Distanak Bermitra ke Komisi

DOK
Nahyun Biantong

Pembangunan

Nahyun: Bisa Berpengaruh Pada
Peningkatan Produksi Pangan di Parimo

PALU – Ada yang tidak lazim di DPRD Parigi Moutong (Parimo). Dinas Pertania dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Parimo Distanak justru bergabung ke komisi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Distanak adalah mitra komisi Ekonomi. Apakah perpindahan ini akan berpengaruh pada tupoksi Distanak yang selama ini sukses menempatkan Kabupaten Parigi Moutong dalam posisi enam besar penghasil beras nasional?
Akademisi Universitas Tadulako Drs Slamet Riadi Cante, MS, mengingatkan jangan sampai ada kepentingan terselubung di balik kebijakan tidak lazim tersebut. Jangan karena ada muatan kepentingan yang sangat kental lalu, mengubah tatanan yang sudah ada apalagi jika sampai mempengaruhi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebuah instansi. ‘’Jangan karena ada interest tertentu kemudian menabrak tatanan yang sudah ada. Dewan memang punya otoritas menentukan permasalahan di internalnya tapi itu bukan segala-galanya,’’ ujar Slamet mengingatkan.
Ia meminta dewan bisa menjelaskan secara gamblang ke publik, alasan yang logis soal pemindahan mitra Distanak dari komisi ekonomi ke komisi pembangunan.
Menurut Slamet, pengaruhnya sudah pasti ada. Pasalnya, Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tupoksinya bertanggungjawab terhadap pangan, maka jika terjadi pergeseran ke komisi pembangunan, Distanak tidak lagi fokus mengurus produksi beras dan peternakan, tetapi sudah condong ke pembangunan fisik. ‘’Ini jelas salah. Mestinya Dewan tidak ngotot seperti itu,’’ katanya.
Ia mengusulkan, jika komisi pembangunan tetap ngotot memindahkan Distanak bermitra dengan komisi pembangunan pada saat tertentu akan benturan dengan komisi ekonomi.

Sebelumnya, Kepala Distanak Parimo, Ir Nahyun Biantong yang ditemui di kantornya mengaku menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada dewan. ‘’Kan kewenangan penentuan mitra-mitra ada sama dewan. Terserah mereka saja,’’ katanya enteng. Namun demikian, Nahyun mengingatkan, jika instansinya bermitra dengan komisi yang membidangi pembangunan, maka Distanak tidak bisa lagi fokus pada peningkatan produksi pangan. ‘’Saya nanti tinggal fokus pada pembangunan irigasi atau semacamnya. Soal peningkatan produksi pangan, holtikultura atau ternak, tidak bisa lagi menjadi fokus Distanak,’’ tandas Nahyun.

Ia mengelak menjelaskan lebih jauh, apakah perpindahan mitra ini akan berdampak pada upaya pemerintah yang pada 2010 mendatang yang bertekad mempertahankan prestasi sebagai kabupaten urutan keenam penghasil beras di Indonesia. ‘’Kita tentunya tetap berusaha kearah itu. Tapi dengan perpindahan ini saya sendiri belum berani berkomentar jauh,’’ pungkas Nahyun.

Ketua Komisi III DPRD Parimo, Yusuf Borahima yang ditemui Radar Sulteng seusai mempimpin rapat pra pembahasan RAPBD 2010 mengaku, dirinya tidak tahu menahu dengan masuknya Distanak ke komisinya. Selain masih baru kata dia, pihaknya juga hanya menerima hasil Panja DPRD Parimo yang menyusun tatib dewan. Tatib tersebut merinci bahwa dari delapan mitra komisi III salah satunya adalah Distanak. Ia sendiri mengakui ada dinamika di internal dewan menyikapi masuknya Distanak ke komisi pembangunan. Namun katanya telah ada kesepakatan di level pimpinan dewan, untuk menunggu peraturan pemerintah (PP) dari UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ‘’Jika PP tidak menghendaki bergabungnya Distanak ke komisi pembangunan, maka kita akan mengembalikan pada komisi semula II yang membidangi ekonomi,’’ demikian Yusuf Borahima. (yar)