka ID card yang dikeluarkan panitia tak sampai 10 buah sesuai jumlah harian yang ada di kota Palu. Radar Sulteng mendapatkan dua ID card untuk wartawan tulis dan wartawan foto. Disepakati pula wartawan foto diberi jatah waktu 3 menit untuk dua kali kesempatan mengabadikan gambar, setelah itu keluar. Sedangkan wartawan tulis tetap berada di dalam ruangan merekam setiap peristiwa yang terjadi selama proses pengambilan sumpah. Alih-alih memberikan kesempatan meliput di dalam ruangan, staf Humas malah melarang wartawan untuk berada di dalam ruang paripurna. Tak terkecuali wartawan tulis. Setelah sempat adu argumen, wartawan diminta masuk melalui pintu utama dan mengambil tempat pojok kiri di dekat cek list tamu. Tak berselang lama muncul larangan agar wartawan tidak berada di area itu dan diminta keluar secepatnya.
Oleh Humas, beberapa wartawan diarahkan mengambil posisi disamping kiri ruang paripurna melalui pintu bagian selatan. Namun lagi-lagi wartawan dilarang masuk oleh aparat dengan alasan yang tidak jelas. Wartawan sempat beberapa kali keluar masuk di tempat yang sama. Namun setelah itu disuruh keluar lagi. Cara petugas pun agak kasar untuk tidak dikatakan kurang sopan.
ID card yang melekat di dada juga tidak bisa menolong. ‘’Wartawan gak boleh,’’ hardik salah satu petugas. Tak berselang lama, Rosmawati datang menawarkan aturan baru. ‘’Wartawan di luar dulu nanti dipersilakan baru dimasuk,’’ katanya. Tawaran ini diprotes karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Merasa dipermainkan dan karena posisi tawar yang lemah, wartawan pun memilih diam sambil mencari inisiatif untuk meliput sendiri-sendiri. Beberapa tamu undangan yang simpati, sempat menyarankan agar tidak usah meliput kalau diperlakukan seperti itu. ‘’Soal boikot itu bukan pilihan bijak. Kami juga punya kewajiban menyampaikan informasi penting ini kepada publik,’’ kata Radar Sulteng kepada tamu itu.
Tapi sikap tegas itu tidak berlaku bagi fotografer komersil yang memanfaatkan momentum seperti itu untuk kepentingannya. Mereka terlihat bebas mengambil posisi sesuai angle yang diinginkannya. Berjalan kesana kemari sambil memperlihatkan hasil jepretannya kepada pengorder. Walau terlihat agak kacau petugas maupun staf Humas tidak bisa berbuat banyak selain membiarkan mereka menjalankan aksinya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Aminuddin-Lusi Pimpinan Sementara

PALU – 45 anggota DPRD Sulteng periode 2009-2014 telah diresmikan dan diambil sumpahnya oleh pejabat Pengadilan Tinggi Sulteng. Para undangan yang terdiri dari unsure pimpinan Muspida Sulteng, Wagub Achmad Yahya dan Gubernur HB Paliudju serta para bupati dan ketua DPRD se Sulteng. Aminuddin dalam sambutan singkatnya sebagai ketua terpilih memberikan beberapa warning kepada anggota dewan baru. Anggota dewan harus menghilangkan kepentingan secara kelompok, pribadi maupun golongan semua pengabdian diarahkan untuk kepentingan rakyat yang diwakili. Keberadaan anggota dewan katanya adalah untuk mewakili kepentingan rakyat bukan mewakili kepentingan golongan. Dikatakannya, anggota dewan yang sudah bersumpah, berjanji dan berikrar tidak akan menggadaikan dirinya sebagai anggota dewan untuk kepentingan dirinya maupun golongan. Namun yang perlu dilakukan ungkap mantan Gubernur Sulteng ini adalah harus mewujudkan komitmen sebagai wakil rakyat. ‘’Jika tidak maka rakyat akan datang berbondong-bondong menagih harapan untuk menagih janji-janji kampanye,’’ ujarnya mengingatkan.
Terkait dengan agenda dewan beberapa hari kedepan, yang mendesak dilakukan adalah pembentukan fraksi, penetapan pimpinan dewan dan penyusunan tatib dewan. Tak hanya Aminuddin yang mewarning teman-temannya di dewan. Gubernur Paliudju pun memberikan peringatan serupa. Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak yang melekat di DPRD. Salah satunya adalah hak angket yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan oleh DPRD periode sebelumnya. ‘’Anggota dewan hendaknya tetap berjalan sesuai koridor aturan,’’ ujar Paliudju saat membacakan sambutan Mendagri Mardiyanto.

TIGA ORANG TIDAK HADIRI PARIPURNA
Rapat paripurna istimewa yang sebelumnya dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir itu tidak dihadiri oleh semua anggota dewan. Sedikitinya ada tiga orang anggota DPRD Sulteng periode 2004-2009 terlihat tidak hadir pada peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD terpilih. Pihak sekretariat juga tidak mengetahui alasan ketidakhadiran tiga legislator tersebut. Di kalangan koleganya juga mengaku tidak tahu menahu. Tiga orag tersebut adalah, Arifah Lembah dan Tirta Lamadjido keduanya dari fraksi Partai Golkar dan Hi Marwan Hi Peri dari PKS. Anggota fraksi Golkar, Mulyani Ladwan Tiangso mengaku tidak mengetahui posisi tiga rekannya saat ini. Pada pemilu lalu, Arifah Lembah mencalonkan diri di DPRD Parimo namun tidak terpilih. Sedangkan rekannya Tirta Lamadjido memilih hengkang dari Partai Golkar ke PPRN dengan daerah pemilihan Sulteng IV yang meliputi Kabupaten Poso, Touna dan Morowali namun istri mantan Wagub Sulteng Rully Lamadjido ini tidak terpilih. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Anggota Celingukan Cari Ruangan

Anggota Dewan Tanya
Masuk Jam Berapa

PALU – Namanya juga masih baru, segala sesuatunya tentu masih dirasa asing. Untuk mencari ruangan yang akan ditempati saja, para anggota dewan hasus celingukan kesana kemari. Itulah kesan yang terlihat saat 45 anggota dewan hadir satu persatu di kantor DPRD Sulteng (28/9) kemarin. Salah satu yang terlihat agak kebingungan adalah politisi PPP Asgar Ali Djuhaepa. Ia datang pukul 09.40 atau dua puluh menit menjelang rapat. Mengenakan lengan panjang dipadu dengan celana panjang hitam, Sekretaris PPP Sulteng ini, tampak turun dari mobilnya. Sesaat setelah menginjakan kakinya di lobi, ia membuka semua pintu yang dilaluinya. Termasuk pintu F-PPP sayang pintunya terkunci.
Sesaat kemudian ia masuk ke bagian ruang komisi. ‘’Saya masuk dimana,’’ teriaknya. Beberapa staf dewan langsung mengarahkan politisi asal dapil Donggala ini ke komisi. ‘’Terserah bapak saja, mau masuk di komisi mana. Belum ada penentuan komisi,’’ sahut salah satu staf secretariat dewan yang sejak awal mengarahkan anggota dewan yang ‘’tersesat,’’. Usai Asgar, beberapa saat kemudian muncul politisi PDS, Suryawati Hosari. Srikandi PDS ini tampak percaya diri melenggang menuju ruang komisi. Ia berusaha tampil familiar dengan staf. Ia menyalami satu persatu staf sekretariat yang bergerombol di depan pintu komisi II dan III. ‘’Silakan bu,’’ sapa staf ramah. Sesaat kemudian ia kemudian berbaur dengan dua rekannya yang sudah ada sebelummnya. Hal yang sama juga dialami politisi PKPI, Taswin Borman.
Tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Selain saling menanyakan alamat masing-masing, aktivitas lainnya adalah cipika-cipiki sebelum diakhiri dengan bertukar nomor telepon.
Perasaan akan adanya suasana baru benar-benar dirasakan oleh anggota dewan tersebut. Saat rapat fraksi yang mengagendakan pembahasan agenda rapat dewan, lagi-lagi Asgar Djuhaepa menanyakan jam kerja dewan. ‘’Tolong Pak ketua jam kerja anggota dewan sebenarnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Supaya jangan ada yang datang sesuka hatinya,’’ ujarnya Asgar polos.
Pertanyaan ini dijawab pimpinan rapat Aminuddin Ponulele, bahwa mengacu tatib lama, jam kerja adalah jam 09.00 hingga 17.00 dengan lima hari kerja. Ketidaktahuan Asgar ini memang cukup beralasan, karena anggota dewan belum mempunyai tata tertib yang mengatur hal-hal teknis anggota DPRD Sulteng.
Dalam rapat perdana kemarin, juga disepakati soal pengajuan nama-nama calon pimpinan dewan agar secepatnya diajukan ke Sekwan agar segera diteruskan ke Gubernur untuk disahkan di Depdagri. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Seminggu Menjabat Dewan Habiskan APBD Rp675 Juta

Biaya Orientasi
Tiga Hari di Jakarta

PALU – Gelum genap seminggu menjabat, anggota DPRD Sulteng yang baru saja diresmikan pada 25 September lalu, sudah menguras dana APBD ratusan juta rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk biaya perjalanan dinas mengikuti orientasi di Jakarta. Pelaksanaan orientasi yang merupakan gawean Depdagri tersebut digelar di Hotel Sheraton Jakarta. Sumber Radar Sulteng di secretariat DPRD Sulteng menyebutkan, total dana yang akan digunakan dalam orientasi tersebut berkisar Rp675 juta. Jumlah itu didasarkan pada biaya perjalanan ke Jakarta yang setarakan dengan eselon II sebesar Rp10 juta per orang untuk perjalanan dinas selama lima hari. Jika 45 anggota dewan mengantongi Rp10 juta per orang maka total dana yang akan digunakan sebesar rp450 juta. Kemudian ditambah dengan kontribusi sebesar Rp5 juta per orang, yang totalnya sebesar Rp225 juta. Total jenderal dana yang terkuras dari kas daerah sebesar Rp675 juta. Dana ini bahkan akan membengkak lagi, jika anggota dewan menyertakan sejumlah anggota sekretariat dewan untuk menyertai perjalanan mereka selama di Jakarta.
Sekretaris Dewan Syahrial Labelo yang dihubungi mengaku besarnya dana kontribusi tidak sampai Rp5 juta. ‘’Jumlahnya Rp4 juta lebih tapi memang hampir Rp5 juta,’’ katanya. Sedangkan biaya perjalanan dinas masih tetap seperti jumlah sebelumnya, sebesar Rp10 juta per orang.
Menurut Syahrial orientasi dilaksanakan selama tiga hari ditambah dengan perjalanan dua hari, maka totalnya menjadi lima hari. Selain orientasi di Jakarta, pihak dewan katanya juga akan menggelar orientasi yang sama di Palu kelak, dengan mengikutsertakan anggota dewan dari kabupaten/kota se Sulteng. Untuk efektifnya kenapa orientasi itu cukup digelar sekaligus di Palu? Ditanya demikian, Syahrial mengatakan, materi yang dibahas berbeda-beda, sehingga harus digelar beberapa kali. ‘’kalau digelar sekaligus waktunya bisa enam hari,’’ kilahnya. Mungkin pada pelaksanaan orientasi berikutnya, materinya akan diperluas lagi untuk menambah pengetahuan anggota dewan, khususnya berkaitan dengan aturan-aturan kenegaraan. Pada orientasi di Hotel Sheraton katanya, akan fokus pada tiga tugas pokok dewan yang berkaitan dengan anggaran, regulasi dan pengawasan. ‘’Mungkin pada orientasi berikutnya ada pendalaman materi lagi untuk bidang-bidang lain,’’ tambah Syahrial.
Masih menurut Syahrial, orientasi ini bukan atas kemauann anggota dewan sendiri atau inisiatif yang dibuat-buat. Orientasi ini katanya sesuai dengan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 299 huruf g, undang-undang tersebut menyebutkan anggota DPRD provinsi mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. ‘’Acuannya disitu bukan dibuat-buat,’’ jelasnya.
Walaupun kegiatan orientasi ini diatur dlam undang-undang, namun di mata masyarakat, ‘’pelesir’’ anggota dewan ini tetap dianggap sebagai sesuatu yang mubasir dan tidak perlu dilakukan. Staf pengajar Fisip Untad, Dr Kristian Tindjabate, mengatakan, ini adalah awal yang sangat tidak simpatik yang diperlihatkan 45 anggota dewan kepada rakyat yang diwakilinya. Alasan untuk mendapatkan pendalaman materi yang berkaitan dengan tugas-tugas kedewanan urai Tindjabate bukan dengan jor-joran menguras uang rakyat untuk suatu keperluan yang mestinya tidak terlalu urgen. Apalagi katanya sesuai dengan keterangan Sekwan Syahrial Labelo, bahwa akan ada orientasi serupa di kota Palu. ‘’Kalau ada rencana seperti itu, kenapa tidak digelar sekaligus. Ini akan lebih efektif dari aspek pembiayaan. Ini yang benar-benar susah dipahami. Substansi kegiatannya sama tapi digelar ada yang di Jakarta ada yang di Palu,’’ ujar Kristian. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Basri Sono Lepas Posisi Wakil Ketua

PAN Rangkul 4 Parpol
PKPB Mundur dari F-Tadulako

PALU – Sikap legowo diperlihatkan oleh Basri Sono. Tokoh senior PAN itu merelakan jabatan wakil ketua DPRD Sulteng yang menjadi jatah PAN kepada rekannya Lutfhi Lembah. Walau secara struktural partai maupun kapasitas sumber daya manusia, tokoh asal Sultim sebenarnya cukup mumpuni. Sejumlah jabatan mentereng pernah dipegangnya. Mulai dari Sekkab Banggai, wakil bupati Banggai, wakil ketua DPRD Banggai dua periode dan pernah juga menjabat ketua DPW PAN Sulteng menggantikan almarhum Rusdy Toana dan saat ini menjabat dewan penasehat PAN Sulteng. Tak hanya itu, dilihat dari perspektif politik refresentasi, sosok Basri Sono adalah figur paling tepat, karena mewakili Sulteng di bagian timur.
Menurut politisi PAN Suprapto Dg Situru demi menjaga soliditas PAN, Basri Sono mengikhlaskan jabatan tersebut kepada yuniornya. ‘’Saya kira ini adalah sikap politik yang perlu menjadi pelajaran tidak saja bagi politisi muda PAN seperti saya, tetapi juga generasi muda di daerah ini,’’ jelasnya. Ia kemudian diplot menjadi ketua fraksi.
Sementara itu, sejumlah parpol terus bergerak cepat melakukan koalisi. Proses lobi yang berlangsung ketat itu membuat soliditas fraksi menjadi begitu longgar. Contohnya, empat parpol seperti PDS, PKPI, Hanura dan PKPB yang sebelumnya sudah me-launching fraksi Tadulako, belakangan berkurang menjadi tiga parpol. PKPB malah memilih bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Bahkan partai ini sukses melobi 4 partai yakni PBR, PKPB, PKB dan PPP. Demikian pula dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang jauh-jauh hari menyatakan bergabung dengan Fraksi Demokrat kini memilih bergabung dengan PAN. Walau fraksi utuh, nama PAN tidak digunakan sebagai nama fraksi. Menurut politisi PAN, Ir Suprapto Dg Situru MH, nama fraksi diambil dari refresentasi parpol yang tergabung di dalamnya, yaitu, fraksi Amanat Reformasi Pembangunan Bangsa (F-ARPB). Total fraksi ini diisi 10 personel. Suprapto mengklaim, jumlah fraksinya adalah yang terbanyak dibanding fraksi lainnya.
Suprapto menjamin, fraksi gabungan lima parpol tersebut dijamin akan solid dalam menyikapi kebijakan-kebijakan strategis di dewan. Diplot sebagai ketua fraksi adalah Drs H Basri Sono (PAN), wakil ketua Asgar Ali Djuhaepa (PPP) dan sekretaris fraksi Rusli Dg Palabi (PBR).
Sementara itu, Soni Tandra dari partai Patriot mengaku akan bergabung dengan F-PDIP. Alasannya, ia mempunyai hubungan emosional dengan PDIP setelah lima tahun bersama-sama. ‘’Dengan PDIP, chemistry-nya sudah kena. Pak Safrun juga pernah menjadi ketua fraksi gabungan pada periode lalu,’’ ujar Soni membeber alasannya bergabung dengan moncong putih itu.
Selain Soni Tandra, informasi yang berhasil dihimpun Radar Sulteng di internal PDIP, satu lagi yang bakal menyusul adalah Khaerudin Zen dari Partai Demokrasi Persatuan (PDP). Partai yang dirikan Roy BB Janis ini konon adalah pecahan dari PDIP sehingga mantan Sekkab Morowali itu lebih sreg memilih bergabung dengan PDIP. Sejauh ini Gerindra belum menentukan sikap bakal bergabung ke fraksi mana. (yar)

Grafis/////////
Prakiraan Fraksi di DPRD Sulteng////

1.Fraksi –Tadulako
Hanura 3 kursi
PKPI 2 kursi
PDS 3 kursi
Jumlah 8 kursi

2.Fraksi Amanat Reformasi Pembangunan Bangsa (F-ARPB)
PAN 4 kursi
PKPB 2 kursi
PPP 2 kursi
PBR 1 kursi
PKB 1 kursi
Jumlah 10 kursi

3.F-Golkar
9 kursi

4.F-PKS
4 kursi

5.F-Demokrat
6 kursi

6.F-PDIP
PDIP 4 kursi
Patriot 1 kursi
PDP 1 kursi *
Jumlah 6 kursi



Diolah dari berbagai sumber
*Dalam tahap penjajakan

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Hari Ini, Sekretaris PU Dilantik

PALU – Setelah beberapa saat menjabat sebagai pelaksana tugas, hari ini Ir H Iskandar Nongtji akan dilantik menjadi sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di aula kantor Dinas PU Jalan Moh Yamin - Palu Selatan. Sejumlah pejabat di internal Dinas PU dijadwalkan akan hadir. Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sulteng, Ir H Moch Noer Mallo, M.Si.
Sedianya, pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Gubernur HB Paliudju, namun pada saat yang bersamaan, Gubernur masih berada di Korea Selatan, sehingga pelantikan diwakilkan kepada kadis PU Sulteng. Iskandar sudah menjalankan tugas-tugas sebagai Sekretaris PU, sekitar tiga bulan. Bersamaan dengan keluarnya SK Gubernur Nomor 821.23/315/BKPPD-G.ST/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, maka Iskandar resmi menyandang jabatan strategis tersebut di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sulteng. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

PDIP Sangsikan Klaim Pemda Soal Turunnya Kemiskinan

Juga Sorot Biaya Perjalanan
Dinas Pejabat

PALU – Fraksi PDIP menyangsikan klaim pemerintah daerah soal penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Sikap PDIP itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng yang mengagendakan pandangan fraksi terhadap pidato nota pengantar keuangan dan APBD Perubahan tahun anggaran 2009 yang disampaikan oleh Gubernur HB Paliudju beberapa waktu lalu.
Juru bicara fraksi PDIP Muharram Nurdin mengemukakan, pemerintah hanya bisa mengklaim angka penurunan kemiskinan sebesar 1,68 persen tapi tidak bisa menunjukan dimana kantong-kantong kemiskinan di Sulawesi Tengah yang berhasil dientaskan. Klaim itu ungkap Muharram hanya sekadar hitungan-hitungan dengan basis ekonomi makro. ‘’Sayangnya klaim itu tidak bisa dibuktikan pemerintah dimana saja daerah di Sulteng yang penduduk miskinnya sudah turun,’’ serang Muharram. PDIP katanya merasa perlu mempertanyakan klaim pemerintah tersebut karena hal ini bertentangan dengan fakta bahwa jumlah penerima bantuan raskin (beras miskin) di Sulawesi Tengah tidak pernah berubah bahkan terus meningkat.

Bagaimana respons Paliudju sodokan PDIP itu? Saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, Gubernur Paliudju tidak bisa menjawab pertanyaan PDIP secara detail. Ia hanya memberikan pernyataan standar. Bahwa soal penurunan angka kemiskinan adalah pidato kenegaraan Presiden SBY di depan anggota DPR dan DPD RI. Penurunan angka kemiskinan ini kata dia, berbanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen pertahun. ‘’Sulteng berada di urutan ketiga di Indonesia,’’ kata Paliudju bangga. Fraksi PDIP menurut Muharram belum sepenuhnya bisa menerima jawaban gubernur tersebut. ‘’Besok (hari ini) kan sudah masuk pembahasan APBD Perubahan, jadi kita tunggu saja,’’ katanya. Selain itu, PDIP juga mempertanyakan dana perjalanan dinas pejabat di Sulteng yang mencapai Rp10 miliar lebih atau 31 persen dari total Rp32 miliar belanja yang akan dibahas pada APBD Perubahan. Bagi PDIP angka ini harus dikoreksi. Dana sebesar itu dialokasikan untuk biaya perjalanan pejabat di 28 dinas dan badan serta kantor . Namun ada beberapa dinas yang jumlah perjalanan dinasnya cukup besar, yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dari Rp500 juta dana belanja langsung biaya perjalanannya mencapai Rp487 juta lebih. Berikutnya, Badan Narkotika dari Rp600 juta Rp444 juta diantaranya dialokasikan untuk biaya jalan-jalan kemudian Komisi Independen Penyiaran Daerah (KPID) menganggarkan Rp341 juta biaya perjalanan dinas dari Rp500 juta belanja langsung yang dialokasikan dalam APBD Perubahan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Lusy Ketua Fraksi, Henri Wakil Ketua DPRD Sulteng

PALU – Lusy Shanti Lanoho dan Henri Kawulur, hampir dipastikan akan berduet memimpin di DPRD Sulteng.
Seperti apa warna politik partai pemenang pemilu ini di DPRD Sulteng lima tahun ke depan, sangat tergantung dari dua newcomer (pendatang baru) ini.
Informasi yang dihimpun Radar Sulteng di Partai Demokrat menyebutkan, Lusy akan diplot oleh partainya menjadi ketua fraksi, sedangkan Henri akan menjadi wakil ketua DPRD Sulteng. Sumber terpercaya Radar Sulteng, menyebutkan duet ini akan paten hingga akhir periode pada 2014 mendatang. Di kalangan internal Partai Demokrat Sulteng, masuknya dua nama yang menempati posisi strategis di DPRD Sulteng belum terekspos secara luas.
Sumber juga menyebutkan, masuknya Lusy menduduki kursi strategis tersebut, tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah. Sosok ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan DPRD yang bakal dipimpin oleh politisi Golkar Aminuddin Ponulele itu. ‘’Siapapun tahu, bagaimana pola hubungan Pak Gub dengan Pak Aminuddin selama ini. Jadi masuknya nama Ibu Lusy, setidaknya bisa memberikan warna lain dalam interaksi dua tokoh sentral ini,’’ katanya.
Lusy Shanti walau pendatang baru di politik praktis, namun pembawaannya yang luwes membuat Ketua Partai Demokrat Ahmad Yahya kepincut untuk menjadikannya sebagai ketua fraksi. Pertimbangannya kata sumber Lusy Shanti bisa berkomunikasi secara baik dengan Aminuddin Ponulele, karena keduanya adalah keluarga dekat dan sama-sama berasal dari kawasan Sigi. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan Gubernur HB Paliudju karena pernah sama-sama menjadi tim sukses SBY-JK pada Pilpres 2004, yang kemudian dilanjutkan lagi pada Pilkada Gubernur lalu, dimana Lusy Shanti masuk dalam barisan tim sukses.
Selain itu, Ia juga mempunyai komunikasi yang baik dengan Achmad Yahya. Sebagai pimpinan partai, Lucy tentunya mempunyai akses kapan saja kepada Achmad Yahya. Masuknya Lusy dan Henri di jabatan strategis di DPRD Sulteng, menurut pengurus PD Sulteng itu, karena keduanya termasuk kader Partai Demokrat yang kontribusinya pada partai tidak diragukan lagi.
‘’Makanya, walaupun Henri tidak mengantongi gelar sarjana, sebagai salah satu syarat pimpinan dewan, yang bersangkutan tetap aman,’’ jelasnya.
Lusy Shanti yang ditemui kemarin tidak memberikan jawaban pasti. Tidak menolak tetapi juga tidak membenarkan. ‘’Saya belum ada komentar soal itu. Masih terlalu dini jika kita bicara soal bagi-bagi kue di parlemen. Sekarang konsentrasi saya adalah ke pelantikan dulu,’’ elaknya.
Apakah bersedia duduk menjadi ketua fraksi?. ‘’Ini bukan persoalan bersedia atau tidak bersedia. Siapa pun kita sebagai kader harus bersedia jika diberi kepercayaan oleh partai. Tapi jangan dulu bicara soal itu, dilantik saja belum. Tunggu saja nanti,’’ demikian Lusy. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Paliudju Curhat ke Wartawan

PALU – Ajang buka puasa antar Gubernur HB Paliudju dan seratusan wartawan media cetak elektronik, lokal maupun nasional malam tadi menjadi ajang curhat bagi Paliudju. Banyak hal yang disampaikan oleh Gubernur HB Paliudju pada buka puasa bersama yang dihadiri oleh Pimpinan LKBN Antara Sulteng Rustam Hapusa dan Kabid pemberitaan TVRI Sulteng Drs Isnaeni Saufat. Dalam sambutan singkat, Gubernur secara khusus mengomentari soal keluhan listrik yang belakangan banyak dialamatkan kepadanya. Masalah listrik, katanya pemerintah bukannya tidak pernah berbuat, apalagi kalau sampai dianggap tidak berupaya sama sekali. Salah satu yang dilakukan adalah bekerjasama dengan PLN melakukan relokasi mesin PLTD dari Bitung – Gorontalo ke Palu Sulawesi Tengah. Pemerintah sudah menyiapkan Rp3,6 miliar untuk biaya relokasi mesin PLTD tersebut. Namun prosesnya agak terhambat karena PLN masih harus melakukan tender untuk mengangkut mesin-mesin tersebut. ‘’Kendalanya disini, karena PLN sendiri masih harus melakukan tender. Diperkirakan ini baru rampung sekitar 3 – 4 bulan kedepan,’’curhatnya. Saat ini katanya masyarakat mulai mengarahkan permasalahan listrik kepada Gubernur padahal sekarang ini adalah era otonomi dimana kewenangan penuh ada di daerah sedangkan Gubernur hanya cukup mendorong. Paliudju merasa perlu mengatakan hal tersebut, karena akhir-akhir ini dirinya kerap dibuat repot oleh masyarakat akibat pemadaman lampu yang tidak beraturan. Masih terkait soal listrik, hari ini Gubernur HB Paliudju bersama Walikota Palu Rusdi Mastura, Bupati Parimo Longki Djanggola dan Bupati Donggala Habir Ponulele akan bertolak ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden SBY. ‘’Kita minta ada campur tangan Presiden terkait harga beli PLTU Mpanau ke PLN yang terlalu rendah,’’ katanya.
Selain soal listrik, ia juga membeber sejumlah kemajuan yang dicapainya sejak menjadi Gubernur. Misalnya, penurunan angka kemiskinan, surplus beras dan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6 persen. Diakhir sambutannya, Paliudju sempat menyentil independensi pers yang menurutnya sering terpolarisasi oleh dinamika politik di daerah. ‘’Alhamdulilah malam ini saya undang wartawan semua datang. Tapi tahun depan kalau saya undang lagi, mungkin tidak semua datang karena sudah calon yang didukung,’’ seloroh Paliudju yang disambut gerr wartawan. Kamsiah Paliudju yang duduk di bagian depan tampak tersenyum mendengar gurauan Paliduju. Namun pers yang professional tentunya tidak akan menggadaikan idealismenya untuk kepentingan pragmatis seperti itu. ‘’Saya percaya kalian semua orang yang professional yang bisa menjaga independesinya,’’ ujar Paliudju sambil melirik mesra kepada istrinya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Paliudju Menyerah

Minta Kapolda Jadi
Koordinator Gakum di Poboya

PALU – Gubernur HB Paliudju sepertinya menyerah. Ia meminta agar koordinator penegakan hukum (Gakum) terhadap penanganan penambang emas di Poboya langsung dibawah kontrol Kapolda Sulteng Brigjend Suparni Parto. Langkah itu dilakukan setelah pekan lalu ia melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya dan mendapati bukan hanya rakyat sipil yang terlibat, tetapi juga aparat tentara maupun polisi serta Pemda. ‘’Saya lihat langsung mereka ada di lokasi, jadi saya bertanya untuk apa mereka di sini,’’ katanya heran. Menurutnya, jika sudah melibatkan aparat, maka penanganannya akan menjadi kompleks. ‘’Makanya saya akan minta sama Pak Kapolda, untuk pimpin langsung proses penegakan hukum di Poboya. Tapi Gubernur tetap juga ada dalam struktur itu,’’ katanya.
Setelah melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya, ia mengambil kesimpulan agar tambang emas Poboya secepatnya ditinjau. Saat di depan paripurna DPRD Sulteng (1/9) kemarin, Paliudju mengaku lingkungan di Poboya sudah terkontaminasi dengan mercuri dan sianida. Hasil tes laboratorium katanya, penggunaan dua bahan kimia tersebut sudah di atas batas toleransi yakni 0,05. Ambang batas yang diperbolehkan adalah 0,01. ‘’Atas dasar itu, maka aktivitas tambang rakyat itu sudah saatnya ditinjau kembali sebelum menimbulkan ancaman ekosistem yang lebih fatal lagi,’’ tandasnya.
Saat ini katanya, pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat terhadap sekitar 7000 orang yang melakukan aktivitas pertambangan, mulai dari penggalian batu yang mengandung emas di lubang, pemikul batu hingga pengusaha tromol itu sendiri.
Terkait dengan itu, pemerintah akan memanggil investor Citra Palu Mineral (CPM) untuk meminta jaminan berapa besar tenaga kerja lokal khususnya warga Poboya diakomodir oleh perusahaan ini. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Aminuddn: Bukan Tanggungjawab Golkar

PALU – Ketua DPD Golkar Sulteng, Aminuddin Ponulele tidak memberikan reaksi kecewa atau kaget terhadap batalnya dua caleg terpilih partai Golkar di DPRD Parimo dilantik pada Senin (31/8) lalu. Menurut Aminuddin, partai tidak punya kewenangan apa-apa di balik batalnya peresmian dua caleg golkar itu atas nama, Yusuf SP dan Sugeng Harisasanto. Menurutnya kewenangan tersebut berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana teknis pemilu. ‘’Coba tanya ke KPU Parimo atau KPU Sulteng, karena di sana yang paling paham. Urusan partai sudah selesai,’’ tandas Aminuddin saat ditemui di kantornya Selasa (1/9) kemarin.
Ia mengatakan, tidak akan berkomentar terhadap nasib yang menimpa dua caleg Golkar Parimo itu karena menganggap bukan kewenangannya.
Pada peresmian anggota DPRD Parimo Senin (31/8) lalu dua caleg tersebut sempat mengajukan protes. Yusup SP dari dapil IV dan Sugeng Harisasanto dari dapil III itu, mengajukan protes menyusul munculnya SK Gubernur Sulteng tentang Anggota DPRD Parimo periode 2009-2014 yang baru. Dalam SK Gubenur Sulteng tersebut nama Yusup dan Sugeng digantikan oleh Syahrul MS Belike SH dan Yahya L Nanga SH. Padahal sehari sebelumnya, Yusup dan Sugeng sudah mengikuti gladi resik pelantikan di Kantor DPRD Parimo.
Protes itu berawal ketika pihak sekretariat DPRD Parimo, melalui Kabag Umum, Ariesman membacakan SK Gubernur Sulteng nomor Nomor : 171.2/359/RD.ADM PEM.G.ST/2009 tentang daftar anggota DPRD Parimo periode 2009-2014 .
Mendengar namanya tidak disebut, Yusup dan Sugeng yang sudah hadir di tempat pelantikan lengkap dengan pakaian jas resmi, langsung melancarkan protes. Dengan suara lantang dan emosi, keduanya meminta agar pelantikan tersebut dibatalkan, karena dinilai telah menzalimi mereka. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Panggar Legislatif Minta Pendapatan Dinaikkan

PALU – Panitia anggaran Legislatif mendesak pemerintah untuk menaikan pendapatan dari Rp2,5 miliar menjadi sekitar Rp3, 5 miliar. Prediksi pendapatan yang dipatok pemerintah untuk dua triwulan kedepan dinilai tidak proyektif dan terkesan ragu-ragu. Desakan sejumlah anggota panitia anggaran tersebut cukup realistis mengingat tren pertumbuhan ekonomi di Sulteng cukup dinamis itu berarti daya beli masyarakat meningkat dan kemampuan untuk membayar pajak atau retribusi akan meningkat pula.
Menurut anggota Panggar Legislatif Muharram Nurdin, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,5 miliar, menandakan pimpinan SKPD tidak mau dibuat repot. Posisi saat ini katanya sudah 45 persen target itu terealisasi. Jika proyeksi untuk untuk dua triwulan, maka praktis dinas-dinas tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi target pendapatan tersebut. Hal yang sama juga disuarakan oleh Soni Tandra. Menurut Soni, prediksi tersebut terlalu rendah, pasalnya, trend ekonomi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Itu berarti akan banyak warga yang membeli kendaraan bermotor dengan demikian target Rp2,5 miliar dengan sangat mudah dapat terpenuhi bahkan bisa terlampaui. Mayoritas anggota panggar legislatif tampaknya sepakat agar target pendapatan didorong menjadi Rp3,5 miliar. Angka ini sepertinya akan disepakati menyusul ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rais Lamangkona mengaku menyanggpui permintaan anggota dewan tersebut. ‘’Kita sudah rembug dengan anggota TAPD, disepakati permintaan anggota dewan bisa dipenuhi,’’ kata Rais dalam sesi pembahasan APBD Perubahan 2009 tersebut pada (2/9) kemarin. Namun demikian baik Panggar Legislatif maupun Panggar Eksekutif belum menyepakati angka pendapatan yang sebenarnya. Ini karena anggota dewan masih menunggu dokumen rincian pendapatan dari eksekutif sebagai dasar bagi legislatif untuk menentukan angka pendapatan yang ideal. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02

Pekan Depan Pemprov-PLN Sulutenggo Tekan MoU

PALU – Sempat terjadi tarik menarik soal mekanisme pengadaan mesin PLTD milik PLN dari Bitung ke Palu, namun kedua belah pihak akhirnya menemui kata sepakat. Pekan depan, rencana untuk mendatangkan mesin PLTD berkapasitas 5 megawatt akan dimatangkan melalui MoU antara Pemprov Sulteng dan PLN Sulutenggo. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung agak alot, antara kedua belah pihak. Pihak Pemprov diwakili Gubernur HB Paliudju dan Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir, Walikota Palu Rusdy Mastura, Wakil Bupati Parimo Syamsurizal Tombolotutu dan pihak PLN Sulutenggo diwakili oleh General Managernya Dadan Kurniasadipuro serta para petinggi PLN Sulteng di Palu. PLN juga melibatkan pihak ketiga yakni PT Suberdaya Sewatama perusahaan yang bertanggungjawab langsung dalam pembongkaran, pengangkutan hingga pemasangan lima unit mesin PLTD di Silae. Yang agak alot adalah ketika Gubernur Paliudju melempar pertanyaan apakah boleh pemerintah memberikan subsidi atau hibah kepada PLN, pasalnya BUMN milik pemerintah itu, juga sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. ‘’Apakah ini tidak berimplikasi hukum karena akan ada subsidi dobel, oleh pemerintah pusat dan daerah,’’ tanya Paliudju. Permasalahan kedua adalah soal perusahaan yang mengangkut mesin dari Bitung – ke Palu. Walau sudah jelas-jelas PT Sewatama yang melakukan pengangkutan namun PLN tetap akan melakukan lelang terhadap perusahaan yang akan terlibat dalam proses mobilisasi mesin. Hal tersebut dilakukan tidak semata-mata memenuhi formalitas Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, PLN juga tidak ingin mendapat persoalan hukum dikemudian hari. ‘’Dirut kita mendapat masalah hukum hanya karena gara-gara PON Palembang. Jangan sampai itu terjadi pada kita-kita juga,’’ sahut Dadan. Pernyataan tersebut membuat Paliudju terkesiap. ‘’Kalau ditender bisa butuh waktu berapa lama. Padahal kita ingin secepatnya. Kasihan masyarakat,’’ ujar Paliudju yang diamini oleh Murad. Tidak ada titik temu, hingga kemudian Gubernur Paliudju mengundang BPKP Sulteng untuk datang secapatnya. Kehadiran Kepala BPKP Sulteng Amdi Veri Darma bersama dua stafnya juga tidak banyak membantu. ‘’Masalah subsidi dobel itu juga masih menjadi wacana yang ramai di internal kita. Sekarang kita juga sedang menunnggu kebijakan pusat terhadap hal-hal seperti ini,’’ ujarnya terus terang. Namun ia mengusulkan, yang paling memungkinkan adalah pemberian subsidi tidak boleh hibah. ‘’Kalau hibah sasarannya kepada masyarakat. Tidak boleh institusi seperti PLN mendapat hibah,’’ katanya menjelaskan. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk membuat MoU sebagai dasar kerjasama. MoU tersebut mengatur soal relokasi mesin PLTD berikut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Ditemui terpisah Paliudju mengatakan, adanya MoU tersebut akan memberikan kemudahan bagi PLN untuk merealisasikan relokasi tanpa harus dibayang-bayangi oleh implikasi hukum yang muncul dikemudian hari. Namun demikian katanya BPKP akan tetap melakukan audit terhadap lima unit mesin PLTD yang akan didatangkan oleh PLN Sulutenggo tersebut. PT Sewatama dalam surat penawaran yang disampaikan ke Pemprov mengajukan nilai Rp5, 4 miliar untuk biaya relokasi. Namun tidak seluruhnya ditanggung Pemprov. Pemerintah kata Paliudju hanya membayar Rp3,5 miliar termasuk asuransi sisanya menjadi tanggungan PLN. ‘’Anggaran yang ditanggung sebatas mulai dari pembongkaran, mobilisasi hingga pemasangan kembali. Nanti kalau ada komponen mesin yang perlu diganti itu menjadi tanggungjawab PLN,’’ jelas Paliudju. Dana sebesar itu akan ditanggung renteng oleh tiga pemerintah Donggala Rp1 miliar, Pemkab Parimo Rp1 miliar dan sisanya Rp1,5 miliar ditanggung Pemprov Sulteng. Kota Palu ungkap Paliudju diberikan keringanan untuk tidak ikut menyetor dananya, karena selama ini cukup direpotkan untuk membiayai PLTU Mpanau yang setiap bulannya mengalami kerugian Rp2 miliar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan: 2010-05-02