Pemerintah Klaim Turunkan Kemiskinan 22,42 Persen

PALU – Pemerintahan HB Paliudju mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 22,42 persen pada 2007. Penduduk miskin sejak tahun 2002 hingga tahun 2004 menurun dari 564.600 jiwa (24,89 %) menjadi 486.300 jiwa (21,69 persen). Pada tahun 2006 bertambah lagi menjadi 566.100 jiwa (24,09 persen).Kondisi tahun 2007 turun menjadi 557.400 jiwa (22,42 persen). Hal ini diungkapkan Sekdaprov H Gumyadi pada saat pemaparan program kerja Pemerintah Provinsi Sulteng tahun anggaran 2009 di hadapan para kepala dinas dan badan di ruang Polibu, Senin (2/3) kemarin.
Gumyadi mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah yang bertekad menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 2 persen setahun. Penduduk miskin sejak tahun 2002 hingga tahun 2004 sebutnya menurun dari 564.600 jiwa (24,89 %) menjadi 486.300 jiwa (21,69 persen). Berikutnya, pada 2006 bertambah lagi menjadi 566.100 jiwa (24,09 persen). Namun pada 2007 berhasil ditekan menjadi 557.400 jiwa atau (22,42 persen).
Masih terkait dengan hal itu, pada 2009, pemerintah katanya tetap mendorong agar angka kemiskinan di Sulawesi Tengah kembali ditekan sesuai dengan komitmen pemerintah sebesar 2 persen pertahun. Olehnya sebut Gumyadi, berbagai program terus digalakkan yakni dengan menggenjot pembenahan dan perbaikan infrastruktur di daerah ini. Dengan adanya Inpres Nomor 7 tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah akan fokus pada 9 kebijakan di antaranya, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan kemuudian revitalisasi pertanian, perikanan kelautan, kehutanan, dan perdesaan dan pembangunan indrastruktur serta peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat, ketertiban, dan rasa aman masyarakat.
Pemerintah pusat melalui Bappedas dan Kementerian Menkokesra bahkan bersedia memfasilitasi penyusunan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar beberapa kali pertemuan koordinasi dengan kementerian/ lembaga.
Seolah menjawab kontroversi soal Inpres percepatan yang tidak mempunyai mata anggaran tersendiri di APBN, Gumyadi mengatakan ada perbedaan mendasar antara Inpres semasa Presiden Soeharto dan Inpres di masa kepemimpinan Presiden SBY. ‘’Kalau Inpres semasa Pak Harto sudah langsung melekat dengan dananya. Tapi kalau saat Pak SBY, tidak disertai dengan dana, karenanya dananya melekat pada masing-masing departemen,’’ kilah Gumyadi. Namun ia menjamin dana Inpres tetap mengucur karena telah mendapat komitmen langsung dari Bappenas dan kementerian terkait.
Pemaparan program oleh SKPD akan dilakukan secara berkala oleh para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Sulteng. (yar)