Optiimistis raih 20 Persen

f-yardin
Ibrahim Timumun

Golkar Optimistis Raih 20 Kursi di DPRD Sulteng

PALU – Golkar tidak ingin kehilangan muka sebagaimana yang mereka alami pada pemilu 2004. Perolehan suara Golkar di DPRD Sulteng merosot dari 22 kursi menjadi hanya 17 kursi. Sulawesi Tengah sebagai salah satu basis Partai Golkar di kawasan Indonesia Timur, ditargetkan untuk memperoleh tambahan kursi sekitar 10 persen dari perolehan suara pemilu 2004.
Pada pemilu 2009, Partai Golkar memang memasang target tinggi.
Partai Golkar yang pada pemilu 2004, hanya meraup 17 kursi dari 45 kursi yang ada di DPRD Sulteng bertekad mengembalikan kembali kejayaan partai berlambang beringin tersebut seperti halnya perolehan kursi pada pemilu 1999. Sebagai partai besar, Golkar ingin kembali menguasai kursi mayoritas di DPRD Sulteng. Untuk mewujudkan target tersebut, Golkar bertekad berjuang untuk memenuhi target demi untuk mencapai target kursi secara nasional yakni 30 persen kursi di Senayan.
Sekretaris DPD Golkar Sulteng, H Ibrahim Timumun S.Sos mengungkapkan, optimisme itu didasari atas berbagai pertimbangan logis dimana Golkar dalam usianya yang mencapai 42 tahun sudah mengenal dan dikenal masyarakat. Sebagai partai mapan dengan struktur partai yang kuat, Golkar katanya, mempunyai kemampuan untuk mengakses hingga ke akar rumput. Selain itu, Golkar juga mempunyai kader-kader dengan loyalitas tinggi yang siap berbuat untuk kepentingan partai. ‘’Target yang kami canangkan itu bukan muluk-muluk, raihan 20 kursi di DPRD Sulteng adalah sesuatu yang realistis. Berdasarkan perkembangan terakhir kader-kader di daerah,’’ katanya yakin.
Olehnya, kata dia koreksi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir nomor urut menjadi suara terbanyak bagi Partai Golkar menurut Ibrahim tidak membuat kader maupun caleg Golkar resah. Jauh-jauh hari Golkar sudah memberlakukan system suara terbanyak untuk caleg yang duduk menjadi anggota dewan.
Daerah mana saja yang diprediksi mendulang suara besar, caleg Golkar dari daerah pemilihan Sulteng VI ini mengungkapkan, tidak ada pengkhususan dapil tertentu. Semua daerah pemilihan diberi tanggungjawab untuk bekerja maksimal demi memenuhi target 20 – 22 kursi di DPRD Sulteng.
Pada pemilu 2004, semua dapil mampu menyumbang kursi. Olehnya kata Ibrahim tradisi politik ini harus dipertahankan pada pemilu 2009 mendatang. Bahkan berdasarkan hitungan-hitungan Golkar mempunyai kans kuat untuk menambah wakilnya dari beberapa dapil unggulan. ‘’Tapi tidak usah saya rinci, dapil dapil yang berpotensi menyumbang suara lebih,’’ katanya. Pada pemilu 2004, dapil Sulteng II (Donggala) yang dikenal sebagai salah satu basis Partai Golkar menyumbang suara terbesar, yakni 4 kursi. Disusul dapil Parimo, Poso dan Banggai masing-masing 3 kursi serta dapil kota Palu dan Tolitoli Buol 2 kursi. Menurut Ibrahim, penyusutan kursi Golkar pada pemilu 2004, disebabkan oleh regulasi pemilu (pembagian sisa suara), yang menyebabkan banyak sisa suara Golkar hilang. ‘’Kedepan dengan system suara terbanyak, Golkar yakin mampu mengulang prestasi yang pernah dicapai pada pemilu 1999,’’ demikian Ibrahim. (yar)
2 4 3 3 3 2

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pencitraan Pemilu Kada 2

Fungsi Baliho, Pencitraan atau Penampakan? (2) ///sub
Jangan terpedaya dengan Ungkapan di Baliho

Pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho caleg, terkesan hanya jargon belaka ketimbang program riil yang kelak bisa dilakukan setelah terpilih. Bahkan ada sebagian klaim-klaim itu yang justru berlawanan dengan perjalanan dan track record sang caleg. Masyarakat diminta tidak terjebak dengan jargon jargon itu. Nalar dan akal sehat tetap dibutuhkan untuk mencerna pesan-pesan tersebut.
Dengan demikian kita bisa membedakan sosok heroik dan paranoid.

LAPORAN: YARDIN HASAN

Ruang-ruang terbuka di kota Palu, yang sebelumnya banyak dijejali dengan iklan rokok, kini mulai tergantikan dengan baliho milik para calon legislatif (caleg) yang mencoba peruntungan pada pemilu legislatif, pada 9 April 2009 mendatang. Iklan rokok dengan penempatan yang relatif teratur, namun tetap saja menyulut protes dari berbagai kalangan. Sedangkan baliho caleg yang dipasang secara serampangan dan merusak nilai estetika kota, justru tidak mendapat suara minor sama sekali. Warga seolah merestui pandangan mereka ’’dirusak’’ oleh aneka baliho yang dipasang secara sporadis. Padahal pesan dalam iklan rokok kurang lebih sama berbahayanya dengan pesan yang disampaikan dalam baliho caleg. Masyarakat dijejali dengan pesan-pesan manis berisi ajakan yang belum tentu bisa lakukan jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.
Terkait dengan ini, Slamet Riyadi Cante dan Irwan Waris keduanya dari Universitas Tadulako telah mengingatkan agar masyarakat tidak terpedaya dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho milik caleg. Karena baliho sebagai salah satu media meraih popularitas instan sama sekali tidak bisa dijadikan referensi untuk menentukan pilihan terhadap wakil rakyat.
Menyimak pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho atau spanduk serta kalender, masyarakat menurut Slamet memang perlu berhati-hati agar tidak terbuai atau terninabobokan dengan kata-kata manis yang terangkai indah dalam bingkai baliho. Misalnya ada yang menulis, tidak pernah berhenti berjuang dan memikirkan rakyat. Di baliho lain tertulis, akan berjuang untuk rakyat dan akan selalu menempatkan kepentingan rakyat dalam prioritas tertinggi. Di sejumlah baliho, salah satu caleg DPR RI mengklaim dirinya sebagai Ibu Poso. Ngewa Sowolino salah satu warga Poso yang dimintai pendapatnya tentang pencantuman Ibu Poso mengaku tidak mengerti dari mana munculnya kata-kata seperti itu. Yang pasti katanya, selama ini tidak ada komitmen dari warga Poso untuk mengangkat Ibu Poso. ’’Saya tidak tahu, kenapa tiba-tiba muncul ungkapan-ungkapan seperti itu,’’ katanya heran.
Tak jarang kata-kata yang terlihat bombastis itu, diungkapkan oleh politisi yang tidak jelas keberadaannya di masyarakat.
Geri Dj Wullur SE, caleg DPRD provinsi dari dapil Sulteng II (Donggala) mengungkapkan, ia berusaha menghindari penggunaan kalimat yang sekiranya mengundang sinisme publik. Justru kata dia, ungkapan ungkapan dalam spanduk miliknya dipilih sangat dengan hati-hati, terukur dan diupayakan tidak memuat kata-kata yang berlebihan. ’’Tapi memang ungkapan-ungkapan itu perlu. Itu namanya soundbite yang berfungsi sebagai pengingat. Misalnya SBY-JK menggunakan kata-kata Bersama Kita Bisa. Ini diingat terus oleh masyarakat. Asalkan jangan berlebihan,’’ kata Geri.

Murad U Nasir, caleg DPR RI dari dapil Sulteng mengemukakan, tidak ada yang salah dengan pencantuman berbagai ungkapan dalam baliho caleg. Soal apakah tema yang disampaikan sesuai dengan track record sang caleg biarlah rakyat sendiri yang menilai. ’’Yang tidak boleh jika pesan-pesan itu bermuatan sara’ atau menyerang kehormatan individu lain,’’ ujar Murad. Namun sejauh ini katanya, sejumlah tema yang ia sampaikan di balihonya berisi filosofi hidup yang tinggi. Misalnya, ungkapan untuk menjadi yang terhormat maka jagalah kehormatan. Ungkapan-ungkapan semacam ini katanya bisa memberikan inspirasi dan pendidikan yang baik bagi rakyat.
Sayangnya, ungkapan-ungkapan itu justru ada pula yang diungkapkan oleh para caleg oportunis. Caleg-caleg yang saban pemilu terus berganti partai, terlihat sangat aktif menjajakan dirinya melalui berbagai media. Kemudian ada juga mencoba mengekploitasi sentimen primordial untuk meraih simpati. Misalnya menggunakan atribut kesukuan untuk kepentingan politiknya. Menurut Slamet Riyadi Cante, caleg yang mencoba membangun basis politik dari kantong-kantong primordial adalah bentuk ketidakmampuan caleg tersebut membangun paradigma politik yang berbasis kebangsaan. Caleg-caleg itu terpaksa menempuh jalan pintas dengan mengeksploitasi isu-isu sektarian demi menjaga popularitas dirinya. ’’Politik identitas seperti ini memang paling murah dan gampang digarap, dan banyak yang berhasil. Emosi konstituten dapat dengan sangat mudah digarap. Namun mereka yang menggarap basis politik seperti ini sebenarnya selain tidak mendidik juga menjadi ancaman demokrasi. Mengeksploitasi fanatisme primordial adalah sikap yang berbahaya bagi bangsa ini,’’ kata Slamet mengingatkan.
Begitu banyaknya baliho berisi klaim dan jargon sebagai pahlawan rakyat. Namun di antara ribuan caleg-caleg itu terselip satu dua yang mungkin moralitasnya diragukan. Ada politisi kutu loncat atau caleg yang dalam menjalankan perannya di sektor lain banyak merugikan rakyat. Misalnya doyan melakukan pembalakan hutan atau catatan minus lainnya yang lolos dari rekam jejak masyarakat. Namun justru mereka inilah yang paling getol mengampanyekan diri sebagai figur yang layak dipilih. Olehnya menurut Irwan Waris rakyat perlu berhati-hati. Penampilan sang calon di baliho kadang menipu dan tidak seindah wajah aslinya. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara sosok heroik dan paranoid. (habis)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Para Caleg Pascaputusan MK

Para Caleg Pascaputusan MK

PALU - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir nomor urut dan memberlakukan suara terbanyak bagi caleg yang lolos ke dewan, memaksa para caleg untuk bekerja lebih keras. Koreksi MK ini membuat sejumlah anggota dewan yang kembali mencalonkan diri pada pemilu 2009 semakin rajin menyambangi konstituennya di daerah. Dalam beberapa hari terakhir ini, suasana kantor DPRD Sulteng yang terletak di Jalan Samratulangi – Palu Timur, memang lengang. Sempat ada paripurna yang mengagendakan pembukaan masa sidang pertama setelah itu kantor DPRD Sulteng kembali sunyi. Mayoritas penghuninya kembali ke dapilnya masing-masing untuk melakukan konsolidasi di tingkat konstituen.
Politisi Golkar, Erwin Burase, S.Kom mengaku sebelumnya dewan memang mengagendakan reses sehingga semua anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. ‘’Kita sekalian saja. Karena ada reses sekalian kita juga konsolidasi politik bersama konstituten,’’ ujar Erwin terus terang. Namun demikian tugas-tugas sebagai anggota dewan dipastikan tidak ada yang terabaikan. Diupayakan kata caleg Golkar dari dapil Parigi Moutong ini, dua agenda yang sama-sama penting ini jalan bersama-sama. Dan sejauh ini katanya keduanya berjalan singkron tidak ada yang dikorbankan.
Hal yang sama juga diakui Geri Dj Wulur SE. Ia mengungkapkan, disamping menyelesaikan tugas-tugas dewan, pihaknya juga harus mengagendakan konsolidasi massa di dapilnya – Donggala. ‘’Saya kira semua teman-teman yang masih mencalonkan diri juga melakukan hal yang sama. Yang pasti tugas-tugas di dewan tidak ada yang dikorbankan. Semuanya jalan bersama-sama,’’ katanya menambahkan.
Sebelummya, DPRD Sulteng memang mengagendakan perjalanan dalam daerah yang dirangkai dengan reses. Dua kegiatan ini dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk konsolidasi politik di dapilnya masing-masing. Sehingga tak jarang, kantor DPRD Sulteng kerap sunyi. Terkadang yang bertahan tinggal Wakil Ketua DPRD Sulteng, Helmy D Yambas. Kebetulan Helmy berasal dari dapil Kota Palu sehingga tetap terlihat hadir di kantor DPRD Sulteng. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pencitraan Pemilu Kada

f-yardin
PENCITRAAN INSTAN – Baliho para caleg yang dipasang di sudut-sudut Kota Palu sangat mengganggu pemandangan.

Fungsi Baliho, Pencitraan atau Penampakan (1) ///sub
Antara Popularitas Instan Versus Sinisme Publik

Menjadi anggota legislatif, sepertinya telah menjadi pilihan hidup. Karenanya menjadi anggota DPRD pun tak lagi dimaknai sebagai tempat pengabdian melainkan pekerjaan atau profesi. Memperkenalkan diri kepada publik secara lebih terbuka dan buka-bukaan kini tak terbatas ruang dan waktu. Tempat-tempat yang dulunya bukan wilayah politik pun menjadi arena pentas figur untuk memburu kekuasaan. Tidak hanya itu, rakyat miskin dan kekumuhan pun menjadi media berpromosi yang ampuh. Selain itu, momentum ritual keagamaan mulai dari tempat ibadah atau momen-momen religius yang mestinya diwarnai kekhusyukan dan ketulusan, berubah menjadi arena tebar pesona.
Namun di mata sebagian kalangan popularitas instan yang dibangun dengan pendekatan baliho, spanduk dan kalender serta pamflet, sebenarnya tidak sepenuhnya mengandung nilai kejujuran. Karena pesan yang ditampilkan kadang tidak berbanding lurus dengan track record caleg yang bersangkutan.

LAPORAN: YARDIN HASAN
BALIHO, kalender dan spanduk serta pamflet yang belakangan marak memuat gambar para caleg peserta pemilu 2009 memberikan isyarat kuat kepada publik, tingginya kehendak untuk berkuasa. Hampir di setiap pojokan Kota Palu, juga kota-kota lainnya di Sulawesi Tengah, banyak dijumpai spanduk besar yang diusung partai politik (parpol) tertentu dengan wajah pengurus partai terpampang, memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Warga kota tampaknya telah terbiasa dengan geliat aktivitas yang menebarkan aura politik. Sehingga, carut marut persaingan politik melalui berbagai pemasangan spanduk secara sporadis (serampangan/tak beraturan), bahkan telah menjadi pemandangan biasa. Pemasangan baliho yang serampangan diberbagai sudut kota, juga mengundang sikap sinis publik. Ini karena klaim-klaim dalam baliho kadang tidak sesuai dengan track record sang calon selama ini.
Pengiklanan diri melalui spanduk dan baliho itu kini terkesan lazim sebagai upaya pencitraan politik. Slamet Riadi Cante dan Irwan Waris, keduanya dari Universitas Tadulako, mengingatkan agar publik tidak terbuai dengan kata-kata yang terangkai indah dalam bingkai baliho. Menurut Drs H Slamet Riady Cante, M.Si, klaim lewat baliho cenderung tidak realistis. Sebab pada umumnya, hanya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat yang terkesan hanya slogan atau jargon yang tidak bisa dilakukan jika kelak terpilih. Ia menilai, karena komunikasi politik disederhanakan sebagai political marketing, maka kehadiran sang calon di tengah-tengah masyarakat untuk merekam kebutuhan dasar dari akar rumput bukan lagi menjadi pilihan yang prioritas. Kemasan dipandang jauh lebih penting dibanding pesan. ‘’Maka pilihannya adalah penyampaian pesan melalui baliho,’’ tukas Slamet.
Kebersamaan kandidat dan warga harus sudah terbangun lewat kerja-kerja penanganan masalah warga. Dengan demikian pemimpin akan terlahir dari tengah-tengah warga. Dari sisi efektivitasnya, kehadiran baliho patut dipertanyakan. Baliho tidak dibuat berdasarkan rekaman lengkap emosi dan preferensi calon pemilih. Baliho lahir dari sudut pandang fotografer, atau kesukaan kandidat itu sendiri. Oleh karena itu, baliho bisa menampilkan sosok kandidat sedang tersenyum meski publik yang melihatnya tengah dilanda kekesalan luar biasa. Foto-foto yang ditampilkan juga telah melalui rekayasa digital (fotoshop) sehingga tak seindah wajah aslinya. ‘’Baliho lebih mengekspresikan apa yang diinginkan kandidat, ketimbang menangkap apa yang dipikirkan calon pemilih. Kandidat lebih menampakkan hasrat berkuasa, ketimbang secara arif menimbang kecemasan dan harapan warga,’’ ujar Slamet menambahkan.
Dikatakannya, substansi kampanye mengharuskan para kandidat menangkap emosi, memahami pikiran, harapan, kecemasan, dan ketakutan calon pemilihnya. Melakukan penyesuaian diri dengan keadaan calon pemilih menjadi langkah penting bagi setiap kandidat, dalam memenangkan hati pemilih lewat kehadirannya.
Slamet menyarankan kepada warga, bahwa rekam jejak pengalaman caleg tertentu akan sangat menolong calon pemilih untuk menentukan sikapnya. Pemimpin yang tidak dikenal, bahkan tidak membangkitkan harapan, hanya akan menyulitkan pemilih ketika ia harus menentukan pilihannya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Irwan Waris. Dosen Fisip Untad ini mengingatkan, bahwa pencitraan instan melalui baliho berpotensi mengandung penyesatan imaginasi rakyat. Pasalnya, tampilan para kandidat di baliho atau spanduk melebihi kapasitas atau karakter asli sang calon (hyper reality of media).
Pencitraan instan yang marak dilakukan menurut Irwan Waris bisa dikatakan sebagai langkah pragmatis yang dilakukan oleh para kandidat, karena merasa tak ada jalan lain yang lebih efektif yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pemilih secara faktual. ‘’Ini karena mereka sendiri belum memiliki peran yang menyentuh mayoritas rakyat,’’ katanya.
Masih menurut Irwan, model konsep ini terbawa hingga era sekarang. Kondisi budaya politik yang masih mengandalkan pamor pemimpin atau pencitraan secara besar-besaran. Iklim politik saat ini belum memberikan ruang para kandidat untuk lebih mengandalkan kualitasnya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat jejak pengalaman mereka dalam penanganan masalah sosial relatif kalah bersaing dan tergerus oleh penyapaan lewat ucapan selamat atau mohon doa restu lewat spanduk yang dianggap lebih ampuh dalam sosialisasi. Namun, dunia politik saat ini lebih didominasi oleh pencitraan yang justru diciptakan para aktivis politik itu sendiri. Mereka berusaha keras untuk mengondisikan "penampakan" politisi dan parpol agar terekam dalam benak khalayak. Baik Irwan maupun Slamet tampaknya sepakat bahwa ajang tebar pesona secara instan ini hanyalah panggung sandiwara dan semu. Ketika target politik terlewatkan, propaganda ini hanya menjadi mimpi. Rakyat yang telanjur menelan janji manis pun ditinggalkan seiring dengan datangnya nikmat kekuasaan.(bersambung)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Palu Tuan Rumah Pertemuan Regional OP-PSDA Wilayah III

Palu Tuan Rumah Pertemuan Regional OP-PSDA Wilayah III
PALU – Kota Palu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan regional Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Wilayah III 2010, yang berlangsung 10 – 13 Mei mendatang. Pertemuan regional ini direnncanakan akan dibuka oleh Mendari Gamawan Fauzi yang bertempat di Swiss BellHotel – Palu. Sekretaris Dinas PU Sulteng, Iskandar Nongtji mengatakan, peserta pertemuan ini berjumlah kurang lebih 300 orang yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, pertanian, dan pengairan dari sejumlah provinsi, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta Jakarta.
Menurut Iskandar pada kesempatan ini, akan dibahas system pengelolaan irigasi, kesejahteraan pengamat irigasi dan pemberdayaan petani pengguna, pemakai air (P3A). pertemuan tersebut menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selain itu sedikitnya enam Dirjen dari Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri akan menjadi pembicara.
Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Prasarana Sumber Daya Air telah dilaksanakan sejak dekade delapan puluhan, telah menghasilkan berbagai masukan kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terutama dibidang keirigasian. Perubahan pemerintahan pada tahun 1998, serta kebijakan desentralisasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ungkap Iskandar Nongtji telah menitik beratkan pengalihan kewenangan sebagian besar urusan pemerintahan termasuk bidang ke-PU-an kepada pemerintah kabupaten. Pertemuan regional ini dimaksudkan untuk mengevaluasi atas mekanisme kerja di bidang keirigasian yang selama ini telah dan sedang berjalan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pelebaran Jalan Soekarno Hatta

Pelebaran Jalan Sukarno Hatta Rampung 45 Persen
PALU –Dinas PU Sulteng terus menggenjot proyek pelebaran jalan Sukarno Hatta. Proyek yang mestinya harus rampung Agustus mendatang, realisasinya kini sudah berjalan 45 persen. ‘’Ini akan terus digenjot, sehingga pada peringatan Harganas Juni nanti jalan tersebut bisa dilalui,’’ ujar Sekretaris Dinas PU Sulteng Iskandar Nongjti. Pada Juni nanti kondisi jalan sudah black top, aspalnya sudah rampung. Mungkin yang belum bisa dilakukan ada pembuatan median serta trotoar. ‘’Tapi secara umum jalan sudah bisa dilalui dengan baik,’’ katanya menambahkan.
Demikian pula untuk jembatan sekalipun tiga unit jembatan sedang dalam pelebaran namun pada saatnya nanti, jembatan-jembatan tersebut sudah bisa dilalui. Proyek senilai Rp24 miliar tersebut, adalah jalan yang kelak menghubungkan Parigi – Palu. Anggaran tersebut berasal dari bantuan Menkokesra sebesar Rp50 miliar. separuh dana tersebut akan dibangunkan jalan dari Parigi menuju Palu. Menurut Iskandar, total anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan jalan tersebut sebesar Rp650 miliar. Saat ini yang sudah ada baru Rp50 miliar. Terkait dengan pembebasan lahan pada ruas jalan yang dilalui proyek tersebut, sepenuhnya adalah tanggungjawab pemerintah kota. ‘’Kita bekerja senantiasa koordinasi dengan pemerintah kota, itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan lahan sudah dinyatakan selesai,’’ katanya.
Proyek pelebaran jalan sejauh 6 kilometer tersebut, pengerjaannya terus dikebut. Kepala Dinas PU Sulteng Moch Noer Mallo beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya meminta kepada tiga kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dapat merampungkan pekerjaannya dalam tiga bulan kedepan sejak teken kontrak, sekalipun kontraknya baru akan selesai pada Agustus nanti. ‘’Kita ada iven nasional Harganas. Jalan tersebut akan menjadi akses utama para tamu dari luar daerah. Kita minta bisa rampung atau setidaknya bisa fungsional pada Juni nanti,’’ demikian Noer Mallo. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Beasiswa Jamsostek 2010

PT Jamsostek Bagikan Beasiswa pada 72 Anak

PALU – Peringatan Hardiknas tahun ini ditandai dengan penyerahan bea siswa Jamsostek kepada sedikitnya 72 pelajar yang terdiri dari SD/MI, SMP/Mts, SMA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa tersebut menurut Dewi Mulyasari Bagian Pemasaran PT Jamsostek Sulawesi Tengah merupakan salah satu wujud program dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan. Ini sekaligus sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

Program bantuan beasiswa tersebut katanya bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. ‘’Mereka yang mendapatkan bantuan beasiswa tersebut nilai raportnya harus rata-rata tujuh untuk semua mata pelajaran,’’ kata Dewi.
Dikatakannya, untuk mendapatkan bantuan beasiswa maka perusahaan harus telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 tahun, tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek, mendapat nilai di atas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Mahasiswa.

Kemarin, bantuan beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis kepada tiga perwakilan pelajar dan mahasiswa dengan jumlah beasiswa bervariasi. Untuk SD diterima oleh Vidiah dari SD Negeri 6 Palu sebesar Rp1,8 juta pertahun. Untuk SMP diterima oleh Melisa siswi kelas IV SMP Negeri 10 sebesar Rp1,8 juta pertahun. SMA diwakili oleh Evander Yanto Masalangi siswa SMK Negeri 4 Palu sebesar Rp2,4 juta sedangkan mahasiswa oleh Anggun Pratiwi mahasiswa Universitas Tadulako yang menerima beasiswa sebesar Rp2,4 juta selama setahun.

Masih menurut Dewi, selain memberikan beasiswa kepada siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta Jamsostek, pihaknya juga mempunyai program yang sama kepada siswa walaupun orang tuanya tidak terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Saat ini katanya, sedang dilakukan pendataan. ‘’Kita butuh sekitar 50 anak. Data sekolah sudah kami peroleh dari Dinas Pendidikan kota Palu, sekarang baru tahap survei,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan