DOK
Mayasari Djufri Kadidi
PARIGI – Adanya keseriusan Pemkab Parimo untuk mengarahkan pembiayaan yang berkaitan dengan rakyat direspons positif oleh kalangan dewan. Terlebih ada sudah ada tekad Bupati Parimo Longki Djanggola untuk efisiensi anggaran dengan memangkas pembiayaan yang tidak perlu, seperti pengurangan jatah perjalanan dinas, membatasi rapat dinas di luar kantor hingga pembayaran tenaga honorer berdasar kinerja adalah upaya yang perlu direspons. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parimo, Mayasari Djufri Kadidi, mengatakan, DPRD memberikan respons positif terhadap kebijakan bupati yang menekankan efisiensi anggaran. ‘’Kita memberikan respons yang tinggi terhadap political will (kemauan politik) Saudara Bupati yang mencoba memberikan perhatian lebih pada persoalan kerakyatan,’’ tandas Sekretaris DPC PPP Kabupaten Parimo ini.
Ia mengusulkan, hal konkret yang perlu dilakukan bupati dan jajarannya adalah, memberikan prioritas tertinggi terhadap akses ke kantong-kantong produksi. Sektor ini katanya, masih menjadi kebutuhan tertinggi masyarakat khususnya di pedesaaan. ‘’Infrastruktur adalah yang terpenting membuka akses ke kantong-kantong produksi. Kalau argumennya untuk pengentasan kemiskinan, saya kira ini yang paling penting. ,’’ katanya menyarankan. Selama ini katanya, infrastruktur di pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun kedepannya masalah infrastruktur ini ini tetap relevan.
Sebelumnya, Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola saat menyampaikan nota pengantar keuangan pada rapat paripurna DPRD Parimo mengungkapkan, akan memberikan prioritas tertinggi terhadap permasalahan kerakyatan dengan melakukan efisiensi anggaran pada beberapa pos pengeluaran. Seperti pengurangan perjalanan dinas dan pengurangan proyek fisik. (yar)
Rabu, 12 Mei 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar