PU Black List PT Wahana Mitra Kontrindo

PU Black List PT Wahana Mitra Kontrindo
PALU – Dinas Pekerjaan Umum mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi maksimum kepada perusahaan yang terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap dokumen kontrak. Pada 15 Desember 2008 lalu, memutus kontrak paket pembagunnan jembatan Bahongkolangi cs dengan panjang total 108, 40 yang terdiri dari jembatan Bahokolangi, Bahodopi, Bahombaru, Keurea dan jembatan Pompeleulu. Total kontraknya mencapai Rp11.553.618.000.
Paket kedua yang juga diputus adalah Tosale II cs sepanjang 52,20 meter. Terdiri dari proyek jembatan Tosale II, Limboro serta Siyusu dengan total nilai kontrak Rp5.645.558.000. Kedua paket tersebut dikerjakan oleh PT Wahana Mitra Kontrindo. Sejatinya, proyek tersebut sudah harus selesai pada 15 November 2008 atau Sembilan bulan dari tanggal kontrak yakni 3 Maret 2008. Perpanjangan hingga 15 Desember 2008, pun tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk merampungkan pekerjaannya. Hingga tenggat waktu yang ditentukan, 15 Desember, pihak kontraktor hanya mampu merampungkan 51,35 persen atau Rp5,9 miliar untuk paket Bahongkolongi cs sedangkan untuk paket Tosale II yang mampu direalisasikan hanya 60,3 persen atau Rp3,4 miliar. ‘’Atas dasar itu, maka untuk menyelamatkan uang negara kami maka kami mengambil sikap tegas untuk perusahaan tersebut,’’ tandas Kepala Sub Bagian Program Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ir H Iskandar Nongtji MM.
Sikap tegas yang diambil oleh Dinas PU beber Iskandar sesuai dengan Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tentang pedoman pengadaan jasa konstruksi. Menurut Iskandar, tiga komponen sanksi maksimum diterapkan kepada PT Wahana Mitra Kontrindo, yakni pencairan jaminan pelaksanaan, sisa uang harus dicairkan oleh penyedia jasa serta memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar hitam alias black list untuk jangka waktu dua tahun.
Terkait dengan pencairan jaminan, pihaknya aku Iskandar sudah menyurat kepada bank penjamin agar segera mencairkan uang jaminan kepada kas Negara. Ia mengatakan, sikap tegas Dinas PU tersebut hendaknya bisa memberikan efek jera kepada pengusaha di daerah ini. Perusahaan pemenang tender katanya hendaknya tetap konsisten dengan dokumen kontrak yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian katanya, baik pengguna maupun penyedia jasa sama-sama diuntungkan. ‘’Jika terjadi wanprestasi maka Dinas PU akan menempatkan kepentingan Negara di atas segala-galanya. Olehnya pemutusan kontrak dan black list adalah kebijakan yang harus diambil untuk menyelamatkan kerugian Negara,’’ demikian Iskandar. (yar)