Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Sabtu, 15 Mei 2010

Terima RAPBD, Fraksi Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

Sabtu, 15 Mei 2010
PARIGI – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD telah disahkan menjadi APBD 2010. Pembahasan yang memakan waktu satu bulan lebih itu, berakhir pada (30/12) Desember 2009 melalui rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Parimo (30/12) lalu. Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir terhadap RAPBD 2009, walaupun menyatakan bisa menerima namun tetap bersikap kritis dengan merekomendasikan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada tahun-tahun kedepan.
Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan juru bicaranya Salmin Loji menyoroti soal lemahnya aparatur pemerintah, mengidentifikasi potensi retribusi yang diharapkan bisa menambah pundi-pundi kas daerah. Sedangkan Fraksi PADI merekomendasikan banyak hal. Juru bicara fraksi ini Mayasari JFK merinci beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, seperti, optimalisasi pajak dan retribusi, penertiban asset pemerintah dan meminta bupati untuk tidak memperpanjang usia pension pejabat kecuali yang dianggap mempunyai kualifikasi lebih dibandingkan pejabat lain. Menurut perempuan berjilbab ini, saran dan rekomendasi tersebut semata-mata untuk kepentingan regenerasi di tubuh birokrasi Parimo.
Fraksi Golkar, Mubin Abidin meminta penjelasan soal utang luar negeri pemerintah, utang pada bank pemerintah serta utang pada rekanan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Suwardi mengungkap banyak hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem akibat perambahan hutan yang tidak terkendali serta program Gernas di Dinas Perkebuhan dan Kehutanan yang perlu diseriusi. Terakhir adalah Fraksi Toraranga. Fraksi yang mengutus Asgaf sebagai juru bicaranya, menyoroti soal perbedaan data keuangan antara Bappeda dan Bagian Keuangan Pemkab, banyaknya proyek tidak bisa selesai tepat waktu serta pengadaan KTP yang tidak perlu lagi dipihakketigakan dan dikembalikan kepada instansi yang berwenang.
Sayangnya, Bupati Parimo Longki Djanggola tidak punya banyak waktu untuk merespons satu persatu usulan dan rekomendasi dari kelima fraksi tersebut. Pasalnya, anggota Banggar Asmir Ntosa tiba-tiba melakukan interupsi, mengingatkan waktu yang membuat Bupati Longki Djanggola menyudahi penjelasannya. (yar)

0 komentar:

Posting Komentar