Golkar Tempatkan 4 Bupati sebagai Tim Sukses

Golkar Tempatkan 4 Bupati sebagai Tim Sukses

Mustar: Pejabat yang
Kampanye Akan Ambil Cuti

PALU – Tidak hanya menteri-menteri di Jakarta yang bakal terpecah kosentrasinya antara menjalankan tugas kenegaraan atau menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres. Para pimpinan daerah di Sulawesi Tengah, juga harus membagi konsentrasinya antara menjalankan tugas pemerintahan dengan berkampanye untuk mensukseskan pasangan capres cawapres yang didukung. Masuknya para pimpinan daerah mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati dan walikota sebagai tim sukses capres dan cawapres, karena beberapa diantaranya adalah pimpinan partai di daerah masing-masing. Atau paling tidak, di antara kepala daerah itu adalah pasangan cagub-cawagub atau cabup-cawabup yang diusung oleh partai yang saat ini pimpinan partainya sedang menjadi kandidat capres-cawapres.
Dalam catatan Koran ini, Golkar menempati tempat teratas yang menempatkan bupati dan wakil bupatinya dalam barisan tim sukses. Mulai dari kota Palu, Walikota Rusdi Mastura dan Wawali Mulhanan Tombolotutu diikuti Kabupaten Donggala Habir Ponulele berikutnya di kabupaten Tolitoli Golkar menempatkan Ma’ruf Bantilan sedangkan di Kabupaten Buol Bupati Amran Batalipu diplot untuk memenangkan pasangan JK-Win. Keempat pimpinan daerah tersebut ketua ketua DPD Golkar di daerah masing-masing. Tidak saja pimpinan daerah yang menjabat pimpinan partai, para anggota dewan dan pimpinan dewan juga masuk dalam barisan tim sukses.
Tak mau ketinggalan dengan Partai Golkar, Partai Demokrat juga merekrut pejabat eskekutif yang berasal dari kader partai Demokrat. Misalnya Wakil Bupati Touna Ridwan Dj Saru – mantan kader Golkar yang kini menjadi Ketua Partai Demokrat Touna, diplot menjadi ketua tim sukses pasangan SBY Berboedi. Bagaimana dengan Bupati Parimo Longki Djanggola yang pada Pilkada lalu diusung oleh koalisi parpol termasuk Dempkrat? Menurut Mustar, partainya mencoba menawarkan untuk bisa masuk walau hanya sebagai tim pengarah. Namun jika yang bersangkutan tidak bersedia, pihaknya tidak bisa memaksakan. Ia mengatakan para pimpinan daerah maupun anggota dewan dari Partai Demokrat dipastikan akan mengambil cuti kampanye.
Sikap realistis diambil oleh PDIP. Terhadap bupati/wakil bupati yang pada Pilkada diusung oleh PDIP, diserahkan pada sikap politik bupati dan wakil bupati yang bersangkutan. ‘’Walaupun secara moral, para bupati dan wakil bupati itu harus memberikan dukungan kepada PDIP yang telah mengusung mereka,’’ tandas Ketua DPD PDIP Sulteng Syafrun Abdullah.
Namun katanya, jika keberadaan mereka dalam struktur tim kampanye, ternyata memengaruhi jalannya roda pemerintahan, maka pihaknya menyarankan untuk tidak memaksakan diri masuk dalam tim kampanye. Hal ini katanya telah menjadi komitmen PDIP agar kampanye capres/cawapres tidak sampai mengorbankan kepentingan rakyat. (yar)