Reses, Amrullah Bantu Tiga Sekolah

DOK
TATAP MUKA – Anggota DPRD Sulteng Amrullah SK Almahdaly (kanan) saat melakukan tatap muka dengan masyarakat dan Muspika kecamatan Toribulu.

PARIGI – Anggota DPRD Sulteng H Amrullah SK Almahdaly, beberapa waktu lalu, menggelar reses di daerah pemilihannya tepatnya di Toribulu – Parigi Moutong. Dalam reses yang diisi dengan peninjauan ke sekolah dan proyek irigasi, Amrullah juga menggelar pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung balai di pertemuan kecamatan Toribulu. Pada pertemuan yang dihadiri para unsure musyawarah kecamatan (Muspika), kepala desa se kecamatan Toribulu anggota BPD dan LPMD serta WIA desa se kecamatan Toribulu. Kemudan hadir pula ketua KNPI, ketua PHBI, MUI, anggota DPRD Parimo Drs Mubin (Golkar) dan Abdullah (PKPB) dan ketua adat. Tak kurang 200 orang lebih hadir pada pertemuan tersebut.
Kepada Radar Sulteng, politisi PKPB ini mengatakan, pada pertemuan sehari itu, ia banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Misalnya soal pola rekrutmen CPNS. Pada rekrutmen CPNS menurut Amrullah masyarakat mengeluhkan pemerintah karena tidak membuka formasi guru agama padahal kebutuhannya di daerah khususnya di kecamatan Toribulu kebutuhannya sangat besar. ‘’Justru yang diterima adalah formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan,’’ kata Amrullah menirukan keluhan masyarakat.
Selain rekrutmen CPNS, mayoritas peserta pertemuan meminta sudah saatnya pemerintah daerah membangunan sekolah setingkat SMA di kecamatan Toribulu. Saat ini katanya sekolah setingkat SMA hanya ada di Kasimbar dan Ampibabo.
Dua sekolah yang berada di kecamatan lain itu, tidak bisa menerima lulusan SMP dari kecamatan Toribulu, pasalnya mereka juga harus menerima lulusan sekolah SMP dari wilayahnya. ‘’Akibatnya banyak anak-anak yang memilih putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA,’’ kata Amrullah.
Sebenarnya menurut Wakil ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, yang kini duduk di komisi IV yang membidangi kesejaheraan rakyat ini, pemerintah bisa saja merencanakan pembangunan sekolah SMA di kecamatan Toribulu, pasalnya masyarakat setempat sudah menghibahkan tanah seluash 2,5 hektar ke pemerintah kabupaten untuk keperluan pembangunan sekolah SMA di Toribulu.
Tak hanya menerima keluhah soal sekolah, Amrullah mengaku masyarakat juga mengeluhkan soal kondisi irigasi yang rusak berat, menyebabkan debit air menjadi berkurang. Padahal katanya, irigasi itu bisa mengairi 1.000 hektar lebih sawah petani. ‘’Saya sudah lihat langsung, irigasinya yang jebol. Air tidak lagi mengalir melalui bendungan melainkan masuk ke lubang beton dan airnya keluar di desa sebelah,’’ ulas Amrullah.
Selanjutnya, Amrullah yang juga Ketua POBSI Sulteng ini mengatakan, hal lain yang memprihatinkan adalah banyaknya sekolah ibtidaiyah di wilayah ini yang mendapat perhatian memadai dari masyarakat. Alhasil kata Amrullah untuk membuat sekolah-sekolah agama tersebut bisa sekadar bertahan, adalah dengan mengandalkan swadaya. Itupun dengan swadaya seadanya, banyak guru di sekolah-sekolah itu yang tidak mendapatkan honor. ‘’Ada kalanya ada juga guru-guru yang tidak mendapatkan honor, jadi murni keran pengabdian,’’ kata Amrullah.
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Amrullah mengatakan, soal rencana pendirian sekolah sudah dikomunikasikan ke Pemprov Sulteng melalui Dikjar. Bahkan hal ini katanya sudah dikomunikasikan ke anggota DPR RI komisi X yang membidangi pendidikan, budaya dan pariwisata serta pemuda dan olahraga, Akbar Zulfakar Sipanawa. Ini juga kata dia
Dikomunikasikan dengan ke konsultan perencana untuk pembuatan master plannya.
Soal irigasi, ini juga sudah disampaikan ke komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan. Kebetulan kata dia pimpinan di komisi III, Nawawi S Kilat dan Erwin Burase adalah ketua dan wakil ketua di komisi III dan berasal dari daerah pemilihan Parimo. ‘’Ini akan membuat usulan-usulan masyarakat bisa diakomodir secepatnya,’’ katanya berharap.
Terkait dengan formasi CPNS, menurut Amrullah pemerintah setempat harus membuka formasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Memberi ruang yang cukup bagi masyarakat setempat yang mempunyai potensi untuk direkrut dalam penerimaan CPNS daerah. Sedangkan soal sekolah ibtidaiyah, peraih suara sebanyak 11.169 pada Pemilu April lalu mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk mengomunikasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi. Bahkan terkait dengan kendala pendidikan di Toribulu, pihaknya memberikan bantuan dana pembangunan kepada tiga sekolah berbeda di wilayah itu.
Reses yang berlangsung Rabu 23 desember 2009, itu juga merekam banyak aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kebetulan kata dia, pada saat yang bersamaan hadir pula dua anggota dewan asal kabupaten Parimo. ‘’Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten langsung dijelaskan oleh anggota dewan Parimo,’’ demikian Amrullah. (yar)