Terima RAPBD, Fraksi Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

PARIGI – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD telah disahkan menjadi APBD 2010. Pembahasan yang memakan waktu satu bulan lebih itu, berakhir pada (30/12) Desember 2009 melalui rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Parimo (30/12) lalu. Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir terhadap RAPBD 2009, walaupun menyatakan bisa menerima namun tetap bersikap kritis dengan merekomendasikan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada tahun-tahun kedepan.
Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan juru bicaranya Salmin Loji menyoroti soal lemahnya aparatur pemerintah, mengidentifikasi potensi retribusi yang diharapkan bisa menambah pundi-pundi kas daerah. Sedangkan Fraksi PADI merekomendasikan banyak hal. Juru bicara fraksi ini Mayasari JFK merinci beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, seperti, optimalisasi pajak dan retribusi, penertiban asset pemerintah dan meminta bupati untuk tidak memperpanjang usia pension pejabat kecuali yang dianggap mempunyai kualifikasi lebih dibandingkan pejabat lain. Menurut perempuan berjilbab ini, saran dan rekomendasi tersebut semata-mata untuk kepentingan regenerasi di tubuh birokrasi Parimo.
Fraksi Golkar, Mubin Abidin meminta penjelasan soal utang luar negeri pemerintah, utang pada bank pemerintah serta utang pada rekanan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Suwardi mengungkap banyak hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem akibat perambahan hutan yang tidak terkendali serta program Gernas di Dinas Perkebuhan dan Kehutanan yang perlu diseriusi. Terakhir adalah Fraksi Toraranga. Fraksi yang mengutus Asgaf sebagai juru bicaranya, menyoroti soal perbedaan data keuangan antara Bappeda dan Bagian Keuangan Pemkab, banyaknya proyek tidak bisa selesai tepat waktu serta pengadaan KTP yang tidak perlu lagi dipihakketigakan dan dikembalikan kepada instansi yang berwenang.
Sayangnya, Bupati Parimo Longki Djanggola tidak punya banyak waktu untuk merespons satu persatu usulan dan rekomendasi dari kelima fraksi tersebut. Pasalnya, anggota Banggar Asmir Ntosa tiba-tiba melakukan interupsi, mengingatkan waktu yang membuat Bupati Longki Djanggola menyudahi penjelasannya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Reses, Amrullah Bantu Tiga Sekolah

DOK
TATAP MUKA – Anggota DPRD Sulteng Amrullah SK Almahdaly (kanan) saat melakukan tatap muka dengan masyarakat dan Muspika kecamatan Toribulu.

PARIGI – Anggota DPRD Sulteng H Amrullah SK Almahdaly, beberapa waktu lalu, menggelar reses di daerah pemilihannya tepatnya di Toribulu – Parigi Moutong. Dalam reses yang diisi dengan peninjauan ke sekolah dan proyek irigasi, Amrullah juga menggelar pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung balai di pertemuan kecamatan Toribulu. Pada pertemuan yang dihadiri para unsure musyawarah kecamatan (Muspika), kepala desa se kecamatan Toribulu anggota BPD dan LPMD serta WIA desa se kecamatan Toribulu. Kemudan hadir pula ketua KNPI, ketua PHBI, MUI, anggota DPRD Parimo Drs Mubin (Golkar) dan Abdullah (PKPB) dan ketua adat. Tak kurang 200 orang lebih hadir pada pertemuan tersebut.
Kepada Radar Sulteng, politisi PKPB ini mengatakan, pada pertemuan sehari itu, ia banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Misalnya soal pola rekrutmen CPNS. Pada rekrutmen CPNS menurut Amrullah masyarakat mengeluhkan pemerintah karena tidak membuka formasi guru agama padahal kebutuhannya di daerah khususnya di kecamatan Toribulu kebutuhannya sangat besar. ‘’Justru yang diterima adalah formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan,’’ kata Amrullah menirukan keluhan masyarakat.
Selain rekrutmen CPNS, mayoritas peserta pertemuan meminta sudah saatnya pemerintah daerah membangunan sekolah setingkat SMA di kecamatan Toribulu. Saat ini katanya sekolah setingkat SMA hanya ada di Kasimbar dan Ampibabo.
Dua sekolah yang berada di kecamatan lain itu, tidak bisa menerima lulusan SMP dari kecamatan Toribulu, pasalnya mereka juga harus menerima lulusan sekolah SMP dari wilayahnya. ‘’Akibatnya banyak anak-anak yang memilih putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA,’’ kata Amrullah.
Sebenarnya menurut Wakil ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, yang kini duduk di komisi IV yang membidangi kesejaheraan rakyat ini, pemerintah bisa saja merencanakan pembangunan sekolah SMA di kecamatan Toribulu, pasalnya masyarakat setempat sudah menghibahkan tanah seluash 2,5 hektar ke pemerintah kabupaten untuk keperluan pembangunan sekolah SMA di Toribulu.
Tak hanya menerima keluhah soal sekolah, Amrullah mengaku masyarakat juga mengeluhkan soal kondisi irigasi yang rusak berat, menyebabkan debit air menjadi berkurang. Padahal katanya, irigasi itu bisa mengairi 1.000 hektar lebih sawah petani. ‘’Saya sudah lihat langsung, irigasinya yang jebol. Air tidak lagi mengalir melalui bendungan melainkan masuk ke lubang beton dan airnya keluar di desa sebelah,’’ ulas Amrullah.
Selanjutnya, Amrullah yang juga Ketua POBSI Sulteng ini mengatakan, hal lain yang memprihatinkan adalah banyaknya sekolah ibtidaiyah di wilayah ini yang mendapat perhatian memadai dari masyarakat. Alhasil kata Amrullah untuk membuat sekolah-sekolah agama tersebut bisa sekadar bertahan, adalah dengan mengandalkan swadaya. Itupun dengan swadaya seadanya, banyak guru di sekolah-sekolah itu yang tidak mendapatkan honor. ‘’Ada kalanya ada juga guru-guru yang tidak mendapatkan honor, jadi murni keran pengabdian,’’ kata Amrullah.
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Amrullah mengatakan, soal rencana pendirian sekolah sudah dikomunikasikan ke Pemprov Sulteng melalui Dikjar. Bahkan hal ini katanya sudah dikomunikasikan ke anggota DPR RI komisi X yang membidangi pendidikan, budaya dan pariwisata serta pemuda dan olahraga, Akbar Zulfakar Sipanawa. Ini juga kata dia
Dikomunikasikan dengan ke konsultan perencana untuk pembuatan master plannya.
Soal irigasi, ini juga sudah disampaikan ke komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan. Kebetulan kata dia pimpinan di komisi III, Nawawi S Kilat dan Erwin Burase adalah ketua dan wakil ketua di komisi III dan berasal dari daerah pemilihan Parimo. ‘’Ini akan membuat usulan-usulan masyarakat bisa diakomodir secepatnya,’’ katanya berharap.
Terkait dengan formasi CPNS, menurut Amrullah pemerintah setempat harus membuka formasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Memberi ruang yang cukup bagi masyarakat setempat yang mempunyai potensi untuk direkrut dalam penerimaan CPNS daerah. Sedangkan soal sekolah ibtidaiyah, peraih suara sebanyak 11.169 pada Pemilu April lalu mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk mengomunikasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi. Bahkan terkait dengan kendala pendidikan di Toribulu, pihaknya memberikan bantuan dana pembangunan kepada tiga sekolah berbeda di wilayah itu.
Reses yang berlangsung Rabu 23 desember 2009, itu juga merekam banyak aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kebetulan kata dia, pada saat yang bersamaan hadir pula dua anggota dewan asal kabupaten Parimo. ‘’Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten langsung dijelaskan oleh anggota dewan Parimo,’’ demikian Amrullah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Program Duplikasi Bukti Lemahnya Koordinasi

PARIGI – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti lemahnya koordinasi antara seluruh unit kerja dalam hal ini SKPD dengan Bappeda. Sorotan itu mengemuka pada pembahasan RAPBD 2010 Kabupaten Parigi Moutong, yang saat ini sedang berlangsung. Salah satu bukti lemahnya koordinasi SKPD dengan Bappeda, adalah masih sering ditemukannya, duplikasi program antara dinas bahkan dengan Bappeda itu sendiri.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa, ada duplikasi program antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dengan Bappeda. Asmir mengatakan, program yang tumpang tindih itu terlihat dari usulan kegiatan yang sama namun dengan mata anggaran yang berbeda. Salah satunya program pemecah biji kakao. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan Rp20 juta sedangkan Bappeda mengusulkan Rp600 juta.

Asmir menambahkan, Bappeda tidak sepantasnya memprogramkan kegiatan semacam ini, jika kegiatan ini dianggap penting salah satunya harus dicoret. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Usman Yamin itu, belum sempat mengambil keputusan untuk mencoret salah satunya. Banggar lalu menyepakati untuk menunda dan akan dibahas kemudian. Beberapa anggota Banggar, tetap mempertahankan agar kegiatan tersebut tetap ada, tetapi dikembalikan ke instansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Beberapa staf Bappeda Parimo yang ikut hadir pada pembahasan anggaran tampak tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kontroversi itu. Sedangkan Kepala Dinas Dishutbun Ir Mukramin, walau tetap mempertahankan agar program tersebut melekat di instansinya, namun ia juga tidak mau menyerang secara terbuka koleganya di Bappeda. ‘’Mungkin kalau Bappeda ikut merencanakan kegiatan ini, mereka mungkin akan membeli mesin yang besar karena anggarannya juga besar. Kalau kita mesinnya kecil sehingga anggarannya cukup Rp20 juta saja,’’ jelasnya. Belum ada keputusan soal duplikasi program tersebut, karena akan dibahas kemudian. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Tim Jasa Giro Ngambang

PARIGI – Tim yang dibentuk DPRD Parimo untuk menyelidiki jasa giro di 12 rekening milik Pemerintah Kabupaten Parimo, kini mengambang alias tidak jelas. Mekanisme pertanggungjawabannya juga kabur, tidak diketahui apakah cukup dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dewan atau di forum Badan Anggaran yang merekomendasikan tim kecil beranggotakan empat orang tersebut.
Salah satu anggota tim Alfres Tonggiroh yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, timnya sudah berhasil merampungkan tugas yang diberikan Banggar. Pihaknya kata politisi PDIP ini mendapat copyan rekening koran dari bagian keuangan Pemda. Hasilnya, memang tidak ada temuan yang mencurigakan. ‘’Hanya kesalahan pencatatan saja,’’ katanya kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu.
Alfres menjanjikan bahwa hasil kerja tim akan dilaporkan di depan forum Badan Anggaran. Namun sejauh ini, hasilnya tidak juga disampaikan di forum Badan Anggaran. Saat ditemui Rabu (23/12) lalu, Alfres mengaku sudah menyerahkan laporan timnya ke ketua dewan. ‘’Tapi saya tidak tahu kapan disampaikan di forum,’’ katanya. Anggota Banggar lainnya, I Made Yastina, mengatakan, idealnya hasil kerja tim memang harus disampaikan ke forum Banggar. ‘’Kan yang merekomendasikan adalah Badan Anggaran, maka apapun hasilnya harus disampaikan ke forum. Tapi sejauh ini belum ada laporan,’’ sorotnya.
Pembentukan tim empat yang beranggotakan……sebenarnya untuk mengetahui besarnya jasa giro di empat bank berbeda yang selama pembahasan terus memicu kontroversi. Ini disebabkan, karena besarnya jasa giro yang disampaikan oleh tim anggaran Pemda selalu berbeda. Pembentukan tim empat tersebut dimaksudkan untuk menyudahi kontroversi tersebut, sayangnya sampai saat ini tim yang sudah berumur satu minggu lebih itu, tidak diketahui hasil kerjanya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Lely Pariani Disebut Seken Tapi Masih Mulus

PARIGI – Pembahasan anggaran DPRD Parimo terus diwarnai dengan berbagai statemen yang sebenarnya tidak pantas untuk diungkapkan oleh seorang anggota dewan. Sehari sebelumnya, pembahasan anggaran yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan sempat diwarnai oleh statemen Kisman DB Sultan yang menghardik Kadistanak Nahyun Biantong, (Radar Sulteng 24/12), yang kemudian mengundang kecaman dari rekannya sesama anggota dewan. Kemarin (24/12) kejadian serupa kembali terjadi dan masih dilakukan oleh orang yang sama, Kisman DB Sultan. Saat sesi pembahasan belanja dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kisman DB Sultan secara terang-terangan menyebut rekannya Lely Pariani dengan sebutan seken tapi mulus. Pernyataan itu berawal saat pembahasan soal fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga masuk dalam program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kisman menyebutkan, dalam konteks KDRT mestinya jangan hanya laki-laki yang disalahkan karena dalam kasus tertentu, perempuan juga melakukan KDRT kepada laki-laki.
Entah ada korelasinya atau tidak, Kisman seolah ingin berbagi kiat agar KDRT tidak marak terjadi, maka yang perlu dilakukan para perempuan (istri, red) adalah harus bisa bersolek, merias diri sehingga tidak terlihat kusam. ‘’Jangan tidak pernah mandi tiga hari tiga malam, kalau begini kan kelihatannya tidak bagus,’’ cerocos Kisman. Teman-teman sesama Banggar terlebih kalangan eksekutif tampak tidak bereaksi apa-apa mendengar pernyataan Kisman yang mengalir dengan lancar. Sesaat kemudian ia pun langsung mengambil contoh kepada rekannya Lely Pariani sebagai perempuan yang gemar bersolek dan pandai merias diri. ‘’Coba lihat seperti Ibu Lely, sudah seken tapi masih mulus,’’ katanya tiba-tiba.
Mendengar pernyataan yang tidak diduga itu, beberapa anggota Banggar perempuan terlihat kurang nyaman namun tidak juga mengajukan interupsi. Sedangkan Lely Pariani yang ditohok, tampak menatap kearah Kisman DB Sultan sambil geleng-geleng kepala. Sementara pejabat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga terdiam mendengar statemen anggota dewan yang terhormat itu. Seusai Kisman berbicara, Mayasari JFK langsung meraih mikrofon di depannya. Ia meminta kepada pimpinan sidang agar pembahasan anggaran fokus tidak melebar kemana-mana. ‘’Bapak pimpinan rapat, saya melihat pembicaraan soal anggaran sudah bias dan melebar kemana-mana, untuk efektifnya kita fokus saja pada ploting angka-angka, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan soal pemberdayaan perempuan bisa diakomodir di forum lain,’’ tandas Maya yang langsung disetujui pimpinan rapat Taufik Borman.
Terpisah, Mayasari yang dimintai pendapatnya soal istilah seken tapi masih mulus mengaku sangat tidak nyaman dengan istilah itu. ‘’Memangnya perempuan itu barang, koq disebut seken. Ini sangat disayangkan, karena di tengah upaya kita memperjuangkan kesetaraan perempuan melalui affirmative action, tapi masih ada begini-begini. Saya merasa tidak nyaman,’’ kata Maya.
Ditempat terpisah, Lely Pariani yang ditemui mengakui memang kurang nyaman dengan istilah itu apalagi jika sampai dialamatkan kepada dirinya. Namun ia berupaya tegar, terlebih katanya pembahasan soal perempuan di forum dewan memang agak langka, sehingga banyak antusias. ‘’Untuk saat ini saya memaknainya seperti itu,’’ katanya dengan raut muka kecewa. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Dinas Perkebunan Dapat Tambahan Rp1 M

PARIGI – Jika dinas lain ‘’mengeluh’’ karena anggarannya selalu dipangkas, maka tidak demikian halnya dengan Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, justru mendapat tambahan dana sebesar Rp1 miliar dari anggota Badan Anggaran (Banggar). Tadinya, dinas yang berhasil dengan program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) itu, sejumlah anggarannya kegiatannya akan dipangkas. Namun penjelasan yang runut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Parimo, Ir Mukramin, mampu meyakinkan seluruh anggota Banggar, hingga akhirnya anggarannya ditambah dari Rp240 juta menjadi Rp1 miliar. ‘’Saya kira ini, program yang sangat bagus, saya usulkan anggaran ditambah menjadi Rp1 miliar,’’ ujar anggota Banggar Hazairin Paudi. Usulan politisi PAN ini juga diamini hampir semua anggota Banggar yang hadir.

Program yang mendapat respons positif dari dewan tersebut adalah dana pendamping untuk program Gerhan sebesar Rp240 juta. Anggaran tersebut diarahkan untuk survey, pelatihan petani, monitoring dan evaluasi kemudian CPCL (calon petani calon lahan). Menurut Mukramin angka ini masih jauh dari cukup, namun pihaknya baru mengusulkan dana sebesar Rp240 juta, karena Pemda sendiri sedang dililit dengan masalah keuangan. ‘’Kalau ada komitmen tambahan dana dari dewan, saya kira ini sangat bagus, berarti bisa meng-cover seluruh kegiatan yang terkait dengan Gerhan,’’ kata Mukramin. Optimisme anggota dewan untuk menambah dana pendamping sebesar Rp1 miliar tersebut, dengan alasan dana pendamping tersebut bisa mempercepat anggaran Gerhan yang turun ke Kabupaten Parimo sebesar Rp15 miliar.

Sebelumnya, Kadis Dishutbun Ir Mukramin, menjelaskan proyek Gerhan di Parimo termasuk cukup berhasil secara nasional. ‘’Dari 8 kabupaten penyelenggara Gerhan di Indonesia, Parigi Moutong cukup berhasil. Makanya pada 2010 dana Gerhan kita naik menjadi Rp15 miliar,’’ jelasnya. Pada 2009, Parigi Moutong mendapat Rp4,3 miliar dengan luas lahan 1.400 hektar. Proyek yang berlangsung hingga 2011 mendatang itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kakao di daerah ini. (yar)

adalah yang termasuk berhasil

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Kisman DB Sultan Dinilai Tidak Konsisten

PARIGI - Di sela-sela pembahasan RAPBD 2010, yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan , tiba-tiba suasana menjadi hening. Anggota Banggar Kisman DB Sultan mengajukan protes keras kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Nahyun Biantong, yang dinilainya sangat melecehkan anggota dewan yang terhormat. ‘’Tolong Saudara Kadis, Anda kelihatannya melecehkan anggota dewan, berbicara sambil merokok. Kalau sedang berbicara jangan merokok. Jangan samakan instansi dewan dengan dinas saudara,’’ hardik Kisman dengan suara keras.
Suasana rapat Banggar yang tadinya cukup hidup, tiba-tiba hening mendengar pernyataan anggota Fraksi Toraranga yang tidak diduga-duga itu. Tak berhenti sampai disitu, Kisman kembali mengumbar pernyataan dengan suara keras. ‘’Saudara hargai anggota dewan,’’ katanya sekali lagi. Mendapat sorotan seperti itu, Nahyun terlihat santai. Sambil meletakan rokok kreteknya di asbak, ia tampak tersenyum sambil menyimak pernyataan keras yang terus menerus dikeluarkan oleh Kisman DB Sultan.
Namun sikap Kisman yang melarang Nahyun merokok, ternyata tidak konsisten. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, ia juga tampak mengisap rokok. Radar Sulteng sempat melongok ke tempat duduknya sekadar memastikan apakah mantan Kades Lemo itu merokok atau tidak. Tampak sebuah asbak mengepulkan asap tepat berada disamping kanannya. Sesaat kemudian seusai melancarkan protes kerasnya, asap rokok langsung mengepul dari mulutnya.
Sikap politisi PKB tersebut ternyata tidak direspek oleh rekannya sesama anggota Banggar. Beberapa anggota dewan yang sempat ditemui Radar Sulteng menyayangkan sikap rekannya yang tidak bisa mengontrol bahasanya. ‘’Mengkritik boleh tapi bahasanya santun jangan ngawur, kita ini wakil rakyat jadi berbahasalah yang santun. Saya jadi tidak respek dengan perilaku teman-teman semacam itu,’’ ujar salah satu anggota dewan yang meminta namanya tidak ditulis. Sedikitnya ada empat anggota dewan yang ditemui mengaku tidak setuju dengan sikap yang ditunjukan rekannya itu. Beberapa pejabat eksekutif yang ditemui juga mengatakan hal yang sama. ‘’Melarang merokok, dia juga sama, malah lebih parah lagi,’’ sungut salah satu pejabat.
Radar Sulteng yang mencoba mengkonfirmasi kepada anggota dewan Made Yastina, apakah tata tertib anggota dewan melarang merokok di tempat sidang, politisi Golkar ini mengaku tidak ada larangan merokok dalam tatib. Ditanya soal sikap rekannya, Kisman DB Sultan, ia menolak berkomentar. ‘’Sudahlah saya tidak mau komentar soal itu,’’ elaknya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan