Wawancara dengan Ketua Bappeda Sulteng

Inpres Percepatan Pembangunan Sejauhmana Realisasinya?

INPRES Nomor 7/200 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sudah diteken oleh Presiden RI. Inpres tersebut juga sempat memberikan harapan besar bagi rakyat di daerah ini. Sesuai dengan namanya, Inpres tersebut akan mempercepat pembangunan diberbagai sektor.
Kini, setelah Inpres, banyak kalangan mempertanyakan seperti apa realisasinya? Berikut penuturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Drs Rais Lamangkona, MT kepada Radar Sulteng.

Bisa dijelaskan sejauhmana realisasi Inpres Percepatan Pembangunan Sulteng sejak diteken Presiden SBY?
Saat ini Inpres Percepatan sudah dan sedang berlangsung. Tapi kita memang tidak mempunyai mata anggaran khusus Inpres, sehingga wajar dana Inpres yang turun tidak terlihat. Tapi sesungguhnya ada.

Bisa dijelaskan kenapa sampai Inpres percepatan tidak mempunyai mata anggaran sendiri di APBN 2009?
Ada dua hal yang menyebabkan kenapa anggaran untuk Inpres tidak berdiri sendiri. Pertama, saat Inpres Nomor 7/2008 diteken oleh Presiden SBY pada bulan Oktober. Saat itu DPR sudah selesai membahas anggaran. Sehingga dana untuk Inpres tidak sempat teralokasikan. Kedua, krisis keuangan global yang ikut memukul iklim usaha di Indonesia memaksa pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang. Bahkan, anggaran belanja di setiap departemen ikut dipangkas karena krisis keuangan global tersebut.

Lantas darimana dana Inpres diambil?
Tetap di pos APBN 2009, tapi anggarannya tidak berdiri sendiri melainkan melekat pada lembaga departemen terkait, yang terdiri dari DAK dan dana-dana bantuan lainnya.
Artinya, program-program lintas departemen di Provinsi Sulteng sudah termasuk sebagai program Inpres juga?
Iya betul. Ini sudah menjadi komitmen setiap departemen untuk mengarahkan programnya di Provinsi Sulteng. Setiap kementerian yang mempunyai program di daerah Sulteng, itu sudah include dengan program percepatan

Ini terkesan akal-akalan. Jika demikian pemerintah tidak perlu bersusah payah melakukan lobi ke sejumlah departemen. Toh dana itu akan dialirkan juga ke Sulteng karena departemen mempunyai program tersendiri di daerah ini?
Oh tidak seperti itu. Jangan dipolitisir seperti ini. Statemen itu sangat spekulatif. Harus diingat bahwa untuk mendapatkan dana-dana harus itu diperjuangkan, dilobi, para menteri diyakinkan. Kementerian perlu diyakinkan berkali-kali. Kalau tidak seperti itu mana mungkin kita dapat komitmen DAK Rp1 triliun dari Pak Pazkah Suzetta (Kepala Bappenas, red) untuk 2009. Sebenarnya ini kan untuk menyiasati bagaimana dana-dana pusat bisa ditarik ke daerah ini. Karena Inpres tidak mempunyai mata anggaran tersendiri di APBN. Pemerintah provinsi bersama DPRD beberapa kali melakukan roadshow ke departemen. Ini dilakukan untuk meyakinkan program Inpres yang kita ajukan layak mendapat perhatian pemerintah pusat.
Alhamdulilah setelah dua kali bertemu dengan Pak Paskah Suzetta, beliau support. Tapi ya itu tadi dananya melekat di setiap departemen

Bagaimana cara pemda mengetahui bahwa dana yang masuk dari kementerian lewat dinas/badan sudah sesuai jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Inpres?
Untuk saat ini belum bisa diketahui. Tapi yang pasti dana DAK yang turun dari setiap departemen di dinas dan badan adalah dana Inpres percepatan. Tetapi pada saatnya nanti kan bisa diketahui

Apakah semua usulan program Inpres disetujui oleh Bappenas?
Pada prinsipnya disetujui. Hanya memang ada beberapa usulan kita yang belum sempat terakomodir setidaknya dalam tahun ini. Seperti bantuan untuk pembangunan pascasarjana Universitas Tadulako atau perbaikan jalan provinsi. Tapi untuk kualifikasi jalan negara, telah ada jaminan dari pemerintah pusat, tahun ini kondisinya mantap. Sehingga pada 2010 nanti, dengan dana DAK giliran kita fokus pada jalan provinsi. Ini juga tetap dalam konteks Inpres percepatan.

Usulan dana Inpres kan Rp2 triliun, lalu ketika di pusat menciut menjadi Rp1 triliun lebih, apakah ini sudah mengakomodir pembiayaan pembangunan di daerah ini?
Tentu saja belum. Bahkan masih jauh dari cukup. Tapi yang pasti komitmen pemerintah pusat khususnya Bappenas terhadap Inpres ini sudah merupakan satu kesyukuran bagi kita

Masih terkait dengan Inpres Percepatan, untuk 2010, sektor apa saja yang akan menjadi prioritas setelah pada 2009, mendapat kurang lebih Rp1 triliun?
Sebelum masuk pada RAPBN 2010, pada APBN-P 2009, kita juga akan berjuang terus. Olehnya dalam waktu dekat ini, akan mengundang bupati/walikota untuk menetapkan apa saja usulan-usulan untuk 2010 nanti. Yang pasti usulan yang diajukan harus masuk dalam skala prioritas di daerah masing-masing. (yardin hasan)