Paliudju Menyerah

Minta Kapolda Jadi
Koordinator Gakum di Poboya

PALU – Gubernur HB Paliudju sepertinya menyerah. Ia meminta agar koordinator penegakan hukum (Gakum) terhadap penanganan penambang emas di Poboya langsung dibawah kontrol Kapolda Sulteng Brigjend Suparni Parto. Langkah itu dilakukan setelah pekan lalu ia melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya dan mendapati bukan hanya rakyat sipil yang terlibat, tetapi juga aparat tentara maupun polisi serta Pemda. ‘’Saya lihat langsung mereka ada di lokasi, jadi saya bertanya untuk apa mereka di sini,’’ katanya heran. Menurutnya, jika sudah melibatkan aparat, maka penanganannya akan menjadi kompleks. ‘’Makanya saya akan minta sama Pak Kapolda, untuk pimpin langsung proses penegakan hukum di Poboya. Tapi Gubernur tetap juga ada dalam struktur itu,’’ katanya.
Setelah melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya, ia mengambil kesimpulan agar tambang emas Poboya secepatnya ditinjau. Saat di depan paripurna DPRD Sulteng (1/9) kemarin, Paliudju mengaku lingkungan di Poboya sudah terkontaminasi dengan mercuri dan sianida. Hasil tes laboratorium katanya, penggunaan dua bahan kimia tersebut sudah di atas batas toleransi yakni 0,05. Ambang batas yang diperbolehkan adalah 0,01. ‘’Atas dasar itu, maka aktivitas tambang rakyat itu sudah saatnya ditinjau kembali sebelum menimbulkan ancaman ekosistem yang lebih fatal lagi,’’ tandasnya.
Saat ini katanya, pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat terhadap sekitar 7000 orang yang melakukan aktivitas pertambangan, mulai dari penggalian batu yang mengandung emas di lubang, pemikul batu hingga pengusaha tromol itu sendiri.
Terkait dengan itu, pemerintah akan memanggil investor Citra Palu Mineral (CPM) untuk meminta jaminan berapa besar tenaga kerja lokal khususnya warga Poboya diakomodir oleh perusahaan ini. (yar)