Pemilu dan Kepemimpinan Pemuda

Pemilu dan Kepemimpinan Pemuda
Kepemimpinan Kaum, Muda Wacana Atau Fakta

DI TENGAH kuatnya tuntutan kepemimpinan kaum muda, Pemilu Legislatif 9 April nanti, akan menjadi taruhan bagi kaum muda di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah. Seolah menemukan momentumnya, even lima tahunan itu juga menjadi taruhan bagi kaum muda di daerah ini seberapa jauh, Pemilu kali ini memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk meringsek ke panggung kekuasaan.
Berikut keterangan Ketua DPD KNPI Sulteng Idhamsyah Tompo, terkait Pemilu dan kepemimpinan pemuda serta harapannya terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009

=======================
Pemilu tinggal dalam hitungan hari, menurut Anda bagaimana respons Pemuda dalam pesta demokrasi kali ini?
Keterlibatan pemuda dalam momentum kali ini cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Indikasinya, terlihat dari banyaknya teman-teman di KNPI yang masuk menjadi caleg. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari Pemuda itu sendiri. Di tengah kuatnya desakan kepemimpinan kaum muda, fenomena ini cukup bagus. Tapi saya melihat ada juga sebagian yang masih terbawa eufhoria demokrasi. Ikut kampanye bukan karena kesadaran ideologis tetapi karena ingin menyaksikan artis dangdut.

Anda mengatakan perlunya kepemimpinan kaum muda, apakah ini perlu kita melakukan dikotomi kepemimpinan kaum muda dan tua?
Memang tidak perlu. Soal kepemimpinan tua dan muda, KNPI juga tidak ingin terjebak dalam dikotomi hitam putih, dan memang tidak bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud, sirkulasi kepemimpinan bangsa ini maupun di daerah memang perlu. Persoalannya selama ini ada stigma yang sengaja dilekatkan kepada pemuda, bahwa pemuda belum mampu, belum siap, belum matang dan segudang stereotif lainnya. saya kira persoalannya bukan pada belum matang atau tidak siap, tetapi karena pemuda tidak diberi kesempatan untuk tampil

Anda terlihat yakin dengan kepemimpinan kaum muda, apakah ini sebagai koreksi kritis terhadap kepemimpinan kaum tua karena dianggap gagal?
Sama sekali tidak. Insya Allah tidak ada anggapan seperti itu. Bahkan pada saat-saat tertentu, senior-senior ini masih kita butuhkan. Tapi bukan berarti kesempatan untuk kaum muda ditutup sama sekali, apalagi opini yang dibangun cenderung tidak sehat, dengan mengatakan pemuda belum bisa tampil karena belum matang, belum siap dan cenderung tidak tegas. Ini yang saya tidak setuju dan harus ditentang.

Bagaimana komposisi kaum muda yang tampil menjadi pemimpin publik di Sulteng?
Sudah ada beberapa pemuda yang tampil dan saya berharap ini bisa membangunkan alam bawah sadar kaum muda di Sulteng untuk tampil menjadi pemimpin

Siapa diantaranya?
Banyak contohnya, coba lihat saja, ada Pak Anwar Hafid di Morowali, ada Pak Amran di Buol dan Pak Longky di Parimo. Tapi Pak Longki itu kaum muda yang agak senior..ha..ha..ha..

Sepertinya KNPI sangat terobsesi dengan kepemimpinan kaum muda, sebenarnya apa kepentingan KNPI untuk mengegolkan ide tersebut?
Terus terang saja kepentingan KNPI adalah kesinambungan estafet kepemimpinan. Berbicara soal kesinambungan maka tentu ada pengkaderan. Makanya memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk tampil menjadi sangat perlu untuk kepentingan pengkaderan. Selain itu, sejarah perjalanan bangsa ini juga telah memberikan pelajaran bagi kita, betapa peran pemuda adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga tegaknya NKRI

Atau apakah ada kepentingan Anda atau KNPI untuk menjagokan figur pemuda dalam kepemimpinan?
Oh sama sekali tidak ada seperti itu. Ide ini sama sekali bukan didorong oleh kepentingan pragmatis untuk memuluskan orang perorang. Seperti yang saya katakan tadi, ini untuk pengkaderan. Lagi pula kan banyak teman-teman pemuda yang mampu. Jadi ini bukan order, tapi realitas bangsa ini memang butuh kaum muda. Itu saja.

Dalam penilaian selama ini, seperti apa peran kaum muda dalam panggung kekuasaan?
Memang sudah ada yang mampu mengakses ke panggung kekuasaan tapi prosentasenya masih sangat sedikit. Bahkan dalam hal-hal tertentu, pemuda itu masih sekadar menjadi kayu bakar atau pendorong mobil mogok. Mereka hanya dibutuhkan pada saat kampanye, tapi giliran dalam distribusi kekuasaan, pemuda di tinggalkan. Pemuda ibarat mendorong mobil mogok, giliran mobilnya jalan, pendorongnya malah ditinggalkan.

Institusi apa yang paling berperan agar kepentingan pemuda di panggung kekuasaan bisa terakomodir?
Ya terus terang masih parpol yang berperan. Sistem ketatanegaraan kita masih memberikan peran ini kepada parpol. Sirkulasi kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislative ada di sana. Makanya kita dorong parpol-parpol ini untuk mengakomodir caleg-caleg muda dalam komposisi calegnya.

Jika demikian dikotomi kepemimpinan tua dan muda tidak relevan lagi, karena seleksinya ada di masyarakat dengan adanya putusan MK yang mengakomodir suara terbanyak, komentar anda?
Iya memang betul. Tapi coba kita lihat sebentar setelah terpilih ketika distribusi kekuasaan dilakukan, kaum muda menjadi agak terpinggirkan.

Oke sekarang kita beralih ke penyelenggaraan Pemilu, bagaimana harapan KNPI dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini?
Saya kira tidak hanya KNPI, tapi semua masyarakat Sulteng juga berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Berkualitas baik dalam penyelenggaraannya maupun hasilnya. KPU sebagai penyelenggara teknis harus benar-benar on the track (sesuai aturan) kita tidak ingin setelah Pemilu ada gugatan dialamatkan kepada KPU, karena penyelenggaraannya tidak sesuai aturan. Cukuplah pengalaman lalu, KPU banyak yang berurusan dengan hukum karena melangkahi aturan main. Kemudian hasilnya juga harus berkualitas, artinya caleg-caleg yang dihasilkan benar-benar mempunyai keberpihakan yang tinggi terhadap rakyat. Jangan saat kampanye seperti sekarang ini, caleg ramai-ramai setor senyum, kaca mobilnya diturunkan tapi setelah terpilih kaca mobilnya jadi gelap bahkan bagian dalamnya dilapisi gorden.

Anda melihat ada kecenderungan KPU akan melakukan kesalahan seperti pengalaman Pemilu 2004, bahkan ada yang divonis bersalah?
Insyah Allah tidak. Pengalaman lalu mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran berharga untuk mereka.

Soal kemungkinan KPU berpihak pada rezim penguasa?
Saya kira tidak. Kalau ada niat seperti itu, mudah-mudahan hanya sebatas niat saja, jangan sampai dilakukan. Karena taruhannya sangat berat, baik terhadap kualitas penyelenggaraan demokrasi itu sendiri maupun terhadap oknum anggota KPU itu sendiri.

Apa yang bisa dilakukan agar pengalaman buruk Pemilu 2004 tidak terulang?
Mudah saja. Yang pertama kembali pada moralitas penyelenggara Pemilu itu sendiri dalam hal ini teman-teman di KPU. Kemudia perangkat pengawas seperti Panwaslu harus berperan maksimal dan tidak sekadar menjadi aksesoris Pemilu. Kemudian ada juga Pers, Parpol, OKP, Ormas dan masyarakat secara umum. Saya kira kalau ini memberikan perhatian penuh terhadap jalannya proses pelaksanaan Pemilu, maka kerinduan kita terhadap Pemilu yang berkualitas akan menjadi kenyataan.(***)