Pengusaha Lokal Tidak Perlu Khawatir

Aslan08ymail.com




LPJK: Pemprov Sulteng Mestinya
Tiru Langkah Pemkab Parimo

PARIGI – Pemberlakuan system lelang berbasis online dianggap sebagai langkah ideal untuk meminimalkan praktek kolusi dan nepotisme dalam distribusi proyek di lingkungan pemerintah. Namun pemberlakuan system lelang berbasis teknologi informasi ini, juga akan memakan korban, yakni para pengusaha lokal yang tidak bisa bersaing dengan kehadiran para pengusaha besar yang datang dari luar Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah pengusaha di Parigi Moutong, mengaku memberikan respons terhadap langkah pemerintah, namun disatu sisi mereka juga khawatir system ini akan memarginalkan mereka dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan pemerintah.
Bupati Parigi Moutong, Drs Longki Djanggola yang dihubungi kemarin, mengimbau agar rencana pemerintah tersebut tidak perlu disikapi secara reaktif apalagi sampai timbul kekhawatiran bakal meminggirkan mereka dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemkab Parimo. Pengamatannya selama ini, saat pengumuman lelang masih diberlakukan di media cetak lokal dan nasional, terbukti masih ada proyek yang tidak diikuti oleh pengusaha dari luar. Ini disebabkan untuk proyek yang berada di luar wilayah membutuhkan investasi yang sangat besar
‘’jadi, tidak perlu khawatir, yang namanya rejeki itu tidak lari kemana. Saya sudah lihat di daerah lain yang menggunakan system ini, pengusaha lokalnya tetap eksis.pengusaha daerah juga diminta meningkatkan kemampuannya,’’ ujar Longki.

Namun kata Longki, dengan berlakunya system ini pada 2011 mendatang setidaknya menuntut pengusaha lokal untuk menyiapkan diri menghadapi era online. Pihaknya aku Longki tidak bisa berbuat banyak selain harus mengikuti aturan ini, karena ini adalah aturan pemerintah. Masih ada waktu satu tahun bagi pengusaha lokal untuk mempersiapkan diri menuju era lelang online.

Langkah pemerintah Kabupaten Parimo ini mendapat respons positif dari kalangan Lembaga Penyelenggara Jasa Konstruksi (LPJK) Sulteng. Ketua Bidang Perusahaan LPJK Sulteng, Ir Jaurry O Sakkung MT, mengatakan langkah yang diambil pemerintah kabupaten Parimo adalah sebuah langkah maju yang perlu ditiru oleh daerah lain termasuk di pemerintah Sulawesi Tengah yang kelihatannya cenderung apatis merespons perkembangan di bidang jasa konstruksi yang berkembang dengan sangat dinamis. ‘’Kita salut dengan Pak Longki, yang sudah selangkah lebih maju di bidang jasa konstruksi. Ini juga sebuah kritik untuk pemerintah provinsi untuk tidak mengatakan bahwa Pemprov tidak berbuat apa-apa dalam merespons dinamika regulasi di bidang jasa konstruksi dewasa ini,’’ kritik Jaury.


SAMBUNGAN….HAL 2

Senada dengan Longki, bahwa pengusaha lokal tidak perlu khawatir akan terpinggirkan dalam mendapatkan pekerjaan. Walau kata dia ini juga tidak bisa menjadi alasan bagi pengusaha untuk tidak berbenah diri menyongsong perubahan besar tersebut. Jaury mengatakan, saat di Indonesia, Departemen PU baru memberlakukan semi e-proc belum full e-proc. ‘’Dengan demikian peluang pengusaha lokal pasti masih ada,’’ jaminnya. Pasalnya dengan system semi e-proc hanya lelangnya yang dilakukan secara online. Sedangkan penawarannya masih menggunakan manual. Soal kemungkinan system semi e-proc terjadinya peluang tender yang diarahkan, menurutnya kemungkinan seperti pasti tetap ada, karena system ini masih ada bagian lain yang dilakukan manual. ‘’Kalau yang itu tergantung moral manusianya. Seideal apapun aturan sangat tergantung moralitas manusia yang menjalankannya,’’ katanya. Tetapi jika menggunakan system full e-proc peluang untuk hal-hal seperti itu menjadi kecil walau tidak tertutup sama sekali.

Lebih jauh ia mengatakan, salah satu kendala serius pemberlakuan system online adalah keterbatasan pengetahuan terhadap pengusaha itu sendiri. Kalau untuk aparat pemerintah ini bukan kendala serius karena sudah dibekali dengan pengetahuan IT yang memadai. ‘’Tetapi bagaimana dengan pengusahanya. Apakah mereka juga sudah menyiapkan SDM yang memadai. Ini juga masih menjadi pertanyaan,’’ ujar Jaury. Jangan sampai pengusaha lokal kalah tender, hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan terhadap IT. Olehnya ia menyambut baik rencana Pemkab Parimo yang akan melakukan sosialisasi procurement anchor unit (PAU) kepada pengusaha melalui asosiasi yang ada di daerah itu. (yar)