Sulteng Jadi Percontohan KTM di Indonesia

Sulteng Jadi Percontohan KTM di Indonesia

PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi provinsi percontohan KTM (Kota Terpadu Mandiri) yaitu sebuah kawasan yang…..
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs H David Halim, M.Si mengatakan, di Sulawesi Tengah sedikitnya lima daerah dipilih menjadi KTM, sekaligus provinsi di Indonesia yang paling banyak mempunyai KTM. ‘’Ini juga menjadi taruhan bagi kita. Kalau KTM di Sulteng gagal, maka secara nasional KTM akan mendapat penilaian serupa. Karena kita menjadi pilot project,’’ jelas David saat memaparkan program Dinas Nakertrans di Press Room gedung Pogombo, Rabu (10/3) kemarin. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Buol, Morowali, Poso, Touna dan Morowali. Saat ini katanya, pihaknya sedang berjuang untuk Kabupaten Tolitoli agar masuk salah satu daerah KTM. Beruntung katanya, Provinsi Sulawesi Tengah mendapat lima kabupaten yang ditentukan dalam KTM ketimbang provinsi lain yang hanya satu daerah.
Total biaya untuk KTM ini berjumlah Rp800 miliar per kabupaten yang akan diluncurkan dalam lima tahun kedepan. Lantas apa saja aktivitas suatu daerah berbasis KTM? Menurut, David sesuai dengan tujuannya, KTM ini berisi kegiatan pembangunan yang fokus dan terarah. Seperti yang dilakukan pada pembangunan pusat KTM Air Terang di Kabupaten Buol yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, gapura tugu dan taman. Kemudian katanya ada juga bantuan usaha ekonomi produktif. Konsep yang sama juga diterapkan pada kabupaten lain yang mendapat fasilitas KTM dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik suatu daerah. ‘’Dana KTM ini berasal dari dana APBN yang terus dialokasikan pada lima tahun kedepan,’’ rincinya.
Pada kesempatan yang sama, David juga menjelaskan pada 2009, pihaknya sudah merencanakan program pengembangan wilayah transmigrasi. Program ini dilakukan dengan peningkatan kerjasama antarwilayah yang meliputi, evaluasi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian monitoring jaminan hidup, kesehatan dan kesetaraan pendidikan serta pembinaan kelembagaan. Yang tak kalah pentingnya urai David adalah inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan untuk pengembangan permukiman transmigrasi dan penyusunan rencana teknis unit permukiman transmigrasi. Terakhir adalah penyusunan master plan KTM dan identifikasi calon area atau SICA.
Sedangkan untuk APBD 2009, menurut David, Nakertrans yang mendapat alokasi dana sebesar Rp10,4 miliar. Ini terbagi pada belanja langsung dan tidak langsung. Alokasi APBD tersebut diarahkan membiayai enam program prioritas Nakertrans 2009. Untuk APBN 2009, Nakertarns mendapat bantuan dana sebesar Rp3,254 untuk dana dekon dan dana pembantuan sebesar Rp39,7 miliar. Anggaran APBN ini diarahkan untuk membiayai lima program. (yar)