Lusy Shanti, Caleg DPRD Sulteng, dapil Kota Palu

Perjuangan Kesetaraan Gender Perlu Komitmen Bersama

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah menjadi isu yang penting dan menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Namun dalam tataran aksi pelaksanaan keadilan gender ini masih menemui kendala. Tidak saja minimnya komitmen pemerintah lokal, tetapi juga masalah budaya di masyarakat turut memberikan andil terhadap stagnasi perjuangan kesetaraan gender.
Berikut penuturan Lusy Shanti, Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Sulteng tentang komitmen dan obsesinya terhadap kesetaraan gender di Sulawesi Tengah.

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan berbasis gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan. Bagaimana Anda melihat kualitas hidup perempuan di Sulawesi Tengah?

Jujur diakui kualitas hidup perempuan di Sulteng masih sangat rendah. Ini karena persoalannya sangat kompleks dan rumit. Ibarat menegakkan benang basah. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut perbaikan system di semua level pemerintahan untuk berpihak pada gender tetapi juga berkaitan dengan persoalan budaya di masyarakat. Di sini masalahnya.

Lantas apa yang harus dilakukan untuk keluar dari persoalan ini?
Satu-satunya adalah dengan meningkatkan kapabilitas dasar perempuan. Dua faktor penting yang mendasari kapabilitas dasar itu, yakni pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan pembangunan kapabilitas dasar perempuan sudah tercakup dalam pengarusutamaan gender. Dengan pendidikan ia tahu akan hak-haknya sehingga muncul kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya pula. Kemudian jiwa dan fisiknya harus sehat pula. Bagaimana mau berbuat kalau kondisi sakit-sakitan.

Tapi untuk menuju kearah itu membutuhkan upaya keras. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas perempuan?
Dalam konteks ini capaian pada pendidikan tidak diukur hanya dengan faktor intelegensia, tetapi diukur pula dengan pendidikan formal yang dijalani. Selanjutnya pada faktor kesehatan, hal itu diukur dengan angka harapan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Agar pembangunan kapabilitas dasar perempuan dapat berkelanjutan (sustainable development), maka perlu didukung oleh faktor pengungkit (leverage), yaitu adanya sikap dan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender. Sebab diketahui, peningkatan kapabilitas dasar tidak bisa dilakukan secara Ad Hoc (sementara), dalam jangka pendek, tetapi hal itu merupakan suatu proses yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Tentunya agar hal itu tidak menjadi sekadar wacana, perlu komitmen dan konsistensi program dalam pelaksanaan kegiatannya.

Apa dampak terburuk jika perjuangan kualitas gender mengalami stagnasi?
Ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita set back lagi, hanya karena komitmen kita pada perjuangan kualitas gender menurun. Jadi begini ya, kualitas hidup perempuan yang optimal, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang. Kualitas hidup perempuan sangat menentukan kondisi anak-anak yang dilahirkan. Rendahnya kualitas hidup perempuan akan berisiko terhadap tumbuh kembang anak, baik fisik maupun intelegensinya. Secara umum, kualitas hidup perempuan yang rendah berkaitan dengan angka kematian bayi maupun angka kematian ibu. Jika ini yang terjadi maka Negara pula yang dirugikan, karena memproduk generasi yang tidak mempunyai kemampuan intelektual yang baik.

Dalam rangka memberikan arah bagi penyusunan program dan indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan, apa yang perlu dilakukan?
Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau yang mendesak dilakukan sebenarnya cukup beberapa saja. Misalnya, pengembangan kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak anak, peningkatan kondisi dan posisi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi/pekerjaan dan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak dan kesempatan partisipasi anak. Selain itu harus dibarengi pula dengan penegakan supremasi hukum untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak dan penumbuhan serta pembinaan terhadap lembaga/organisasi social peduli perempuan dan anak serta pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional, regional dan internasional dibidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Tapi untuk menuju kearah itu kan membutuhkan kerja-kerja teknis. Bagaimana Anda melakukannya?
Memang betul dan kita tidak mungkin bekerja sendiri. Tapi paling tidak ada beberapa langkah teknis yang dilakukan. Misalnya melakukan sosialisasi advokasi dan fasilitasi kesetaraan gender. Kemudian membina kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli hak anak-anak. Tak hanya itu kita juga bisa sinergi dengan LSM, dunia usaha/swasta, organisasi profesi yang peduli terhadap gender.
Kalau itu kan hanya menyangkut tataran teknis. Bagaimana dari aspek regulasinya?
Iya memang benar. Itu juga memegang peran yang penting sekali. Dalam konteks ini kita perlu melakukan kajian dan mengusulkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesetaraan maupun perlindungan anak. Kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.


Hanya itu?
Kita juga perlu melakukan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga baik pengelola dan pelaksana agar dapat mewujudkan kesetaraan gender dan anak. Namun yang tak kalah pentingnya pula adalah perlunya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu perlu pula penelitian dan pengembangan dan bersinergi dengan lembaga berkompeten.

Yang terakhir. Menurut Anda, seberapa pentingkah pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kaitannya menjaga posisi kesetaraan atau bahkan penopang ekonomi keluarga?

Ini bukan saya yang bilang. Namun dari sejumlah literature yang saya ketahui, para ahli telah membuktikan pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan sangat penting, bukan saja untuk kemandiriannya berkarya dan menjaga posisi yang setara, adil dan dihormati dalam keluarga, namun juga untuk ikut menopang ekonomi keluarga. (yardin hasan)