Pangkas Anggaran Tanpa Alasan yang Jelas

PARIGI – Beberapa pejabat Bappeda Parimo mengaku kebijakan Banggar DPRD Parimo yang memangkas program penyusunan dan informasi potensi daerah dari Rp800 juta menjadi Rp500 juta sebagai sebuah realitas yang harus diterima, walau langkah itu membawa konsekwensi tidak maksimalnya implementasi program tersebut jika kelak dilaksanakan. ‘’Kita ikuti saja toh kewenangan itu ada sama dewan. Tapi jika dipaksakan kegiatan ini juga tidak akan maksimal. Dana memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh dana untuk menggerakkan sebuah kegiatan,’’ ujar salah satu pejabat Bappeda yang menolak namanya ditulis. Angka Rp800 juta yang diletakkan untuk program tersebut katanya sudah sesuai dengan realitas lapangan, dimana harga kertas sudah naik terlebih kegiatan ini akan dipihakketigakan. Kegiatan tersebut mencakup beberapa item kegiatan seperti, pencetakan buku kabupaten Parimo dalam angka, kecamatan dalam angka, PDRB 2010 masing-masing Rp100 buah buku dan IPM 2010 sejumlah 50 buah buku. Anggaran tersebut juga bukan semata-mata untuk pencetakan buku, tetapi juga meliputi pengolahan data, dan survey lapangan. Sumber Radar Sulteng itu juga menyayangkan, pencoretan usulan anggaran terkesan seenaknya, tanpa ada alasan yang rasional. ‘’Misalnya, belum apa-apa sudah dikatakan, pokoknya saya tidak mau tau usulan ini harus dikurangi. Ini namanya tidak objektif,’’ keluhnya. Bagi pemerintah katanya, jika perjalanan dinas yang dikurangi, itu bisa dimaklumi tapi tidak untuk kegiatan yang berkaitan dengan rakyat. ‘
Anggota Banggar Hazairin Paudi mempertanyakan program ini, karena program yang sama juga ada di BPMD. ‘’Di BPMD juga ada program serupa, kalau dianggarkan lagi di Bappeda, nanti terjadi tumpang tindih kegiatan,’’ kilahnya. Ini diperkuat lagi oleh beberapa anggota Banggar lainnya. Beberapa diantaranya, bahkan mempertanyakan urgensi pencetakan buku tersebut yang diasumsikan sebagai kegiatan seremoni. Walau sudah dijelaskan oleh Ketua Bappeda Muhammad Idrus bahwa kegiatan tersebut adalah kesepakatan Bappeda se Indonesia dimana Bappeda salah satu fungsinya sebagai penyedia data yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, perbankan namun penjelasan itu tetap tidak bisa meyakinkan anggota Banggar Legislatif. Hasilnya, usulan kegiatan ini pangkas menjadi Rp500 juta.
Pengamatan Radar Sulteng, terlihat masih kerap terjadi perbedaan sesame anggota dewan dalam melihat tugas pokok dan fungsi sebuah unit kerja. Seperti halnya pada pembahasan penelitian rumput laut yang dikerjasamakan oleh Bappeda dengan BPPT. Untuk kegiatan ini Bappeda mengusulkan anggaran sebesar Rp379 juta. Anggota Banggar Kisman DB Sultan, kemudian mengusulkan agar kegiatan dikembalikan ke instansi teknis yang membidangi rumput laut. Asumsinya, Bappeda bukan instansi teknis tetapi sebagai perencana program. Argumentasi yang dikemukakan Kisman ini coba ditepis oleh Ketua Bappeda Muhammad Idrus bahwa kegiatan tersebut bukan berarti instansinya ikut menangani budidaya rumput laut. ‘’Dalam konteks ini yang kita lakukan adalah penelitiannya bukan ikut budidayanya. Jadi tolong dipisahkan. Bappeda sesuai dengan fungsinya bergerak di ranah penelitian bekerjasama dengan BPPT. Implementasi dari program inilah yang dijalankan oleh instansi teknis,’’ ulas Idrus panjang lebar. Di kalangan Banggar Legislatif seperti Asmir Ntosa dan Made Yastina tampak bisa memahami penjelasan Bappeda tersebut. Beruntung, program strategis tersebut tidak dipangkas. Usulannya sebesar Rp379 juta tetap disetujui. (yar)