Golkar Sulteng Perlu Penyegaran Pengurus

Program Partai Tidak Berjalan Optimal
PALU – Menjelang Musda desakan soal perlunya penyegaran pengurus di tubuh Partai Golkar Sulteng semakin kencang disuarakan. Salah satunya datang dari jajaran pengurus senior Partai Golkar Murad U Nasir. Kepada Radar Sulteng, Murad mengatakan, penyegaran termasuk penggantian pimpinan partai sudah saatnya dilakukan, sebagai konsekwensi turunnya perolehan suara Golkar, pada dua edisi pemilu yakni pemilu Legislatif dan Pemilu presiden, ‘’Dua even pemilu ini adalah barometer untuk menilai sejauhmana kesuksesan pengurus dalam kurun waktu tertentu. Olehnya evaluasi kritis terhadap kepengurusan perlu dilakukan. Ini bukan untuk mencari-cari kesalahab, tetapi sebagai reaksi objektif terhadap kondisi yang sedang terjadi di Golkar saat ini,’’ tandas anggota komisi III DPR RI ini. Walaupun fenomena ini, merupakan fenomena nasional, namun tetapi saja penyegaran pengurus Golkar mutlak dilakukan. Hal ini juga tergambar dari komposisi pengurus DPP Golkar dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham yang mereposisi sebagian besar pengurusnya. Selain alasan itu, Golkar Sulteng sudah saatnya melakukan regenerasi kepengurusan. Kemudian dari aspek aturan partai, anggaran dasar juga hanya membolehkan pimpinan partai cukup dua periode. Bisa saja kata Murad, jabatan ketua diperpanjang lagi tiga periode atau lebih, asalkan ada lobi yang kuat ke DPP supaya adanya pengecualian. Pertanyaannya, apakah DPP Golkar mau melanggar anggaran dasar. Ini yang jadi persoalan,’’ ujar Murad. Terkait rendahnya prestasi politik pada dua even pemilu, Murad mengharapkan agar jangan saling menuding atau menyalahkan. Hal ini dijadikan pelajaran bersama untuk bagaimana mendapatkan komposisi kepengurusan yang solid dan kuat. Periode kepengurusan Golkar saat ini, harus diakui system kepartaian tidak berjalan efektif. Ada beberapa program strategis partai yang tidak berjalan, misalnya, TOT (training of trainer) yang tidak optimal dan Bappilu yang tidak berfungsi. Padahal kedua hal ini adalah sangat penting untuk menyanggah suara Golkar pada Pemilu. Sayangnya ini tidak dilakukan yang pada akhirnya membuat perolehan Partai Golkar terseok-seok.
Masih menurut Murad, evaluasi yang dilakukan tidak hanya di level provinsi tetapi juga kepengurusan di kabupaten/kota. Olehnya pernyataannya itu bukkan ditujukan pada orang perorang, melainkan kepada semua kepengurusan di semua tingkatan.
Terkait munculnya sejumlah nama yang meramaikan bursa ketua, Murad menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Namun ia mengaku tidak bersedia dicalonkan apalagi mencalonkan diri dan hanya bersedia diposisi sebagai dewan penasehat. ‘’itupun kalau dianggap perlu, kalau tidak juga tidak apa-apa,’’ pungkasnya. (yar)