Usulan Perjalanan Dinas Masih Bersifat Draft

PARIGI – Pembahasan R-APBD Kabupaten Parigi Moutong yang saat ini memasuki tahap pembahasan pendapatan bersama dengan instansi penghasil mulai diwarnai kritikan tajam dari kalangan anggota Badan Anggaran. Salah satunya adalah sorotan terhadap besarnya alokasi perjalanan dinas Bappeda yang besarnya mencapai Rp1,8 miliar. Kepala Bappeda Parimo, Muhammad Idrus yang dhubungi kemarin mengatakan, terkait dana perjalanan dinas Bappeda dirinya tidak ingin berkomentar terlalu jauh, apalagi untuk menanggapi apakah dana Rp1,8 miliar itu rasional atau tidak rasional. ‘’Ini kan baru usulan dalam RKA, sifatnya masih berupa draft, jadi belum bersifat final. Kalau dianggap terlalu besar, mungkin bisa dikurangi. Jadi mudah saja,’’ katanya datar. Hanya saja ia menambahkan, usulan sebesar Rp1,8 miliar diajukan berdasarkan prediksi kebutuhan pada 2010. Terlebih katanya Bappeda adalah koordinator program semua SKPD dan butuh biaya perjalanan dinas yang sediki lebih diatas SKPD yang lain. ‘’Tapi sekali lagi ini baru draft. Silakan teman-teman di Banggar dikoreksi kalau kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak pas,’’ tekannya.
Sebenarnya kata Idrus, soal besar tidaknya jumlah perjalanan dinas, mestinya harus ada pembanding sehingga bisa diambil kesimpulan apakah usulan tersebut rasional atau tidak. ‘’Tapi sudahlah saya tidak mau berpolemik soal ini. hal-hal teknis seperti ini bukan untuk dipolemikan,’’ ujarnya.
Sebagai pembanding Radar Sulteng mencoba menghubungi sejumlah ketua DPRD dan Ketua Bappeda di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah rata-rata mengajukan anggaran hampir Rp2 miliar bahkan ada yang diatas Rp2 miliar. Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Kabupaten Parimo Ilham Sunuh, mengeritik angka yang disodorkan Bappeda karena dinilai terlalu besar.
‘’Jumlah ini perlu dirasionalkan. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikemukakan Saudara Bupati pada nota pengantar keuangan,’’ kritik anggota Banggar dari Fraksi Golkar Ilham Sunuh.
Kepada Radar Sulteng, beberapa waktu lalu politisi PPRN ini mengungkapkan, khusus perjalanan dinas Bappeda akan dibahas secara detail di Banggar, apakah perlu dikoreksi atau dibiarkan saja angkanya tetap sebesar itu. ‘’Tapi kalau menurut saya angka ini perlu dikoreksi. Terlalu besar,’’ katanya.
Ia menambahkan, idealnya perjalanan dinas Bappeda di kisaran Rp500 atau Rp600 jutaan. Angka ini menurutnya sudah cukup rasional di tengah upaya pemerintah dan DPRD yang mengefisienkan belanja APBD. (yar)