PDIP Lobi Parpol Tidak Lolos PT

Berharap Golkar
Berperan Lebih Kritis

PALU – Sikap Fraksi PDIP di DPR RI yang akan beroposisi terhadap pemerintahan SBY-Budiono tampaknya akan diikuti oleh Fraksi PDIP di DPRD Sulteng bahkan juga di DPRD kabupaten/kota. Wakil Ketua DPD PDIP Sulteng, Muharram Nurdin mengatakan, memang ada persoalan dilematis khususnya bagi DPRD di daerah karena Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah. UU ini katanya tidak memberikan ruang yang memadai untuk melakukan oposisi secara maksimal.
Namun demikian urai Muharram, posisi sebagai oposan dapat dijalankan dengan efektif dengan melihat fungsi dewan sebagai lembaga kontrol. Sikap oposan (kritis, red) dijalankan terkait dengan tiga fungsi dewan yakni, sebagai lembaga kontrol, anggaran dan regulasi.

Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, PDIP sudah menjalankan sikap kritisnya khususnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat. Misalnya soal penguasaan sumber daya listrik di PLTA Sulawena di mana Sulteng tidak mendapat alokasi listrik yang jelas. PDIP katanya berulang kali melakukan peringatan terhadap eksekutif karena terkesan membiarkan sumberdaya alam dikuasai oleh daerah lain. Investor PLTA Sulawena sebut F-PDIP dalam tanggapan fraksinya pada 2007 memberikan alokasi listrik lebih besar ke Sulsel ketimbang Sulteng sebagai daerah yang mempunyai sumber daya air. kemudian PDIP juga bersuara lantang dalam penerimaan CPNS yang syarat kontroversi, lalu ada juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2006 yang menurut F-PDIP menyesatkan karena memuat hal-hal yang tidak benar. Pada 2009, F-PDIP menyodok Gubernur Paliudju terkait pencopotan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H Gumyadi diikuti dengan pencopotan jajaran Direksi PT Bank Sulteng. sebelumnya fraksi yang beranggotakan 4 orang ini secara telak menyodok langkah pemerintah melakukan rehabilitasi gedung wanita dan rehabitilasi gedung siranindi.
Sayangnya urai Muharram, sikap kritis PDIP itu tenggelam oleh prinsip dan nilai yang dianut demokrasi, yang tetap mengunggulkan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. ‘’Kami minoritas sehingga suara kami lenyap begitu saja, dan hanya sebatas sikap fraksi di mimbar dewan,’’ ujar Muharram.

Walaupun tidak terpilih lagi sebagai anggota dewan periode 2009-2014, namun sikap kritis F-PDIP akan terus dilanjutkan, bahkan ia menjanjikan fraksinya akan bersikap lebih tegas lagi khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerakyatan. Pada periode kedepan ini, PDIP tidak ingin berjalan sendiri. Saat ini pihaknya aku Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini mulai melakukan pendekatan dengan partai-partai yang tidak lolos parliament threshold (PT) untuk diajak dalam barisan koalisi. Dipilihnya partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut dengan asumsi kontrol dari pengurus pusat terhadap pengurusnya di daerah cenderung longgar. ‘’Kita sedang dan terus melakukan komunikasi dengan parpol yang tidak lolos PT tetapi mempunyai wakil-wakil terpilih di dewan. Mereka kita jajaki untuk bisa diajak dalam koalisi,’’ bocor Muharram.

Tak hanya itu, PDIP juga berharap pada lima tahun kedepan, Golkar juga bisa bersikap lebih kritis daripada yang sekarang ini. Muharram mengakui, sikap politik Golkar dalam lima tahun terakhir ini masih standar. Tidak akomodatif tapi juga tidak terlalu kritis. ‘’Kita harapkan agar Golkar bisa lebih garang lagi, menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat. Kalau ini bisa dilakukan, maka pemerintah akan lebih bisa dikontrol,’’ pungkasnya. (yar)