Defisit Gaji Disebabkan Pertambahan Jumlah PNS

PARIGI – Sama halnya dengan jasa giro rekening Pemda di 11 rekening bank pemerintah, masalah defisit gaji masih terus memicu kontroversi. Sama halnya dengan jasa giro, anggota Banggar juga masih belum memercayai penjelasan pemerintah terkait defisit gaji PNS yang besarnya mencapai Rp16,8 miliar.

Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola yang dikonfirmasi terkait masalah defisit anggaran yang saat ini belum mencapai titik temu di dewan mengemukakan, defisit tersebut terjadi pada 2009 disebabkan beberapa hal. Pertama, penetapan plafon anggaran sementara (PPAS) 2009 dan penetapan anggaran pada 2009 khusus untuk gaji memang sudah kurang dari kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian, adanya ketambahan kenaikan gaji per 1 Januari 2009 sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat sebesar Rp15 persen. Kemudian, penyebab lainnya adalah adanya pertambahan jumlah PNS melalui formasi data base yang jumlahnya mencapai 600 orang. Terakhir adanya tambahan gaji 13 untuk seluruh PNS dan CPNS. ‘’Pemda tidak bisa membiarkan masalah ini, selain harus menutup defisit tersebut dengan meminjam kepada lembaga keuangan,’’ ujar Longki dalam penjelasannya kepada Radar Sulteng kemarin (21/12).

Namun dimata anggota Badan Anggaran, keterangan Pemda tersebut dianggap belum cukup untuk meyakinkan mereka, sehingga perlu mengambil beberapa inisiatif untuk mengetahui kebenaran keterangan Pemda tersebut. Salah satunya adalah seperti yang pernah diusulkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa SH, jika perlu pihaknya akan melihat secara detail daftar gaji para pejabat maupun PNS di kabupaten Parigi untuk mengetahui apakah ada defisit atau tidak.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengatakan, pihaknya melalui Badan Anggaran akan meminta penjelasan secara rinci dari pejabat terkait soal kebenaran defisit tersebut. Pasalnya kata politisi Golkar ini, dalam beberapa kali rapat anggaran, Pemda tidak konsisten menampilkan angka defisit yang sebenarnya. ‘’Ada yang menyebut Rp16 miliar lebih namun ada juga pejabat lain menyebutkan Rp20 milliar lebih. Ini perlu dijelaskan berapa angka yang sebenarnya,’’ kata Taufik Borman. Ia mengingatkan, jika tim anggaran eksekutif tidak bisa menjelaskan angka defisit secara gamblang, ia memastikan pembahasan RAPBD 2010 yang sesuai rapat Bamus selesai pada 30 Desmber, akan molor. ‘’Kalau tidak ada penjelasan secara transparan bisa-bisa pembahasan ini akan nyebrang ke 2010. Bagi saya ini lebih baik daripada diputuskan cepat6-cepat tapi hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (yar)