Sekkab Sigi

Hidayat Prioritaskan Isi Sekkab

Anggap Suara yang Menolak,
Dinamika Demokrasi///sub

PALU - Pejabat Bupati Kabupaten Sigi yang baru saja dilantik Mendagri Mardiyanto di Sasana Bhakti Praja Depdagri pada 15 Januari lalu, telah membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas-tugasnya selama memimpin Sigi. Salah satu yang mendesak adalah pengisian Sekretaris Kabupaten (Sekkab). ‘’Kalau Sekkab tidak ada maka roda organisasi akan timpang. Setelah itu disusul dengan pembentukan kelembagaan dan pengisian personel. Makanya ini adalah pekerjaan rumah pertama yang harus saya selesaikan,’’ ujar Hidayat yang ditemui sesaat setelah menerima ucapan selamat dari warga Sigi di kediamannya (18/1) kemarin. Masih menurut Hidayat, sebagai bupati transisi ia menyadari keberhasilannya menyelesaikan empat agenda yang ditetapkan Mendagri sangat tergantung sejauhmana dukungan pemerintah di kabupaten induk maupun pemerintah provinsi. Olehnya kata dia, koordinasi dan konsultasi pada pemerintahan di kabupaten induk serta pemerintah provinsi mutlak dilakukan.
Terkait dengan kebutuhan SKPD, berdasarkan konsultasi dengan Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri terdiri dari lima lembaga teknis dan delapan dinas serta dua asisten bupati. Saat ini konsep struktur kelembagaannya sudah ada tinggal dimatangkan. ‘’Soal kapan kelembagaan bisa terbentuk saya belum bisa tentukan, karena prosedurnya cukup panjang. Karena harus mendapatkan persetujuan Mendagri dan juga harus persetujuan Menpan. Untuk mendapatkan persetujuan dari dua kementerian ini, terlebih dahulu harus dilakukan evaluasi dan kajian,’’ beber Hidayat. Sedangkan untuk pegawai dari sekitar 5.000 yang akan direncanakan diplot ke Kabupaten Sigi, pihaknya terlebih dahulu akan mengakomodir tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga teknis yang sudah ada di kecamatan. Dikatakannya, jika lembaganya sudah terbentuk baru bisa diketahui berapa kebutuhan pegawai untuk mengisi kelembagaan itu. Soal lembaganya Hidayat mengaku masih sedang digodok. ‘’Yang lembaga yang dibentuk termasuk dalam urusan wajib,’’ jelasnya.
Terkait adanya suara-suara yang menolak kehadirannya sebagai pejabat bupati di Kabupaten Sigi, Hidayat mengaku fenomena itu sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. ‘’Dalam konteks demokrasi suara-suara seperti itu saya kira wajar saja. Dan itu akan menjadi bahan intropeksi bagi saya untuk bekerja di Sigi,’’ tekan Hidayat.
Namun yang pasti dukungan moral dari para pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sigi. Ia mengharapkan semua komponen masyarakat di Kabupaten Sigi, untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar serta sedapat mungkin mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit. ‘’Kepentingan besar masyarakat Sigi yang saya maksudkan adalah terselenggaranya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan demikian substansi pemekaran akan lebih mengena,’’ ulas Hidayat.
Sebagai pejabat bupati dengan durasi kepemimpinan hanya satu tahun, dirinya ingin meletakan pondasi pemerintahan yang kuat sebagaimana keinginan Gubernur Paliudju terhadap dirinya. ‘’Dengan demikian bupati devinitif nantinya tidak lagi disibukan dengan persoalan kelembagaan atau rutinitas pemerintahan. Tetapi lebih fokus untuk mensejahterakan rakyat Sigi. Sedangkan saya akan kembali lagi ke provinsi,’’ demikian Hidayat. (yar)