2010 ,Gaji Anggota DPRD Perlu Dinaikkan

PALU –Tingginya beban kerja maupun beban sosial yang harus ditanggung seorang anggota DPRD mulai melahirkan wacana untuk perlunya menaikkan hak-hak anggota dewan beserta tunjangan yang harus diterima setiap bulan. Terlebih jika dilihat dari estimasi pendapatan RAPBD 2010 yang ditargetkan sebesar Rp12 miliar lebih. ‘’Saya kira wajar kalau gaji anggota dewan dinaikkan. Kita lihat saja bagaimana beban kerja seorang anggota dewan. Kerja hingga malam namun tidak dihitung sebagai lembur,’’ ujar Ketua Komisi III, Yusuf Borahima kepada Radar Sulteng disela-sela memimpin rapat pra pembahasan RAPBD 2010 di ruang paripurna DPRD Parimo kemarin (2/12). Saat ini katanya, gaji anggota dewan masih mengacu pada tahun-tahun sebelumnya.
Walaupun volume kerja anggota dewan demikian padat, namun sejauh ini pihaknya belum mengagendakan pembahasan untuk menaikkan gaji anggota dewan. ‘’Kita belum ada pembicaraan kearah sana. Jangankan merencanakan, disinggung saja tidak sama sekali,’’ kata politisi dari PKS ini. Justru kata dia, prioritas tertinggi DPRD saat ini adalah bagaimana mengarahkan anggaran untuk program yang berkaitan langsung dengan rakyat.
Terkait gaji anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang berlatarbelakang pengusaha, gaji anggota dewan masih terbilang kecil terlebih jika harus menutupi biaya yang berkaitan dengan kepentingan konstituen. Namun menurutnya keberadaan mereka di dewan adalah dalam tugas pengabdian bukan menjalankan profesi untuk mengejar profit. ‘’Makanya wacana untuk menaikkan gaji anggota dewan, bukan merupakan hal yang prioritas untuk dibahas oleh Banggar kali ini. Walau diakui tanpa dukungan dana yang memadai kinerja anggota dewan dipastikan tidak maksimal,’’ ulasnya panjang lebar.
Terkait dengan fasilitas penunjang anggota dewan, seperti kendaraan dinas, Yusuf Borahima mengakui, saat ini yang baru dianggarkan adalah mobil dinas pimpinan dewan. Sedangkan bagi unsur pimpinan dewan maupun pimpinan komisi, ada yang belum mendapatkan mobil dinas, disebabkan beberapa mobil milik dewan masih dikuasai oleh para mantan anggota dewan periode lalu. Padahal kata dia, mobil mobil tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas anggota dewan yang setiap saat harus melakukan kunjungan ke kantong-kantong konstituen.
Sebelumnya, pada paripurna DPRD beberapa waktu lalu, Bupati Parimo Longki Djanggola memberikan keleluasaan kepada Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan tim anggaran dari pemerintah daerah untuk membahas gaji anggota dewan. ‘’Terkait gaji anggota dewan, saya serahkan saja kepada masing-masing pihak untuk membahasnya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan PAD kita,’’ kata Longki saat menjawab pandangan fraksi terhadap RAPBD 2010 beberapa waktu lalu. Menurut, Yusuf Borahima, baik legislatif maupun eksekutif mempunyai pandangan yang sama untuk mengarahkan sepenuhnya anggaran pada kepentingan rakyat. ‘’Saya kira itu lebih penting daripada sekadar membahas kenaikan gaji dewan dan mobil dinas,’’ pungkasnya. (yar)