Triwulan III DPRD Hasilkan 34 Peraturan

Panmus Susun Agenda
DPRD Periode 2009-2014

PALU – DPRD Sulteng menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang triwulan III sekaligus pembukaan masa sidang triwulan empat. Rapat paripurna yang dilakukan setiap tiga bulan sekali adalah yang terakhir bagi DPRD Sulteng periode 2004-2009. Pasalnya, pada 28 September mendatang atau 25 hari kedepan, DPRD Sulteng akan dihuni anggota baru. Dalam masa sidang triwulan III, DPRD berhasil menelorkan 34 buah produk, yang terdiri dari Peraturan Daerah (Perda) 4 buah, keputusan DPRD 13 buah dan keputusan pimpinan dewan sebanyak 17 buah.
Jumlah tersebut, menurut Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir, mengindikasikan kinerja dewan dalam tiga bulan terakhir cukup baik. Karena produk yang dihadirkan itu belum terhitung perjalanan keluar daerah, komunikasi dalam daerah serta perjalanan konsultasi beberapa Perda baik ke Jakarta maupun daerah lainnya. Hasil rapat panitia musyawarah (Panmus), juga telah mengagendakan acara untuk anggota DPRD Sulteng periode 2009-2014. Di antaranya paripurna istimewa peresmian dan pengambilan sumpah anggota dewan baru pada 28 September, disusul pembentukan fraksi-fraksi 29-30 September dan paripurna penyusunan dan penetapan tatib kode etik pada 1-6 Oktober. Sementara itu, walaupun tinggal menyisakan waktu kerja sekitar 25 hari, namun dewan masih menyisakan sejumlah agenda penting. Sedikitinya masih pembahasan 7 raperda yang harus dirampungkan. Dua raperda diantaranya adalah hasil inisiatif dewan yakni raperda lembaga penjamin kredit dan perlindungan tenaga kerja. Sedangkan lima raperda lainnya, telah beberapa kali dibahas namun tak juga kunjung selesai. Lima raperda tersebut, adalah pencabutan Perda Provinsi Sulteng Nomor 3/2002 tentang retribusi pemanfaatan kayu, dan Perda Nomor 6/2002 tentang retribusi lahan pada hutan negara. Kemudian raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6/2002 tentang retribusi penyadapan getah pinus dan raperda pengakuan dan perlindungan hukum adat Tau Taa Wana serta raperda tentang pemenuhan anak. (yar)

Agenda DPRD Sulteng Periode 2009-2014///////////

1.Rapat paripurna peresmian Anggt Dewan - 28 Sept 2009
2.Rapat paripurna pembentukan fraksi – 29-30 September
3.Rapat pemb.kode etik - 1 – 6 Oktober
4.Paripurna pengusulan calon pimpinan dewan/fraksi 7-9 Oktober
5.Paripurna penetapan pimpinan dewan 12 Oktober
6.Paripurna pengajuan SK pimpinan ke Depdagri 13-16 Oktober
7.Paripurna peresmian pimpinan dewan 19 Oktober
8.Paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan 20 – 26 Oktober
9.Orientasi pendalaman tugas 27 – 31 Oktober
10.Rapat komisi dengan mitra untuk kunker 2-3 November
11.Kunker dalam daerah 4 - 10 November
12.Laporan kunker/jawaban Gubernur 11 – 13 November
13.Rapat dalam rangka RAPBD 2010 26 Nov s/d 10 Des.
14.Paripurna Raperda Mangrove 14 – 16 Desember
15.R e s e s 17 – 24 Desember
16.Laporan hasil reses ke pimpinan 28-29 Desember
17.Rapat Panmus penyusunan masa sidang I 30 Desember
18.Paripurna penutupan masa persidangan III 31 Des

Sumber: SK Pimpinan DPRD Nomor 22/PIMP-DPRD/2009

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Buya Hamka Perkenalkan Muhammadiyah di Sulteng

Anti Teror TNI tetap Berdiri Sendiri

PALU – Tim anti teror yang saat ini berada di setiap matra baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara tetap berada di satuan masing-masing. Demikian pula tim anti teror Densus 88 yang berada di bawah Polri keberadaannya tetap dipertahankan.
Pernyataan itu dikemukakan Panglima TNI Joko Santoso merespons pertanyaan dari ketua Pepabri Sulteng Kol (Purn) Aswar Syam yang meminta agar Densus 88 dilebur menjadi satu wadah dengan tim anti teror yang ada di tubuh TNI. Pertimbangannya menurut Aswar Syam, agar kinerja tim anti teror lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Menurut Panglima, satuan anti teror baik yang di TNI Angkatan Darat, Angakatan Laut maupun angkatan Udara, akan tetap berdiri sendiri. Dan sejauh ini tidak ada pemikiran menggabungkannya dalam wadah tertentu. Terkait maraknya aksi teror dan ledakan bom penanganannya tetap oleh pihak Polri. ‘’Ledakan bom terkait dengan ancaman keselamatan publik. Karena itu menjadi tugas Polri yang bertugasnya menjaga keamanan. Olehnya penanganannya tetap oleh tim anti teror Polri. Satuan anti TNI baru bisa bergerak jika ada permintaan dari Polri,’’ katanya menjelaskan.
Dalam menyikapi teror, TNI katanya menggunakan tiga pola, yakni, pendeteksian, pencegahan dan penindakan. Untuk tiga hal ini katanya, TNI tidak berdiri sendiri dan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan Polri itu sendiri.
Sedangkan tim anti teror yang ada di satuan TNI, baru akan bergerak jika terjadi pembajakan terhadap kapal laut atau pesawat komersial. Terkait anggaran TNI yang seret, Panglima juga mengatakan, selama ini pemerintah memang belum bisa memenuhi kebutuhan ideal TNI, karena fokus pemerintah sekarang adalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Walau demikian institusi yang dipimpinnya itu tetap mampu menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pertahanan negara.
Kunjungan perdana Panglima TNI kali dalam rangkaian silaturahmi Ramadan 1430 Hijriah. Dialog yang berlangsung sesaat sebelum buka puasa bersama dengan jajaran Muspida Sulteng, tokoh agama dan masyarakat itu, berlangsung sekitar 40 menit dan dipandu oleh Wagub Achmad Yahya. Dialog yang dihadiri seratusan undangan itu berlangsung di lapangan Pogombo kantor Gubernur Sulteng (6/9) kemarin.
Sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Biro Infokom dan Humas Sulteng, hari ini Jenderal Joko Santoso dan rombongan akan menuju Maluku untuk tujuan yang sama. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Ihwal Masuknya Muhammadiyah ke Sulawesi Tengah

Dakwah Mendapat Tantangan Terbesar dari Umat Islam Sendiri

Mungkin tidak banyak tahu, jika masuknya Muhammadiyah di Sulawesi Tengah, dibawa oleh seorang tokoh besar nasional, Buya Hamka mantan ketua PP Muhammadiyah seorang ulama besar asal Padang Sumatera Barat. Buya Hamka adalah seorang ulama, politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Hamka adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Lahir di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981.
Dialah yang memperkenalkan dakwah Muhammadiyah tepatnya pada 1930 silam. Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Syamsudin Hi Halid, saat itu, Buya Hamka masih menjadi koordinator Muhammadiyah wilayah Indonesia Timur.
Di Sulawesi Tengah, daerah yang menjadi basis gerakan dakwah adalah Desa Wani – Kabupaten Donggala yang masuk dari arah Gorontalo. Kala itu para mubalig dari Jokya menyelenggarakan pendidikan sebagai media dakwah. Menjelang tahun 1960-an datang gelombang warga Minang yang di tanah kelahirannya telah menjadi pengikut Muhammadiyah. Salah satu dari warga Minang itu bahkan menjadi kepala kantor Urusan Agama di Kabupaten Donggala.
Kemudian ada juga tokoh dari Provinsi tetangga Gorontalo dan Sulawesi Selatan (Bugis) yang membawa Muhammadiyah ke Sulawesi Tengah. Dalam perkembangannya, gerakan yang dikenal dengan pemberantasan tahyul, bid’ah dan khurafat pada tahun 70-an seolah mendapat angin segar, walau resistensi dari internal umat Islam sendiri cukup terasa. Mereka yang datang dari Gorontalo dan Sulsel berhasil membuat wajah Muhammadiyah lebih familiar terhadap warga. Perlahan dan pasti, gerakan ini akhirnya bisa diterima oleh warga.
Sebenarnya gerakan dakwah mulai tertata pada 1965, yang ditandai hadirnya sistem pengaderan Muhammadiyah yang dimotori oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Bersama dengan para tokoh-tokoh Muhammadiyah dari luar daerah, dakwah makin diterima. ‘’Dari IMM inilah lahir bibit-bibit kader Muhammadiyah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya juga termasuk yang dikader di wadah ini saat itu,’’ katanya. Kebanyakan tokoh-tokoh Muhamamdiyah yang berjasa membesarkan Muhammadiyah sudah meninggal, seperti H Madjid dan Anwar Djamal termasuk tokoh Muhammadiyah generasi 60-an seperti Rusdy Toana juga sudah wafat. Para sesepuh Muhammadiyah yang tersisa saat ini salah satunya adalah Ishak Arep. ‘’Saya seangkatan dengan Pak Rusdy Toana. Beliau datang dari Jawa, saya masuk kota Palu. Jadi sama-sama,’’ jelasnya.
Syamsudin Halid mengatakan, metode penyebaran gerakan yang dikenal dengan pembaharuannya ini ada dua macam. Ada yang sembari berdagang namun ada pula yang datang khusus untuk menyampaikan misi Muhammadiyah di bidang pembaharuan.
Harus diakui katanya, pada saat itu tantangan Muhammadiyah memang cukup berat. Dakwah yang disampaikan selalu dihalang-halangi, karena misi yang dibawa dianggap menggusur tradisi dan kepercayaan yang sebelumnya telah melembaga di dalam masyarakat. Salah satunya adalah perlawanan terhadap pelaksanaan salat Id di lapangan terbuka. Saat itu warga masih salat Id di masjid. ‘’Ketika Muhammadiyah menawarkan salat di lapangan, semua protes. Kita bahkan dikawal sama aparat karena menjaga jangan sampai ada warga dari luar yang masuk memprotes. Seru juga saat itu,’’ ujarnya mengenang.
Namun lama kelamaan karena dakwah yang disampaikan Muhammadiyah karena selalu dilandasi dalil-dalil yang kuat, semua orang akhirnya bisa menerima untuk salat Id di lapangan. Salah satu kunci keberhasilan dakwah saat itu adalah dakwah dari rumah ke rumah.
Kini berkaitan dengan momentum 100 tahun Muhamadiyah di Indonesia, Syamsuddin Halid mengungkapkan, walau telah banyak prestasi yang ditorehkan Muhammadiyah dalam pengembangan umat namun masih banyak pula yang perlu dikoreksi. Salah satunya adalah adanya kecenderungan mubaliq muda, yang hanya menyampaikan tema dakwah yang moderat. Artinya para dai muda itu, cenderung menyampaikan tema umum dan tidak ingin mengangkat tema yang berkaitan dengan tahyul, bid’ah dan khurafat. Padahal penyakit masyarakat seperti ini masih besar.
Secara fisik kemajuan amal usaha Muhamadiyah cukup menggembirakan. Saat ini pesantren, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah bertebaran di berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
Masih menurut Syamsudin Halid momentum 100 tahun kehadiran Muhammadiyah di Indonesia, bisa dilakukan untuk mengintropeksi dirinya sejauhmana perannya dalam menggemleng akidah umat. Ini sesuai dengan tujuan utama Muhammadiyah yakni mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah harus terus dilakukan. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam katanya bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. ‘’Inilah yang sedang dan terus dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah, hari ini dan nanti. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Isi Ramadhan dengan Program Interaktif

PALU – Mengisi Ramadan 1430 Hijriah Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat di seluruh Indonesia menggelar sebuah program interaktif bertajuk berbagi cahaya Ramadan 1430 H. hajatan ini didukung oleh beberapa lembaga seperti Muamalat Institut dan beberapa lembaga lainnya. Menurut Kasdianto penanggungjawab kegiatan ini, tema ini diangkat untuk mengingatkan kembali umat Islam khususnya nasabah dan keluarga besar Bank Muamalat akan pentingnya makna kepedulian. Melalui program ini kata Kasdianto agar manusia tidak digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama. Melalui program ini katanya, program Baitulmaal Muamalat menyediakan paket bantuan makanan dan minuman untuk sahur dan berbuka puasa serta bantuan dana dalam bentuk tabungan, yang dapat mengisi kegembiraan pada hari raya Lebaran.
Masih menurut Kasdianto, selain program Ramadan 1430 H, beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Baitulmaal Muamalat adalah mengasuh 3.025 anak yatim korban konflik dan tsunami di Aceh. Program Orphan Kafala Programe, sebuah program beasiswa yang terintegrasi dengan pembinaan spriritual dan akademis. Program ini katanya diperkuat oleh orphan entrepreneurship programe, yakni membangun spirit kewirausahaan. Pesertanya sebanyak 640 anak yatim yang berlokasi di Aceh Utara dan Pidie.
Kata Kasdianto lagi, ada program pengembangan dan penguatan usaha mikro melalui program KUM3 berbasis lingkungan mesjid dan telah bekerjasama dengan 179 mesjid di 28 kota di seluruh Indonesia. Program ini katanya memfasilitasi permodalan dan pembinaan managemen bisnis modern kepada 4.697 pengusaha mikro. Kedepan menurut kasdianto, program ini akan disuport dengan IT sehingga bisa mengembangkan silaturahim produktif antarmesjid dan antarjamaah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pemprov dan Pemkot Libur Enam Hari

PALU – Menghadapi Idul Fitri 1430 Hijriah, Pemprov Sulteng akan libur selama enam hari, terhitung 18 – 23 September 2009. Hari libur dan cuti bersama itu, tertuang dalam surat Nomor 061.2/5413/Ro.Org yang ditandatangani oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dra Deri Djanggola MSi.
Menurut Kepala Biro Infokom dan Humas Pemprov Sulteng, Drs Irwan Lahace, kebijakan cuti bersama itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.2/4313/BKD tertanggal 1 Desember 2008.
Surat tersebut juga merinci bagi kantor atau unit kerja maupun satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, listrik, air minum dan pemadam kebakaran serta keamanan dan ketertiban cuti bersama Idul Fitri disesuaikan dengan peraturan perundag-undangan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Tak hanya itu, menurut Irwan Lahace, setiap pimpinan instansi dan organisasi perangkat daerah agar melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan masing-masing. Jika ada pegawai yang tidak masuk kerja atau menambah waktu libur, maka pimpinan harus mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang bersangkutan.
Penerapan libur dan cuti bersama juga dilakukan Pemkot Palu. Waktu libur dan cuti bersama yang juga ditetapkan selama enam hari ini, terhitung mulai tanggal 18 September hingga 23 September 2009.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu, Moh Rifani SSos MSi, pada awal masuk kerja nanti, aktivitas para PNS akan dimulai tepat pada pukul 07.15 hingga 16.00 selama enam hari kerja.
“Jadi tanggal 24 nanti PNS sudah berkantor dengan perubahan jam kerja kembali seperti sediakala. Perubahan jam kerja pada waktu bulan Ramadan, otomatis tidak berlaku lagi,” ujarnya.
Aktivitas berkantor usai lebaran nanti, juga akan mendapat pengawasan dari masing-masing Kepala SKPD serta pihak BKD. Itu dilakukan, agar para PNS dapat kembali bekerja seperti biasa.
“Apalagi hanya dalam tempo dua hari sejak aktivitas kantor dimulai, Pemkot Palu akan bersiap melaksanakan perayaan upacara dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kota Palu pada tanggal 27, jadi semua pihak termasuk pada PNS-nya harus ikut terlibat dalam kegiatan upacara nanti,”tutur mantan Lurah Besusu Tengah ini kemarin.
Bagi PNS yang tidak mengindahkan aturan jam dan waktu kerja yang ditetapkan, pihak BKD atas laporan dari masing-masing Kepala SKPD akan mengambil tindakan tegas.
“Ini jelas tindakan yang melanggar undang-undang, jadi perlu dikenakan sanksi terhadap segala bentuk pelanggarannya. Hukuman dapat dikenakan dari bentuk hukuman disiplin ringan hingga pelanggaran berat,” tukasnya. (yar/ima)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Rasid: Ada Aliran Dana yang Tidak Didukung Bukti Kwitansi

PALU – Merasa tersudut dengan pernyataan Ketua Harian KONI Sulteng , Sahabuddin Mustafa, Gubernur HB Paliudju melalui Karo Infokom dan Humas Irwan Lahace dan Staf Ahli Bidang Hukum, Rasid Thalib. Keduanya diperintahkan secara khusus oleh Gubernur HB Paliudju untuk menjelaskan posisi Gubernur dalam kasus dana KONI.
Irwan Lahace mengatakan, dana sebesar Rp11 miliar adalah dana hibah dari Pemprov ke KONI sebagai induk olah raga di daerah. Karena sifatnya dana hibah maka yang bertanggungjawab secara langsung terhadap penggunaan dana tersebut adalah ketua harian KONI dalam hal ini Sahabuddin Mustafa selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) dari dana sebesar Rp11 miliar tersebut. ‘’Semua yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan adalah ketua harian. Itu berarti Pak Sahabuddin yang bertanggungjawab secara langsung,’’ tandas Irwan Lahace.
Ditempat yang sama, staf ahli Gubernur Rasid Thalib mengemukakan, asal muasal dana hibah tersebut sebenarnya berasal dari pos APBD. Dikatakan dana hibah karena aturan tidak memberikan ruang bagi pemerintah mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan olah raga. Yang dibolehkan adalah memberikan dana untuk lembaga yang bergerak di bidang olah raga. Olehnya bentuk bantuannya bukan disebut subsidi melainkan hibah. Di institusi KONI Gubernur Paliudju sebagai pemerintah hanya sebagai Pembina. ‘’Karena sifatnya hibah maka antara pemberi dan penerima hibah terputus. Hanya karena ini dana APBD maka dana tersebut akan muncul karena pasti akan dipertanyakan kepada Gubernur dalam posisinya sebagai ketua Pembina KONI,’’ rincinya. Hanya saja tambah Rasid Thalib, pengguna anggaran tetap kepada ketua harian KONI dalam hal ini Sahabuddin Mustafa.
Sebelumnya katanya, Sahabuddin telah menghadap Gubernur HB Paliudju melaporkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Sulteng, terkait penggunaan dana tersebut. Rasid mengatakan melihat langsung hasil laporan dari Inspektorat, disitu terungkap beberapa item pembelanjaan yang tidak didukung oleh bukti kuat, seperti kwitansi. ‘’Saya belum sempat baca semua temuan Inspektorat. Tapi memang ada beberapa item pembelanjaan yang tidak ada bukti kwintansinya. Hasil pemeriksaan itu juga belum final dan masih disempurnakan oleh Inspektorat,’’ beber Dosen Hukum Universitas Tadulako ini.
Merespon laporan Sahabuddin tersebut, Gubernur Paliudju katanya telah memerintahkan kepada Inspektorat Daerah Sulteng secepatnya merampungkan pemeriksaan terhadap keuangan KONI untuk mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana tersebut. Secara umum katanya, dari aspek administrasi penggunaan tersebut sudah memenuhi namun dari aspek administrasi pembenahan keuangan negara belum terpenuhi. ‘’Hal-hal inilah yang menurut Gubernur perlu dituntaskan pemeriksaannya oleh Inspektorat. Lengkap secara administrasi tetapi belum lengkap secara akuntansi ini juga perlu dirampungkan,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Diawali DPRD Poso Terakhir DPRD Kota

Pelantikan Caleg
Terpilih se Sulteng

PALU – Pelantikan caleg terpilih periode 2009-2014, dipastikan akan rampung pada Agustus dan September. Pada dua bulan terakhir ini, Gubernur HB Paliudju maupun Wagub Achmad Yahya akan melakukan road show ke sejumlah kabupaten/kota se Sulteng untuk melakukan peresmian dan pengambilan janji/sumpah anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Legislatif 5 April 2009. Surat Gubernur Nomor 170/423/RO.ADM PEM tertanggal 21 Agustus 2009, menyebutkan pelantikan caleg terpilih akan diawali dari Kabupaten Poso yang akan berlangsung hari ini disusul DPRD Touna pada keesokan harinya 24 Agustus 2009. Rangkaian pelantikan para caleg terpilih se Sulteng itu, akan berakhir di Kota Palu pada 9 September 2009. Untuk pelantikan di 10 kabupaten/kota se Sulteng itu, Gubernur HB Paliudju berbagi dengan wakilnya Achmad Yahya. Paliudju kebagian di kabupaten Poso, Touna dan Bangkep serta Tolitoli dan Buol. Sedangkan Achamd Yahya akan melakukan peresmian anggota dewan di kota Palu, Donggala, Parimo dan Morowali serta Banggai. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan