Perjuangkan UPTD Kelola Danau Poso

Perjuangkan UPTD Kelola Danau Poso

PALU – Bermodal sebagai caleg incumbent, tentunya membuat Soni Tandra punya pengalaman berharga untuk menjalani pengabdiannya sebagai anggota dewan untuk periode lima tahun berikutnya. Setidaknya, dengan pengalaman itu, titik-titik kelemahan saat mengawal aspirasi masyarakat sudah diketahui. Tidak seperti selama ini banyak aspirasi masyarakat yang diangkat ke permukaan menguap begitu saja di forum-forum dewan.
Menurut politisi Partai Patriot ini untuk lima tahun kedepan, isu besar yang perlu terus didorong adalah soal kelistrikan. Tidak saja di Poso – Touna dan Morowali sebagai daerah konstituennya, melainkan di Sulteng secara keseluruhan. Selama lima tahun terakhir ini, masalah listrik tidak menjadi prioritas pemerintah. Padahal listrik adalah masalah krusial sebagai salah satu komponen penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena dengan listrik, ekonomi keluarga melalui aktivitas home industry akan tumbuh dengan baik. Selama ini, pemerintah hanya menekankan pembangunan infrastruktur untuk sektor pengairan dan jalan. Padahal berbicara soal infrastruktur, masalah listrik termasuk salah satu didalamnya. Untuk kedepan, masalah yang satu ini katanya tidak boleh lagi sekadar komitmen lisan tetapi harus ditindaklanjuti dalam agenda aksi. DPRD dan pemerintah harus sama-sama memberikan perhatiannya pada sektor ini, khususnya terhadap potensi sumber daya air yang terdapat di Sulteng. ‘’Potensi sumber daya air yang ada di Sulteng, perlu dilakukan visibility study untuk mengetahui potensinya untuk membangkitkan tenaga listrik meski dengan kapasitas yang terbatas,’’ katanya.
Berbekal pengalaman menjadi legislator dalam lima tahun terakhir, Soni yang juga akrab disapa A Siong ini, mengatakan, agar perjuangan aspirasi rakyat berbuah hal konkret maka perlu yang perlu dibenahi adalah mempertegas hubungan eksekutif dan legislative. ‘’Perlu ada hubungan yang lebih intens agar persoalan kerakyatan yang belum terakomodir khususnya program-program yang belum masuk dalam Musrenbang,’’ tandasnya.
Selama ini dewan sering mencak-mencak karena banyak aspirasi rakyat yang diserap dalam setiap kali melakukan reses namun nyaris tidak ada tanggapan yang memadai dari kalangan eksekutif. Setiap aspirasi yang diperoleh dalam reses menguap begitu saja seiring dengan jawaban Gubernur terhadap hasil reses dewan.
Dikatakannya, memaksakan agar hasil reses diakomodir sebenarnya sudah lambat. Eksekutif juga kesulitan mengakomodir masukan-masukan yang diperoleh dalam reses karena program-program selama satu tahun anggaran sudah dibahas dalam Musrenbang.

Sebagai wakil rakyat asal Dapil Poso-Touna dan Morowali, Soni mengaku mempunyai PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan dalam satu periode kedepan. Obsesi tersebut adalah pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Unit ini katanya akan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Danau Poso, mulai dari perikanan, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan air dan potensi lainnya. Selama ini katanya, pengelolaan sumber daya Danau Poso, dilakukan dengan keroyokan berbagai dinas dan badan baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Akibatnya tidak ada yang fokus karena dilakukan tidak secara keseluruhan. Namun dengan adanya UPTD, maka pengelolaannya lebih fokus dan tearah karena proses pengerjaannya dilakukan satu unit kerja kecil. Selain itu dengan adanya unit baru ini memungkinkan untuk mendapatkan dana dari APBN.
Pengelolaan Danau Poso tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan APBD provinsi dan kabupaten. Ini karena banyaknya infrastruktur yang harus dibenahi di wilayah yang menjadi salah satu ikon kabupaten Poso ini. (yar)