Biaya Studi Banding Rp10 – 12 Juta Perorang

Biaya Studi Banding Rp10 – 12 Juta Perorang

Akomodasi Cukup di
Hotel Oasis dan Marcopolo

PALU – Biaya studi banding anggota DPRD Sulteng disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II A. Besarnya disesuaikan dengan jarak dan waktu kunjungan maksimal 5 hari. Menurut Wakil Ketua DPRD Sulteng, Haelani Umar, untuk anggota dewan besarnya Rp10 juta sedangkan pimpinan dewan Rp12 juta. ‘’Besarnya angka tersebut bukan ditentukan oleh dewan, tetapi mengacu pada Pergub, yang mengatur soal biaya perjalanan dinas,’’ jelas Haelani saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (19/5) kemarin.
Biaya sebesar itu, sudah termasuk biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi selama di tempat tujuan. Menurut Haelani besarnya dana studi banding tidak merata tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah tujuan. ‘’Bisa saja biaya ke Bali lebih tinggi dari pada ke Batam, karena biaya hidup di sana lebih tinggi,’’ ujarnya menjelaskan.
Untuk daerah tujuan seperti Jakarta, katanya dana sebesar itu jelas tidak cukup, dengan demikian anggota dewan yang bersangkutan dituntut harus menggunakannya sehemat mungkin agar bisa cukup.
Anggota Komisi I, Salmin Djuraedjo mengatakan, dengan dana sebesar itu, maka hotel yang dipilih pun adalah kelas bintang tiga atau bintang empat yang bertarif antara Rp300 ribu sampai Rp450 ribu permalam. ‘’Mungkin cukup hotel Oasis atau Marcopolo itu pun harus kamar menengah bukan suite room,’’ kata Salmin mencontohkan. Apakah bisa mengurangi waktu kunjungan untuk menyiasati minimnya uang perjalanan, menurut wakil rakyat asal Poso ini, cara itu tidak bisa dilakukan karena akan ada agenda lain yang tidak tercover. Untuk perjalanan Jakarta – Palu PP saja sudah dua hari. Otomatis waktu efektif untuk bekerja tinggal tiga hari, yakni menemui sejumlah pejabat di beberapa kementerian yang akan dituju.
Untuk mengatasi hal ini, rekan Salmin dari Komisi I, Tofan Samudin punya usul menarik. Menurut dia, jika tiga hari waktu yang diberikan, masih ada agenda yang belum terselesaikan maka diberikan tambahan waktu hingga dua hari lagi. Tofan beralasan, tugas yang dijalankan anggota dewan adalah tugas daerah terkait pemerintahan. ‘’Makanya perlu dipikirkan tambahan waktu jika dalam waktu tiga hari itu, masih ada agenda yang tersisa,’’ kilah Tofan. Baik Salmin maupun Tofan, mengaku untuk daerah sekelas Jakarta, untuk akomodasi dan transportasi memang memerlukan biaya ekstra. ‘’Kalau tidak hati-hati kantong bisa cekak. Kalau terjadi seperti ini maka kita harus mencari dana talangan sendiri,’’ ujar Salmin terkekeh.
Bagaimana jika daerah kunjungan studi bandingnya ke wilayah Sumatera? Menurut Salmin, bisa saja lebih mahal atau lebih murah tergantung biaya hidup di daerah yang akan dituju.
Dana sebesar Rp10 juta itu tutur Salmin sebagian besar terdistribusi pada tiga item pembiayaan. Transportasi Jakarta – Palu PP, Rp2.200 ribu. Akomodasi selama 4 hari Rp1.600 ribu. Namun yang tidak bisa diprediksi katanya transportasi selama di Jakarta karena biayanya tergolong tinggi. Sedangkan untuk konsumsi katanya banyak alternatif mau yang murah atau berkelas tingga pilih.
Jika kunjungan dilakukan ke daerah lain, yang transportasinya disediakan oleh Pemda setempat maka pengeluaran untuk item ini bisa lebih dihemat lagi.
Dengan asumsi seperti itu, kata Salmin dengan sedikit berhemat masih ada lagi sisa yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya. (yar)