Ongkos Mahal Menuju Gedung Parlemen

Ongkos Mahal Menuju Gedung Parlemen
Ratusan Juta Untuk Layani Proposal Konstituen
Anda berniat jadi wakil rakyat? Mungkin, sebaiknya niat Anda di tunda dulu, sebelum Anda punya "modal" besar di saku celana Anda. Dalam proses politik di Indonesia, untuk menjadi anggota legislatif, ternyata tidaklah cukup kalau hanya berbekal kecakapan berpolitik, aspiratif, apalagi hanya kerelaan mengabdi pada masyarakat. Semua itu tak ada artinya kalau tak punya uang untuk modal bersaing di pemilihan umum (Pemilu) legislatif.
LAPORAN: YARDIN HASAN
MEMANG, tak semua anggota DPR/DPRD dan DPD mengeluarkan uang besar, tapi mayoritas membutuhkan biaya yang sangat besar. Calon anggota DPD Hardy Yambas, mengaku, pada musim kampannye Pemilu 2009 ini, dirinya sudah menghabiskan sekitar Rp400 jutaan. Tinggal menyisakan beberapa ratus ribu lagi sebelum menyentuh angka setengah miliar. Angka ini relative cukup besar mengingat perebutan kursi DPD cukup ketat, membuat peluang untuk lolos pun sukar diprediksi. Angka ini mmemang tergolong belum seberapa jika dibandingkan dengan caleg-caleg yang berkompetisi menuju Senayan yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah.
Sebut misalnya Muhiddin Said dari Partai Golkar yang disebut-sebut sudah menghabiskan Rp1 miliar lebih. Angka tersebut memang dibantah oleh Muhiddin, dengan alasan belum ada rekapitulasi resmi. Namun yang pasti katanya, Dana yang digelontorkan para caleg dalam kampanye kali ini telah menjadi stimulus baru untuk pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat. Beberapa caleg DPR RI konon sudah ada yang hampir menyentuh angka Rp3 miliar.
Setali tiga uang, caleg-caleg di tingkat provinsi juga terpaksa harus merogoh kantongnya lebih dalam lagi. Seperti yang diakui caleg nomor 2 PDIP dari Dapil Kota Palu, yang mengaku sudah mengeluarkan sedikitnya Rp160 juta terhitung sejak kampanye tertutup beberapa bulan lalu hingga kampanye terbuka saat ini. Dana ini katanya tersedot untuk pembentukan mesin politik dan sebagian terserap untuk biaya media kampanye seperti baliho, pamflet dan media massa. Namun ia mengaku bersyukur bahwa dana tersebut jatuh ke masyarakat bawah, dan diharapkan kucuran dana-dana kampanye dari para caleg mampu menggerakan roda ekonomi warga. ‘’Dalam konteks ini, tidak tepat kalau caleg-caleg dianggap menghamburkan uang, Karena toh jatuhnya ke masyarakat. Mungkin dengan adanya dana-dana itu mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang penting juga mereka sudah mampu membayar pajak dan retribusi kepada daerah,’’ katanya.
Caleg dari partai Golkar Erwin Burase yang diplot partainya dari dapil Sulteng III – Kabupaten Parimo, mengaku tidak menghitung secara persis berapa cost politic yang sudah dikeluarkan sejak kampanye digeber beberapa bulan lalu. Yang pasti katanya, ada dikisaran Rp80 juta hingga Rp100 jutaan atau bahkan lebih. Erwin yang mengaku harus melayani 178 desa di 20 kecamatan se Kabupaten Parigi Moutong, harus pintar-pintar menyiasati agar tidak kewalahan.
Di level Kota Palu, caleg-caleg juga ada yang mengaku sudah menggelontorkan dana kampanye seratusan juta rupiah. Ketua Partai Demokrat Kota Palu, Yos Sudarso Mardjuni mengaku hingga H-8 voting day, sudah mengeluarkan sedikitnya Rp130 juta rupiah. Namun kata Yos, jumlah itu dapat dimaklumi mengingat posisinya sebagai pimpinan partai yang harus melayani kepentingan partai di empat kecamatan, Palu Utara, Palu Timur dan Palu Barat serta Palu Selatan. ‘’Kalau hanya untuk kepentingan kampanye saya sendiri bukan tidak sebesar itu. Tapi saya kan ketua partai yang juga harus memperhatikan kepentingan pengurus di empat kecamatan lainnya,’’ urai Yos.
Berbeda dengan Yos yang sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah. Caleg Partai Golkar, Azhar Yahya mengaku baru mengeluarkan sekitar Rp70 juta. Sebagian dari jumlah itu katanya berasal dari bantuan teman-teman yang bersimpati kepadanya. ‘’Teman-teman ada yang bantu, cetak kalender, pamflet dan baliho hingga kayu. Semuanya dibantu teman-teman. Kalau dari kantong saya sendiri sekitar Rp30 juta,’’ katanya berterus terang.
Demikian pula dengan Ali Lamu Lc yang mengaku baru mengeluarkan belasan juta rupiah dari kantong pribadinya. Namun jumlah tersebut katanya di luar dari dana kampanye partai. ‘’Itu baru dari kantong pribadi, kalau yang dari kas partai saya tidak tahu karena belum dihitung,’’ ungkkapnya. Komponen kampanye apa saja yang menyita angaran terbesar? Menurut Azhar Yahya, sebenarnya dana untuk kampanye pribadi jumlahnya tidak seberapa besar. Dana terbesar terserap untuk melayani proposal konstituen. Karena proposalnya untuk kepentingan publik, maka bantuannya harus rellatif besar, berkisar antara Rp2 hingga Rp5 juta untuk setiap proposal.
Apa yang membuat para caleg jor-joran mengeluarkan uang untuk kampanye? Jawaban para caleg nyaris sama. Perubahan system Pemilu dari nomor urut ke system suara terbanyak memaksa caleg-caleg itu untuk memperkenalkan dirinya kepada publik. Pemilu legislatif 2009 memang makin menampilkan sosok sesungguhnya dari system distrik murni, yaitu wakil rakyat yang terpilih betul-betul mewakili kosituen sesungguhnya. Berbeda dari pemilu sebelumnya, terlebih masa Orde Baru yang menerapkan system proporsional dengan mengedepankan dominasi partai politik maka pada Pemilu 2009 yang dikedepankan adalah sosok dari para calon wakil rakyat itu sendiri.
Penerapan system suara terbanyak yang telah mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi, membuat Pemilu kali ini memiliki tingkat gairah yang meningkat dan berbeda jauh dengan sebelumnya. Hal nini terlihat berbagai bendera, spanduk, banner, poster, stiker dan lain sebagainya. Masyarakat tidak hanya melihat lambang partai-partai politik tetapi juga dilengkapi dengan gambar dan nama para calon wakil rakyat. Sudah dapat dipastikan biaya dari pembuatan atribut kampanye tersebut tidak semua dari organisasi parpol, melainkan sudah pasti lebih banyak dari masing-masing caleg.
Dampak dari penerapan suara terbanyak mau tidak mau membuat peran partai kini menjadi bergeser. Fanatisme masyarakat pemilih terhadap partai kini tidak lagi seperti masa lalu di mana para anggota DPR dan DPRD tidak langsung berkomunikasi dengan rakyat, melainkan dimediasi oleh parpol. Parpol yang selama ini mendominasi penempatan calon jadi anggota DPR dan DPRD kini tidak lagi dominant karena berada pada posisi manapun seorang caleg, dia memiliki peluang sama untuk dapat terpilih. (***)