Pemekaran Sigi

Warga Lembah Sigi Dukung Kebijakan Gubernur

Forum Pemekaran Dianggap
Sudah Melewati Kewenangannya//sub

PALU – Masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi yang dikirim ke Depdagri memberikan kesan seolah-olah tiga nama yang diusulkan oleh Gubernur Paliudju sebelumnya, yaitu Drs Hidayat, Endro Setiawan dan Heri Pallar tidak diterima oleh masyarakat di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi.
Padahal faktanya tidak demikian. Masyarakat di lembah Sigi justru menginginkan agar pelantikan pejabat bupati dipercepat dengan demikian pemerintahan di Kabupaten Sigi mulai berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Desa Bora dalam keterangan pers malam tadi. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons manuver politik yang belakangan semakin merugikan masyarakat di Kabupaten Sigi itu sendiri. Kepala Desa Bora Daeng Manota dengan didampingi sejumlah aparat desanya membantah, bahwa masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi adalah aspirasi masyarakat di wilayah itu. ‘’Itu klaim yang tidak benar. Kami di beberapa desa seperti Desa Bora, Watunonju, Oloboju dan Sidera sama sekali tidak mempermasalahkan tiga nama yang sudah diusulkan Gubernur Paliudju sebelumnya. Masyarakat Bora tidak pernah mengaspirasikan lima nama sebagaimana klaim beberapa orang di media massa,’’ tegas Manota.
Justru kata dia, masyarakat sangat mendukung kebijakan Gubernur terkait penunjukan tiga nama, karena dengan demikian akan mempercepat proses peresmian Kabupaten Sigi yang selama ini selalu tertunda karena diakibatkan manuver-manuver politik. Ia menyarankan, Gubernur Paliudju untuk tetap kukuh dengan kebijakannya dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu, dengan harapan agar peresmian Kabupaten Sigi bisa berlangsung secepatnya. Ia juga mengingatkan, bahwa tugas dari forum pemekaran Sigi sebenarnya sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan karena berhasil mengantar Sigi menjadi daerah otonom baru. Karenanya forum tidak bisa lagi mencampuri urusan yang mestinya menjadi hak prerogatif Gubernur seperti penunjukan pejabat bupati. ‘’Forum pemekaran ibarat panitia pelaksana dalam satu kegiatan. Jika kegiatannya sudah selesai maka tugas panitia akan selesai pula. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kalau forum juga ikut-ikutan menentukan pejabat bupati saya kira ini keliru,’’ tegas Manota yang diamini beberapa rekannya.
Masih menurut Manota, dengan adanya penambahan lima nama calon pejabat bupati, mengindikasikan seolah-olah tiga nama yang diusulkan sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat di wilayah Sigi. Padahal tidak demikian. Justru katanya yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana pejabat bupati secepatnya dilantik, kabupaten secepatnya diresmikan dan roda pemerintahan berjalan. Dengan demikian substansi pemekaran yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bisa secepatnya bisa terlaksana. Yang juga mengherankan katanya, dirinya pernah ditanya oleh Kapolsek Biromaru, apakah ada rencana masyarakat di Desa Bora menggelar demo menolak tiga nama yang diusulkan Gubernur sebelumnya.
Manota yakin, seandainya tidak ada tarik menarik soal pejabat Bupati Sigi, maka masalah pelantikan dan peresmian kabupaten Sigi sudah lama selesai. Hal ini merujuk dari pernyataan Gubernur Paliudju di media massa bahwa pelantikan pejabat bupati dan peresmian akan dilakukan sekitar Desember 2008. Namun karena kuatnya tarikan kepentingan membuat hal-hal yang normative seperti ini menjadi seakan tak kunjung selesai.
Sebelumnya, Gubernur HB Paliudju dengan alasan demokrasi, terpaksa mengakomodir lima nama yang disarankan oleh sejumlah pihak termasuk Bupati Donggala Habir Ponulele ke Depdagri. Lima nama tersebut kemarin siang (13/1) sudah dibawa oleh Asisten I Pemprov Drs Baharuddin Tanriwali ke Jakarta.
Kelima nama itu masing-masing Kadis Nakertrans Sulteng David Halim, Asisten III Setdaprov Dery B Djanggola, Asisten II Setdaprov Najib Godal, Asisten I Setdaprov Baharuddin HT, dan Kadis BPMD Sulteng Anwar Ponulele.


HABIR KONSENSTRASI SAJA DI DONGGALA
Sikap Bupati Donggala Habir Ponulele yang sampai keluar masuk ruangan pejabat di Pemprov demi memasukan lima nama calon pejabat Bupati Sigi juga mengundang kritik keras. Dr Kristian Tindjabate dari FISIP Untad meminta agar Habir Ponulele cukup memosisikan diri sebagai pimpinan daerah di wilayah induk (Donggala, red) secara proporsional. Habir tidak perlu lagi mengutak-atik sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Masalah penunjukan pejabat bupati adalah kewenangan penuh Gubernur dan tidak boleh diintervensi oleh pimpinan daerah di wilayah induk atau lembaga lain yang mengatasnamakan forum pemekaran. Posisinya sebagai ketua forum pemekaran Kabupaten Sigi telah selesai dan itu akan dicatat dengan tinta emas, sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
Namun demikian katanya tidak lantas ikut-ikutan mengutak-atik kebijakan Gubernur terkait penempatan pejabat bupati di daerah itu. ‘’Sekarang Pak Habir kembali saja ke Donggala, dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat Donggala. Soal Sigi biarlah Gubernur dan pejabat bupatinya serta masyarakat Sigi yang menyelesaikannya,’’ ujarnya menyarankan.
Terkait posisinya sebagai pimpinan daerah di wilayah induk, menurut Tindjabate cukup dilakukan secara proporsional dan tugas-tugas itu sudah diatur jelas. Misalnya soal alokasi bantuan anggaran ke daerah pemekaran, kelembagaan dan semacamnya mekanismenya sudah diatur dan tidak perlu lagi sampai . (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Turunkan BBM

f-yardin
Gersonius Saragih//////

Turunkan BBM untuk Dongkrak Popularitas
Rakyat Diminta Tidak Terjebak///sub

PALU – Presiden SBY sedang memainkan salah satu kartu trufnya untuk menjaga popularitasnya menjelang pemilihan legislatif pada 9 April mendatang serta pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung Juli 2009. Salah satu kartu truf yang sedang dimainkan pemerintahan SBY adalah menurunkan BBM jenis premium dan solar. Namun demikian masyarakat diminta tidak terjebak dengan kebijakan populis yang sedang dimainkan oleh pemerintahan SBY. Karena kebijakan menurunkan BBM semata-mata untuk meraih popularitas menjelang dua even pemilu pada 2009 ini. Penilaian itu disampaikan politisi PDIP Gersonius R Saragih, MBA, Ph D kepada Radar Sulteng kemarin (13/1). Ia mengatakan, kesimpulan bahwa kebijakan menurunkan BBM semata-mata untuk mendongkrak popularitas dapat terlihat dari sikap pemerintah yang menurunkan BBM secara perlahan-lahan pada harga minyak di pasaran dunia sudah terjun bebas. Artinya jika pemerintah menurunkan BBM premium hingga menyentuh harga Rp4.000 atau Rp3.000 perliter, pemerintah tidak akan rugi dan penurunan yang sangat signifikan ini akan langsung dirasakan oleh rakyat. Namun dengan menurunkan BBM secara perlahan hingga tiga kali, sama sekali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap rakyat, khususnya terkait dengan recovery ekonomi.
Namun Gersonius mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut secara kasat mata dapat dilihat adalah untuk mengambil margin keuntungan yang besar dari turunnya BBM di pasar internasional.
Ia mengatakan, seiring dengan merosotnya harga minyak dunia (crude oil) di pasar dunia dari sekitar US$ 150 perbarel pada Juni-Juli 2008 menjadi US$ 40 perbarel pada Januai 2009 momentum ini menjadi ajang saving income dan ajang penghapusan subsidi BBM untuk rakyat. Ia mengatakan, bila dibandingkan harga crude oil pada 2004 yang menyentuh level US$ 40 perbarel harga BBM di pasaran kala itu, sebesar Rp1.810 perliter dan harga solar Rp1.650 perliter dengan kurs rupiah Rp9.400 per 1 US$. Sementara saat ini urai Gersonius, ketika harga minyak dunia juga menyentuh di level US$ 40 perbarel namun harga BBM per 14 Januari 2009 adalah Rp5.000 perliter dan solar Rp4.500 dengan nilai tukar rupiah Rp10.900 per 1 US$. Dari interpretasi data tersebut katanya, telah terjadi perbedaan yang sangat besar yaitu sebesar Rp2.700. ‘’Dari sini saja pemerintah sudah mendapatkan saving income. Pertanyaannya untuk apa penerimaan dari BBM tersebut. Apakah masuk di APBN atau untuk digunakan untuk kepentingan cost politik menjelang pemilihan legislatif dan Pilpres?,’’ tanyanya. Olehnya Gerson menganjurkan rakyat tidak terpedaya dengan kebijakan pemerintah menurunkan BBM, karena sesungguhnya margin dari keuntungan BBM yang totalnya mencapai Rp25 triliun tidak diketahui masuk di pos mana. Data terakhir katanya, dana subsidi BBM di APBN masih tetap sekitar Rp40-an triliun, tidak bertambah walau pemerintah mendapatkan keuntungan yang besar akibat anjloknya harga minyak di pasaran dunia. ‘’makanya kita pertanyakan, kemana dana-dana itu,’’ katanya lagi.
Kebijakan untuk menurunkan harga BBM premium dan solar dengan cara dicicil menurut Gersonius memperlihatkan bahwa pemerintah tidak fair dalam memainkan fluktuasi minyak dunia dengan harga BBM yang berlaku di Indonesia. Ketika naik, kenaikannya dobel digit, namun saat harga BBM turun, penurunannya dicicil hingga beberapa kali. Dari sini rakyat mestinya harus paham bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk meraih margin (keuntungan) dari turunnya minyak dunia.
Masih menurut Gersonius jika pemerintahan SBY-JK pada aNovember 2008 dapat langsung menurunkan harga BBM dari Rp6.000 ke Rp4.000 perliter pada saat crude oil menyentuh US$ 40 perbarel maka akan memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi rakyat. Sayangnya ini tidak dilakukan karena pemerintah karena ingin mendapatkan penerimaan dari jatuhnya harga minyak dunia dengan strategi bermain pada tahapan waktu penurunan harga beberapa kali dan juga yang terpenting menurut Gersonius adalah demi pencitraan positif presiden demi menghadapi Pilpres Juli 2009 nanti. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Lanjutan Proyek Kolam Renang

f-dok
Noer Mallo

Masalah Kolam Renang Akan Diserahkan ke Dispora

Darwis Yakama Siap Teruskan
Pembangunan Kolam Renang////sub

PALU – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ingin lagi disibukan dengan masalah kolam renang yang tidak pernah kunjung usai. Seiring dengan terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas PU Provinsi Sulteng Ir H Moh Noer Mallo, MS.i mengemukakan, dengan terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga sebuah instansi yang bertanggungjawab langsung terhadap fasilitas olahraga, maka pengelolaan kolam renang akan diserahkan pada dinas yang dibentuk berdasarkan hak inisiatif DPRD Sulteng itu.
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Drs Darwis Yakama yang dihubungi Radar Sulteng kemarin (13/1) menyatakan kesanggupannya untuk meneruskan proyek kolam renang yang kini mangkrak itu. ‘’Saya siap saja, kalau memang ada kesediaan dari Dinas PU untuk menyerahkannya ke kita,’’ katanya penuh percaya diri. Masalah kolam renang katanya memang bagian dari tanggungjawab dari lembaga yang dipimpinnya. ‘’Tapi kan fisiknya ada di PU. Kita hanya menerima kalau sudah rampung,’’ katanya. Terkait dengan kolam renang, Darwis mengaku masih akan mengoordinasikannya dengan Gubernur, mengingat proyek tersebut sarat kontroversi.
Sebelumnya, Noer Mallo pernah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa mencairkan sisa utang kepada kontraktor proyek kolam renang, karena belum ada payung hukum untuk dijadikan dasar membayar proyek tersebut.

Noer Mallo mengatakan, pada prinsipnya Pemda bersedia membayar utang tersebut kapan saja. ‘’Persoalannya kita terbentur pada persoalan aturan. Kalau sudah ada payung hukumnya, hari ini atau besok sama saja, kita langsung bayarkan,’’ tandas Noer Mallo.
Apa yang membuat Dinas PU Kimpraswil tidak enggan membayar utang yang secara keseluruhannya mencapai Rp3,1 milliar tersebut? Ditemui seusai sidang, Noer Mallo mengungkapkan, ada mekanisme yang keliru dalam proyek yang masih menyisakan utang kepada pihak kontraktor sebesar Rp3,1 miliar. Proyek itu katanya tidak melalui proses tender, tetapi hanya melalui memorandum of understanding (MoU) antara Pemda dan pihak ketiga. Sementara ungkap Noer Mallo, setiap proyek yang dibiayai dari APBD maupun APBN harus melalui tender. ‘’Ini sesuai amanat Keppres 80/2003 bahwa setiap proyek pemerintah harus ditender. Kecuali pada kasus tertentu bisa saja ada ditunjuk langsung,’’ rinci.
Noer Mallo tidak berdiri sendiri. Gubernur HB Paliudju juga berpendapat serupa. Paliudju bahkan mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan jaminan jika utang kolam renang kepada PT Bakti Baru investor yang mengerjakan proyek tersebut akan dibayar. Wacananya jangan difokuskan bahwa Pemprov tidak mau membayar utangnya kepada pihak ketiga. Substansi persoalan sebenarnya terletak pada aturan yang menjadi dasar hukum untuk melakukan pembayaran. ‘’Persoalannya bukan pada Pemda yang tidak mau membayar, tapi semata-mata soal aturan saja,’’ katanya kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Tender Logsitik Pilkada

25 Perusahaan Ajukan Penawaran ke KPU Sulteng
PALU – Walaupun KPU Provinsi Sulteng belum membuka pendaftaran bagi perusahaan yang akan mengikuti tender penbgadaan logsitik pemilu 2009, namun sejauh ini telah adda 25 perusahaan yang memasukan penawaran ke Sekretariat KPU Provinsi Sulteng, di Jalan Suwondo Parman-Palu Timur. Ke-25 perusahaan tersebut umumnya adalah perusahaan lokal, namun ada juga beberapa perusahaan yang berasal dari luar daerah seperti, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Kalimantan.
Menurut Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulteng Aslam Adigama, SSos, sampai hari ini pihaknya memang belum membuka pendaftaran bagi rekanan yang mengikuti tender. Namun demikian katanya, animo pengusaha untuk mengikuti tender sangat tinggi. Ia memprediksi dalam beberapa hari kedepan, jumlah perusahaan yang memasukan penawaran akan bertambah.
KPU Sulteng katanya diperkirakan baru akan membuka pendaftaran lelang pada 15 Januari melalui Harian Media Indonesia. Ia mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan peserta tender, minimal perusahaan-perusahaann tersebut mempunyai core business sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilelang yakni percetakan.
Adapun pekerjaan yang akan ditender meliputi, cetakan formulir model A3, kotak suara sebanyak 426 buah, gembok serta bilik suara sebanyak 8.209 buah. Kemudian, formulir seri B, C dan D serta yang terakhir kelengkapan TPS lainnya yakni kebutuhan ATK. Total pagu anggaran untuk keempat jenis pekerjaan tersebut sebesar Rp5 miliar lebih. Pagu anggaran terbesar adalah untuk pengadaan bilik suara sebanyak 8.209 buah. Menurut Aslam, sesuai perhitungan KPU Sulteng, biaya satu bilik suara sebesar Rp166.800. Jika yang dikerjakan sebanyak 8.209 buah bilik suara maka total pagunya mencapai Rp1,3 miliar lebih. Disusul pengadaan kotak suara pagu anggarannya sebesar Rp101.558.400. sedangkan dua paket lainnya, menurut Aslam pagunya tidak seberapa. Namun demikian akan tetap ditender. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Optiimistis raih 20 Persen

f-yardin
Ibrahim Timumun

Golkar Optimistis Raih 20 Kursi di DPRD Sulteng

PALU – Golkar tidak ingin kehilangan muka sebagaimana yang mereka alami pada pemilu 2004. Perolehan suara Golkar di DPRD Sulteng merosot dari 22 kursi menjadi hanya 17 kursi. Sulawesi Tengah sebagai salah satu basis Partai Golkar di kawasan Indonesia Timur, ditargetkan untuk memperoleh tambahan kursi sekitar 10 persen dari perolehan suara pemilu 2004.
Pada pemilu 2009, Partai Golkar memang memasang target tinggi.
Partai Golkar yang pada pemilu 2004, hanya meraup 17 kursi dari 45 kursi yang ada di DPRD Sulteng bertekad mengembalikan kembali kejayaan partai berlambang beringin tersebut seperti halnya perolehan kursi pada pemilu 1999. Sebagai partai besar, Golkar ingin kembali menguasai kursi mayoritas di DPRD Sulteng. Untuk mewujudkan target tersebut, Golkar bertekad berjuang untuk memenuhi target demi untuk mencapai target kursi secara nasional yakni 30 persen kursi di Senayan.
Sekretaris DPD Golkar Sulteng, H Ibrahim Timumun S.Sos mengungkapkan, optimisme itu didasari atas berbagai pertimbangan logis dimana Golkar dalam usianya yang mencapai 42 tahun sudah mengenal dan dikenal masyarakat. Sebagai partai mapan dengan struktur partai yang kuat, Golkar katanya, mempunyai kemampuan untuk mengakses hingga ke akar rumput. Selain itu, Golkar juga mempunyai kader-kader dengan loyalitas tinggi yang siap berbuat untuk kepentingan partai. ‘’Target yang kami canangkan itu bukan muluk-muluk, raihan 20 kursi di DPRD Sulteng adalah sesuatu yang realistis. Berdasarkan perkembangan terakhir kader-kader di daerah,’’ katanya yakin.
Olehnya, kata dia koreksi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir nomor urut menjadi suara terbanyak bagi Partai Golkar menurut Ibrahim tidak membuat kader maupun caleg Golkar resah. Jauh-jauh hari Golkar sudah memberlakukan system suara terbanyak untuk caleg yang duduk menjadi anggota dewan.
Daerah mana saja yang diprediksi mendulang suara besar, caleg Golkar dari daerah pemilihan Sulteng VI ini mengungkapkan, tidak ada pengkhususan dapil tertentu. Semua daerah pemilihan diberi tanggungjawab untuk bekerja maksimal demi memenuhi target 20 – 22 kursi di DPRD Sulteng.
Pada pemilu 2004, semua dapil mampu menyumbang kursi. Olehnya kata Ibrahim tradisi politik ini harus dipertahankan pada pemilu 2009 mendatang. Bahkan berdasarkan hitungan-hitungan Golkar mempunyai kans kuat untuk menambah wakilnya dari beberapa dapil unggulan. ‘’Tapi tidak usah saya rinci, dapil dapil yang berpotensi menyumbang suara lebih,’’ katanya. Pada pemilu 2004, dapil Sulteng II (Donggala) yang dikenal sebagai salah satu basis Partai Golkar menyumbang suara terbesar, yakni 4 kursi. Disusul dapil Parimo, Poso dan Banggai masing-masing 3 kursi serta dapil kota Palu dan Tolitoli Buol 2 kursi. Menurut Ibrahim, penyusutan kursi Golkar pada pemilu 2004, disebabkan oleh regulasi pemilu (pembagian sisa suara), yang menyebabkan banyak sisa suara Golkar hilang. ‘’Kedepan dengan system suara terbanyak, Golkar yakin mampu mengulang prestasi yang pernah dicapai pada pemilu 1999,’’ demikian Ibrahim. (yar)
2 4 3 3 3 2

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pencitraan Pemilu Kada 2

Fungsi Baliho, Pencitraan atau Penampakan? (2) ///sub
Jangan terpedaya dengan Ungkapan di Baliho

Pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho caleg, terkesan hanya jargon belaka ketimbang program riil yang kelak bisa dilakukan setelah terpilih. Bahkan ada sebagian klaim-klaim itu yang justru berlawanan dengan perjalanan dan track record sang caleg. Masyarakat diminta tidak terjebak dengan jargon jargon itu. Nalar dan akal sehat tetap dibutuhkan untuk mencerna pesan-pesan tersebut.
Dengan demikian kita bisa membedakan sosok heroik dan paranoid.

LAPORAN: YARDIN HASAN

Ruang-ruang terbuka di kota Palu, yang sebelumnya banyak dijejali dengan iklan rokok, kini mulai tergantikan dengan baliho milik para calon legislatif (caleg) yang mencoba peruntungan pada pemilu legislatif, pada 9 April 2009 mendatang. Iklan rokok dengan penempatan yang relatif teratur, namun tetap saja menyulut protes dari berbagai kalangan. Sedangkan baliho caleg yang dipasang secara serampangan dan merusak nilai estetika kota, justru tidak mendapat suara minor sama sekali. Warga seolah merestui pandangan mereka ’’dirusak’’ oleh aneka baliho yang dipasang secara sporadis. Padahal pesan dalam iklan rokok kurang lebih sama berbahayanya dengan pesan yang disampaikan dalam baliho caleg. Masyarakat dijejali dengan pesan-pesan manis berisi ajakan yang belum tentu bisa lakukan jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.
Terkait dengan ini, Slamet Riyadi Cante dan Irwan Waris keduanya dari Universitas Tadulako telah mengingatkan agar masyarakat tidak terpedaya dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho milik caleg. Karena baliho sebagai salah satu media meraih popularitas instan sama sekali tidak bisa dijadikan referensi untuk menentukan pilihan terhadap wakil rakyat.
Menyimak pesan-pesan yang disampaikan dalam baliho atau spanduk serta kalender, masyarakat menurut Slamet memang perlu berhati-hati agar tidak terbuai atau terninabobokan dengan kata-kata manis yang terangkai indah dalam bingkai baliho. Misalnya ada yang menulis, tidak pernah berhenti berjuang dan memikirkan rakyat. Di baliho lain tertulis, akan berjuang untuk rakyat dan akan selalu menempatkan kepentingan rakyat dalam prioritas tertinggi. Di sejumlah baliho, salah satu caleg DPR RI mengklaim dirinya sebagai Ibu Poso. Ngewa Sowolino salah satu warga Poso yang dimintai pendapatnya tentang pencantuman Ibu Poso mengaku tidak mengerti dari mana munculnya kata-kata seperti itu. Yang pasti katanya, selama ini tidak ada komitmen dari warga Poso untuk mengangkat Ibu Poso. ’’Saya tidak tahu, kenapa tiba-tiba muncul ungkapan-ungkapan seperti itu,’’ katanya heran.
Tak jarang kata-kata yang terlihat bombastis itu, diungkapkan oleh politisi yang tidak jelas keberadaannya di masyarakat.
Geri Dj Wullur SE, caleg DPRD provinsi dari dapil Sulteng II (Donggala) mengungkapkan, ia berusaha menghindari penggunaan kalimat yang sekiranya mengundang sinisme publik. Justru kata dia, ungkapan ungkapan dalam spanduk miliknya dipilih sangat dengan hati-hati, terukur dan diupayakan tidak memuat kata-kata yang berlebihan. ’’Tapi memang ungkapan-ungkapan itu perlu. Itu namanya soundbite yang berfungsi sebagai pengingat. Misalnya SBY-JK menggunakan kata-kata Bersama Kita Bisa. Ini diingat terus oleh masyarakat. Asalkan jangan berlebihan,’’ kata Geri.

Murad U Nasir, caleg DPR RI dari dapil Sulteng mengemukakan, tidak ada yang salah dengan pencantuman berbagai ungkapan dalam baliho caleg. Soal apakah tema yang disampaikan sesuai dengan track record sang caleg biarlah rakyat sendiri yang menilai. ’’Yang tidak boleh jika pesan-pesan itu bermuatan sara’ atau menyerang kehormatan individu lain,’’ ujar Murad. Namun sejauh ini katanya, sejumlah tema yang ia sampaikan di balihonya berisi filosofi hidup yang tinggi. Misalnya, ungkapan untuk menjadi yang terhormat maka jagalah kehormatan. Ungkapan-ungkapan semacam ini katanya bisa memberikan inspirasi dan pendidikan yang baik bagi rakyat.
Sayangnya, ungkapan-ungkapan itu justru ada pula yang diungkapkan oleh para caleg oportunis. Caleg-caleg yang saban pemilu terus berganti partai, terlihat sangat aktif menjajakan dirinya melalui berbagai media. Kemudian ada juga mencoba mengekploitasi sentimen primordial untuk meraih simpati. Misalnya menggunakan atribut kesukuan untuk kepentingan politiknya. Menurut Slamet Riyadi Cante, caleg yang mencoba membangun basis politik dari kantong-kantong primordial adalah bentuk ketidakmampuan caleg tersebut membangun paradigma politik yang berbasis kebangsaan. Caleg-caleg itu terpaksa menempuh jalan pintas dengan mengeksploitasi isu-isu sektarian demi menjaga popularitas dirinya. ’’Politik identitas seperti ini memang paling murah dan gampang digarap, dan banyak yang berhasil. Emosi konstituten dapat dengan sangat mudah digarap. Namun mereka yang menggarap basis politik seperti ini sebenarnya selain tidak mendidik juga menjadi ancaman demokrasi. Mengeksploitasi fanatisme primordial adalah sikap yang berbahaya bagi bangsa ini,’’ kata Slamet mengingatkan.
Begitu banyaknya baliho berisi klaim dan jargon sebagai pahlawan rakyat. Namun di antara ribuan caleg-caleg itu terselip satu dua yang mungkin moralitasnya diragukan. Ada politisi kutu loncat atau caleg yang dalam menjalankan perannya di sektor lain banyak merugikan rakyat. Misalnya doyan melakukan pembalakan hutan atau catatan minus lainnya yang lolos dari rekam jejak masyarakat. Namun justru mereka inilah yang paling getol mengampanyekan diri sebagai figur yang layak dipilih. Olehnya menurut Irwan Waris rakyat perlu berhati-hati. Penampilan sang calon di baliho kadang menipu dan tidak seindah wajah aslinya. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara sosok heroik dan paranoid. (habis)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Para Caleg Pascaputusan MK

Para Caleg Pascaputusan MK

PALU - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir nomor urut dan memberlakukan suara terbanyak bagi caleg yang lolos ke dewan, memaksa para caleg untuk bekerja lebih keras. Koreksi MK ini membuat sejumlah anggota dewan yang kembali mencalonkan diri pada pemilu 2009 semakin rajin menyambangi konstituennya di daerah. Dalam beberapa hari terakhir ini, suasana kantor DPRD Sulteng yang terletak di Jalan Samratulangi – Palu Timur, memang lengang. Sempat ada paripurna yang mengagendakan pembukaan masa sidang pertama setelah itu kantor DPRD Sulteng kembali sunyi. Mayoritas penghuninya kembali ke dapilnya masing-masing untuk melakukan konsolidasi di tingkat konstituen.
Politisi Golkar, Erwin Burase, S.Kom mengaku sebelumnya dewan memang mengagendakan reses sehingga semua anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. ‘’Kita sekalian saja. Karena ada reses sekalian kita juga konsolidasi politik bersama konstituten,’’ ujar Erwin terus terang. Namun demikian tugas-tugas sebagai anggota dewan dipastikan tidak ada yang terabaikan. Diupayakan kata caleg Golkar dari dapil Parigi Moutong ini, dua agenda yang sama-sama penting ini jalan bersama-sama. Dan sejauh ini katanya keduanya berjalan singkron tidak ada yang dikorbankan.
Hal yang sama juga diakui Geri Dj Wulur SE. Ia mengungkapkan, disamping menyelesaikan tugas-tugas dewan, pihaknya juga harus mengagendakan konsolidasi massa di dapilnya – Donggala. ‘’Saya kira semua teman-teman yang masih mencalonkan diri juga melakukan hal yang sama. Yang pasti tugas-tugas di dewan tidak ada yang dikorbankan. Semuanya jalan bersama-sama,’’ katanya menambahkan.
Sebelummya, DPRD Sulteng memang mengagendakan perjalanan dalam daerah yang dirangkai dengan reses. Dua kegiatan ini dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk konsolidasi politik di dapilnya masing-masing. Sehingga tak jarang, kantor DPRD Sulteng kerap sunyi. Terkadang yang bertahan tinggal Wakil Ketua DPRD Sulteng, Helmy D Yambas. Kebetulan Helmy berasal dari dapil Kota Palu sehingga tetap terlihat hadir di kantor DPRD Sulteng. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan