Mantan Guru Besar Untad Wafat

Mantan Guru Besar Trisakti Wafat

PALU – Dunia pendidikan di Sulawesi Tengah berduka. Salah satu putra terbaiknya Prof H Ishak Aref SE, meninggal malam tadi di kediamannya Jalan Suprapto – Palu Timur. Ishak Aref lahir di Desa Pangiang Sulbar 15 Desember 1923 dan meninggal 3 Mei 2010 pukul 20.00 wita, malam tadi. Almarhum meninggalkan seorang istri Hj Anawiah Andi Mairikaleleng dan 8 putra-putri dari 16 bersaudara, 43 cucu serta 20 cicit.
Menurut Mualim, kerabat almarhum yang ikut mendampingi hingga detik-detik terakhir, terakhir almarhum masuk rumah sakit pada 2009 lalu, selepas Idul Fitri. Menurut dokter, sakit yang diderita almarhum salah satunya adalah empedu yang tidak berfungsi. ‘’Tapi sejak saat itu beliau tidak pernah lagi masuk rumah sakit hingga meninggal pukul 08.00 tadi,’’ kata Mualim. Selama hidupnya, almarhum banyak menghabiskan hidupnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Karir PNS nya ia habiskan di Universitas Tadulako dan menjadi Guru Besar Ekonomi hingga awal 90-an. Ia juga pernah tercatat sebagai dosen ekonomi di sejumlah universitas swasta, di antaranya adalah STIE PB Palu dan Unismuh Palu. Selepas di Untad, ia hijrah ke Jakarta tepatnya Universitas Trisakti dan menjadi Guru Besar di universitas swasta terkemuka itu. Sepulang dari pengabdiannya di Universitas Trisakti, ia masih sesekali mengisi khutbah jumat di Masjid Al Haq.
Sebagai intelektual, almarhum juga menulis buku yang salah satu bukunya berjudul Pengantar Managemen menjadi referensi wajib mahasiswa ekonomi. Selain berkarir sebagai dosen, pada 1971 almarhum mendirikan Yayasan Nurul Fallah. Yayasan inilah yang kemudian membidani lahirnya Pesantren Nurul Fallah di Bukit Kawatuna. Di mata sejumlah mantan mahasiswanya salah satunya Prof Dr Patta Tope, almarhum dikenal tegas dan tepat waktu. Sekalipun katanya mahasiswa yang hadir di ruang kuliah hanya satu orang, proses kuliah langsung berjalan dan yang terlambat tidak boleh masuk. ‘’Selama mengajar beliau membawakan mata kuliah pengantar managemen. Ini mata kuliah spesialisnya,’’ kata Patta Tope seusai melayat di rumah duka Jalan Suprapto malam tadi. Untuk lingkungan Untad kata Patta Tope sudah ada lima mantan mahasiswanya yang meraih gelar profesor.
Salah satu mahasiswa yang mempunyai kenangan manis dengan almarhum adalah wartawan Tempo Darlis Muhamad. Saat itu kenang Darlis, dirinya masih menjadi mahasiswa yang berencana menikah dengan gadis asal Palu drg Lutfiah Sahabuddin yang saat itu sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. ‘’Karena beliau orang Palu, jadi saya minta tolong beliau untuk melamar. Alhmadulilah diterima,’’ kata Darlis yang ikut melayat di rumah duka malam tadi.
Sejumlah mantan muridnya yang saat ini sudah menjabat di pemerintahan, datang melayat. Di antaranya Rahman Aziz Kepala Balitbangda Sulteng, Prof Dr Patta Tope Guru Besar Fakultas Ekonomi Untad dan sejumlah pejabat. Rencananya jenazah akan dikebumikan di kompleks Pesantren Kawatuna – Palu Selatan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

kontroversi donggi senoro

Kepala BP Migas R. Priyono, yang sebelumnya atas nama pemerintah ngotot meminta harga yang lebih tinggi dari formula yang disetujui sebelumnya, mulai luluh ketika menyatakan," Kalau harga terlalu tinggi, proyek tidak jalan, penerimaannya dari mana?"

Namun, optimisme buyar dengan sendirinya setelah paparan neraca gas, yang diminta Wapres sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek itu, dipaparkan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita Herawati Legowo. Evita menyebutkan bahwa Indonesia diproyeksikan mulai defisit gas dalam skala besar, yaitu 500 MMscfd mulai 2011. Defisit baru bisa diatasi pada 2015 melalui pemanfaatan gas-gas tidak konvensional, seperti gas metana batu bara.

"Itu kalau gas metana jalan. Kalau tidak, defisit bisa terjadi dalam jangka waktu lebih lama," kata Wapres Kalla menyela paparan Evita kepada pers.

Atas dasar neraca gas itu, Kalla memutuskan untuk menghentikan kontrak-kontrak ekspor baru gas. Bahkan, moratorium tersebut dijadwalkan baru bisa dibuka kembali dalam 10 tahun mendatang. Donggi-Senoro, Bontang, dan Tangguh yang masih menyisakan beberapa train untuk pengembangannya, termasuk yang dilarang untuk diekspor. "Kalau dalam negeri masih defisit, Donggi-Senoro harus masuk dalam negeri," tegasnya.

Bahkan, di Sulawesi Tengah, Wapres menegaskan 1 juta-2 juta ton gas akan dialokasikan untuk pabrik pupuk setempat. Sisanya, akan dikirimkan ke wilayah lain yang membutuhkan gas. Guna merealisasikan rencana itu, Kalla pun meminta agar perencanaan pembangunan pabrik pupuk tersebut dikebut dalam 2-3 bulan ke depan.

"Saya bilang gas untuk industri kita dulu, baru kalau ada sisanya diekspor ke Jepang. Akan tetapi, ada yang takut dan bilang, 'nanti Jepang marah, Pak.' Saya bilang, sampaikan kepada Jepang bahwa Wapres-lah yang menyuruh itu semua," tegasnya.

Kontrak yang merugikan

Direktur Center of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi mengaku sepakat dengan keinginan pemerintah untuk prioritaskan gas ke dalam negeri. Namun, untuk menghentikan kontrak ekspor, Kurtubi menyarankan agar kebijakan itu untuk kontrak yang merugikan negara, seperti Tangguh.

"Kalau untuk Bontang dan Arun yang harganya bagus, lebih baik dilanjutkan saja. Kalau benar harga Donggi-Senoro juga tidak dibatasi harga minyak pada level tertentu, sebenarnya sayang bila rencana itu dihentikan," jelasnya.

Selain terikat dalam head of agreement (HoA) dengan Donggi-Senoro, Jepang melalui Western Buyer-nya baru-baru ini telah terikat dalam HoA untuk perpanjangan pasokan gas selama 10 tahun mulai 2011 dengan total gas 25 juta ton. Nilai kontrak perpanjangan penjualan gas itu mencapai US$7 miliar.

Adapun dari penjualan gas Donggi-Senoro, potensi penerimaan negara mencapai US$8,4 miliar selama 15 tahun dengan asumsi harga JCC US$80 per barel dan harga gas US$7,4 per juta Btu.

Adakah konsumen dalam negeri yang mau dan mampu membeli gas seandainya produsen menghendakinya sebagai kompensasi atas biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk kedua lapangan marginal itu? (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Mayday 2010 Diskusi AJI Palu

Diskusi Peringatan Hari Buruh Internasional///sub
Jurnalis Harus Bekali Diri dengan SDM Berkualitas

PALU – Bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jurnalis atau wartawan adalah bagian dari buruh maka tak heran jika Hari Buruh (Mayday) AJI bersama organisasi buruh lainnya menjadikan momen tersebut untuk menuntut hak-hak industrial. Tahun ini, AJI Palu menggelar aksi damai serta diskusi yang menghadirkan para pembicara yang berasal dari pengusaha media, pemerintah serta akademisi. Diskusi yang mengambil tema, wartawan juga buruh, upah layak bukan upah minimum, setidaknya mampu mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menjadi penyebab pengusaha tidak bisa memberikan upah layak antara lain problem kualitas SDM di tingkat jurnalis sendiri maupun atmosfer bisnis media di Sulteng hingga regulasi perburuhan yang belum berpihak pada kaum buruh.

Menurut Ketua PWI Sulteng yang juga salah satu pengusaha media, H Kamil Badrun AR SE.M.Si, bahwa problem perburuan yang kemudian lebih bermuara pada perjuangan upah layak adalah sebuah diskursus yang tidak bisa hanya sekadar selesai di meja diskusi tetapi harus dicarikan solusi yang bijak tanpa harus mengabaikan kepentingan baik pengusaha maupun buruh itu sendiri. Menurut Direktur Utama PT Radar Sulteng Membangun – perusahaan yang menerbitkan Harian Radar Sulteng ini, dalam konteks perusahaan pers di Sulteng, problemnya disebabkan sejumlah faktor, salah satunya adalah SDM jurnalis dan moralitas pengusaha pers itu sendiri.

Terkait moralitas pengusaha pers, hal ini dapat dilihat ketika ada perusahaan tidak bisa menggaji wartawannya dan berharap wartawan tersebut dengan ‘’kreasinya’’ sendiri bisa mendapatkan uang dengan jumlah tertentu hanya dengan berbekal kartu pers. ‘’Fenomena ini ada. Sebagai Ketua PWI saya kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terhadap hal-hal semacam ini. Penyebabnya karena perusahaan tidak menempatkan karyawan/wartawan sebagai aset yang harus dijaga. Nuansa eksploitatif akan sangat kental terasa,’’ beber Kamil. Pada kesempatan ini, Kamil juga berbagi tips agar perusahaan pers bisa eksis di tengah tantangan bisnis media yang cukup kompleks. Pimpinan harus kreatif menggarap advertorial atau berita-berita yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain untuk menopang kelangsungan bisnis pers. ‘’Ini jauh lebih bermartabat, lebih terhormat dari pada menjadikan isu-isu tertentu sebagai alat bargaining kepada lembaga maupun individu tertentu untuk kepentingan sesaat,’’ ujarnya mengingatkan.

Pada saat yang bersamaan katanya, jurnalis juga diminta tidak membekali diri dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dengan kualitas SDM yang baik ungkap Kamil, akan menaikkan nilai bargaining dari wartawan itu sendiri terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Ada dua manfaat positif yang bisa diambil jika jurnalis membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai. Misalnya, perusahaan tidak segan-segan memberikan kompensasi yang tinggi jika wartawan dengan SDM yang dimilikinya mampu memberikan nilai positif terhadap perusahaannya. Atau jika wartawan keluar dari perusahaan pers tempatnya bekerja akan dengan mudah mendapatkan perusahaan sesuai yang diingininya. ‘’

Abdul Hadi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, mengaku tidak punya kuasa melakukan intervensi terhadap perusahaan yang tidak bisa memenuhi upah minimum provinsi, karena ini terkait dengan kondisi perusahaan. Merujuk pada kasus di Kabupaten Buol, ketika Bupati Buol Amran Batalipu mengeluarkan kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp1 juta untuk buruh sawit, menurut Abdul Hadi, kebijakan tersebut akhirnya kandas di tengah jalan karena perusahaan yang tidak mampu memenuhi UMK tersebut. ‘’Kita tidak bisa memaksakan UMK atau UMP harus mutlak berlaku, karena ini terkait dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Kalau kita paksakan maka akan banyak investor yang hengkang,’’ kilahnya.

Sementara di sisi lain, keberadaan pengusaha atau investor mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diskusi yang diikuti oleh sejumlah wartawan dan LSM ini juga mengungkap sisi kelam sejarah perburuhan di Sulawesi Tengah yang dalam lima tahun terakhir sejak 2005 – 2010, UMP Sulteng tidak pernah menyentuh angka Rp1 juta. Sekali lagi Abdul Hadi mengatakan, bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena menyangkut fluktuasi keuntungan yang didapat oleh pengusaha itu sendiri. ‘’Kalau kita paksa harus sesuai UMP, investor akan lari,’’ katanya menambahkan.

Azahari pembicara dari Untad mengemukakan, bahwa istilah upah layak tidak dikenal dalam aturan ketenagakerjaan, yang ada adalah kebutuhan hidup layak dengan kalori 3000 perhari bagi buruh lajang. Jika ada keinginan untuk mendorong upah layak maka perlu dinegosiasikan dengan perusahaan untuk dibuatkan dalam aturan tertentu. Aturan tersebut katanya mengatur soal hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pekerja dan pengusaha. Soal upah layak dan upah minimum di internal AJI terminology ini memang masih diperdebatkan. Terminology upah layak kemudian direduksi menjadi upah minimum yang kemudian melembaga menjadi istilah resmi penguasa.

Padahal menurut Desak Fiega Mahayasa, wartawan Harian MAL, upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan saat ini. Sedianya diskusi ini menghadirkan pemerintah kota Palu, karena kasus perburuhan khususnya upah layak sering dialami buruh di kota Palu. Wakil Walikota Mulhanan Tombolotutu yang didapuk panitia untuk menyampaikan kebijakan di sektor perburuhan tidak hadir hingga diskusi usai. (yar)

UMP Provinsi Sulteng Pada 5 tahun Terakhir
2005 = Rp490 ribu
2006 = Rp575 ribu
2007 = Rp615 ribu
2008 = Rp670 ribu
2009 = Rp720 ribu
2010 = Rp770 ribu

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Berebut Konstituen dengan Partai Pecahan

Golkar – PDIP Yakin Perolehan Suara Tetap Stabil

PALU – Hadirnya pecahan partai sebagai kontestan pemilu 2009, diyakini tidak memberikan pengaruh signfikan terhadap perolehan suara induk. Saat ini ada beberapa partai yang diindikasikan sebagai partai pecahan. Misalnya, Partai Golkar dengan Partai Hanura , PDIP dan PDP serta PPP dan PBR. Bagaimana pandangan fungsionaris partai-partai itu menghadapi pesaing yang akan menggerogoti basis konstituen mereka?
Fungsionaris Partai Golkar Sulteng, Drs Salmin Djuraedjo mengemukakan, Partai Hanura yang di dalamnya banyak diawaki mantan pengurus Partai Golkar bukan sebuah ancaman serius. Golkar sebut Salmin tidak terpengaruh sedikitpun dengan hadirnya partai-partai seperti Hanura, partai yang diidentikan sebagai pecahan dari Partai Golkar. Sebagai partai mapan dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang dipunyainya, Golkar yakin Salmin masih mendapat tempat di hati masyarakat, tidak saja di Sulawesi Tengah melainkan di Indonesia. ‘’Saya kira Hanura bukan saingan,’’ sahut Salmin.
Kekhawatiran bahwa suara Golkar akan tergerus dengan hadirnya partai seperti Hanura yang didirikan oleh mantan Capres Golkar, Wiranto juga ditepis oleh Ketua Partai Hanura Karim Hanggi. Ia mengemukakan, di era multipartai seperti sekarang ini, tidak ada partai yang bisa mengklaim bahwa partainya mempunyai basis konstituen di daerah tertentu. Masyarakat dengan tingkat kecerdasan yang semakin tinggi, akan mempunyai pilihan-pilihan politik yang beragam. Olehnya yang dijual oleh Partai Hanura adalah program bukan semata-mata hanya partai. Selain itu caleg yang kredibel juga sangat menentukan apakah partai tersebut dilirik atau tidak. ‘’Saat ini bukan lagi saatnya menjual nama besar partai. Yang dibutuhkan adalah program yang pro rakyat serta caleg-caleg dengan track record yang bagus,’’ kata Karim Hanggi.
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris DPW PPP Sulteng H Armin Latjangki SE. Menurut Armin, di mata PPP kehadiran Partai Bintang Reformasi (PBR) yang didirikan oleh dai sejuta umat KH Zainuddin MZ, bukan merupakan pecahan dari PPP. ‘’PBR itu adalah partai baru dan tidak ada kaitannya dengan PPP,’’ tangkis Armin. Walaupun PBR diasumsikan sebagai pecahan PPP, Armin yakin keberadaannya tidak akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap perolehan suara PPP di pemilu nanti. Olehnya urai Armin, kuncinya adalah caleg yang didorong harus berkualitas sehingga mendapat tempat di hati masyarakat. ‘’Saat ini problemnya bukan pada partai. Tetapi pada caleg yang dicalonkan.
Walaupun partainya kecil tetapi calegnya berkualitas maka dipastikan akan mendapat apresiasi dari publik,’’ ulas Armin

Sedangkan Wakil Ketua PDIP Sulteng Muharrram Nurdin yang partainya mendapat saingan dari ‘’kembarannya’’ PDP tetap yakin perolehan suaranya tidak akan terganggu dengan hadirnya partai tersebut. PDP didirikan oleh beberapa pengurus teras PDIP seperti Laksamana Sukardi, Sukowaluyo Mintohardjo (alm), Arifin Panigoro serta Noviantika Nasution, yang kecewa dengan kepemimpina Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Muharram, sebagai bukti bahwa partainya tetap pede walau mendapat saingan dari PDP terlihat dengan target perolehan suara nasionalis di Sulteng yang ditargetkan sebesar 23 persen Dari total 68 persen suara nasionalis di Sulawesi Tengah. ‘’Sampai saat ini target tersebut tidak pernah dikoreksi. Itu berarti kami tidak merasa terganggu dengan hadirnya PDP,’’ ujarnya Muharram.
Selain itu, fakta di lapangan katanya tidak ditemukan adanya gangguan berarti terhadap kantong-kantong suara PDIP di Sulawesi Tengah.
Karakter pemilih menurut Muharram berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. ‘’Pemilih sudah cukup cerdas untuk menentukan sikap politiknya. Tentunya mereka akan memilih partai dan caleg yang terbukti telah memberikan kontribusi yang riil terhadap masyarakat. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

PDS-PBB Bertekad Raih 1 Fraksi

PDS Garap Basis Palu dan Parimo, PBB Optimalkan Raihan Kursi di Daerah

PALU – Di tengah persaingan ketat partai-partai untuk memperoleh suara pada pemilu 2009, Partai Damai Sejahtera dan Partai Bulan Bintang berani memasang target tinggi. PDS misalnya, partai besutan Ruyandi Hutasoit ini, bertekad mencuri kursi dari daerah pemilihan Sulteng I (Kota Palu) dan dapil Sulteng III (Kabupaten Parigimoutong), masing-masing satu kursi. Sedangkan perolehan torehan tiga kursi pada pemilu 2004 menurut Wakil Ketua PDS Sulteng, Frangky Tangkilisan akan dipertahankan. Dengan demikian keinginan PDS untuk membentuk satu fraksi di DPRD Sulteng, bisa terpenuhi. Pada pemilu 2004, PDS memperoleh tiga kursi masing-masing dari daerah pemilihan Poso, Touna dan Morowali dan dapil Banggai Bangkep serta dapil Donggala. Franky yakin komposisi tiga kursi yang ada sekarang ini tetap bisa dipertahankan. Ini karena konsolidasi yang dilakukan partainya di tiga dapil ini cukup solid. PDS yakin mampu mendapat satu kursi dari dapil Palu dan Parimo, mengingat konsolidasi yang dilakukan untuk dua daerah ini sangat gencar. ‘’Kita yakin PDS mampu bersaing di dua dapil ini. Karena konsolidasi yang kita lakukan sangat bagus. Kota Palu yang menyediakan kuota 5 kursi salah satunya bisa diraih PDS,’’ katanya yakin. Selain menargetkan 5 kursi di DPRD Sulteng, PDS juga yakin masih mempertahankan torehan satu kursi untuk DPR RI seperti perolehan pada pemilu 2004.

Sedangkan Partai Bulan Bintang selain mendorong perolehan kursi di DPRD Sulteng menjadi 5 kursi, partai berlambang bulan sabit ini juga memfokuskan perolehan suara daerah dari 17 menjadi 40 kursi pada pemilu 2009. Selain itu tetap bertekad meloloskan satu wakilnya ke DPR RI guna memenuhi ketentuan parliamentary threshold sebagai tiket menuju pemilu 2014.
Wakil Ketua DPW PBB Sulteng, Ir H Amiruddin Adjeng mengemukakan, target tersebut berangkat dari realitas pada dua edisi pemilu sebelumnya yakni pemilu 1999 dan 2004 perolehan suara PBB cenderung meningkat. Diharapkan trend positif ini kembali dialami oleh PBB pada pemilu 2009 mendatang. Ia menyebutkan beberapa wilayah potensial yang kini terus digarap maksimal antara lain, Banggai, Touna, Morowali dan Parigi serta Kota Palu. Namun demikian urai Adjeng pada saat yang bersamaan partainya akan terus mengintensifkan konsolidasi di sejumlah wilayah yang pada pemilu 2004 tidak menyumbang kursi di DPRD Sulteng. Seperti Donggala, Buol Tolitoli dan beberapa wilayah lainnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Gubernur Masih Tunggu Usulan Calon Sekkab Sigi

PALU – Pemerintah Provinsi masih menunggu usulan nama-nama calon Sekkab Sigi yang diajukan oleh Pejabat Bupati Sigi Drs Hidayat. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov, Drs Irwan Lahace, M.Si, sejauh ini pemerintah belum menerima nama-nama calon Sekkab Sigi. Adapun kata Lahace tiga nama yang sudah ramai disebut-sebut seperti Aidil Noor, Edison Kindangen dan Syuaif Djafar hanya sebatas wacana. ‘’Ketiga nama itu juga belum masuk sama Gubernur,’’ kata Lahace kepada wartawan di ruangannya Rabu (28/1) kemarin.
Dikatakannya, untuk mengajukan nama calon Sekkab Sigi, Pejabat Bupati akan berkoordinasi dengan bupati Donggala Drs Habir Ponulele. Tiga nama yang akan diajukan itu selanjutnya akan digodok oleh Baperjakat provinsi. ‘’Kalau usulan nama-namanya sudah masuk, secepatnya akan diproses, Pak Gubernur tidak akan membiarkan berlama-lama,’’ ujar Lahace meyakinkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Mendagri Kunker ke Luwuk

PALU – Mendagri Mardiyanto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Luwuk-Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, pada 1 Februari 2009. Kunjungan Mendagri ke Sulawesi Tengah adalah untuk meresmikan pabrik pengolahan CPO (Crude Palm Oil) yakni PT Kurnia Luwuk Sejati milik pengusaha setempat Murad Husain.
Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Drs Irwan Lahace mengemukakan, Mendagri akan menggunakan pesawat khusus via Bandara Internasional Makassar langsung menuju Bandara Bubung Luwuk. Rombongan pemerintah provinsi yang akan menyertai kunjungan Mendagri sehari tersebut akan berangkat menuju Makassar untuk bersama-sama rombongan Mendagri ke Luwuk. Menurut Lahace, rombongan Pemprov yang akan menyertai kunker Mendagri dari Makassar adalah Gubernur HB Paliudju bersama Ny Kamsiah Paliudju serta Ketua DPRD Sulteng Drs Murad U Nasir. Sedangkan unsure Muspida akan berangkat menuju Luwuk pada pagi 1 Januari 2009. Dari jadwal yang diterima Pemprov dari Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Mardiyanto hanya mempunyai satu acara tunggal yakni peresmian pabrik CPO milik PT Kurnia Luwuk Sejati. ‘’Kalau dari jadwal Pak Mendagri hanya mempunyai satu acara. Belum ada konfirmasi dari pemerintah kabupaten apakah ada acara lain selain peresmian pabrik,’’ demikian Irwan Lahace. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan