Target PAD Parimo Naik 50,77 Persen

PALU – Pemerintah Parigi Moutong (Parimo) menargetkan perolehan pendapatan asli (PAD) pada 2010 sebesar Rp12,8 miliar lebih dari Rp8,4 miliar lebih pada 2009. Target sebesar Rp12,8 miliar tersebut dianggap sudah sangat maksimal jika dibandingkan dengan posisi PAD pada tahun sebelumnya yang kenaikannya mencapai 50,77 persen. Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola M.Si di hadapan sidang paripurna DPRD Parimo yang mengagendakan penyampaian penjelasan bupati terhadap tanggapan fraksi DPRD Parimo tentang RAPBD 2010, mengemukakan, kenaikan yang nyaris menyentuh angka 60 persen tersebut, sudah sangat maksimal mengingat kondisi krisis ekonomi yang terjadi secara nasional bahkan global dan diprediksi dampaknya masih akan berlanjut pada 2010 mendatang. Salah satu konsekwensi dari krisis ekonomi tersebut adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam konteks itu katanya, pemerintah Parimo pada 2010 mendatang akan melakukan penelitian terkait dengan potensi PAD yang ada di daerah ini.
Merespons pertanyaan fraksi Partai Goklar terkait sejumlah bantuan pusat yang belum diketahui nilainya, bahwa dana-dana tersebut adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana-dana tersebut antara lain, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan 32 miliar lebih atau naik sebesar Rp17.89 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian DAU pada 2010 ditargetkan sebesar Rp384 miliar lebih naik 5,07 persen serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp43 miliar atau turun 36,33 persen di banding 2009. Masih terkait dengan pertanyaan fraksi Golkar, soal dana transfer ke daerah, ini juga menurut Longki berasal dari APBN. Dana transfer ini nantinya akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
Kemudian menjawab pertanyaan fraksi Demokrat soal formasi CPNS, Longki menjamin proses penerimaan CPNS akan berlangsung transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak terjadi diskriminasi dalam penerimaan CPNS terutama yang berkaitan dengan latar belakang institusi pendidikan. Pada umumnya substansi dan permasalahan yang dipertanyakan semua fraksi mulai dari fraksi Golkar, Demokrat, Fraksi Amanat Keadilan, Fraksi Persatuan Amanat Keadilan dan Fraksi Bulan Bintang serta fraksi Toraranga, menyoroti permasalahan yang sama. Secara umum pertanyaan dan tanggapan fraksi-fraksi itu telah dijawab dengan tuntas dan lugas oleh bupati. Namun demikian, Longki masih membuka ruang jika jawaban yang disampaikannya itu masih mengganjal. ‘’Kalau masih ada yang kurang pas dengan jawaban saya, nanti bisa dipertajam di pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif,’’ pungkasnya. (yar)