Dinsos Tetap Prioritaskan Program Pemberdayaan

Sahdon Minta Provinsi
Lebih Pro Aktif ke Pusat

PARIGI – Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Dinas Sosial tidak akan mengabaikan program-program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas pokok instansi ini. Komitmen ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Drs Sahdon Lawira kepada Radar Sulteng di ruang kerjanya (18/9) kemarin.
Devisit anggaran yang sedang terjadi di Pemkab Parimo katanya, tidak bisa menjadi alasan untuk menghentikan sama sekali program pemberdayaan. Olehnya, kegiatan yang dikerjakan adalah program prioritas.

Sahdon mengaku, program pemberdayaan yang sekarang sedang berlangsung adalah, pemberian santunan lansia untuk 60 tahun keatas sebanyak 10 orang untuk dua wilayah berbeda, yakni di Kecamatan Parigi Tengah dan Parigi Barat. Dana santunan yang berasal dari APBN ini tutur Sahdon sebesar Rp300 perbulan perorang untuk seumur hidup. Santunan yang sama juga diberikan kepada penyandang cacat berat hidupnya harus bergantung pada orang lain. Besar bantuannya yang sama sebesar Rp300 ribu perbulan juga diberikan kepada penyandang cacat berat, yang tersebar di beberapa kecamatan. Bantuan diberikan selama seumur hidup.
Program pemberdayaan lainnya yang sedang dilakukan adalah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). Ini dibiayai dari dana dekon untuk 350 kepala keluarga (KK). Untuk program KAT ini terdapat di Desa Manggalapi dan Salumpaga 100 KK, Dataran Tindaki 50 KK, Ogobayas 100 KK dan Palasa
100 KK. Untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil, difokuskan pada dua etnis besar yang mendiami sejumlah tempat di Parimo, yaitu, etnis Tajio dan Lauje.
Dalam kaitan ini, ia juga meminta pemerintah provinsi agar mempercepat prosesnya ke pemerintah pusat, guna realisasi anggarannya. Untuk APBD sendiri, katanya Dinas Sosial yang dipimpinnya mengalami devisit cukup besar. Pada 2009, Dinas Sosial mendapat alokasi sebesar Rp3 miliar termasuk belanja rutin. Namun pada 2010, anggaran turun menjadi Rp2,5 miliar lebih. Setelah dikurangi dengan gaji, praktis pihaknya hanya membelanjakan sekitar Rp1 miliar lebih. ‘’Dengan jumlah itu, maka hanya cukup untuk membeli perabotan kantor, kebetulan kantor kami termasuk kantor baru,’’ katanya. Imbas dari minimnya anggaran, dari 27 kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Sosial, hanya lima diantaranya yang bisa diprogramkan. Diantaranya, program KUBE, KAT, cacat berat, lansia serta pemberdayaan perempuan. ‘’Tapi sekali lagi ini bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat sama sekali dalam pemberdayaan masyarakat. Makanya kita juga minta pemerintah provinsi pro aktif ke pusat,’’ demikian Sahdon. (yar)