Saatnya, Putra Daerah Berkiprah di Level Nasional

f-dok
Adhyaksa Dault SH
Saatnya, Putra Daerah Berkiprah di Level Nasional
PALU – Minimnya tokoh tokoh dari Sulawesi Tengah yang berkiprah di tingkat nasional mengundang keprihatinan mendalam dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dr H Adhyaksa Dault SH. Sebenarnya kata Adhyaksa Dault yang mengidentifikasi dirinya sebagai menteri Tolare itu peluang bagi tokoh-tokoh nasional untuk berkiprah di tingkat nasional cukup terbuka. Dengan satu syarat ada harus perubahan radikal yang dilakukan khususnya soal aspek mind set. Saat ini katanya, banyak orang Sulawesi Tengah yang menempuh pendidikan S1 atau S2 di Jakarta, Bandung, Surabaya maupun Jogyakarta. Namun setelah menyelesaikan pendidikannya, kembali ke Sulawesi Tengah lalu berebut masuk Pegawai Negeri Sipil. Langkah ini tidak salah, namun juga yang perlu diperhatikan tutur Adhyaksa adalah tidak perlu semuanya berebut ceruk kecil dengan menjadi PNS di daerah. Sebagian lainnya berkompetisi dengan putra-putra terbaik dari daerah lain di Jakarta untuk merebut posisi tertentu. Misalnya, yang menjadi birokrat, pengusaha atau pegiat kemanusiaan. Pada saat tertentu, mereka mereka inilah yang memperjuangkan kepentingan Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Saat ini katanya harus diakui kepentingan Sulawesi Tengah banyak yang tidak terakomodir di tingkat nasional. Penyebabnya minimnya orang Sulawesi Tengah di tingkat nasional yang memegang posisi strategis. ‘’Kita harus banyak belajar dari Saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Mereka banyak berkiprah di Jakarta karena memang sejak awal sudah merintis karir di Jakarta. Hasilnya kepentingan mereka bisa terwadahi di tingkat nasional,’’ ulasnya.
Setidaknya menurut Adhyaksa ada tiga hal yang mutlak diperlukan untuk membangun Sulawesi Tengah yang bisa diperhitungan di tingkat nasional. Pertama adalah akses. Kurangnya tenaga-tenaga terdidik yang berada di posisi strategis di tingkat nasional, menyebabkan akses untuk memperjuangkan kepentingan daerah menjadi lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda jika ada tokoh-tokoh asal Sulteng memegang posisi kunci, maka akan kepentingan Sulawesi Tengah otomatis akan terwadahi. Terkait dengan hal itu katanya, dirinya pernah mengumpulkan sekitar 40-an pemuda asal Sulteng yang sekarang bermukim di Jakarta. Mulai dari politisi, seniman hingga pemuda yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah Perguruan Tinggi, bagaimana mengubah pola pikir agar jika kelak sukses menempuh pendidikan tidak secepatnya kembali di ke Palu lalu berebut mendaftar jadi PNS. ‘’PNS itu hanya ceruk kecil yang diperebutkan banyak orang. Akibatnya tenaga potensial kita hanya mentok di daerah,’’ kata Adhyaksa.
Kemudian yang kedua adalah akseptabel. Perlu sinergitas antara sesame warga Sulteng untuk berkiprah di level nasional. Tidak boleh saling menggunting, saling memotong. Tetapi yang dibutuhkan adalah sikap saling membantu agar tenaga potensial bisa mengorbit di level yang lebih tinggi. ‘’terus terang saja, sebagai orang Sulteng saya prihatin karena ternyata kita ini ada tapi sesungguhnya tidak ada,’’ ujarnya. Maksudnya, dalam adminsitrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di antara 33 provinsi yang ada di Indonesia. Namun peran dan kiprahnya justru tidak terlihat atau bahkan tidak ada sama sekali.
Yang ketiga adalah asset. Yang dimaksud asset di sini bukan benda-benda tidak bergerak atau benda bergerak. Melainkan nilai-nilai moralitas, akhlak dan kepribadian. Ini adalah asset penting untuk modal sehingga tidak kehilangan identitas di negeri orang. Dinamika kehidupan katanya akan menggiring orang-orang memilih jalan yang menafikan nilai-nilai moralitas. Namun dengan adanya modal yang kuat berupa akhlak dan kepribadian maka komitmen untuk mengabdikan diri kita pada daerah dan bangsa akan tercapai. (yar)