Demokrat Dukung Penuh, PDIP - APB Akan Kaji Dulu

Sikap Fraksi Terhadap Lanjutan
Pembangunan Gedung Wanita

PALU – Sejumlah fraksi memberikan respons berbeda terhadap rencana lanjutan proyek kontroversial gedung wanita. Fraksi PDIP dan Amanat Pembangunan Bangsa menyatakan tidak begitu saja menerima usulan anggaran yang bakal diajukan pemerintah. Kedua fraksi ini akan mempelajari terlebih dahulu, anggaran yang diajukan tersebut. Politisi PDIP, Syafrun Abdullah, mengemukakan, akan melihat apakah usulan anggaran tersebut termasuk skala prioritas atau tidak. Kalaupun dianggap prioritas, maka pihaknya juga akan melihat apakah nama mata anggaran bernama rehab atau pembangunan baru.
Setelah itu baru akan dilihat apakah pembangunan gedung wanita termasuk skala prioritas atau sebaliknya. Syafrun mengaku, jika pemerintah bersikeras dengan sikapnya semula bahwa proyek tersebut termasuk proyek rehab, dipastikan PDIP akan mengambil langkah tegas menolak usulan anggaran tersebut. ‘’Kalau pun namanya diganti menjadi bukan rehab, PDIP juga akan melihat dulu, apakah pembangunan gedung tersebut pernah mendapat persetujuan dewan atau tidak. Pasalnya, yang disetujui dewan terdahulu adalah rehab bukan pembangunan baru,’’ tegas Syafrun.
Lebih jauh Syafrun mengatakan, selain itu pihaknya juga akan melihat apakah anggaran yang kelak diajukan terlalu besar atau cukup proporsional di tengah tuntutan untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang tidak masuk dalam skala prioritas. ‘’Sejauh ini kita masih menunggu, sikap pemerintah terkait kasus tersebut,’’ ujar Syafrun.
Di tempat yang sama, anggota fraksi PAN, Suprapto Dg Situru mengungkapkan, sejauh ini pihaknya mendengar bahwa proyek tersebut dipicu oleh kesalahan pemerintah yang mengubah nomenklatur dari rehab menjadi pembangunan baru. Menurut Suprapto, cara-cara seperti memang salah, karena apa yang diputuskan oleh dewan diimplementasikan dalam bentuk lain oleh pemerintah. Secara khusus pihaknya belum mengambil sikap tegas tetapi akan mengkaji dulu. ‘’Tapi yang pasti, kami dari Fraksi APB akan mengevaluasi sejumlah proyek-proyek APBD yang tidak mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, termasuk gedung wanita itu,’’ ujar Suprapto. Kalau proyek-proyek tersebut dianggap tidak mempunyai kepentingan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya dipending dulu.
Sedangkan Fraksi Demokrat secara tegas mendukung pembangunan gedung wanita yang disebut-sebut bakal menguras dana APBD sebesar Rp24 miliar. Dengan alasan gedung wanita telah menjadi ikon provinsi Sulteng, maka fraksi Demokrat tetap mendukung pemerintah untuk menyelesaikan megaproyek tersebut. Ketua fraksi Partai Demokrat Lusy Shanti bersama rekannya Henri Kawulur mengatakan, tidak ada alasan logis untuk tidak meneruskan pembangunan tersebut, adapun soal adanya pelanggaran aturan dari rehab menjadi pembangunan baru bisa diselesaikan melalui jalur yang ada. ‘’Kami dalam posisi mendukung pemerintah untuk meneruskan pembangunan gedung wanita. Soal adanya dugaan pelanggaran itu bisa diselesaikan. Yang pasti jangan karena alasan itu lantas membuat pembangunan ini menjadi terhenti,’’ katanya.
Namun Henri mengingatkan, dukungan mutlak terhadap kebijakan pemerintah untuk kelanjutan gedung tersebut, bukan berarti harus diakomodir pada APBD 2010. ‘’Bisa saja, lima atau tujuh tahun kedepan. Dilihat prioritasnya,’’ katanya hati-hati.
Peluang pemerintah untuk mengajukan anggaran pembangunan gedung Dharma Wanita tampaknya sangat kecil walau belum tertutup sama sekali. Dalam catatan Radar Sulteng, pada pembahasan KUA PPAS 2010 oleh Panggar DPRD periode sebelumnya, anggaran pembangunan gedung wanita tidak dimasukan. Ini dibenarkan oleh mantan Ketua Komisi III Muharram Nurdin yang juga ikut dalam pembahasan KUA PPAS tersebut. ‘’Anggaran untuk gedung wanita tidak masuk dalam KUA PPAS. Jadi kecil kemungkinan untuk masuk dalam pembahasan RAPBD 2010. Namun kalau dipaksakan bisa saja, tergantung pemerintah,’’ katanya. Kalau langkah itu dilakukan maka pemerintah harus menggenjot lagi target pendapatan yang sudah diplot dalam KUA PPAS 2010. Namun melihat trend peningkatan pendapatan yang tidak signifikan, peluang itu kecil sekali.
Sebagai mantan anggota komisi III yang membidangi pembangunan, Muharram mengaku paham betul seluk beluk kontroversi gedung wanita tersebut. Olehnya ia menyarankan ada sikap ‘’mengalah’’ dari pemerintah agar proses pembangunan gedung wanita berlanjut. Ia menawarkan perlunya re-desain. Tawaran pemikiran ini ungkap Muharram sekaligus bisa menyudahi polemik DPRD versus pemerintah, dimana munculnya polemik itu dipicu sikap pemerintah yang mencederai keputusan bersama (Perda APBD). Gedung wanita cukup direhab namun faktanya adalah pembangunan baru. ‘’Ini fatal karena ada pengingkaran terhadap Perda APBD,’’ ujar Muharram. Dalam re-desain tersebut rencana anggarannya tidak lagi sebesar Rp24 miliar. Jika angkanya tetap seperti itu, dipastikan fraksi PDIP akan tetap bersuara kritis karena langkah pemerintah itu tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kondisi masyarakat Sulteng. Ini juga kata dia kontraproduktif dengan tekad gubernur menurunkan angka kemiskinan sebesar dua persen setiap tahun. (yar)