Nurhadi Muzawir, Peran dan Kiprahnya (2)

Nurhadi Muzawir, Peran dan Kiprahnya (2)
Revitalisasi Pertanian sebagai Solusi Peningkatan Kesejahteraan

PALU - Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah agraris sekaligus kaya sumber daya kelautan. Namun sayangnya, sumber daya kelautan dan pertanian belum didayagunakan secara optimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Fenomena ini menurut caleg PAN untuk DPR RI Nurhadi M Muzawir SH MM MBA, tidak saja terjadi di Sulawesi Tengah melainkan secara nasional. Kebutuhan beras nasional bahkan masih mengandalkan impor dari Negara lain. Tak hanya soal beras, kebutuhan lain seperti jagung dan kedelai bahkan masih mengandalkan pasokan impor. Sebagai anggota dewan yang duduk di komisi IV dan merupakan satu-satunya wakil rakyat asal Sulteng yang duduk di Panitia Anggaran, Nurhadi M Muzawir telah bertekad memperjuangkan program-program di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Terlebih bidang-bidang ini merupakan tugas utama dari Komisi IV. Bahkan menurut Nurhadi beberapa dari program tersebut bahkan sudah berhasil diboyong ke Sulawesi Tengah.
Dipercaya oleh partainya menjadi caleg PAN dari dapil Sulteng dengan nomor urut 1, Nurhadi berjanji akan berjuang mengartikulasikan suara petani, nelayan dan buruh kecil sebagai salah satu tanggungjawab yang harus terus diperjuangkan.
Terkait bidang pertanian, menurut Nurhadi, salah satu yang mendesak dilakukan adalah revitalisasi pertanian. Dikatakannya, pemerintah sudah benar menempatkan pertanian menjadi program kerja unggulan karena secara nasional penduduk Indonesia sekitar 70 persen adalah petani, nelayan, petani kecil yang mayoritas hidupnya bergantung pada sector pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam pandangannya, masyarakat masyarakat kecil yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan itulah yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat.
Revitalisasi yang dilakukan katanya harus fokus, tepat dan konsisten. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan subsidi yang cukup dari tahun ke tahun. Dikatakannya, sebagai anggota dewan yang duduk di panitia anggaran dirinya sangat merasakan, anggaran dan subsidi di bidang pertanian masih terlalu timpang dibanding sektor lain, seperti pendidikan , kesehatan, infrastruktur dan energy (minyak dan listrik).
Dikatakannya, untuk mensubsidi minyak dan listrik pemerintah harus mengeluarkan sedikitnya Rp100 triliun. Sementara untuk mensubsidi pertanian pada 2007 pemerintah hanya menyisihkan dana Rp15 triliun. ‘’Inilah kebijakan yang kurang tepat dijika dilihat dari aspek konsistensi pemerintah di bidang revitalisasi pertanian,’’ kritiknya.
Selanjutnya menurut Nurhadi, perlunya membangun infrastruktur pertanian yang meliputi jalan desa dan usaha tani, waduk, embung-embung besar irigasi primer dan sekunder (jaringan utama) yang biasa disebut tata air makro yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat yang bersamaan perlu pula diprioritaskan irigasi tersier dan kwarter, jalan desa atau usaha tani dibangun oleh Departemen Pertanian melalui Dirjen Pengelohan Lahan dan Air (PLA).
Menyoal ke masalah anggaran Nurhadi mengatakan, untuk Departemen Pertanian memperoleh alokasi anggaran yang terbilang kecil hanya Rp6,3 triliun pada APBN 2006 dan pada APBN 2007 sebesar Rp8,3 triliun. Sementara kebutuhan dana di sector pertanian cukup besar, antara lain, subsidi untuk petani, baik pupuk, benih dan transportasi permodalan dan pemasaran.
Disamping itu urai Nurhadi, tahapan perbaikan infrastruktur pertanian jika mendapat prioritas untuk dilakukan maka langkah selanjutnya yang akan diperjuangkan di Sulteng adalah mensubsidi benih unggul kepada petani, budidaya ikan termasuk masyarakat yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perikanan. (yar)