Arifuddin Bidin: Pejabat Malas Meneliti, hanya Pentingkan SPPD

Lemlit Untad Kritik Peneliti
Balitbangda dan Bappeda Sulteng

PALU – Arifuddin Bidin SE, dari Lembaga Penelitian Universitas Tadulako (Lemlit Untad) sebuah lembaga yang menjalin kerjasama dengan Balitbangda Sulteng melontarkan kritik keras pejabat peneliti di Balitbangda Sulteng. Kritikan keras dikemukakan Arifuddin Bidin saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Balitbangda Provinsi Sulteng yang berlangsung di aula Balitbangda Jalan Garuda-Palu Selatan-Palu.
Arifuddin menyesalkan selama menjalin kerjasama dengan Lemlit Untad tidak terjadi transfer ilmu dan pengalaman dari peneliti Untad dengan peneliti Balitbangda. Belakangan katanya diketahui, para peneliti Balitbangda dan Bappeda tidak ikut melakukan penelitian bersama-sama namun hanya menitip SPPD (surat perintah perjalanan dinas) kepada peneliti Untad. ‘’Ini menyedihkan seorang peneliti dengan kualifikasi kepakaran tertentu ternyata hanya bermental SPPD,’’ kritik Arifuddin di hadapan peserta Rakornis Jumat (27/2) kemarin.

Ia mengatakan, lebih baik tidak usah ada kerjasama jika peneliti-peneliti dari Untad hanya menjadi semacam kurir untuk menitip SPPD milik. ‘’Kita mengharapkan keberadaan peneliti Untad dijadikan guru untuk menimba ilmu, supaya terjadi transfer ilmu dan pengalaman. Bukan malah menjadi tempat penitipan SPPD,’’ tegasnya.
Kritikan Arifuddin Bidin itu disambut positif oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Balitbangda Sulteng Drs Fres Abast. Menurut Frets, kedepan memang sudah ada komitmen dari Kepala Balitbangda Abdurahman Aziz, jika ada pejabat/peneliti dari Balitbangda yang hanya menitip SPPD tanpa ikut meneliti maka pejabat tersebut tidak akan diberi kesempatan dua kali. Menurut Frets ini dimaksudkan agar Balitbangda sebagai lembaga think thank pemda benar-benar berfungsi, sebagai referensi dalam penyusunan program SKPD di daerah ini.

Frets juga mengkritik perilaku pejabat yang hadir pada Rakornis tersebut. Sejatinya menurut mantan Sekretaris Satkorlak PB Sulteng ini para pejabat yang diundang harus ikut menjadi peserta Rakornis. ‘’Tapi coba lihat saja, begitu Pak Sekda pulang, semuanya juga ikut kabur. Ini materi penting tapi kenapa modelnya seperti itu,’’ ketus Frets.
Alhasil yang bertahan hanya pejabat Balitbangda yang berasal dari kabupaten/kota.

Terpisah Kepala Balitbangda Sulteng Drs H Abdurahman Aziz mengatakan, rendahnya perhatian pejabat di Sulteng terhadap produk-produk penelitian terlihat saat Untad dan Balitbangda menggelar seminar sosialisasi beberapa waktu lalu. Sejatinya yang menjadi peserta seminar adalah pejabat eselon III, namun yang diutus adalah staf biasa yang baru terangkat menjadi PNS satu tahun lebih. ‘’Bagaimana produk-produk penelitian bisa efektif kalau yang diutus hanya staf biasa yang tidak memegang kebijakan,’’ kata mantan Sekretaris KPU Provinsi Sulteng ini.
Rakornis yang berlangsung sehari itu diikuti 50 orang yang terdiri dari SKPD terkait di provinsi dan SKPD litbang di kabupaten/kota. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Ir Sri Purwaningsih, MT, Rakornis tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi MoU 2008 antara Kementerian Negara Riset RI dan Teknologi dengan Pemprov Sulteng, Untad tentang penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rakornis ini lanjut mantan Kasubdin PSDA Dinas PU Provinsi Sulteng ini, untuk membahas usulan program penelitian dan pengembangan daerah sebagai tindaklanjut MoU yang telah ditandatangani oleh Pemda dalam mendukung daya saing daerah. Kemudian Rakornis juga untuk menjembatani pembentukan Balitbangda kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari surat edaran Mendagri. (yar)