Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Selasa, 04 Mei 2010

Pencitraan Pemilu Kada

Selasa, 04 Mei 2010
0 komentar
f-yardin
PENCITRAAN INSTAN – Baliho para caleg yang dipasang di sudut-sudut Kota Palu sangat mengganggu pemandangan.

Fungsi Baliho, Pencitraan atau Penampakan (1) ///sub
Antara Popularitas Instan Versus Sinisme Publik

Menjadi anggota legislatif, sepertinya telah menjadi pilihan hidup. Karenanya menjadi anggota DPRD pun tak lagi dimaknai sebagai tempat pengabdian melainkan pekerjaan atau profesi. Memperkenalkan diri kepada publik secara lebih terbuka dan buka-bukaan kini tak terbatas ruang dan waktu. Tempat-tempat yang dulunya bukan wilayah politik pun menjadi arena pentas figur untuk memburu kekuasaan. Tidak hanya itu, rakyat miskin dan kekumuhan pun menjadi media berpromosi yang ampuh. Selain itu, momentum ritual keagamaan mulai dari tempat ibadah atau momen-momen religius yang mestinya diwarnai kekhusyukan dan ketulusan, berubah menjadi arena tebar pesona.
Namun di mata sebagian kalangan popularitas instan yang dibangun dengan pendekatan baliho, spanduk dan kalender serta pamflet, sebenarnya tidak sepenuhnya mengandung nilai kejujuran. Karena pesan yang ditampilkan kadang tidak berbanding lurus dengan track record caleg yang bersangkutan.

LAPORAN: YARDIN HASAN
BALIHO, kalender dan spanduk serta pamflet yang belakangan marak memuat gambar para caleg peserta pemilu 2009 memberikan isyarat kuat kepada publik, tingginya kehendak untuk berkuasa. Hampir di setiap pojokan Kota Palu, juga kota-kota lainnya di Sulawesi Tengah, banyak dijumpai spanduk besar yang diusung partai politik (parpol) tertentu dengan wajah pengurus partai terpampang, memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Warga kota tampaknya telah terbiasa dengan geliat aktivitas yang menebarkan aura politik. Sehingga, carut marut persaingan politik melalui berbagai pemasangan spanduk secara sporadis (serampangan/tak beraturan), bahkan telah menjadi pemandangan biasa. Pemasangan baliho yang serampangan diberbagai sudut kota, juga mengundang sikap sinis publik. Ini karena klaim-klaim dalam baliho kadang tidak sesuai dengan track record sang calon selama ini.
Pengiklanan diri melalui spanduk dan baliho itu kini terkesan lazim sebagai upaya pencitraan politik. Slamet Riadi Cante dan Irwan Waris, keduanya dari Universitas Tadulako, mengingatkan agar publik tidak terbuai dengan kata-kata yang terangkai indah dalam bingkai baliho. Menurut Drs H Slamet Riady Cante, M.Si, klaim lewat baliho cenderung tidak realistis. Sebab pada umumnya, hanya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat yang terkesan hanya slogan atau jargon yang tidak bisa dilakukan jika kelak terpilih. Ia menilai, karena komunikasi politik disederhanakan sebagai political marketing, maka kehadiran sang calon di tengah-tengah masyarakat untuk merekam kebutuhan dasar dari akar rumput bukan lagi menjadi pilihan yang prioritas. Kemasan dipandang jauh lebih penting dibanding pesan. ‘’Maka pilihannya adalah penyampaian pesan melalui baliho,’’ tukas Slamet.
Kebersamaan kandidat dan warga harus sudah terbangun lewat kerja-kerja penanganan masalah warga. Dengan demikian pemimpin akan terlahir dari tengah-tengah warga. Dari sisi efektivitasnya, kehadiran baliho patut dipertanyakan. Baliho tidak dibuat berdasarkan rekaman lengkap emosi dan preferensi calon pemilih. Baliho lahir dari sudut pandang fotografer, atau kesukaan kandidat itu sendiri. Oleh karena itu, baliho bisa menampilkan sosok kandidat sedang tersenyum meski publik yang melihatnya tengah dilanda kekesalan luar biasa. Foto-foto yang ditampilkan juga telah melalui rekayasa digital (fotoshop) sehingga tak seindah wajah aslinya. ‘’Baliho lebih mengekspresikan apa yang diinginkan kandidat, ketimbang menangkap apa yang dipikirkan calon pemilih. Kandidat lebih menampakkan hasrat berkuasa, ketimbang secara arif menimbang kecemasan dan harapan warga,’’ ujar Slamet menambahkan.
Dikatakannya, substansi kampanye mengharuskan para kandidat menangkap emosi, memahami pikiran, harapan, kecemasan, dan ketakutan calon pemilihnya. Melakukan penyesuaian diri dengan keadaan calon pemilih menjadi langkah penting bagi setiap kandidat, dalam memenangkan hati pemilih lewat kehadirannya.
Slamet menyarankan kepada warga, bahwa rekam jejak pengalaman caleg tertentu akan sangat menolong calon pemilih untuk menentukan sikapnya. Pemimpin yang tidak dikenal, bahkan tidak membangkitkan harapan, hanya akan menyulitkan pemilih ketika ia harus menentukan pilihannya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Irwan Waris. Dosen Fisip Untad ini mengingatkan, bahwa pencitraan instan melalui baliho berpotensi mengandung penyesatan imaginasi rakyat. Pasalnya, tampilan para kandidat di baliho atau spanduk melebihi kapasitas atau karakter asli sang calon (hyper reality of media).
Pencitraan instan yang marak dilakukan menurut Irwan Waris bisa dikatakan sebagai langkah pragmatis yang dilakukan oleh para kandidat, karena merasa tak ada jalan lain yang lebih efektif yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pemilih secara faktual. ‘’Ini karena mereka sendiri belum memiliki peran yang menyentuh mayoritas rakyat,’’ katanya.
Masih menurut Irwan, model konsep ini terbawa hingga era sekarang. Kondisi budaya politik yang masih mengandalkan pamor pemimpin atau pencitraan secara besar-besaran. Iklim politik saat ini belum memberikan ruang para kandidat untuk lebih mengandalkan kualitasnya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat jejak pengalaman mereka dalam penanganan masalah sosial relatif kalah bersaing dan tergerus oleh penyapaan lewat ucapan selamat atau mohon doa restu lewat spanduk yang dianggap lebih ampuh dalam sosialisasi. Namun, dunia politik saat ini lebih didominasi oleh pencitraan yang justru diciptakan para aktivis politik itu sendiri. Mereka berusaha keras untuk mengondisikan "penampakan" politisi dan parpol agar terekam dalam benak khalayak. Baik Irwan maupun Slamet tampaknya sepakat bahwa ajang tebar pesona secara instan ini hanyalah panggung sandiwara dan semu. Ketika target politik terlewatkan, propaganda ini hanya menjadi mimpi. Rakyat yang telanjur menelan janji manis pun ditinggalkan seiring dengan datangnya nikmat kekuasaan.(bersambung)
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

Palu Tuan Rumah Pertemuan Regional OP-PSDA Wilayah III

0 komentar
Palu Tuan Rumah Pertemuan Regional OP-PSDA Wilayah III
PALU – Kota Palu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan regional Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Wilayah III 2010, yang berlangsung 10 – 13 Mei mendatang. Pertemuan regional ini direnncanakan akan dibuka oleh Mendari Gamawan Fauzi yang bertempat di Swiss BellHotel – Palu. Sekretaris Dinas PU Sulteng, Iskandar Nongtji mengatakan, peserta pertemuan ini berjumlah kurang lebih 300 orang yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, pertanian, dan pengairan dari sejumlah provinsi, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta Jakarta.
Menurut Iskandar pada kesempatan ini, akan dibahas system pengelolaan irigasi, kesejahteraan pengamat irigasi dan pemberdayaan petani pengguna, pemakai air (P3A). pertemuan tersebut menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selain itu sedikitnya enam Dirjen dari Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri akan menjadi pembicara.
Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Prasarana Sumber Daya Air telah dilaksanakan sejak dekade delapan puluhan, telah menghasilkan berbagai masukan kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terutama dibidang keirigasian. Perubahan pemerintahan pada tahun 1998, serta kebijakan desentralisasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ungkap Iskandar Nongtji telah menitik beratkan pengalihan kewenangan sebagian besar urusan pemerintahan termasuk bidang ke-PU-an kepada pemerintah kabupaten. Pertemuan regional ini dimaksudkan untuk mengevaluasi atas mekanisme kerja di bidang keirigasian yang selama ini telah dan sedang berjalan. (yar)
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

Pelebaran Jalan Soekarno Hatta

0 komentar
Pelebaran Jalan Sukarno Hatta Rampung 45 Persen
PALU –Dinas PU Sulteng terus menggenjot proyek pelebaran jalan Sukarno Hatta. Proyek yang mestinya harus rampung Agustus mendatang, realisasinya kini sudah berjalan 45 persen. ‘’Ini akan terus digenjot, sehingga pada peringatan Harganas Juni nanti jalan tersebut bisa dilalui,’’ ujar Sekretaris Dinas PU Sulteng Iskandar Nongjti. Pada Juni nanti kondisi jalan sudah black top, aspalnya sudah rampung. Mungkin yang belum bisa dilakukan ada pembuatan median serta trotoar. ‘’Tapi secara umum jalan sudah bisa dilalui dengan baik,’’ katanya menambahkan.
Demikian pula untuk jembatan sekalipun tiga unit jembatan sedang dalam pelebaran namun pada saatnya nanti, jembatan-jembatan tersebut sudah bisa dilalui. Proyek senilai Rp24 miliar tersebut, adalah jalan yang kelak menghubungkan Parigi – Palu. Anggaran tersebut berasal dari bantuan Menkokesra sebesar Rp50 miliar. separuh dana tersebut akan dibangunkan jalan dari Parigi menuju Palu. Menurut Iskandar, total anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan jalan tersebut sebesar Rp650 miliar. Saat ini yang sudah ada baru Rp50 miliar. Terkait dengan pembebasan lahan pada ruas jalan yang dilalui proyek tersebut, sepenuhnya adalah tanggungjawab pemerintah kota. ‘’Kita bekerja senantiasa koordinasi dengan pemerintah kota, itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan lahan sudah dinyatakan selesai,’’ katanya.
Proyek pelebaran jalan sejauh 6 kilometer tersebut, pengerjaannya terus dikebut. Kepala Dinas PU Sulteng Moch Noer Mallo beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya meminta kepada tiga kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dapat merampungkan pekerjaannya dalam tiga bulan kedepan sejak teken kontrak, sekalipun kontraknya baru akan selesai pada Agustus nanti. ‘’Kita ada iven nasional Harganas. Jalan tersebut akan menjadi akses utama para tamu dari luar daerah. Kita minta bisa rampung atau setidaknya bisa fungsional pada Juni nanti,’’ demikian Noer Mallo. (yar)
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

Beasiswa Jamsostek 2010

0 komentar
PT Jamsostek Bagikan Beasiswa pada 72 Anak

PALU – Peringatan Hardiknas tahun ini ditandai dengan penyerahan bea siswa Jamsostek kepada sedikitnya 72 pelajar yang terdiri dari SD/MI, SMP/Mts, SMA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa tersebut menurut Dewi Mulyasari Bagian Pemasaran PT Jamsostek Sulawesi Tengah merupakan salah satu wujud program dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan. Ini sekaligus sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

Program bantuan beasiswa tersebut katanya bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. ‘’Mereka yang mendapatkan bantuan beasiswa tersebut nilai raportnya harus rata-rata tujuh untuk semua mata pelajaran,’’ kata Dewi.
Dikatakannya, untuk mendapatkan bantuan beasiswa maka perusahaan harus telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 tahun, tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek, mendapat nilai di atas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Mahasiswa.

Kemarin, bantuan beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis kepada tiga perwakilan pelajar dan mahasiswa dengan jumlah beasiswa bervariasi. Untuk SD diterima oleh Vidiah dari SD Negeri 6 Palu sebesar Rp1,8 juta pertahun. Untuk SMP diterima oleh Melisa siswi kelas IV SMP Negeri 10 sebesar Rp1,8 juta pertahun. SMA diwakili oleh Evander Yanto Masalangi siswa SMK Negeri 4 Palu sebesar Rp2,4 juta sedangkan mahasiswa oleh Anggun Pratiwi mahasiswa Universitas Tadulako yang menerima beasiswa sebesar Rp2,4 juta selama setahun.

Masih menurut Dewi, selain memberikan beasiswa kepada siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta Jamsostek, pihaknya juga mempunyai program yang sama kepada siswa walaupun orang tuanya tidak terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Saat ini katanya, sedang dilakukan pendataan. ‘’Kita butuh sekitar 50 anak. Data sekolah sudah kami peroleh dari Dinas Pendidikan kota Palu, sekarang baru tahap survei,’’ pungkasnya. (yar)
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

Mantan Guru Besar Untad Wafat

0 komentar
Mantan Guru Besar Trisakti Wafat

PALU – Dunia pendidikan di Sulawesi Tengah berduka. Salah satu putra terbaiknya Prof H Ishak Aref SE, meninggal malam tadi di kediamannya Jalan Suprapto – Palu Timur. Ishak Aref lahir di Desa Pangiang Sulbar 15 Desember 1923 dan meninggal 3 Mei 2010 pukul 20.00 wita, malam tadi. Almarhum meninggalkan seorang istri Hj Anawiah Andi Mairikaleleng dan 8 putra-putri dari 16 bersaudara, 43 cucu serta 20 cicit.
Menurut Mualim, kerabat almarhum yang ikut mendampingi hingga detik-detik terakhir, terakhir almarhum masuk rumah sakit pada 2009 lalu, selepas Idul Fitri. Menurut dokter, sakit yang diderita almarhum salah satunya adalah empedu yang tidak berfungsi. ‘’Tapi sejak saat itu beliau tidak pernah lagi masuk rumah sakit hingga meninggal pukul 08.00 tadi,’’ kata Mualim. Selama hidupnya, almarhum banyak menghabiskan hidupnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Karir PNS nya ia habiskan di Universitas Tadulako dan menjadi Guru Besar Ekonomi hingga awal 90-an. Ia juga pernah tercatat sebagai dosen ekonomi di sejumlah universitas swasta, di antaranya adalah STIE PB Palu dan Unismuh Palu. Selepas di Untad, ia hijrah ke Jakarta tepatnya Universitas Trisakti dan menjadi Guru Besar di universitas swasta terkemuka itu. Sepulang dari pengabdiannya di Universitas Trisakti, ia masih sesekali mengisi khutbah jumat di Masjid Al Haq.
Sebagai intelektual, almarhum juga menulis buku yang salah satu bukunya berjudul Pengantar Managemen menjadi referensi wajib mahasiswa ekonomi. Selain berkarir sebagai dosen, pada 1971 almarhum mendirikan Yayasan Nurul Fallah. Yayasan inilah yang kemudian membidani lahirnya Pesantren Nurul Fallah di Bukit Kawatuna. Di mata sejumlah mantan mahasiswanya salah satunya Prof Dr Patta Tope, almarhum dikenal tegas dan tepat waktu. Sekalipun katanya mahasiswa yang hadir di ruang kuliah hanya satu orang, proses kuliah langsung berjalan dan yang terlambat tidak boleh masuk. ‘’Selama mengajar beliau membawakan mata kuliah pengantar managemen. Ini mata kuliah spesialisnya,’’ kata Patta Tope seusai melayat di rumah duka Jalan Suprapto malam tadi. Untuk lingkungan Untad kata Patta Tope sudah ada lima mantan mahasiswanya yang meraih gelar profesor.
Salah satu mahasiswa yang mempunyai kenangan manis dengan almarhum adalah wartawan Tempo Darlis Muhamad. Saat itu kenang Darlis, dirinya masih menjadi mahasiswa yang berencana menikah dengan gadis asal Palu drg Lutfiah Sahabuddin yang saat itu sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. ‘’Karena beliau orang Palu, jadi saya minta tolong beliau untuk melamar. Alhmadulilah diterima,’’ kata Darlis yang ikut melayat di rumah duka malam tadi.
Sejumlah mantan muridnya yang saat ini sudah menjabat di pemerintahan, datang melayat. Di antaranya Rahman Aziz Kepala Balitbangda Sulteng, Prof Dr Patta Tope Guru Besar Fakultas Ekonomi Untad dan sejumlah pejabat. Rencananya jenazah akan dikebumikan di kompleks Pesantren Kawatuna – Palu Selatan. (yar)
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

kontroversi donggi senoro

0 komentar
Kepala BP Migas R. Priyono, yang sebelumnya atas nama pemerintah ngotot meminta harga yang lebih tinggi dari formula yang disetujui sebelumnya, mulai luluh ketika menyatakan," Kalau harga terlalu tinggi, proyek tidak jalan, penerimaannya dari mana?"

Namun, optimisme buyar dengan sendirinya setelah paparan neraca gas, yang diminta Wapres sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek itu, dipaparkan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita Herawati Legowo. Evita menyebutkan bahwa Indonesia diproyeksikan mulai defisit gas dalam skala besar, yaitu 500 MMscfd mulai 2011. Defisit baru bisa diatasi pada 2015 melalui pemanfaatan gas-gas tidak konvensional, seperti gas metana batu bara.

"Itu kalau gas metana jalan. Kalau tidak, defisit bisa terjadi dalam jangka waktu lebih lama," kata Wapres Kalla menyela paparan Evita kepada pers.

Atas dasar neraca gas itu, Kalla memutuskan untuk menghentikan kontrak-kontrak ekspor baru gas. Bahkan, moratorium tersebut dijadwalkan baru bisa dibuka kembali dalam 10 tahun mendatang. Donggi-Senoro, Bontang, dan Tangguh yang masih menyisakan beberapa train untuk pengembangannya, termasuk yang dilarang untuk diekspor. "Kalau dalam negeri masih defisit, Donggi-Senoro harus masuk dalam negeri," tegasnya.

Bahkan, di Sulawesi Tengah, Wapres menegaskan 1 juta-2 juta ton gas akan dialokasikan untuk pabrik pupuk setempat. Sisanya, akan dikirimkan ke wilayah lain yang membutuhkan gas. Guna merealisasikan rencana itu, Kalla pun meminta agar perencanaan pembangunan pabrik pupuk tersebut dikebut dalam 2-3 bulan ke depan.

"Saya bilang gas untuk industri kita dulu, baru kalau ada sisanya diekspor ke Jepang. Akan tetapi, ada yang takut dan bilang, 'nanti Jepang marah, Pak.' Saya bilang, sampaikan kepada Jepang bahwa Wapres-lah yang menyuruh itu semua," tegasnya.

Kontrak yang merugikan

Direktur Center of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi mengaku sepakat dengan keinginan pemerintah untuk prioritaskan gas ke dalam negeri. Namun, untuk menghentikan kontrak ekspor, Kurtubi menyarankan agar kebijakan itu untuk kontrak yang merugikan negara, seperti Tangguh.

"Kalau untuk Bontang dan Arun yang harganya bagus, lebih baik dilanjutkan saja. Kalau benar harga Donggi-Senoro juga tidak dibatasi harga minyak pada level tertentu, sebenarnya sayang bila rencana itu dihentikan," jelasnya.

Selain terikat dalam head of agreement (HoA) dengan Donggi-Senoro, Jepang melalui Western Buyer-nya baru-baru ini telah terikat dalam HoA untuk perpanjangan pasokan gas selama 10 tahun mulai 2011 dengan total gas 25 juta ton. Nilai kontrak perpanjangan penjualan gas itu mencapai US$7 miliar.

Adapun dari penjualan gas Donggi-Senoro, potensi penerimaan negara mencapai US$8,4 miliar selama 15 tahun dengan asumsi harga JCC US$80 per barel dan harga gas US$7,4 per juta Btu.

Adakah konsumen dalam negeri yang mau dan mampu membeli gas seandainya produsen menghendakinya sebagai kompensasi atas biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk kedua lapangan marginal itu? (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more

Sabtu, 01 Mei 2010

Mayday 2010 Diskusi AJI Palu

Sabtu, 01 Mei 2010
0 komentar
Diskusi Peringatan Hari Buruh Internasional///sub
Jurnalis Harus Bekali Diri dengan SDM Berkualitas

PALU – Bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jurnalis atau wartawan adalah bagian dari buruh maka tak heran jika Hari Buruh (Mayday) AJI bersama organisasi buruh lainnya menjadikan momen tersebut untuk menuntut hak-hak industrial. Tahun ini, AJI Palu menggelar aksi damai serta diskusi yang menghadirkan para pembicara yang berasal dari pengusaha media, pemerintah serta akademisi. Diskusi yang mengambil tema, wartawan juga buruh, upah layak bukan upah minimum, setidaknya mampu mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menjadi penyebab pengusaha tidak bisa memberikan upah layak antara lain problem kualitas SDM di tingkat jurnalis sendiri maupun atmosfer bisnis media di Sulteng hingga regulasi perburuhan yang belum berpihak pada kaum buruh.

Menurut Ketua PWI Sulteng yang juga salah satu pengusaha media, H Kamil Badrun AR SE.M.Si, bahwa problem perburuan yang kemudian lebih bermuara pada perjuangan upah layak adalah sebuah diskursus yang tidak bisa hanya sekadar selesai di meja diskusi tetapi harus dicarikan solusi yang bijak tanpa harus mengabaikan kepentingan baik pengusaha maupun buruh itu sendiri. Menurut Direktur Utama PT Radar Sulteng Membangun – perusahaan yang menerbitkan Harian Radar Sulteng ini, dalam konteks perusahaan pers di Sulteng, problemnya disebabkan sejumlah faktor, salah satunya adalah SDM jurnalis dan moralitas pengusaha pers itu sendiri.

Terkait moralitas pengusaha pers, hal ini dapat dilihat ketika ada perusahaan tidak bisa menggaji wartawannya dan berharap wartawan tersebut dengan ‘’kreasinya’’ sendiri bisa mendapatkan uang dengan jumlah tertentu hanya dengan berbekal kartu pers. ‘’Fenomena ini ada. Sebagai Ketua PWI saya kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terhadap hal-hal semacam ini. Penyebabnya karena perusahaan tidak menempatkan karyawan/wartawan sebagai aset yang harus dijaga. Nuansa eksploitatif akan sangat kental terasa,’’ beber Kamil. Pada kesempatan ini, Kamil juga berbagi tips agar perusahaan pers bisa eksis di tengah tantangan bisnis media yang cukup kompleks. Pimpinan harus kreatif menggarap advertorial atau berita-berita yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain untuk menopang kelangsungan bisnis pers. ‘’Ini jauh lebih bermartabat, lebih terhormat dari pada menjadikan isu-isu tertentu sebagai alat bargaining kepada lembaga maupun individu tertentu untuk kepentingan sesaat,’’ ujarnya mengingatkan.

Pada saat yang bersamaan katanya, jurnalis juga diminta tidak membekali diri dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dengan kualitas SDM yang baik ungkap Kamil, akan menaikkan nilai bargaining dari wartawan itu sendiri terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Ada dua manfaat positif yang bisa diambil jika jurnalis membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai. Misalnya, perusahaan tidak segan-segan memberikan kompensasi yang tinggi jika wartawan dengan SDM yang dimilikinya mampu memberikan nilai positif terhadap perusahaannya. Atau jika wartawan keluar dari perusahaan pers tempatnya bekerja akan dengan mudah mendapatkan perusahaan sesuai yang diingininya. ‘’

Abdul Hadi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, mengaku tidak punya kuasa melakukan intervensi terhadap perusahaan yang tidak bisa memenuhi upah minimum provinsi, karena ini terkait dengan kondisi perusahaan. Merujuk pada kasus di Kabupaten Buol, ketika Bupati Buol Amran Batalipu mengeluarkan kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp1 juta untuk buruh sawit, menurut Abdul Hadi, kebijakan tersebut akhirnya kandas di tengah jalan karena perusahaan yang tidak mampu memenuhi UMK tersebut. ‘’Kita tidak bisa memaksakan UMK atau UMP harus mutlak berlaku, karena ini terkait dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Kalau kita paksakan maka akan banyak investor yang hengkang,’’ kilahnya.

Sementara di sisi lain, keberadaan pengusaha atau investor mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diskusi yang diikuti oleh sejumlah wartawan dan LSM ini juga mengungkap sisi kelam sejarah perburuhan di Sulawesi Tengah yang dalam lima tahun terakhir sejak 2005 – 2010, UMP Sulteng tidak pernah menyentuh angka Rp1 juta. Sekali lagi Abdul Hadi mengatakan, bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena menyangkut fluktuasi keuntungan yang didapat oleh pengusaha itu sendiri. ‘’Kalau kita paksa harus sesuai UMP, investor akan lari,’’ katanya menambahkan.

Azahari pembicara dari Untad mengemukakan, bahwa istilah upah layak tidak dikenal dalam aturan ketenagakerjaan, yang ada adalah kebutuhan hidup layak dengan kalori 3000 perhari bagi buruh lajang. Jika ada keinginan untuk mendorong upah layak maka perlu dinegosiasikan dengan perusahaan untuk dibuatkan dalam aturan tertentu. Aturan tersebut katanya mengatur soal hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pekerja dan pengusaha. Soal upah layak dan upah minimum di internal AJI terminology ini memang masih diperdebatkan. Terminology upah layak kemudian direduksi menjadi upah minimum yang kemudian melembaga menjadi istilah resmi penguasa.

Padahal menurut Desak Fiega Mahayasa, wartawan Harian MAL, upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan saat ini. Sedianya diskusi ini menghadirkan pemerintah kota Palu, karena kasus perburuhan khususnya upah layak sering dialami buruh di kota Palu. Wakil Walikota Mulhanan Tombolotutu yang didapuk panitia untuk menyampaikan kebijakan di sektor perburuhan tidak hadir hingga diskusi usai. (yar)

UMP Provinsi Sulteng Pada 5 tahun Terakhir
2005 = Rp490 ribu
2006 = Rp575 ribu
2007 = Rp615 ribu
2008 = Rp670 ribu
2009 = Rp720 ribu
2010 = Rp770 ribu
Baca selengkapnya Yardin Hasan
read more