Perjalanan Dinas Bappeda Tidak Rasional

PARIGI - Hari pertama pembahasan RAPBD 2010, kalangan eksekutif langsung dihujani kritik. Selain ketidakhadiran para pejabat inti, seperti Ketua Bappeda dan Sekkab J Winter yang datang terlambat, Banggar juga mengeritik besarnya biaya perjalanan dinas Bappeda yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar lebih. ‘’Jumlah ini perlu dirasionalkan. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikemukakan Saudara Bupati pada nota pengantar keuangan,’’ kritik anggota Banggar dari Fraksi Golkar Rizal Sunuh.
Kepada Radar Sulteng, politisi PPRN ini mengungkapkan, khusus perjalanan dinas Bappeda akan dibahas secara detail di Banggar, apakah perlu dikoreksi atau dibiarkan saja angkanya tetap sebesar itu. ‘’Tapi kalau menurut saya angka ini perlu dikoreksi. Terlalu besar,’’ katanya.
Ia menambahkan, idealnya perjalanan dinas Bappeda di kisaran Rp500 atau Rp600 jutaan. Angka ini menurutnya sudah cukup rasional di tengah upaya pemerintah dan DPRD yang mengefisienkan belanja APBD. Tak hanya Bappeda, sejumlah SKPD juga ditemukan, usulan anggarannya dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang tidak masuk akal. Ini semua kata Rizal Sunuh akan dibahas secara detail di forum Banggar. Juga yang dilihat katanya adalah urgensi dari perjalanan dinas itu. Kalau perjalanan yang tidak urgen sebaiknya dipending dulu.
Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola pada nota pengantar keuangan di DPRD beberapa lalu juga meminta belanja dikurangi termasuk perjalanan dinas. Menurut Bupati item-item belanja yang perlu dikurangi adalah, honor non PNS daerah dilakukan berdasar kontribusi tenaga honorer yang bersangkutan, belanja fisk, pengurangan perjalanan dinas dan pembatasan penyelenggaraan rapat, seminar di luar kantor. (yar)