Bupati Diminta Keluarkan Keputusan

f-yar
Hasanuddin
Umar Bachmid



Terkait Pemusatan Kegiatan
Pemerintahan di Banawa

PALU –Enam Asosiasi pengusaha di Kabupaten Donggala mendesak Bupati Donggala Habir Ponulele agar mengeluarkan keputusan yang mengharuskan seluruh kegiatan pemerintahan seperti pelatihan atau tender proyek dipusatkan di kota Banawa. Enam asosiasi pengusaha tersebut antara lain, Aspekindo, Apaksindo, Gapeknas, Gapensi, Akaindo dan Kadin.
Pertimbangannya adalah untuk menggerakkan ekonomi kecil di wilayah itu, karena anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari pelatihan semacam itu tidak lari ke daerah lain.
Ketua Gapensi Donggala Umar Bachmid bahkan meminta agar kegiatan tender proyek 2009 segera diadakan di Kota Banawa Donggala. Terlebih kata Bachmid, kantor Bina Marga dan Sumberdaya Air yang beralamat di Jalan Pelabuhan telah rampung semunya. Demikian pula instansi pemerintah kabupaten Donggala yang ada di Kota Palu diminta mengarahkan kegiatannya ke Kota Banawa.
Di tempat yang sama Ketua Akaindo Donggala-Hasanuddin mengaku, asosiasi pengusaha merasa gerah dengan adanya komentar miring dari warga di Kabupaten Donggala khususnya di Kota Banawa yang mengeluhkan langkah SKPD yang lebih senang menggelar kegiatannya di kota Palu. ‘’Asosiasi sudah sepakat agar kegiatan-kegiatan proyek dipusatkan di Donggala. Makanya hasil kesepakatan dari enam asosiasi ini akan kita bawa ke Pak Bupati dengan harapan bisa ditindaklanjuti,’’ kata Hasanuddin yang ditemui di kantornya Jalan Tombolotutu – Senin (15/6) kemarin. Hasanuddin mengatakan, kesepakatan tersebut adalah hasil rapat sejumlah asosiasi pengusaha di Donggala.
Sebelumnya, Ketua Gapensi Donggala Ahmad Yalidjama juga meminta agar
Pemerintah Kabupaten Donggala mengurangi frekwensi kegiatan pemerintahan di Kota Palu dan lebih mengarahkan kegiatannya di Banawa Ibukota Kabupaten Donggala. Paslanya, selama ini kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti pelatihan atau kegiatan tender proyek digelar Kota Palu. Menurutnya hal ini merugikan Pemda dan rakyat Donggala karena uang Pemda tidak berputar di Kabupaten Donggala. ‘’Dalam setahun Pemda menggelar pelatihan puluhan kali dan uang untuk kegiatan semacam itu mencapai ratusan juta rupiah,’’ katanya. Sayangnya, dana sebanyak itu tidak dinikmati oleh Donggala tetapi oleh Kota Palu. Setidaknya kata dia, jika Pemda Donggala menggelar kegiatannya di Donggala maka dana ratusan juga rupiah tersebut tersebut akan bisa menggerakan ekonomi kecil di wilayah itu. Misalnya, jasa katering hingga jasa penyewaan gedung akan bisa dinikmati oleh warga setempat. Bukan hanya kegiatan pelatihan, tender-tender proyek juga sebaiknya dipusatkan di Kabupaten Donggala, tidak perlu lagi di kota Palu. (yar)