Warga Moutong Minta Pembuatan Gerbang Tapal Batas

DOK
SERAP ASPIRASI –Taswin Borman (kanan) sedang melakukan reses di kecamatan Moutong beberapa waktu lalu

PARIGI – Masalah tapal batas, sering menjadi sumber sengketa antara penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan. Olehnya diperlukan tapal batas yang jelas untuk memisahkan wilayah administrasi antara dua daerah yang bersangkutan. Inilah antara lain, aspirasi yang mengemuka pada reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan Kabupaten Parimo, Drs H Taswin Borman M.Si yang baru-baru ini menggelar reses di dua daerah kecamatan Moutong dan kecamatan Taopa. Saat reses di kecamatan Moutong, warga setempat meminta dibuatkan gerbang di tapal batas yang menandai wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Pembangunan gerbang tersebut diusulkan di desa Molosipat Kecamatan Moutong. Menurut Taswin, usul warga tersebut adalah sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan seharusnya kata mantan Sekkab Parimo ini, perlu ada pemisah yang menandai batas sebuah wilayah pemerintahan baik itu antarkabupaten terlebih lagi antarprovinsi. Selain soal tapal batas, masyarakat setempat urai Taswin juga pembangunan kantor camat Moutong Timur, perbaikan jalan lingkar di desa Salampengut, pembuatan tanggul di desa Lalap, posyandu dan pembangunan TK Pembina kecamatan Moutong. Tak hanya itu, warga juga meminta bantuan obat-obatan hama kelapa, rehabilitasi SMA Moutong sekaligus penambahan tenaga pengajar serta permintaan perahu dan alat perlengkapan nelayan.
Sedangkan di kecamatan Taopa, Taswin mengaku mendapat titipan aspirasi dari warga berupa tenaga penyuluh pertanian, pencetakan sawah baru, irigasi, perbaikan tambak sibatang serta jalan lingkar Taopa. Kemudian ada juga permintaan pembuatan tanggul hingga pembangunan lampu perampatan.
Menurut Taswin, jika dipilah-pilah mayoritas aspirasi warga yang dikemukakan di dua kecamatan tersebut, adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Sebut misalnya, jalan lingkar desa, pembangunan TK Pembina dan pembangunan lampu perampatan dan atau pembangunan Posyandu. Namun demikian katanya, pihaknya menerima semua aspirasi tersebut, untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Parimo. Sedangkan aspirasi yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi, seperti pencetakan sawah baru, hama kelapa, tenaga penyuluh dan tapal batas ini akan dilaporkan di dewan untuk kemudian menjadi sikap resmi dewan agar ditindaklanjuti. Mantan calon wakil bupati kabupaten Parimo ini mengingatkan, masyarakat di dua kecamatan tersebut melalui aparat desa kecamatan setempat juga memasukan program-program tersebut di Musrenbang tingkat kecataman. Dengan harapan program-program yang menjadi kewenangan kabupaten bisa terakomodir.
MINTA DILIBATKAN DI MUSRENBANG KABUPATEN Untuk efektifnya aspirasi yang disuarakan warga, Taswin meminta pemerintah Kabupaten Parimo, melibatkan anggota dewan asal Parimo pada forum Musrenbang tingkat kabupaten. Setidaknya kata Taswin, pihaknya bisa mendengar, menyaksikan dan menyimak langsung program-program kabupaten yang bisa disinkronkan dengan provinsi. ‘’Kalau program yang diajukan dalam Musrenbang bisa sharing dengan provinsi, ini akan kita perjuangkan dalam ploting anggaran RAPBD. Ini yang saya maksudkan mengapa anggota dewan tingkat provinsi perlu hadir di Musrenbang kabupaten,’’ rinci Taswin. Dikhawatirkan katanya, jika mereka tidak hadir pada Musrenbang, maka program kabupaten dan program yang diajukan anggota dewan asal Parimo di DPRD provinsi bisa tidak connect. ‘’Jangan sampai program provinsi di kabupaten tidak ketahui oleh pejabat setempat,’’ katanya. Namun kalau jauh-jauh hari sebelumnya sudah digodok di Musrenbang bersama-sama maka kendala-kendala seperti dipastikan bisa diatasi. (yar)