Melihat Hasil Pembangunan Daerah Pada 2006 hingga 2008.

Melihat Hasil Pembangunan Daerah Pada 2006 hingga 2008.

PALU - Masalah kemiskinan adalah salah satu persoalan krusial yang dihadapi pemerintahan saat ini. Olehnya tidak heran jika pada awal pemerintahannya, Gubernur HB Paliudju menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas tertinggi yang harus ditangani. Pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahun. Terkait dengan itu, Paliudju meminta seluruh jajarannya, bahu-membahu menangani kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Saat memberikan keterangan pers kepada Radar Sulteng dalam beberapa kali kesempatan Paliudju mengatakan, bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, tidak parsial. Semua instansi terkait dan juga masyarakat dan Dewan harus terlibat masalah yang satu ini. Menurutnya,
kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi, dan kegagalan memenuhi hak-hak dasar seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berdasar devinisi itu, maka komposisi masyarakat miskin di Sulawesi Tengah masih cukup besar.
Paliudju mengatakan, penduduk miskin Sulawesi Tengah terkonsentrasi sebagian besar di pedesaan baik secara absolut maupun relatif dengan persentase 85,50 persen di pedesaan dan 14,50 persen di perkotaan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain, katanya sikap dan kebiasaan hidup tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kemudian ada juga yang disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja, kalah persaingan dalam kegiatan ekonomi hingga terbatasnya akses terhadap modal dan pasar. Selain itu ada juga disebabkan karena terbatasnya kapasitas wilayah serta maupun dukungan sistem dan kelembagaan sosial hingga ekonomi dan politik.

Pemerintah katanya, berupaya melakukan berbagai kegiatan pembangunan baik melalui pendekatan sektoral melalu APBN dan APBD, maupun melalui pendekatan khusus skala nasional (PNPM) dan kewilayahan oleh lembaga donor internasional.
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada 2004 sebanyak 486.300 atau 21,69 persen. Tahun 2005 angka tersebut meningkat menjadi 527.500 atau 21,80 persen. Peningkatan penduduk miskin tersebut terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah pusat saat itu telah memicu terjadinya kenaikan inflasi serta berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi/tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ini mengakibatkan penduduk yang berada pada kategori tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin, atau miskin sesaat (transient poor).

Berikutnya, pada 2006 penduduk miskin di Sulawesi Tengah berjumlah 566.100 orang (24,09) persen, kemudian turun menjadi 557.400 orang (22,42) persen, sedang pada tahun 2008 turun lagi menjadi 524.700 orang atau 20,47 persen.
Garis Kemiskinan selama 2006-2008 ulas Paliudju naik sebesar 14,18 persen, yaitu dari Rp154.006 per kapita per bulan pada tahun 2007 menjadi Rp168.025 per kapita per bulan pada tahun 2008. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), maka terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada tahun 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 71,14 persen, pada tahun 2007, peranannya meningkat menjadi 77,35 persen, dan meningkat 77,76 persen tahun 2008.
Paliudju juga mengatakan, walau telah dicapai keberhasilan dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir, tetapi jumlah masyarakat miskin masih menunjukan jumlah yang cukup besar bilah dibandingkan dengan jumlahpenduduk Sulawesi Tengah.
Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang lebih cermat dan tepat antara lain dengan memadukan program khusus penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan lainnya melalui berbagai pendanaan khusus dari pemerintah serta berbagai lembaga donor, dengan program dan kegiatan pembangunan daerah dan fokus penekanan pada pendekatan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian maka akan lebih menegaskan komitmen pemerintah membangun sulawesi tengah dari desa, dengan menerapkan pendekatan wilayah dan displin ruang yang riel dan konsisten.

Lebih jauh ia mengatakan, penduduk Sulawesi Tengah terus mengalami kenaikan rata rata 2,04 persen pertahun, pada 2006 berjumlah 2.349.398 jiwa, meningkat menjadi 2.396.224 jiwa pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 2.834.070 jiwa tahun 2008 ( angka sementara). Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari 1.154.948 orang tahun 2006 menjadi 1.183.163 orang tahun 2007 sedang tahun 2008 sebanyak 1.196.988 orang dengan jumlah orang bekerja sebanyak 1.035.890 orang. Tahun 2007 meningkat menjadi 1.083.944 orang
Kondisi laju pertumbuhan tenaga kerja ini tidak seimbang dengan laju penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pencari kerja terus meningkat. Disamping itu lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia, sedang sektor pendidikan belum sepenuhnya relevan menghasilkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pencari kerja berpendidikan tinggi yang ditunjukan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2005 sebesar 1.111.938 orang, tahun 2006 meningkat menjadi 1.154.948 orang. Sedang jumlah penduduk yang bekerja tahun 2005 berjumlah 1.026.221 orang dan tahun 2006 hanya meningkat menjadi 1.035.890 orang.

Fenomena pasar global, yang memberikan tawaran menarik bagi sektor modern untuk mendapatkan lapangan kerja, tetapi justru menjadi kekecewaan bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan yang memadai sesuai yang dibutuhkan.
Kemudian, kenaikan jumlah penduduk diusia muda dan pembiayaan pembangunan di perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya arus migran pemuda yang merupakan tenaga kerja produktif dari desa ke kota. Namun mereka tidak memiliki keterampilan, sehingga menimbulkan masalah pemukiman dan lapangan kerja bagi pemerintah kota dan mengurangi tenaga kerja produktif untuk kegiatan pertanian di perdesaan. Ini tentunya tidak relevan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang pada 2006 sebesar 69,17 persen.

Jumlah angkatan kerja 2006 sebanyak 1.154.948 orang dengan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 10,31 persen. Sementara pada 2007 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.183.163 orang dengan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 8,39 persen.
Tahun 2008 jumlah angkatan kerja tersebut semakin bertambah menjadi 1.196.988 orang dengan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 5,45 persen.
Dari data tersebut katanya, terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, penyerapan angkatan kerja mulai memperlihatkan kondisi yang baik, hal ini terlihat pula dengan semakin menurunnya persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.
Minat para investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah belum bergairah, daerah ini masih memerlukan upaya yang lebih optimal baik pemerintah daerah serta para pengusaha swasta untuk lebih riel melakukan aliansi/kerjasama dengan para investor dalam negeri maupun luar negeri, dengan memanfaatkan potensi unggulan dan sumberdaya alam lainnya yang belum dikelolah.

Berbagai kelemahan yang menunjukan daya saing Sulawesi Tengah masih lemah bagi penanaman modal antara lain, faktor energi listirik yang sangat terbatas, kondisi fisik prasarana yang belum memadai, faktor kemampuan pelaku bisnis di daerah ini yang belum mampu memanfaatkan peluang. Karen itu jumlah penanaman modal dalam tiga tahun terakhir belum menunjukan kinerja yang diharapkan, baik investasi dalam negeri maupun lar negeri dalam berbagai bidang usaha.

kemudian terkait peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, Paliudju juga mengatakan ada kecenderungan semakin membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengunakan tiga indikator yaitu, angka harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah (dasar, menengah dan tinggi) dan Standar hidup layak yang diukur dengan PDRB riil perkapita.

Tingkat pendidikan masyarakat Sulawesi Tengah semakin membaik tahun 2004-2005 dengan melihat indikator sebagai berikut, angka melek huruf penduduk Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun yaitu 98,57 persen dan 96,46 persen. Tahun 2004 sebesar 94,99 persen dan di tahun 2005 sebesar 94,99 persen.
Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sedikit menurun dari 94,91 persen (2004) menjadi 94,08 persen (2005). Sementara itu, APM Tingkat SLTP menjadi 41,98 (2004) meningkat menjadi 44,13 persen (2005) dan APM Tingkat SLTP menjadi 45,18 (2004) meningkat menjadi 50,15 persen (2005).
Kemudian aAngka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 sebesar 94,99 persen, demikian pula di tahun 2007, tahun 2008 angka tersebut meningkat sebesar 95,94. Sementara itu, Angka partispasi kasar (APK) SD/MI pada tahun 2006 sebesar 113,45 persen, tahun 2007 sebesar 107,21 persen dan tahun 2008 sebesar 105,60 persen. APK SMP/MTs pada tahun 2006 sebesar 80,74 persen, tahun 2007 sebesar 80,74 persen sedangkan di tahun 2008 angka tersebut menurun sebesar 105,60 persen. Sedangkan APK SMA/SMK/MA pada tahun 2006 sebesar 36,85 persen, tahun 2007 sebesar 48,76 persen sedangkan di tahun 2008 angka tersebut menurun menjadi 52,20 persen. Pada saat yang sama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI sebesar 97,12 persen, tahun 2007 sebesar 92,26 persen dan ditahun 2008 sebesar 93,67. sementara APS SMP/MI tahun 2006 sebesar 80,74 persen, tahun 2007 sebesar 70,17 persen dan 73,55 persen. Sedangkan APK SMA/SMK/MA pada tahun 2006 sebesar 36,85 persen, tahun 2007 sebesar 48,76 persen, Sedangkan di tahun 2008 angka tersebut naik menjadi 52,20 persen.

Dalam bidang kesehatan, beberapa pencapaian yang telah direalisasikan antara lain, umur harapan hidup penduduk Sulawesi Tengah tahun 2006 mencapai 65 tahun, di tahun 2007 meningkat menjadi 66,3 tahun dan di tahun 2008 mencapai 66,6 tahun. Sementara indikator yang berpengaruh lainnya adalah jumlah Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2006 jumlah AKB mencapai 11 kematian per 1000 kehidupan, ditahun 2007 angka tersebut meningkat menjadi 12 kematian per 1000 kehidupan, dan tahun 2008 jumlah tersebut kian bertambah menjadi 15 kematian per 1000 kehidupan. Indikator lainnya adalah jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan, dimana tahun 2006 AKI mencapai 311 kematian per 100.000 kehidupan, ditahun 2007 angka tersebut menurun menjadi 288 kematian per 100.000 kehidupan, sementara tahun 2008 angka tersebut menurun menjadi 275 kematian per 100.000 kehidupan. Di sisi lain tingkat pemerataan (prevelence) gizi dimasyarakat merupakan indikator yang tidak bisa dilepaskan, persentase prevelens gizi pada tahun 2006 tumbuh sebesar 1,70 persen, di tahun 2007 angka tersebut meningkat menjadi 5,3 persen dan di tahun 2008 menurun menjadi 4,5 persen.

Selain itu di bidang pertanian, perikanan , kelautan dan pedesaan, pemerintah juga mencatat pertumbuhan yang signifikan. Untuk bidang pertanian, pemerintah mengarahkan untuk terwujudnya
kesejahteraan dan kemampuan petani dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait dalam sistem perekonomian. Kebijakan pembangunan pada tahun 2006 sampai dengan 2008 masih diprioritaskan pada upaya peningkatan produk tanaman pangan guna menjamin terwujudnya ketahanan pangan daerah dan mendorong peranan sektor pertanian yang tangguh sebagai basis produsen bahan baku industri. Demikian pula di sektor petanian umumnya merupakan tumpuan mata pencaharian sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah. Namun dengan sistim pertanian subsisten dan teknologi tradisional, maka produktivitas yang rendah dan nilai jual hasil produksi yang rendah berdampak pada statisnya pertumbuhan pendapatan petani. Sekalipun telah menjadi tradisi kehidupan ekonomi keluarga secara turun temurun, sektor pertanian belum mampu mendorong kesejahteraan petani. Banyaknya jumlah penduduk yang hidup disektor ini urai Paliudju namun tidak disertai produktivitas optimal sehingga mencerminkan beban tanggungan yang besar dan adanya Disguished Unemployment.

Berikutnya, pada periode 2005-2007, luas panen dan produksi padi terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 mencapai 200.273 ha dengan produksinya sebesar 839.944 ton dan tingkat produktivitas tercatat 41,94 kw/ha. Jika dibandingkan jumlah produksi padi yang dihasilkan pada tahun 2005 dan 2007 terjadi sedikit peningkatan yang disebabkan oleh program intensifikasi yang digalakkan oleh dinas terkait seperti kelembagaan pupuk sudah cukup baik, pengairan irigasi yang baik, sehingga pada tahun 2005 tercatat seluas 175.489 ha dengan total produksi mencapai 716.905 ton, sementara pada tahun 2007 tercatat 839.944 ton. Dengan tingkat produktivitasnya masing-masing sekitar 40,85 kw/ha (2006) dan 41,94 kw/ha (2007).

Demikian pula dengan pPembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu keunggulan komoditas pada Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat dari potensi perairan laut seluas 193.923,75 kilometer persegi yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya yang tersebar di Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton), Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun atau tingkat pemanfaatan sampai dengan saat ini baru mencapai 46,2 persen.

Pencapaian pembangunan di bidang pertanian dan kelautan antara lain terlihat dari beberapa indikator, salah satunya ádalah luas panen dan jumlah produksi. Pada tahun 2007 luas panen jenis komoditas padi sawah seluas 191.650 ha dengan jumlah produksi 819.860 ton dan di tahun 2008 produksi tersebut meningkat menjadi 218.401 ha dengan jumlah produksi 957.736 ton. Jenis padi ladang luas 8.600 ha jumlah produksi sebesar 20.80 ton. Sementara jenis komoditas jagung dengan luas lahan 40.371 ha dapat menghasilkan 118.897 ton dan di tahun 2008 luas lahan 40.961 ha dihasilkan 123.546 ton, komoditas kacang tanah dengan luas lahan 7.269 ha dapat diproduksi 10.745 ton dan di tahun 2008 luas lahan 7.855 ha dihasilkan 11.875 ton, Komoditas kacang hijau dengan luas lahan 1.418 ha dapat memproduksi 1.115 ton dan tahun 2008 luas lahan 1.484 ha dihasilkan 1.200 ton, sementara komoditas kacang kedelai dengan luas lahan 2.299 ha dihasilkan 2.589 ton dan tahun 2008 dengan luas lahan 2.550 ha menghasilkan 3.036 ton, jenis komoditas ubi kayu dengan luas lahan 4.609 ha dapat menghasilkan 70.857 ton dan tahun 2008 dengan luas lahan 3.936 ha dihasilkan 59.637 ton dan ubi jalar luas lahan 2.996 ha dapat menghasilkan 29.079 ton dan di tahun 2008 dengan luas lahan 26.945 ha dapat memproduksi 26.945 ton.

Di sektor perikanan pencapaian yang telah terealisir bisa dilihat dari berbagai indikator yakni; jumlah produksi perikanan laut, jumlah produksi perikanan perairan umum, produksi ikan laut olahan. Dalam dua tahun terakhir sektor-sektor tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, produksi perikanan laut di tahun 2007 sebesar 116,829 ton dan di tahun 2008 naik sebesar 193.018 ton. Produksi perikanan perairan umum tahun 2007 produksinya sebesar 357,80 ton, di tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 193,018 ton. Sementara produksi ikan laut olahan di tahun 2007 sebesar 22.661 ton dan di tahun 2008 produksi tersebut meningkat menjadi 28.145 ton.
Pencapaian tersebut di atas turut di dukung oleh beberapa program yang telah dilaksanakan dalam beberpa tahun terakhir diantara program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pemberdayaan penyuluh pertanian, program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/perkebunan. (yar)