Dua Fraksi Minta BKD dan Kadisdik Diganti

FPG Beber Isi
SMS Kadisdik

PARIGI – Tekanan politik kembali dialami pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dua fraksi di DPRD Parimo meminta Bupati Parimo Longki Djanggola agar dua pejabat di lingkungan Pemkab diganti atau dimutasi. Keduanya adalah Kepala Dinas Pendidikan
I Nyoman Sriadijaya dan kepala BKD Karim Samuddin. Keduanya dianggap bertanggungjawab dibalik karut marutnya penerimaan CPNS di Parigi Moutong. Fraksi PADI melalui juru bicaranya Mayasari JFK secara tegas meminta agar bupati mereposisi Kepala BKD Parimo Karim Samuddin, terkait penerimaan CPNS yang banyak menuai protes masyarakat.

Tak hanya Fraksi PADI yang bersuara keras terhadap pemerintah. Fraksi Golkar pun demikian. Melalui juru bicaranya, Mubin Abidin, fraksi pohon beringin ini meminta tiga pejabat sekaligus untuk diganti. Selain Kepala BKD juga Kadisdik I Nyoman Sriadidjaya dan Sekretaris BKD diminta diganti. Senada dengan Fraksi PADI, Mubin beralasan ketiga pejabat ini bertanggungjawab secara langsung terhadap penerimaan CPNS di Kabupaten Parigi Moutong. Khusus soal Kadisdik sebut Mubin bukan hanya permasalahan CPNS yang membuat fraksinya mengusulkan penggantian pejabat tersebut. Kadisdik dianggap melakukan tindakan di luar kompetensinya sebagai pejabat eksekutif dengan mengirim SMS (system maklumat singkat) kepada sejumlah anggota Banggar. Isi SMS tersebut urai Mubin seolah meminta agar DPRD saja yang membayar honor daerah yang ada di sekolah-sekolah. ‘’Ini tindakan keliru karena tupoksi ini ada di eksekutif,’’ ujar Mubin.

Mendapat sorotan telak seperti itu, dua pejabat yang disorot tampak tenang. I Nyoman Sriadidjaya tampak tenang sambil menatap kearah mimbar tempat juru bicara Golkar menyampaikan sikap politiknya. Sementara Karim Samuddin tampak sibuk memerhatikan layar HP digenggamannya. Sama sekali tidak ada gurat ketegangan terhadap sorotan koleganya tersebut.

Bagaimana respons Bupati Parimo Longki Djanggola terhadap serangan dua fraksi ini? Saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi, awalnya Longki masih membaca teks pidato yang sebelumnya sudah disiapkan. Namun terkait dengan sorotan dua fraksi tersebut, Longki menjelaskan tanpa teks. Dengan bahasa yang runut dan terukur, Longki mengurai satu persatu soal penerimaan CPNS di kabupaten Parimo. Menurut mantan Kepala Badan BPMD Provinsi Sulteng ini, soal formasi CPNS pihaknya sudah berupaya dengan sangat maksimal untuk memasukkan formasi yang bisa mengakomodir tenaga honor yang ada, termasuk tenaga guru yang ada di daerah. Namun katanya, kewenangan menentukan formasi bukan ditangan bupati apalagi BKD atau Kepala Dinas Pendidikan. ‘’Kewenangan menentukan formasi ada di MenPAN di Jakarta. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi ini kewenangan pusat,’’ kata Longki. Jika kewenangan itu ada di daerah, maka bisa dijamin tenaga honor khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honor daerah (Honda) akan diakomodir. Longki tampak tidak puas dengan penjelasan lisannya itu. Ia pun memerintahkan kepada dua pejabat yang disorot, I Nyoman Sriadijaya dan Karim Samudin menyiapkan seluruh dokumen yang menggambarkan bagaimana perjuangan pemerintah Kabupaten Parimo memperjuangkan formasi ke MenPAN kepada DPRD. ‘’Tolong Saudara tunjukkan semua berkas yang berkaitan dengan upaya kita meyakinkan pusat , melobi formasi agar sesuai dengan keinginan kita. Tolong diantarkan berkas-berkas itu supaya DPRD percaya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,’’ perintah Longki. Sedianya Longki akan menjelaskan seluruhnya beberapa kontroversi khususnya terkait dengan kinerja dua anak buahnya tersebut. Namun urung dilakukan, setelah anggota dewan Asmir Ntosa tiba-tiba mengajukan interupsi mengingatkan soal waktu. ‘’Pimpinan sidang, jam dua nanti kita masuk lagi untuk agenda berikutnya,’’ ujar Asmir mengingatkan. Tanpa panjang lebar, Longki langsung menyudahi penjelasannya.
Sementara itu, dua pejabat yang diminta diganti, Karim Samuddin dan I Nyoman Sriadidjaya saat dimintai komentarnya soal sorotan tersebut, tampak tenang saja. Bahkan Karim mengatakan, ini sebenarnya hanya ketidakpahaman anggota dewan saja. ‘’Tapi kan tadi Pak Bupati sudah minta supaya semua dokumen yang merekam seluruh perjuangan kita meloloskan formasi ke pusat diserahkan ke dewan. Nanti dari situ bisa kelihatan seperti apa upaya kita,’’ katanya sambil tersenyum.
Soal permintaan diganti, Karim juga menanggapi dengan santai. ‘’Terserah bupati, kan beliau pemakai. Urusan ganti-mengganti pejabat itu kewenangan bupati,’’ katanya pendek.
Sedangkan I Nyoman Sriadidjaya juga tampak sangat tenang.

ISI SMS BUKAN BENTUK INTERVENSI
Apa sebenarnya isi SMS yang membuat beberapa anggota Banggar protes keras? Radar Sulteng sempat mendapatkan penggalan SMS yang menurut Mubin ditembuskan ke sejumlah anggota Banggar. SMS tersebut belakangan beredar di kalangan wartawan. Berikut isi SMS itu, Tg jwb pend adalah Tg jwb kt smua. aplg banggar smua bilang pro rakyat, dimana rakyat kita? Ternyata 35 % dr jml penduduk ada di lingk Disdik. Kalau begitu biarlah nanti mgn honda2 (honor daerah, red) yang bpk n tman2 DPRD selalu singgung2 itu sy mintakan agar ybs minta honornya di DPRD saja. apbl sekolah tdk mampu bayar. sy mau lihat bgm keberpihakan anggt DPRD trhdp pendidikan yg akan dilihat n dirasakan oleh rakyat kita. Thanks n salut atas sikap bpk yang vokal. Ttd Disdik.
Soal SMS yang dikirimkan ke beberapa anggota Banggar menurut I Nyoman bukan sebagai bentuk intervensi tetapi hanya sharing bahwa betapa program yang diusulkannya sangat urgen untuk kelangsungan pendidikan di Parigi Moutong. ‘’Saya ingin menekankan bahwa betapa program yang diajukan sangat sangat-sangat urgen, karena ini terkait masa depan pendidikan kita,’’ pungkasnya. (yar)