Mukerda Momentum Konsolidasi Kepengurusan

PALU – Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia (PD-PMI) Sulteng, Hj Kamsiah B Paliudju, mengingatkan agar momentum Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) PMI, menjadi ajang konsolidasi segenap pengurus untuk mensukseskan program-program PMI di semua level kepengurusan. Hal itu diungkapkan Kamsiah Paliudju, saat memberikan sambutan pada pembukaan Mukerda di ruang Polibu kantor Gubernur (7/11) kemarin. Dalam paparannya ia banyak mengungkapkan beberapa permasalahan yang saat sedang dan akan ditangani oleh PMI saat ini.
Salah satunya, seperti terlambatnya penyelenggaraan musyawarah cabang (Muscab) di daerah, kemudian ada pula rencana pembentukan cabang baru, seperti, Cabang Sigi yang diupayakan harus terealisasi pada 2010 mendatang.
Kendala lainnya sebut Kamsiah adalah hampir sebagian besar Cabang PMI kabupaten/kota belum membentuk markas dan menunjuk kepala markas. Ini tentunya berpengaruh pada kegiatan-kegiatan PMI di daerah. ‘’Saya mengharapkan, pada 2010 semua markas di cabang dan ranting telah terbentuk. Ini agar komunikasi antarpengurus daerah dan cabang hingga ranting berjalan optimal,’’ tandas Kamsiah
Di bidang penanggulangan bencana dan SDM, Kamsiah mengungkapkan, banyak bencana yang sering terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, tidak bisa dideteksi secara cepat untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil. Langkah awal dengan menggunakan format assessment, tidak digunakan dengan baik. Ada sebagian dari format itu yang tidak diisi bahkan tidak dikembalikan ke provinsi sebagai bahan laporan untuk dilanjutkan ke pusat. ‘’Ini penting dilakukan karena format assessment tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pascabencana,’’ sebut Kamsiah.
Kendala lain di daerah, adalah penanganan bantuan bencana secara cepat belum berjalan optimal karena harus menunggu bantuan dari provinsi terlebih dahulu. Kendala yang sama juga terjadi di bidang SDM. Hal ini menurut Kamsiah perlu ditingkatkan dengan menggelar pelatihan agar jumlah sukarelawan yang ataupun PMR dan Pembina PMR jumlahnya terus bertambah. Sementara untuk pelatihan Satgana, ia mengaku belum bisa dilakukan karena pembiayaan yang terbatas. Selama ini, sumber pembiayaan masih bergantung pada uluran tangan pemerintah daerah, sedangkan dana dari masyarakat khususnya dunia usaha belum tergarap secara optimal. Terlebih sumber dana secara internal yang berasal dari penggalangan dana PMI, baik provinsi maupun kabupaten/kota belum juga dilakukan.
Namun demikian katanya, walau dengan dukungan dana yang terbatas, PMI harus tetap hadir baik dalam penanganan bencana maupun aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (yar)