Padi dan Palawija Geser Komoditas Kakao

Menentukan PAD Tidak
Boleh Beratkan Dunia Usaha

PALU – Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana juga daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah, masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor primadona.
Bahkan sektor ini jauh mengungguli komoditas kakao yang juga dikenal sebagai salah satu komoditi andalan Kabupaten Parigi Moutong.
Bupati Parigi Moutong, Drs H Longki Djanggola saat menyampaikan nota pengantar keuangan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) 2010, di hadapan sidang paripurna DPRDn Parimo, beberapa waktu lalu mengungkapkan, subsektor yang dominan adalah di subsektor tanaman bahan makanan dengan komoditas unggulan padi dan palawija. Presentasenya lebih tinggi dibandingkan subsektor perkebunan dengan komoditas unggulannya kakao maupun kopra. Sedangkan subsektor perdagangan besar dan eceran urai Longki juga memberikan sumbangan yang signifikan dalam struktur ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.
Lebih jauh Longki mengatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Parimo pada 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp4 juta lebih. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp3 juta lebih. Laju pertumbuhan PDRB riil 2007 mencapai 7,88 persen artinya kata menurut Longki, terjadi penambahan dari sebelumnya. Trend positif ini menurutnya, terjadi pada enam sektor, yakni, industri pengolahan 9,98 persen, sektor bangunan sebesar 13.45 persen serta perdagangan, hotel maupun restoran sebesar Rp11.34 persen. Kemudian ada pula sektor angkutan dan komunikasi sebesar 8,24 persen hingga jasa 8,23 persen. Namun demikian katanya terjadi pula penurunan.
Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan penambahan nilai tambah bruto di sektor pertanian selama 2006 lebih besar dibanding pada 2007. Dengan demikian ungkapnya dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Parimo itu, dapat diambil satu kesimpulan bahwa, penurunan beberapa sektor ini sebesar 1,13 persen menunjukan besarnya sumbangan sektor pertanian di wilayah ini.

Longki juga berpesan, bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus tetap rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan maupun objek penerimaan tahun lalu. Namun yang tak kalah pentingnya adalah dalam upaya peningkatan PAD tersebut jangan sampai memberatkan dunia usaha maupun masyarakat umum. Upaya untuk menggenjot PAD tersebut dapat ditempuh dengan menyederhanakan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak kemudian bisa juga meningkatkan ketaatan wajib pajak. (yar)