Matindas Janus Rumambi, Caleg DPRD Provinsi Sulteng dari Dapil Kota Palu

Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat
PEMILU 2009 tidak saja diwarnai persaingan politik antarparpol dan persaingan antarkandidat. Tetapi juga diwarnai kompetensi kualitas para caleg. Momentum Pemilu 2009 mestinya tidak lagi sekadar pergantian orang tetapi juga pergantian ideologi atau moral ekonomi yang dewasa ini mengarah pada ciri neoliberal-kapitalistik dan kembali ke ideologi atau moral ekonomi Pancasila. Sebuah ideologi ekonomi yang ‘ke-Indonesia-an’. Berikut pokok-pokok fikiran Matindas Janus Rumambi, Caleg PDIP untuk DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Kota Palu, tentang ekonomi berbasis kerakyatan.

Di tengah pertarungan politik antar parpol sekaligus juga juga kandidat caleg, tampak tidak ada yang menyinggung soal ekonomi kerakyatakan secara spesifik, kenapa masalah krusial ini tidak ada dalam agenda caleg?
Kesan yang tampak di luar memang seperti itu. Tapi sebenarnya soal perekonomian, PDIP dan tentu saja caleg-calegnya mempunyai program yang jelas dan terukur. Dalam pertemuan-pertemuan terbatas dengan konstituen visi ekonomi saya yang merupakan breakdown dari platform PDIP saya sampaikan ke konstituen. Namun harus diakui setiap edisi pemilu, yang menghasilkan penguasa baru, partai baru dan tentu saja orang-orang baru pula, yang kemudian ada pertanyaan dari masyarakat perubahan personel di pemerintahan akan memberikan prospek ekonomi bagi masyarakat. Tidak dapat dipastikan, kecuali ada janji-janji perubahan atau program ekonomi yang bersifat parsial dan konvensional. Itu saja.
Lalu sebenarnya langkah ekonomi seperti apa yang tepat untuk diterapkan dalam konteks lokal?
Ya sebenarnya pemberdayaan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat. Misalnya, menggerakkan sektor riil. Untuk menggerakan sektor riil maka perlu komitmen dan konsistensi pemerintah. Kekurangan energi listrik adalah kendala serius yang mengancam kemajuan daerah. Namun kekurangan ini tidak boleh menjadi alasan lalu kemudian pemerintah apatis tidak mencari jalan keluar. Kemudian yang juga tak kalah pentingnya menumbuhkan sektor jasa. Sebuah kota, seperti halnya kota Palu ini, sektor jasa memegang peran penting. Namun ini semua membutuhkan keterlibatan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan. Olehnya sekali lagi pemerintah tetap memegang posisi sentral untuk menggairahkan ekonomi daerah. Khususnya kalangan usaha berbasis UKM (usaha kecil menengah)
Terkait dengan itu, Anda melihat sejauhmana komitmen pemerintah?
Memang pemerintah memegang posisi kunci. Namun dalam konteks ini, di tengah gejolak ekonomi yang fluktuatif, tanggungjawab sepenuhnya tidak bisa diserahkan pada pemerintah semata. Jika semua pihak hanya mencari kambing hitam dan saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya kira semua komponen harus terlibat pro aktif. Baik itu, pemerintah, DPRD, lembaga keuangan, swasta serta masyarakat itu sendiri.
Seberapa pentingkah kelompok UKM bisa menggairahkan ekonomi kota?
Iya penting sekali. Bukankah mayoritas masyarakat kita ada di level ini. Kalau sektor ini kurang bergerak maka yang terancam adalah masyarakat di kalangan bawah. Ini akan membuat daya beli masyarakat menurun. Seterusnya pada gilirannya akan muncul kantong-kantong kemiskinan tidak saja di perkotaan tetapi juga di perdesaan.

Sebagai orang yang berlatarbelakang wiraswasta, Anda melihat apa kendala tumbuhnya UKM?
Memberdayakan ekonomi rakyat yang dibutuhkan sebenarnya adalah komitmen dan konsistensi. Sayangnya pemerintah kita biasanya terhenti pada komitmen tapi dalam tataran aksi sering kedodoran. Selain itu, saya melihat, memang ada kendala klasik yakni akses pengusaha kecil ini ke perbankan. Padahal sektor perbankan merupakna nyawa tumbuhkembangnya UKM. Persyaratan perbankan yang njelimet dan ribet ini juga menjadi kendala tersendiri
Lantas apa yang harus dilakukan?
Ya kembali lagi ke pemerintah. Solusinya adalah perlu ada alokasi dana APBD yang cukup sebagai sumber pembiayaan. Saya ingin berbicara panjang soal UKM ini. Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah bahkan Negara. Kendati sumbangannya dalam output (PDRB) mungkin sekitar 30 persen, namun UKM memberi kontribusi besar selain jenis usaha menengah ke atas. Itu berarti keberadaan sektor industri rumahan harus didorong dan diperhatikan. Jangan malah dibiarkan nanti mengembangkan dirinya sendiri. Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul sebatas komitmen saja tapi tidak dibarengi dengan konsistensi di lapangan.
Alokasi dana melalui APBD sudah dan pernah dilakukan tapi hasilnya juga kan kurang greget?
Memang pernah ada. Tapi jika dilihat dari caranya saya kira ada yang perlu dikritisi khususnya dari aspek pengalokasiannya. Kelemahannya, misalnya alokasi untuk pengembangbiakan ternak atau usaha salon sebesar Rp25 juta. Tapi di situ juga melekat anggaran untuk pengawasan atau biaya perjalanan dinas untuk peninjauan lapangan oleh pejabat di SKPD. Akhirnya dana yang sampai ke masyarakat tinggal sepertiganya. Jumlah ini masih dibagi lagi dengan beberapa unit usaha yang lain. (yar)