Nurhadi Muzawir Peran dan Kiprahnya (3)

Nurhadi Muzawir Peran dan Kiprahnya (3)

Bagaimana Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah

PALU – Sebagai wakil rakyat asal Sulteng, Nurhadi M Muzawir mengaku sangat intens memperjuangkan kepentingan pembangunan di daerah ini.
Pria kelahiran bantul DIY, 17 Juli 1967 ini memang terpilih menjadi anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang terdiri 9 Kabupaten dan 1 kota. Dipercaya oleh partainya mengawal aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah, Nurhadi mengaku sangat beruntung ditempatkan di komisi IV yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Ini karena masalah pembangunan di Sulawesi Tengah berkaitan langsung dengan sector-sekotr tersebut. Nurhadi mengatakan, dalam lima tahun terakhir mengawal aspirasi masyarakat Sulteng di DPR dirinya fokus pada perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulteng dengan memberikan fokus pada pendidikan, kesehatan dan pertanian dengan jalan menarik anggaran lebih besar dari pusat ke Sulteng dan mendorong agar pemda Sulteng mampu meningkatkan PAD sehingga dapat di pergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana.
Selain berpikir untuk mengangkat daerah yang diwakilinya, dalam kapasitas sebagai anggota komisi IV, Nurhadi juga kerap mendesak pemerintah untuk menggerakkan dan memperbaiki BUMN-BUMN di bidang pertanian seperti PT Sang Hyang Seri, PT Pertani (Persero) yang merupakan perusahaan lama yang telah memulai eksistensinya sejak orde lama, namun pada saat ini dalam kondisi kembang kempis karena pemerintah tidak memberikan suport terhadap keberadaannya pemerintah juga harus memperhatikan BUMN di bidang pertanian ini karena fungsinya yang juga penting. ‘’BUMN ini perlu diperhatikan karena BUMN ini bergerak di bidang pertanian yang menyentuh kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah termasuk di Sulawesi Tengah, jangan hanya BUMN yang seperti Pertamina saja yang di perhatikan,’’ ujar Nurhadi.
Selama in katanya ia kerap melihat anggaran yang diberikan sangat yang kecil padahal BUMN Pertanian ini memiliki tugas mulia yakni membantu masyarakat yang bergarak di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
Ia mengatakan sangat respek dengan perhatian pemerintah dengan meluncurkan program revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan maupun kehutanan. Namun revitalisasi pertanian baru pada tataran program, sedang implementasinya masih jauh dari harapan.
Dikatakannya, revitalisasi pertanian sendiri adalah kebijakan pembangunan pertanian yang dicanangkan Kabinet Indonesia Bersatu untuk meningkatkan kinerja pertanian dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Ada enam fokus awal kegiatan revitalisasi pertanian yang di simbolikkan saat pencanangan program ini di Jatiluhur, 11 Juni 2005, oleh Presiden, meliputi, revitalisasi pemantapan Ketahan Pangan melalui program penyediaan sarana produksi, benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin petanian untuk 16 Provinsi. Kemudian program revitalisasi peningkatan kesempatan ssaha dan pertumbuhan di 141 daerah aliran sungai dengan total lahan seluas 500.000 ha, di 370 Kabupaten, 30 Provinsi.
Program pengembangan produksi hasil hutan non kayu; pengembangan jasa berbasis hutan; peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani, sehingga lanjutnya revitalisasi ekspor produk pertanian, perikanan, dan Kehutanan yang difokuskan untuk jangka pendek melalui program revitalisasi tambak udang nasional, revitalisasi pengembangan produk baru yaitu melaui program pengembangan sumber bahan bakar terbaharukan sebagai bahan bakar migas dan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan alat pengelola rumput laut.
Revitalisasi pertanian katanya bukan kebijakan top down, tetapi melibatkan masyarakat.
Menurut Nurhadi rencana kerja pemerintah melalui revitalisasi pertanian merupakan prioritas tepat, walaupun belum diikuti kebijakan politik anggaran untuk mendukungnya.
Dilihat sekilas Struktur anggaran dan pembiayaan dalam APBN belum berpihak pada sektor pertanian, jumlah itu masih terlalu kecil untuk sektor pertanian yang sangat luas. Misalnya untuk menjawab persoalan pertanian seperti masalah irigasi rusak dimana saat ini terdapat 30-40 persen irigasi yang rusak dan tidak mampu diperbaiki, selain fakta yang menunjukkan tiap tahun lebih dari 35.000 hektar sawah beririgasi dikonversi untuk kepentingan perumahan, jalan, pabrik dan Industri lainnya. Penyuluh pertaniaan kita baru terpenuhi sekitar 20.000 orang, padahal kebutuhan penyuluh pertanian sekitar 120.000., jadi masih kurang 100.000 penyuluh pertanian (termasuk didalamnya penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan).
Dikatakannya, hal yang sama juga bisa dilihat denga nasib nelayan kecil yang jumlahnya sekitar 2,1 juta keluarga ataun sekitar 10 juta orang yang menggantungkan hidup dari nelayan pencari ikan, yang makin menurun daya belinya. Untuk tahun-tahun kedepan, masalah ini menurut Nurhadi akan diupayakan untuk terus diperjuangkan. (yar)