Tidak Terpilih Mobnas Ditarik

Tidak Terpilih Mobnas Ditarik
PALU - Pemerintah Provinsi tidak akan mengikuti langkah pemerintah kota Palu, yang berani meminjampakaikan kendaraan dinas pada anggota dewan yang sudah purnatugas. Pemerintah Provinsi melalui Biro Perlengkapan Umum (Perlum) akan menarik kendaraan dinas yang saat ini diberikan kepada pimpinan dewan, pimpinan komisi dan fraksi, jika di antara mereka ada yang tidak lolos lagi pada pemilu 2009.
Kepala Biro Infokom Setdaprov Drs H Yuliansyah, mengemukakan, pihaknya tidak akan meniru langkah yang diambil oleh Walikota Palu Rusdi Mastura yang masih meminjampakaikan tiga kendaraan dinas kepada mantan anggota dewan. ‘’Kinerja para mantan anggota dewan tidak lagi berkaitan dengan kepentingan publik, jadi tidak perlu lagi diberikan kebijakan pinjam pakai. Lain halnya kalau itu kebijakan gubernur,’’ kata Yuliansyah yang dihubungi Senin (23/3) kemarin.
Ia mengatakan, walaupun pengadaan kendaraan dinas anggota DPRD Sulteng sudah melekat di sekretariat dewan, namun tetap dalam koordinasi Biro Perlum sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap asset daerah. Bagaimana jika ada anggota dewan yang mengajukan dum? Menurut Yuliansyah penghapusan asset daerah (mobil, red) melalui mekanisme dum juga tidak bisa dilakukan. Karena mobil-mobil tersebut masih terbilang baru. Sebagian besar kendaraan dinas di DPRD Sulteng katanya berusia 3 tahun kebawah. ‘’Dengan demikian tidak ada yang bisa didum,’’ katanya.
Saat ini selain pimpinan dewan yang masing-masing mempunyai dua unit mobil, para pimpinan alat kelengkapan dewan juga mempunyai mobil dinas. Seperti tiga pimpinan komisi (ketua, wakil ketua dan sekretaris), Badan Kehormatan, panitia legislasi dan panitia urusan rumah tangga dewan, masin-masing mempunyai satu unit mobil dinas. (yar)