Dinas PU Godok RTRW Sulteng dan RTRWK Parimo

PALU – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulteng menggelar fasilitasi pengembangan kelembagaan penataan ruang dalam rangka pemberian rekomendasi persetujuan substansi raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Parigi Moutong yang berlangsung di Hotel Rama Palu – Senin (16/6) kemarin. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut dibuka Oleh Kepala Dinas PU Sulteng Ir H Noer Mallo M.Si dan dihadiri oleh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulteng, Untad dan kalangan terkait lainnya.
Kepada Radar Sulteng, Kepala Dinas PU Sulteng Noer Mallo mengemukakan, ada beberapa isu strategis yang dibahas antara lain, integrasi penataan ruang darat, laut dan udara. Kemudian soal belum aktifnya penyelesaian konflik serta sinergitas dalam pembangunan antarwilayah.
Masih menurut Noer Mallo, berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 147/2004 tentang pedoman koordinasi penataan ruang daerah maka perlu dibentuk BKPRD (Badan Penataan Ruang Daerah) yang bersifat adhoc untuk membantu mengoptimalisasi tugas koordinasi penataan ruang di daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait. BKPRD di provinsi katanya untuk menyelenggarakan koordinasi penataan ruang di tingkat provinsi dengan tujuan membantu Pemprov dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
Lebih jauh ia mengatakan, idealnya peran BKPRD bisa lebih baik terutama untuk mengemban tugasnya dalam penyusunan revisi RTRWP dan RTRWK . masih menurut Noer Mallo, BKPRD bersama mitranya pusat kajian wilayah dan kota Untad Palu menjadi pionir dalam memfasilitasi penataan ruang di daerah. Terkait dengan hal tersebut SKPD desentralisasi bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulteng kemudian memfasilitasi kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberian rekomendasi persetujuan substansi Raperda RTRW Sulteng 2000-2028 dan RTWRK Parimo 2008-2027 serta perkenalan pusat kajian wilayah dan kota Universitas Tadulako.
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan rekomendasi pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberian rekomendasi persetujuan substansi Raperda RTRWP Sulteng.
Kegiatan yang melibatkan pembicara dari Bappeda Sulteng, Dinas PU dan Bappeda Parimo serta Untad itu dihadiri 75 peserta yang berasal dari BKPRD Provinsi Sulteng dan Anggota Pokja Tata Ruang serta Anggota Pokja Pengendalian. (yar)